Jakarta - Di penghujung tahun 2011, Kementerian Pertahanan dan perusahaan militer Rusia JSC Rosoboronexport melakukan penandatanganan untuk kelanjutan pengadaan enam pesawat jet tempur Sukhoi, untuk memperkuat satuan tempur TNI Angkatan Udara.
Pengadaan enam unit pesawat tempur generasi 4,5 itu melengkapi 10 pesawat sejenis yang telah dimiliki Indonesia dengan tipe SU-27SK, SU-27SKM, SU-30MK dan SU-30MK2.
Beberapa hari sebelumnya, Kementerian Pertahahan juga melakukan penandatanganan kontrak pengadaan tiga kapal selam dengan perusahaan galangan kapal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME), untuk memperkuat satuan tempur TNI Angkatan Laut.
Untuk matra darat, Pemerintah Indonesia juga sebelumnya telah mendatangkan enam helikopter Mi-17 V-5 dari Rusia. Pada 2012 bahkan mulai dijajaki sejumlah pembelian kendaraan tempur taktis dari Eropa seperti Main Battle Tank dari Belanda.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang makin membaik, maka alokasi anggaran untuk pertahanan pun lambat laun mengalami peningkatan meski masih relatif kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lain dalam hal belanja modal persenjataan.
Untuk pertama kalinya sejak 1962, anggaran pertahanan pada 2012 menjadi nomor satu, dengan jumlah menjadi Rp64,4 triliun mengalahkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 61,2 triliun) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Rp 57,8 triliun). Jumlah untuk meningkat dari APBN-Perubahan 2011 yakni Rp47,5 triliun.
Tak hanya membeli persenjataan baru, Indonesia selama 2011 juga telah menjajaki dan menyepakati sejumlah hibah alat utama sistem senjata yang ditawarkan seperti pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Sedangkan hibah empat unit pesawat angkut C-130 Hercules dari Australia yang tertunda akan dilanjutkan pada awal 2012.
Wakil Menteri Pertahahan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan target modernisasi militer diprioritaskan pada alutsista yang bergerak seperti kendaraan tempur, pesawat tempur, dan kapal selam beserta persenjataannya.
Terkait itu, Indonesia tidak saja mendatangkan alat utama sistem senjata dari mancanegara melainkan juga memproduksi sendiri dalam rangka merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Tengoklah kapal cepat berpeluru kendali yang kini sedang dikerjakan PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi. Kapal berbahan serat karbon itu merupakan kapal Trimaran pertama di dunia yang akan diproduksi Indonesia lengkap dengan kemampuan menghilang dari tangkapan radar lawan.
Tak hanya itu, PT Pindad pun telah memproduksi ratusan panser Anoa, empat unit panser intai yang di Eropa dikenal sebagai "Sherpa".
"Kita memang belum memberinya nama," kata Direktur PT Pindad Adik Sudarsono.
Terdapat pula enam unit panser Mortar 81 mm dan tiga unit panser recovery.
"Yang jelas jika pengadaannya dari luar, kita mensyaratkan adanya alih teknologi, sehingga suatu ketika nanti putra-putri Indonesia mampu membuat pesawat tempur dan kini yang tengah dijajaki adalah pembuatan kapal selam," kata Sjafrie.
Sebagian dari beragam kontrak pengadaan alat utama sistem senjata yang telah disepakati akan direalisasikan bertahap mulai 2012 hingga 2014 dan seterusnya. Sehingga militer Indonesia diharapkan benar-benar bangkit, besar, kuat dan profesional.
Krusial Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Andi Widjajanto menyebutkan 2012 merupakan masa peralihan yang cukup menentukan dalam keberhasilan mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential forces /MEF) dalam pembangunan kekuatan militer Indonesia.
"Postur anggaran 2012 memang relatif terasa dampaknya untuk pemeliharaan atau perbaikan dan pengadaan dari dalam negeri. Tapi,kalau untuk pengadaan dari luar negeri belum ada," katanya berpendapat.
Menurut Andi Widjajanto, anggaran Rp64,4 triliun yang akan dikucurkan pada 2012 menegaskan keseriusan pemerintah untuk membangun alutsista TNI yang andal. Tapi,tetap saja angka itu masih jauh dari cukup untuk bisa mengejar kekuatan pokok minimum yang ditarget hingga 2024.
Jika kondisi itu terus terjadi tiap tahunnya, Andi yakin MEF tidak akan tercapai sesuai target. Mengacu pada target 2024, maka pada 2012 mestinya tersedia alokasi Rp80 triliun.
Bahkan, kalau bisa mencapai Rp90 triliun agar pada 2014 (akhir pemerintahan SBY periode kedua) tercapai Rp120 triliun. Jadi, secara perbandingan dengan GDP,pada 2014 tercapai 1,25 persen dan 2012 sebesar satu persen.
Ia menambahkan alutsista- alutsista tua itu idealnya memang tidak dipakai lagi dan harus diganti dengan yang baru.Apalagi beban perbaikan alutsista yang sudah usang juga cukup berat.
Namun, kondisi sekarang belum memungkinkan untuk mencapai hal itu.
"Harusnya jika 10 dibuang, maka yang beli baru lagi 10. Tapi,yang terjadi sekarang adalah 10 dibuang, tapi beli barunya cuma dua, yang enam diperbaiki, empat benar-benar dibuang," tutur Andi. Andi membeberkan usia alutsista yang dipakai TNI sekarang ini banyak yang telah tua, yakni 25-40 tahun.
Bahkan dia menyebut alutsista yang telanjur uzur dan harus diganti mencapai sekitar separuh dari yang ada. Dengan kondisi tersebut, tingkat kesiapannya rata-rata hanya sekitar 40 persen. Dalam postur RAPBN 2012, Kemenhan seperti yang disampaikan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI Bonggas S Silaen, dari besaran alokasi sebesar Rp64,4 triliun sekitar 40,1 persennya atau Rp25,84 triliun untuk belanja, yakni alutsista. Sisanya belanja pegawai Rp27,18 triliun (42,2 persen) dan belanja barang Rp11,41 triliun (17,7 persen).
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menuturkan, membangun militer tergantung pada dua hal, yakni seberapa besar ancaman yang ada dan bagaimana standar penangkalan yang hendak diciptakan.
Dua hal itu masih dipengaruhi kondisi keuangan negara.
"Jadi MEF itu bukan penangkalan yang levelnya rendah,tapi juga bukan yang tinggi," ungkap purnawirawan TNI itu.
Ia menilai dengan alokasi anggaran yang selama ini dikucurkan, target MEF sulit untuk dicapai sesuai rencana. ?Dengan anggaran Rp60 triliun-65 triliun per tahun, maka pada 2014 kapasitas yang tercapai baru sekitar 28 persen dari yang diinginkan,? ujarnya.
Posisi Tawar Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai kekuatan militer dapat digunakan sebagai alat tawar dalam memperjuangkan pembangunan perekonomian suatu negara. Ekonomi dan militer pada dasarnya merupakan perhubungan dua variabel yang bersifat timbal-balik.Artinya, jika militer kuat, ekonominya juga akan kuat.
Bagaimana pun tak bisa dipungkiri secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI.
Namun, setelah merebaknya krisis, pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Karena itu dengan kenaikan anggaran pertahahan pada 2012, diharapkan kebangkitan militer Indonesia dapat benar-benar berjalan sehingga Indonesia mampu menghadapi berbagai ancaman baik aktual maupun potensial.
Sejarah setidaknya mencatat setidaknya dua kali dalam sejarah Republik Indonesia, TNI diperhitungkan sebagai kekuatan bersenjata yang tidak bisa dipermainkan dalam pertahanan dan nyata dampaknya pada posisi tawar politik luar negeri kita.
Pertama, periode 1960-1962, ketika Presiden Soekarno mendorong Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) untuk bersiap merebut Irian Barat dengan kekuatan militer. Meskipun situasi perekonomian nasional tidak terlalu baik, Bung Karno mengizinkan pembelian persenjataan secara besar-besaran.
Dalam waktu kurang dari dua tahun, APRI menjelma menjadi kekuatan perang terbesar di bumi bagian selatan, antara lain Angkatan Laut mempunyai 12 kapal selam yang mampu berpatroli hingga ke bibir pantai barat Australia tanpa bisa di deteksi oleh negara itu.
Sementara itu, Angkatan Udara Republik Indonesia punya dua skuadron pengebom jarak jauh TU-16, yang dengan mudah mencapai seluruh wilayah Asia Tenggara dan Australia, menjatuhkan bom, serta kembali ke pangkalannya dengan selamat.
Kedua, era 1980-1988. Pada kepemimpinan Jenderal M. Jusuf (1978-1983) dan Jenderal L.B. Moerdani (1983-1988), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibangun menjadi institusi militer yang modern dan profesional serta tidak berpolitik. Jenderal Jusuf mengawali programnya dengan cara sederhana: membangkitkan kembali harga diri prajurit dengan meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki asrama, serta melatih ulang pasukan yang lama mengalami proses "penghalusan" karena jarang berlatih, persenjataan ketinggalan zaman, dan terabaikan kesejahteraan mereka.
Pada era berikutnya, Jenderal Moerdani mampu dengan cerdik melihat peluang membeli alat utama sistem senjata yang tidak baru (seperti enam fregat Van Speijk dari Belanda), memperbaiki dan memodernkannya hingga bisa beroperasi penuh lagi. Pada eranya, ABRI juga membeli 10 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon.
Kini dengan Indonesia kembali mencoba memperkuat kembali pertahanannya diharapkan posisi tawar Indonesia di segala bidang baik politik, ekonomi dan budaya dapat pula ditingkatkan.
Sumber:
DEPHAN
