KSAU Mungkin Jajal Pesawat C27J Spartan Milik AU Italia

Jakarta - Jajaran TNI Angkatan Udara akan melihat-lihat pesawat milik Angkatan Udara Italia C27J Spartan. Kemungkinan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) bakal menjajal pesawat jenis angkut itu.

"Kemungkinan mereka akan menggelar dinamic show juga, tapi kita lihat saja nanti. Kita juga akan lihat apakah Pak KSAU akan mengetes sendiri atau tidak," kata Kapuspen TNI AU Marsma Bambang Samoedro kepada detikcom, Selasa (8/3/2011).

Bambang mengatakan, pesawat C27J merupakan pesawat angkut ringan sekelas Fokker. Namun pesawat yang kini dipercaya oleh Angkatan Udara sejumlah negara itu memiliki kemampuan lebih.

"Ini pesawat angkut tipe ringan tapi dengan kemampuan lebih. Besok kita akan lihat dan pastikan bagaimana performanya," kata Bambang.

Pesawat tersebut akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada 9 Maret pukul 13.00 WIB. Rencananya, TNI AU akan melihat-lihat pesawat yang baru datang dari mengikuti airshow di Melbourne, Australia itu.

Pesawat akan melanjutkan perjalanan ke Italia pada 10 Maret. Rencananya dinamic show akan dilakukan sebelum pesawat tersebut pulang ke Italia.

"Mungkin paginya akan dilakukan dinamic show, kita lihat besok saja," kata Bambang.

Pesawat C27J ini merupakan salah satu pesawat yang ditawarkan kepada TNI AU untuk menggantikan pesawat angkut yang kini dipakai. Namun hingga kini belum ada kejelasan soal ini. Bambang mengatakan, TNI masih memilih pesawat mana yang akan diambil.

Sumber: DETIK

Readmore --> KSAU Mungkin Jajal Pesawat C27J Spartan Milik AU Italia

Yudhoyono-Aquino Akan Bahas Perbatasan Laut

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino dijadwalkan melakukan pertemuan untuk membahas masalah perbatasan laut di Istana Merdeka, Selasa pagi, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Aquino ke Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa dalam kunjungan tersebut Indonesia dan Filipina akan mendeklarasikan percepatan perundingan perbatasan laut sebagai bagian penyelesaian masalah perbatasan antarkedua negara.

Selain deklarasi percepatan perundingan perbatasan laut, Marty mengatakan, pada kunjungan kenegaraan kali pertamanya ke Indonesia, Aquino juga akan melakukan penandatanganan kerja sama pemuda, olah raga, dan pendidikan.

"Akan dibicarakan juga peningkatan hubungan bilateral, upaya kerja sama dalam kerangka ASEAN dan kerangka global," ujarnya.

Sedangkan untuk kerja sama bidang pariwisata, Marty mengatakan, akan dilakukan peningkatan keterhubungan utamanya pada bidang penerbangan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Benigno Aquino, akan dibahas upaya peningkatan perdagangan dan investasi dengan Filipina.

Mari mengatakan, dalam kerja sama perdagangan dibahas industri perikanan dan penanganan zona penangkapan.

Sebagai negara bertetangga dekat, lanjut Mari, Indonesia dan Filipina ingin bekerja sama erat untuk memajukan industri perikanan di kedua negara.

Sumber: Yahoo

Readmore --> Yudhoyono-Aquino Akan Bahas Perbatasan Laut

Update : DPR Minta Pemerintah Siapkan Pentahapan Sistematis Dalam Membangun Industri Dalam Negeri

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyimak pertanyaan yang diajukan anggota DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (7/3). Rapat yang dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tersebut membahas revitalisasi industri pertahanan. (Foto: Kompas)

Jakarta, Komisi I DPR RI meminta pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap revitalisasi industri pertahanan nasional dengan mendukung upaya penyehatan perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di sektor industri tersebut.

Saat membacakan simpulan rapat kerja antara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Komisi I DPR RI di gedung DPR/MPR/DPR RI Jakarta, Senin, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan berupa penyertaan modal negara yang sangat dibutuhkan untuk membenahi perusahaan-perusahaan negara yang menghasilkan produk-produk strategis.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga mesti memberikan jaminan pemasaran produk industri pertahanan dalam negeri melalui pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lingkungan TNI, Kepolisian RI, dan lembaga pemerintah yang lain.

"Dan memberikan kemudahan melalui berbagai regulasi, seperti insentif fiskal," katanya pada akhir rapat kerja yang dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Agus Suhartono, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Komisi I DPR RI juga meminta pemerintah mendukung percepatan proses alih teknologi produksi dalam industri pertahanan serta meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi alat pertahanan dalam negeri supaya secara bertahap kebutuhan alat utama sistem senjata bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Juga memperkuat payung hukum KKIP dan revitalisasi industri pertahanan. Komisi I siap mendukung dengan segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang revitalisasi industri pertahanan serta produk kebijakan terkait lainnya," kata Mahfudz.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP mengatakan pemerintah sudah menyiapkan rencana induk dan peta jalan revitalisasi industri pertahanan.

Rencana induk pengembangan industri strategis dan pertahanan nasional, menurut dia, antara lain meliputi penyelarasan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata dengan kemampuan produksi industri dalam negeri, percepatan proses alih teknologi dan peningkatan kandungan komponen lokal serta peningkatan kerja sama produksi.

Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah menyiapkan pentahapan sistematis untuk mewujudkan kemandirian dalam menghasilkan produk strategis unggulan dengan membangun kemampuan desain dan produksi kapal perang atas air dan kapal selam, pesawat tempur dan pesawat angkut, kendaraan tempur, sistem senjata rudal, serta perangkat komunikasi, radar dan satelit.

Terkait kebutuhan akan penyertaan modal negara dalam revitalisasi industri pertahanan, Menteri Negara BUMN mengatakan pemerintah telah mengupayakan penyertaan modal negara untuk membantu beberapa industri strategis mengatasi kesulitan keuangan dalam merombak struktur dan memperbaiki pengelolaan perusahaan.

"Mengenai kesulitan keuangan, dalam rapat gabungan pekan lalu kami mengusulkan tiga industri strategis yakni PT PAL Indonesia, Pindad dan PT Dirgantara Indonesia untuk mendapat penyertaan modal negara," kata dia.

Beberapa bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank BNI 1946 dan Bank BRI, menurut dia, juga sudah berkomitmen mendukung pengembangan industri strategis nasional.

"Bank-bank BUMN itu akan melakukan sindikasi untuk membantu pendanaan kegiatan BUMN strategis. Bank-bank itu sudah mulai memberikan dukungan untuk produksi alutsista," katanya.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga membantu BUMN industri strategis dan BUMN industri pertahanan memperluas akses pasar di dalam maupun luar negeri.

"Keringangan pajak juga sudah kita bahas. Apa saja fasilitas yang dimiliki ketika Pak Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi, saya bilang kepada teman-teman industri strategis, catat fasilitas dan peraturan yang dulu kalian dapat, tapi sekarang tidak kalian dapat lagi," demikian Mustafa Abubakar.

Sumber: DEPHAN

Readmore --> Update : DPR Minta Pemerintah Siapkan Pentahapan Sistematis Dalam Membangun Industri Dalam Negeri

Update : Dipertanyakan, Komitmen Kemkeu dan BUMN

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyimak pertanyaan yang diajukan anggota DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (7/3). Rapat yang dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tersebut membahas revitalisasi industri pertahanan.(Foto: KOMPAS)

Jakarta, Kompas - Komisi I DPR mempertanyakan komitmen Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam membangun industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini muncul dalam rentetan pertanyaan yang diajukan anggota Komisi I kepada Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Selasa (7/3) di Jakarta.

Anggota Komisi I, Tri Tamtomo, meminta solusi bagaimana mengatasi kelemahan BUMN yang bermasalah dari segi modal, pasar, dan manajemen. Teguh Juwarno malah meminta Menteri BUMN tegas, kalau memang tidak bisa menangani industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan, bagaimana kalau industri seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia itu dikelola Kementerian Pertahanan.

Nurhayati Ali Assegaf meminta agar keberpihakan pemerintah dalam hal ini jelas. Ia mempertanyakan kesulitan modal dan keuangan yang dinyatakan oleh industri pertahanan, seperti PT PAL. Azwar Abubakar menyatakan, walau rencana strategi besar yang diajukan KKIP dinilainya baik, kalau tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN, hal ini tidak bisa terlaksana. ”Gimana BUMN berani gak bikin target untuk sehat tahun 2015,” katanya.

Adjeng Ratna Suminar juga mempertanyakan mengapa Menteri Keuangan tidak termasuk dalam KKIP. Beberapa anggota DPR juga merujuk komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memajukan industri pertahanan. Akan tetapi, ternyata Menteri Keuangan menyatakan tidak ada dana akhir tahun lalu.

Mustafa Abubakar mengatakan, BUMN bisa mencapai titik impas (break even point) kalau rencana yang digariskan KKIP berhasil. Ia mengakui, selama ini industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan kurang diperhatikan. Pihaknya tengah melakukan evaluasi yang berkaitan dengan restrukturisasi manajemen dan utang di BUMN strategis tersebut. ”Tapi, Presiden sudah nyatakan bahwa BUMN harus ditangani secara korporat dan tidak birokratis sehingga tidak bisa dipindahkan ke bawah Kemhan,” katanya.

Namun, Enggartiasto Lukita menyinggung mengapa masih berbicara soal hubungan koordinasi terus kalau proses ini sudah berjalan 3,5 tahun. ”Kita minta sederhana, kok, misalnya pajak penjualan BUMN itu ditanggung pemerintah. Kan, tidak ada konsekuensi apa-apa,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menegaskan, Kementerian Keuangan harus dilibatkan dalam KKIP.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Update : Dipertanyakan, Komitmen Kemkeu dan BUMN

Update : Industri Alutsista Perlu Disehatkan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyimak pertanyaan yang diajukan anggota DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (7/3). Rapat yang dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tersebut membahas revitalisasi industri pertahanan.(Foto: KOMPAS)

JAKARTA – Pemerintah didesak untuk segera melakukan penyehatan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan dalam rangka revitalisasi industri alutsista pertahanan nasional.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,penyehatan tersebut dapat dilakukan dengan restrukturisasi melalui program Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan agar perusahaan tersebut baik dan sehat. Pada 2014 diharapkan sudah sehat dan bisa menjadi industri pertahanan yang unggul dan bersaing dengan industri pertahanan negara lain,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Rapat dihadiri Ketua KKIP yang juga Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Ketua KKIP Mustafa Abubakar,serta anggota KKIP MS Hidayat, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Pemerintah,lanjut Mahfudz, juga harus menjamin tercapai alih teknologi dan peningkatan penggunaan komponen lokal dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri. Selain itu,dalam rapat tersebut muncul juga desakan untuk melibatkan menteri keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam proses pembahasan di dalam KKIP.“Menkeu harus dilibatkan karena percuma kalau tidak ada dananya,”kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito mengungkapkan, untuk dapat beroperasi dengan baik industri pertahanan terlebih dahulu harus sehat.

Namun, lanjut Enggartiasto, industri pertahanan dari segi korporasi berada dalam kondisi yang memprihatinkan. “PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia itu tidak sehat.PT PAL sekarang ini sudah call lima oleh perbankan, yang kalau kami di swasta sudah wafat,”ujarnya. Sementara itu PT Pindad Bandung,menurut Enggartiasto, ibarat perusahaan yang sedang sekarat sebab tidak memiliki modal untuk melakukan produksi. Dalam rapat itu juga,Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan kepada menteri BUMN kemungkinan industri pertahanan dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Pertahanan.“ Bagaimana jika di spin off saja, diberikan saja ke Kementerian Pertahanan atau KKIP,”ujarnya.

Pertimbangannya,menurut Teguh, selama ini pengguna produk industri pertahanan dalam negeri baik itu TNI maupun Polri cenderung sulit untuk berkomitmen untuk menggunakan produk tersebut.Jika berada di bawah Kemhan,koordinasi dengan pengguna akan jauh lebih mudah. “Ada komitmen yang tidak utuh dari pengguna.Pemikirannya jika di bawah Kemhan pengguna ini akan lebih mudah untuk dikoordinasi. Ditambah lagi pengakuan dari Menteri BUMN sendiri bahwa pengelolaan industri pertahanan belum maksimal. Jadi harus ada deadline yang jelas apakah Menteri BUMN mampu atau tidak,jikatidakkitaharusmemberi ruang bagi Kemhan untuk mengoordinasi,”ujarnya. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, insentif pajak untuk industri pertahanan dapat direalisasikan dalam undang-undang.

“Jika lex spesialis, maka saya kira kita bisa realisasikan dalam undang- undang,”ungkapnya. Terkait pengalihan industri pertahanan ke Kementerian Pertahanan, Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan, kemungkinan itu sangat kecil mengingat instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet BUMN tidak diperbolehkan untuk mendapat perlakuan birokrasi kementerian, tapi harus dipegang secara korporat di bawah Kementerian BUMN.

Sumber: SEPUTAR INDONESIA

Readmore --> Update : Industri Alutsista Perlu Disehatkan

Update : China Mengancam AS

Beijing, senin - Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi mengatakan, China dan Amerika Serikat saat ini sedang menikmati atmosfer hubungan yang positif. Namun, apabila AS tidak menghentikan penjualan senjata ke Taiwan, hubungan baik tersebut bisa rusak kembali.

”Kami mendesak AS untuk menghentikan penjualan senjata ke Taiwan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan perdamaian lintas selat (antara China dan Taiwan). Hal ini sangat penting untuk menjunjung tinggi seluruh kepentingan dalam hubungan China-AS,” ujar Yang dalam konferensi pers di Beijing, China, Senin (7/3).

Yang mengatakan, sebagai bukti semakin baiknya hubungan kedua negara, Wakil Presiden AS Joe Biden dijadwalkan mengunjungi China pada musim panas tahun ini. Setelah itu, Wakil Presiden China Xi Jinping akan mengadakan kunjungan balasan ke AS. Xi adalah tokoh yang disebut-sebut akan menggantikan Hu Jintao menjadi pemimpin Partai Komunis China pada tahun 2012.

Hubungan AS dan China membaik setelah Presiden Hu Jintao mengunjungi Washington DC, Januari lalu, dan membuat kesepakatan dagang bernilai 45 miliar dollar AS. Meski demikian, beberapa masalah kunci, seperti soal Taiwan dan Tibet, tetap menjadi batu sandungan hubungan kedua negara.

”Atmosfer hubungan China-AS saat ini positif. Tentu saja, pada kenyataannya secara obyektif, China dan Amerika Serikat memiliki berbagai perbedaan atau bahkan friksi dalam beberapa isu. Yang penting adalah bagaimana mengatasi berbagai perbedaan ini secara tepat dengan berlandaskan (sikap) saling menghormati,” papar Yang.

AS adalah sekutu utama Taiwan dan sejak 1979 terikat kewajiban untuk membantu pertahanan pulau tersebut melalui UU Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act). Adapun China tak pernah mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat dan mengancam akan menyerbu pulau itu apabila menyatakan kemerdekaan dari China.

Penjualan senjata AS ke Taiwan sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan data Arms Control Association, lembaga pemantau kebijakan pengendalian senjata yang berbasis di Washington DC, pada periode 1995-2003 saja AS telah menjual 440 tank, 171 pesawat tempur, termasuk 150 F-16, 28 artileri berat, 66 helikopter serbu, 15 kapal perang, dan 1.115 rudal ke Taiwan.

Awal tahun lalu, pemerintahan Obama mengumumkan rencana penjualan berbagai senjata, mulai dari helikopter angkut personel UH-60 Blackhawk, sistem rudal Patriot, rudal jelajah antikapal Harpoon, hingga kapal penyapu ranjau bernilai total 6,4 miliar dollar AS. Rencana inilah yang membuat hubungan China-AS memburuk sepanjang 2010.

Ancam dominasi AS

Dulu, saat belum sekuat sekarang, China tak bisa berbuat banyak terhadap Taiwan yang didukung AS. Associated Press menyebut, 15 tahun lalu, saat China menggelar latihan perang guna menggertak Taiwan yang hendak melangsungkan pemilu, AS langsung mengirimkan dua kapal induknya. China pun mundur teratur.

Namun, seiring dengan kebangkitan ekonomi China, menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, negara itu pun semakin agresif mengembangkan militernya. Jumat pekan lalu, China mengumumkan akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 12,7 persen menjadi 91,5 miliar dollar AS.

Pengamat memperkirakan anggaran sesungguhnya jauh di atas angka tersebut. Lembaga Stockholm International Peace Research Institute tahun lalu melaporkan, anggaran pertahanan China pada 2009 sudah mencapai 98,8 miliar dollar AS atau naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2003.

Meski anggaran pertahanan dan kekuatan militer China itu masih jauh di bawah AS, pertumbuhan militer China ini dikhawatirkan akan mengganggu dominasi militer AS selama ini di kawasan Asia-Pasifik.

Pengamat pertahanan Roger Cliff mengatakan, jika pertumbuhan ini terus terjadi, pada akhir dekade ini China bisa menaklukkan Taiwan yang dibantu oleh AS. Pada waktu itu China akan mempunyai cukup banyak rudal, bom pintar, dan pesawat tempur yang mampu menghadapi kekuatan gabungan Taiwan-AS.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Update : China Mengancam AS

Update : DPR Desak Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Industri Pertahanan

Komisi I DPR mendesak pemerintah memberikan kemudahan regulasi yang selama ini menghambat pengembangan industri pertahanan, antara lain insentif fiskal.

Hal tersebut mengemuka saat Raker Komisi I DPR dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang terdiri atas Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menristek Suhana Surapranata, Panglima TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Gedung Nusantara II, Senin, (7/3).

“Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan pemasaran produk-produk pertahanan dalam negeri, khususnya dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lungkungan TNI dan Polri serta lembaga pemerintah lainnya,”Kata politisi PKS ini

Selain itu, terang Mahfudz, Pemerintah harus segera melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) agar perusahaan tersebut baik dan sehat, termasuk diantaranya penyertaan Modal Negara (PMN).

Dia menambahkan, pemerintah harus menjamin tercapainya alih teknologi dan peningkatan penggunaan komponen local dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri. “Pemerintah harus mencukupi kebutuhan alutsista dalam negeri, sekaligus melakukan perluasan pasar melalui ekspor,”paparnya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pengembangan BUMNIP, lanjutnya, KKIP harus segera menyusun tahapan-tahapan penyelesaian serta jadwal secara terperinci, sehingga berbagai permasalahan tersebut jelas tindak lanjut penyelesaiannnya

Komisi I DPR, paparnya, secara resmi mendesak pemerintah untuk melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dalam setiap pembahasan di KKIP. “Untuk memperkuat payung hukum KKIP dan revitalisasi industri pertahanan nasional, komisi I akan segera menyelesaikan RUU revitalisasi Industri Pertahanan,”terangnya.

Sumber: DPR RI

Readmore --> Update : DPR Desak Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Industri Pertahanan

September, Super Tucano Gantikan Bronco

Super Tucano siap gantikan OV-10 Bronco TNI AU.


MALANG, KOMPAS.com - Lapangan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh bersiap menerima kedatangan 16 pesawat terbang tempur taktis Super Tucano yang sudah dipesan dari pabriknya di Brasil, Embraer, bulan September 2011. Pesawat ini akan mengganti seluruh sisa pesawat dengan karakter yang sama, OV-10 atau dijuluki Bronco yang kini sudah habis jam terbangnya dan hanya bisa dimuseumkan.

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Marsekal Pertama (Marsma) Agus Dwi Putranto di Malang, Senin (7/3/2011) menjelaskan, Mabes TNI AU dan pemerintah yang memutuskan memilih dan membeli jenis pesawat tersebut. "Sebagai prajurit kami menyiapkan diri untuk memanfaatkan dan memelihara sebaik mungkin. Sudah kami siapkan pilot dan teknisi yang akan mengoperatori dan melayani perawatannya, pada Skadron 21, yang sama dengan Skadron OV-10," katanya.

Menurutnya, secara berangsur para teknisi dan calon pilot sudah mendapat kesempatan pendidikan, yang tidak ia rinci. Pesawat tempur Super Tucano, jelasnya, merupakan pesawat tempur taktis yang bertugas sebagai semacam pemandu dan pengintai atau penjuru depan, bagi pesawat tempur serbu di belakangnya.

"Ini jenis pesawat tempur kecil, yang karena kecepatannya yang lebih rendah dibanding pesawat tempur jet Sukhoi, akan memudahkan pilot Super Tucano untuk mengamati sasaran darat, bertipe pesawat tempur sasaran udara ke darat," katanya.

"Karakternya dalam taktik pertempuran udara kurang lebih mirip dengan peran OV-10, hanya saja jauh lebih modern segala-galanya dibanding OV-10, termasuk sistem navigasinya, persenjataannya dan mesinnya," sambung Agus.

Persenjataan yang dibawa jenis roket dan bom udara ke darat seperti bom MK82, dan semua jenis senjata untuk tujuan penyerangan air to ground. Adapun pesawat dibawah skadron 21 OV-10/Bronco, katanya, kini tersisa tinggal tujuh pesawat saja. Sebuah OV-10 sudah dipastikan akan diterbangkan ke Yogyakarta untuk dimuseumkan. "Lanud Abdulrachman Saleh berencana memasang satu pesawat sebagai monumen di dalam kompleks Lanud. Lalu sisanya belum diputuskan," katanya.

Menurut Agus, bisa saja jika ada pihak yang hendak memerlukannya untuk dijadikan monumen. Permintaan mengenai itu hanya bisa diizinkan oleh Mabes TNI AU. "Selama ini sudah ada satu OV-10 yang dijadikan monumen di Kabupaten Jombang, Jawa Timur," tambah Marsma Agus Dwi Putranto.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> September, Super Tucano Gantikan Bronco

Sukhoi TNI Paksa Turun Pesawat Pakistan

Pesawat milik Pakistan International Airlines dipaksa mendarat di Makassar, Senin (7/3/2011) karena melintas udara Indonesia secara ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI kembali menahan sebuah pesawat asing jenis Boeing 737/300 dengan nomor Reg AP-BEH milik Pakistan International Airlines yang melintasi wilayah udara nasional secara ilegal. Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, Senin (7/3/2011). Ia mengatakan, pesawat yang melintas ilegal di wilayah udara nasional tertangkap layar radar Komando Sektor Pertahahan Udara Nasional II sekitar pukul 12.00 WIB.

"Pesawat lalu dipaksa untuk mendarat dengan pengawalan dua pesawat Sukhoi di Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar untuk diperiksa lebih lanjut," katanya.

Bambang mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal diketahui pesawat ilegal itu milik Pakistan International Airlines yang tengah memiliki rute Dili-Kuala Lumpur. "Tentang jumlah penumpang, masih dalam konfirmasi lebih lanjut termasuk tujuan utama pesawat itu melintasi wilayah Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, TNI juga pernah menahan pesawat Malaysia bernomor penerbangan Bae 146-200 karena telah memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin resmi. Pesawat yang membawa 81 penumpang termasuk kru pesawat itu, berangkat dari Dili Timor Leste, dan mendarat ilegal di Bandara Internasional Djuanda Surabaya pada 12.45 WIB.

Bambang menambahkan, pengeluaran izin terhadap pesawat asing dilakukan oleh BAIS TNI dan kini tengah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk segera dikeluarkan izin bagi pesawat asing tersebut.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Sukhoi TNI Paksa Turun Pesawat Pakistan

Cina Berang Penjualan Senjata AS ke Taiwan Marak

Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi, Senin (7/3) menegaskan bahwa pihaknya menentang tegas penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan. "Kami mendesak Amerika Serikat untuk secara ketat mematuhi prinsip-prinsip dan semangat dari tiga komunike bersama China-AS dan Pernyataan Bersama China-AS," kata Yang kepada wartawan.

Dia menyerukan AS untuk menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. AS harus "mengambil tindakan nyata untuk mendukung pengembangan damai hubungan lintas-Selat", katanya.

Dia mencatat bahwa tindakan itu penting dalam menegakkan kepentingan keseluruhan hubungan China-AS. Yang mengatakan bahwa sekarang adalah "atmosfer yang baik" bagi hubungan China-AS, tapi ada "suatu realitas objektif bahwa China dan Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan atau bahkan friksi atas beberapa masalah."

"Tapi yang penting adalah untuk benar-benar menangani perbedaan-perbedaan atas dasar saling menghormati," katanya. Dalam pemberitaan sebelumnya, Taiwan tidak akan turut dalam perlombaan persenjataan dengan China, tetapi akan fokus pada mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan, kata Kementerian Pertahanan Nasional pada Jumat dalam menanggapi peningkatan anggaran belanja militer Beijing hingga dobel digit pada 2011.

Kongres Rakyat Nasional di China memutuskan untuk menempatkan pengeluaran pertahanan pada 2011 sekitar 601,1 miliar yuan, atau meningkat 12,7

persen dari anggaran 2010. China telah menaikkan anggaran militer hingga dua digit dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut mencerminkan pertumbuhan ekonomi China yang kuat, dan menyebabkan kewaspadaan di antara banyak negara, kata kementerian

pertahanan. Kebijakan Taiwan dipersiapkan terhadap mempertahankan keamanan dan stabilitas di Selat Taiwan dan mencegah peperangan, kata kementerian pertahanan.
Dia menambahkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan sepenuhnya anggaran militer untuk menjaga keamanan Taiwan.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Cina Berang Penjualan Senjata AS ke Taiwan Marak

Update : Peretas Cina Bobol Dokumen Rahasia Kementerian Pertahanan Korsel

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL-- Peretas komputer China Juni lalu berhasil masuk ke dokumen militer rahasia Korea Selatan berisi rencana pembelian pesawat mata-mata dari Amerika Serikat, kata anggota parlemen Korsel.

Peretas tersebut mengakses informasi dari komputer kementerian pertahanan mengenai rencana untuk membeli pesawat Global Hawk tanpa awak, kata anggota parlemen dari kubu oposisi Partai Demokratik, Shin Hak-Yong sekaligus anggota komite pertahanan parlemen.

"Seorang pejabat pemerintah melaporkan insiden tersebut kepada saya... pemerintah belum membicarakan masalah ini dengan China dan masih memperdebatkan bagaimana mengatasi hal tersebut," kata juru bicara Shin mengutuip pernyataan anggota parlemen itu untuk mengonfirmasi komentar Shin dalam koran Chosun Ilbo edisi Senin.

Seoul tahun lalu mengalokasikan 40,4 juta dolar AS untuk membeli pesawat mata-mata pasca dugaan bahwa Korea Utara menyerang kapal perang Korsel yang menewaskan 46 tentara Angkatan Laut pada Maret 2010. Ketegangan lintas batas meningkat setelah Pyongyang menyerang pulau perbatasan yang menewaskan empat warga Korsel termasuk dua warga sipil pada November.

Pesawat tersebut dapat memantau hingga jarak 200 kilometer sebelah utara dari perbatasan kedua Korea. Menurut koran Chosun, Jepang juga diperkirakan membeli pesawat mata-mata tanpa awak yang membuat khawatir China yang takut negara tetangganya itu dapat mengamati wilayahnya.

Anggota partai berkuasa Korsel, Partai Nasional Besar, Lee Sung-Hun mengutip laporan pemerintah mengatakan bahwa ada 8.183 dari 21.899 usaha untuk meretas sistem komputer pemerintah Korsel tahun lalu dilakukan dari China.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Update : Peretas Cina Bobol Dokumen Rahasia Kementerian Pertahanan Korsel

TNI AL TERIMA HIBAH KERAMIK DARI PT. ARWANA CITRAMULIA

TNI Angkatan Laut (TNI AL) menerima hibah berupa keramik dari PT. Arwana Citramulia, Tbk. sebanyak 15.000 m2 . Acara penandatangan serah terima barang dari pihak TNI AL diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno, sedangkan dari PT. Arwana Citramulia, Tbk diwakili oleh Direktur Utama Tandean Rustandy di Wringin Anom, Kabupaten Gresik, Minggu (06/I).

Hibah keramik dari PT. Arwana Citramulia, Tbk kepada TNI AL ini dihadiri Kadisfaslanal Laksamana Pertama TNI Suyitno, Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI M. Atok Urrahman dan Kepala Dopusbektim Kolonel Laut (T) Tugas Eko, sedangkan dari PT. Arwana dihadiri Vice President Operational Plant III Gresik Lim Tjhiu Iong.

Sebelumnya acara diawali dengan paparan tentang sekilas profile PT. Arwana Citramulia,Tbk dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara penyerahan. Kemudian dilanjutkan tukar menukar cindera mata dari kedua belah pihak. Dalam kesempatan tersebut Kasal juga mengunjungi tempat produksi keramik dan menuliskan kata-kata serta tanda tangan diatas keramik kemudian dilanjutkan penanaman pohon mangga yang berlokasi di taman sekitar pabrik keramik tersebut.

Keramik senilai Rp. 525.000.000,- itu selanjutnya disimpan di gudang Depo Pusat Pembekalan TNI AL wilayah Timur (Dopusbektim) yang ada di Surabaya, untuk selanjutnya didistribusikan kepada satuan kerja-satuan kerja wilayah timur yang membutuhkan.

Sebelumnya PT. Arwana Citramulia Plant I juga telah memberikan sumbangan keramik kepada TNI Angkatan Laut di Tangerang pada hari Jum’at (04/03). Pada kesempatan itu penyerahan dilaksanakan oleh Direktur Utama PT. Arwana Citramulia, Tandean Rustandy kepada TNI Angkatan Laut yang diterima oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Marsetyo, MM.

PT. Arwana Citramulia, Tbk Plant III yang berlokasi di daerah Wringin Anom, kabupaten Gresik adalah cabang perusahaan keramik dari PT. Arwana Citramulia, Tbk yang berpusat di Jakarta. Menurut Vice President Operational, Lim Tjhiu Iong, PT. Arwana Citramulia Plant III ini mampu memproduksi keramik 98.000 M2 per hari. “PT.Arwana Citramulia Plant III ini berdiri pada tahun 2002 dan saat ini mempunyai karyawan kurang lebih 650 orang.” pungkas Lim.

Perusahan keramik itu memiliki visi kemanuasian yang selalu di laksanakan untuk memenuhi kesejahteraan karyawan serta komitmen dalam peran serta untuk pembangunan bangsa dan negara diantaranya, bidang kesehatan melakukan pengobatan masal, sunatan masal, donor darah dan bidang pendidikan berupa renovasi tempat pendidikan dan penyuluhan. Selain itu juga melakukan bhakti sosial yang bekerja sama denagan instansi lain berupa pembangunan dan renovasi rumah masyarakat di kawasan daerah kantong kemiskinan yang ada di perkotaan serta beberapa kegiatan sosial lainnya.

Sumber: TNI AL

Readmore --> TNI AL TERIMA HIBAH KERAMIK DARI PT. ARWANA CITRAMULIA

Komisi I DPR Gelar Rapat dengan 3 Menteri Soal Industri Pertahanan

Jakarta - Komisi I DPR yang membidangi pertahanan menggelar rapat dengan 3 menteri anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan(KKIP). Mereka adalah Menhan Purnomo Yusgiantoro (Ketua) dan anggota KKIP, Menristek Suharna Surapranata, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menperin MS Hidayat.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2011). Hadir juga anggota KKIP yang lain, Wamenhan (Sekretaris KKIP) Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

"Rapat ini diharapkan akan memberikan input kepada kita dalam kontrol dan perumusan legislasi DPR, khususnya dalam menyusun RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Pertahanan Nasional," kata Mahfudz.

Dalam pemaparan awal, Menhan menjelaskan sejarah singkat industri pertahanan nasional. Rapat ini diagendakan sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Sumber: DETIK

Readmore --> Komisi I DPR Gelar Rapat dengan 3 Menteri Soal Industri Pertahanan

Jelang HUT TNI AU Kopaskhas Kerahkan 1.850 Personel

BANDUNG (Suara Karya): Komandan Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara Marsekal Per tama (Marsma) TNI Harry Budiono, mengatakan, Kopaskhas akan mengerahkan 1.850 prajurit untuk ikut memeriahkan HUT ke-65 TNI AU, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 9 April 2011.

Kopaskhas akan menampilkan atraksi terjun free full, terjun statik, demo prajurit Detasemen Bravo (Den Bravo) 90 dan SAR tempur.

"Pelibatan prajurit Kopaskhas dalam jumlah besar ini, agar dipesiapkan sedini mungkin disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing pada saat pelaksanaan," ujar Budiono di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Dankorpaskhas berharap, persiapan kegiatan dalam bentuk latihan, harus dimulai dari sekarang. Itu dilakukan, agar prajurit memahami dan mengerti atas tugas yang akan dijawantahkan di lapangan.

"Dengan memahami akan perannya, saya percaya pelaksanaan HUT ke-65 TNI AU dapat mencapai hasil maksimal sesuai harapan kita bersama dan harapan pimpinan TNI Angkatan Udara," ujarnya.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> Jelang HUT TNI AU Kopaskhas Kerahkan 1.850 Personel

Pagu Pinjaman Alutsista Capai Rp.60 T

JAKARTA– Pagu pinjaman untuk pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai USD7,2 miliar atau lebih dari Rp60 triliun sampai tahun 2014.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, pagu pinjaman tersebut didapatkan dari pagu tahun 2009–2014 sebesar USD5,5 miliar dan pagu pinjaman tahun 2004–2009 yang belum terpakai sebesar USD1,7 miliar. “Untuk besaran pinjaman 2004–2009, kita mendapatkan pagu pinjaman pembangunan alutsista sebesar USD3,7 miliar. Baru terpakai sekitar 40–50% atau sekitar USD1,7 miliar. Ditambah sekarang ini USD5,5 miliar untuk lima tahun sampai 2014.Ini kita sedang proses dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan alutsista,” ungkap Purnomo kepada SINDO di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan),Jakarta, kemarin.

Meski pagu pinjaman tersebut masih relatif besar,Menhan mengharapkan adanya penurunan alokasi pinjaman luar negeri untuk pengadaan alutsista secara bertahap.Pemerintah, jelas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bertekad memenuhi pengadaan alutsista dari produksi dan pembiayaan dalam negeri.“Pinjaman melalui kredit ekspor secara bertahap kita akan kurangi dan memfokuskan pembiayaan dari dalam negeri,”tandasnya. Seiring dengan semakin meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jelasnya, maka sumber pembiayaan untuk pembangunan alutsista juga akan semakin naik.

Pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kemampuan anggaran merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembangunan alutsista. Selain itu, harus ditopang juga dengan industri pertahanan yang kuat.“Revitalisasi menjadi sangat penting dengan syarat ada anggaran, belanja, dan investasi. Karena industri pertahanan kita belum bisa bersaing dalam industri pasar bebas,maka harus ada proteksi dari pemerintah,”ungkapnya.

Jaleswari mengatakan, untuk mewujudkan rencana itu, harus ada kerja sama yang sinergis antara tiga bidang,yaitu Kementerian Pendidikan Nasional yang akan mempersiapkan tenaga-tenaga ahli,Kementerian Perindustrian terkait pemasaran, dan Kementerian Pertahanan sebagai pengguna.

Sumber: SINDO

Readmore --> Pagu Pinjaman Alutsista Capai Rp.60 T

TVS Serahkan 10 Unit Sepeda Motor ke TNI

KARAWANG, KOMPAS.com - PT TVS Motor Company Indonesia (TMCI) menyerahkan 10 sepeda motor terdiri dari enam Apache RTR DD 160 cc dan empat Neo X3i ber-cat khusus army green kepada Markas Besar TNI Angkatan Darat guna keperluan dinas. Penyerahan dilakukan saat jajaran Mabes TNI AD berkunjung ke pabrik TVS di Karawang, Jawa Barat, pekan lalu.

Darmadi Tjuatja, CEO TMCI menyerahkan Ke-10 unit sepeda motor kepada Asisten Logistik Mabes AD MayJen TNI Wibowo dan Asisten Teritori Mabes AD MayJen TNI Jul Effendi Syarief. Kunjungan dari Mabes AD, kata Darmadi menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan dan produk.

"Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjadi awal yang baik untuk kemitraan dan sinergi antara perusahaan dan segenap jajaran Mabes AD di waktu yang akan datang," ujar Darmadi dalam keterangan resminya.

Selain meninjau pabrik, rombongan Mabes AD juga berpartisipasi menanaman 100 pohon trambesi di lingkungan pabrik seluas 40 hektar. Langkah ini dilakukan sebagai langkah kongret perusahaan turut aktif dalam mengurangi kadar polusi.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> TVS Serahkan 10 Unit Sepeda Motor ke TNI

Chinese hackers stole S. Korean documents on spy drones: lawmaker

Training Global Hawk.

SEOUL, March 7 (Yonhap) -- Chinese hackers allegedly broke into a computer network run by South Korea's defense ministry last year and stole secret documents on a plan to buy spy drones from the United States, an opposition lawmaker here said Monday.

The alleged hacking occurred in June last year, and the South Korean government has not raised the issue with the Chinese government because of a potential diplomatic row, Rep. Shin Hak-yong of the Democratic Party said in a statement.

"After being confirmed by an intelligence authority, our military's secret plan to procure unmanned aerial vehicles was hacked by China in June last year," Shin said in the statement.

"The issue is very serious because the incumbent government has not lodged a complaint with China even though it confirmed the hacking incident," Shin said.

In the statement, Shin didn't specify how the alleged hacking occurred. Shin could not be reached for comment, and calls to his aide seeking elaboration also went unanswered.

The South's defense ministry also declined to comment on the lawmaker's claim.

South Korea has long pushed to procure four U.S. unmanned aerial vehicles to enhance its surveillance capability on North Korea.

The South's request to buy the Global Hawks was rejected in 2005 as the U.S. insisted that the Missile Technology Control Regime, which covers the unmanned planes, should be revised first. Then in 2009, the U.S. reportedly decided to sell the Global Hawks to South Korea.

The US$50 million craft, which can fly up to 3,000 kilometers and zoom in on a ground target just 0.3 meters large, could be used to improve reconnaissance missions over North Korea.

About 28,500 American troops are stationed in South Korea, a legacy of the 1950-53 Korean War that ended with a truce, not a peace treaty.

Sumber: Yonhap

Readmore --> Chinese hackers stole S. Korean documents on spy drones: lawmaker

Detail Baru Pada Pesawat J 20 Memperlihatkan Nuansa Ancaman

Ahli Penerbangan meneliti gambar pesawat tempur J-20 Cina yang pertama kali muncul di internet pada akhir Desember telah mengembangkan pandangan yang lebih bernuansa fitur pesawat dari apa yang tersedia dalam laporan awal.

Meskipun J-20 menyerupai F-22 Raptor bila dilihat head-on bila dilihat dari depan, pesawat itu jelas tidak memiliki banyak fitur yang membuat Raptor superior dalam serangan udara-ke-udara dalam sejarah. Di sisi lain, para ahli percaya bahwa kedepannya J 20 Angkatan Udara PLA menjadi pesawat tempur yang tangguh - terutama mengingat kenyataan bahwa ia diharapkan untuk beroperasi didalam atau dekat wilayah udara Cina, di mana ia akan sangat melebihi jumlah pesawat penyerang apapun.

Laporan awal bahwa panjang J-20 melebihi 70 kaki tampaknya salah. Dengan membandingkan skala pesawat yang berdekatan dengan objek referensi dimensi yang diketahui, para ahli telah menentukan bahwa panjang pesawat tempur J 20 adalah 62 kaki panjang yang sama dengan F-22, dan tidak jauh berbeda panjang dari 64 kaki F-15C tempur. Berdasarkan citra overhead dan masukan lainnya, lebar sayap terlihat menjadi sekitar 41 kaki, juga mirip dengan F-22 (45 kaki) dan F-15C (43 kaki). Namun, daerah sayap sekitar 630 kaki persegi lebih mirip dengan 608 kaki persegi F-15C daripada 840 kaki persegi pada F-22; hal-hal ini banyak dalam hal jangkauan karena bahan bakar disimpan di daerah sayap .

top speed The-J 20-dinilai berada di bawah Mach 2, berarti ia secara signifikan lebih lambat dari F-22 atau F-15C. Sedikit yang diketahui tentang fitur kinerja jet kembar J-20, yang mungkin didasarkan pada teknologi dari powerplant CFM-56 barat komersial pertama yang diekspor 30 tahun yang lalu. Dorongan steady-state yang disediakan oleh mesin mungkin mirip dengan 29.000 lbs F-15C, tapi lebih inferior 48.000 lbs yang dihasilkan oleh dua mesin F119 pada Raptor (J-20 dorong maksimum 60.000 lbs mendekati 70.000 lbs dari F-22, dan melampaui 48.000 lbs dari F-15C).

J-20 tidak memiliki fitur supercruise F-22 yang memungkinkan pesawat untuk terbang dengan kecepatan tinggi tanpa berlebihan mengkonsumsi bahan bakar, yang menempatkan J-20 pada posisi yang kurang menguntungkan memutuskan mengingat bahwa ia membawa sekitar 25 persen lebih sedikit bakar internal dari F-22.J 20 ini juga tidak memiliki Trust vector Capability seperti pada F-22 yang memberikan peningkatan kelincahan udara,teknisi Cina tampaknya telah memodifikasi sistem pembuangan fixed nozzles pada J-20 untuk menyesatkan pengamat barat dalam memperkirakan kekuatan propulsi mesin tersebut

badan pesawat J-20 menggabungkan ekstensif rendah (stealth) teknologi di sisi depan, meskipun lebih mudah dilacak dari sisi dan sudut belakang. Namun, bahkan dalam aspek desain depan beberapa fitur seperti mesin lubang muncul sub-dioptimalkan untuk pengurangan cross section radar. Tidak jelas sejauh mana desainer J 20 telah menggunakan bahan penyerap radar. Hal ini juga tidak jelas apa jenis elektronik J-20 yang dibawa dalam konfigurasi operasionalnya. Elektronik sensor, prosesor dan datalinks adalah jantung dari Strike-35 F Joint Fighter,yang melampaui kinerja sistem elektronik pada F-22.

Sementara J-20 secara superfisial menyerupai pesawat tempur generasi kelima seperti F-22 dan F-35, ahli desainer tidak percaya Cina akan mampu menghasilkan suatu pesawat yang cocok dengan manuver, survivability,daya hancur atau kesadaran situasional dari F-22 atau F-35.

Namun, mereka mungkin tidak memerlukannya jika AU mereka bisa menarik pesawat musuh ke wilayah udara Cina di mana mereka mendapat keuntungan karena sistem pertahanan udara yang melindungi teritori.

Readmore --> Detail Baru Pada Pesawat J 20 Memperlihatkan Nuansa Ancaman

India Berhasil Menguji Misil Pencegat Rudal

India telah berhasil menguji dan menembakkan misil pencegat yang dikembangkan dalam negeri,mampu menghancurkan rudal balistik apapun, media lokal melaporkan pada hari Minggu.

misil pencegat Pertahanan Udara menghancurkan target rudal yang masuk teritori india,dari hasil misil Prithvi yang dimodifikasi, pada ketinggian 16 km atas Teluk Benggala.

Pengujian dilakukan sebagai bagian dari rencana India untuk membuat misil Balistik penuh Sistem Pertahanan Rudal.

Readmore --> India Berhasil Menguji Misil Pencegat Rudal

Karyawan PT DI Waswas Ada PHK Massal Lagi

Bandung - Menerima gaji telat terus, ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia mulai waswas soal nasib mereka. Para karyawan khawatir akan kembali terjadi restrukturisasi perusahaan yang berimbas pada PHK karyawan seperti 2003 silam.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Serikat Pekerja DI (Spedi) Haribes saat berbincang dengan detikbandung melalui telepon, Kamis (3/3/2011). "Para karyawan khawatir dan sudah ada rumor bahwa akan ada pemangkasan tenaga kerja. Saya realistis. Kalau kondisi perusahaan terus seperti ini, pasti akan ada restrukturisasi perusahaan yang berimbas pada PHK karyawan," ujar Haribes.

Haribes menilai kondisi perusahaan seperti ini bukan kesalahan karyawan, namun kinerja direksi yang ia nilai kurang mampu mengelola perusahaan dengan layak. "Kalau cuma mengelola sih semua bisa saja, tapi yang dibutuhkan itu bagaimana mengelola perusahaan dengan layak," katanya.

Karena itu, ia berharap pemegang saham yaitu pemerintah melalui Meneg BUMN segera membuat terobosan yang bisa menyelamatkan PT DI. Saat ini ada 3 ribu karyawan di PT DI.

Gaji ribuan karyawan PT DI kembali diterima telat pada Februari. Sama seperti sebelumnya, karyawan yang memiliki gaji di atas Rp 2 juta, tidak full menerima gaji. Para karyawan hanya menerima Rp 2 juta dan sisanya dicicil namun tidak diketahui kapan waktunya.

Akibat restrukturisasi perusahaan, pada 2003 silam, sekitar 6 ribu karyawan di-PHK.

Sumber: DETIK

Readmore --> Karyawan PT DI Waswas Ada PHK Massal Lagi