Anggaran Alutsista Butuh Terobosan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusg iantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardojo,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (dari kiri ke kanan) berbincang sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (18/10).

JAKARTA (SINDO) – Pemenuhan anggaran untuk modernisasi, pemeliharaan, dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan terobosan dari Kementerian Keuangan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, tanpa terobosan akan berimplikasi pada berlarutlarutnya persoalan-persoalan pertahanan dengan tidak terpenuhinya target modernisasi alat utama sistem persenjataan. ”Harus ada langkah-langkah terobosan dari Menteri Keuangan. Kalau ini kita biarkan praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi.

Implikasinya pada persoalan pertahanan yang tidak selesai sekaligus nantinya masalah kedaulatan akan terganggu,” ujarnya usai rapat kerja tertutup Komisi I dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, kemarin.

Mahfudz mengatakan, berdasarkan rencana strategi (renstra) tahap pertama (2011–2014) Kementerian Pertahanan, untuk modernisasi, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan membutuhkan 150 triliun. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) 2010–2014, pemerintah menganggarkan Rp100 triliun untuk pemeliharaan dan pengadaan alutsista.”Skenario kebijakan politik anggaran pemerintah untuk menutup kekurangan anggaran modernisasi alutsista sebesar Rp50 triliun seperti apa,” ujarnya.

Kekurangan tersebut direncanakan akan ditutupi secara bertahap selama lima tahun dan untuk tahun 2011 ditentukan anggaran sebesar Rp11 triliun.Namun,Kementerian Keuangan hanya menyanggupi tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dengan begitu akan menggeser skenario renstra tahap pertama dan akan menumpuk pada tahun-tahun berikutnya.

”Rp2 triliun itu pun untuk anggaran pertahanan, bukan khusus persenjataan. Jadi masih harus dibagibagi lagi, misalnya untuk intelijen,” katanya. Karena itu,lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dibutuhkan inisiatif politik dari Presiden sehingga ada terobosan kebijakan untuk tambahan anggaran alutsista sebesar Rp11 triliun. ”Bisa dengan menggeser atau realokasi beberapa variabel di RAPBN 2011,”katanya. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, penambahan anggaran merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

TNI mengharapkan program pemenuhan kekuatan pokok minimal yang telah disusun dalam renstra dapat terealisasi. ”Programnya sudah ada, sekarang tinggal apakah Menteri Keuangan bisa mengalokasikan atau tidak,”ujarnya. Sementara ketika ditanyakan terkait anggaran untuk alat utama sistem persenjataan, Menteri Keuangan Agus Martomardojo memilih tidak banyak berkomentar. ”Untuk hari ini belum ada kesimpulan,” katanya.

Sumber: SINDO

Berita Terkait: