Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja alutsista (Shoping List) bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.
Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.
Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.
Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.
Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.
Namun demikian Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.
Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.
Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.
Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI.
Sumber : DMC
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment