Pembentukan Tiga Armada TNI AL Selesai 2014

Jakarta - Mabes TNI Angkatan Laut memprediksi rencana pembentukan Armada RI Kawasan Tengah (Armateng) akan selesai pada 2014 mendatang.

Namun hingga kini TNI AL masih menunggu persetujuan Presiden terkait pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

"Begitu Perpres disetujui, kami akan langsung lakukan pembangunan infrastruktur armada. Sangat mungkin terealisasi pada 2014 mendatang," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, di Jakarta, Rabu (23/1).

Belum disahkannya Perpres, dinilai karena ada sebagian usulan yang masih ditunda. Namun, sebagian besar usulan sudah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Menurut dia, Markas Komando Armada RI Kawasan Tengah akan ditempatkan di Surabaya, yang saat ini merupakan markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Armatim), sementara Armatim akan ditempatkan di Sorong, Papua Barat.

Di Surabaya juga markas Komando Pertahanan Laut (Kohanla) akan ditempatkan. Keberadaan tiga armada, jelasnya, memungkinkan dibentuknya Kohanla yang akan membawahkan tiga armada itu. Sedangkan Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar) untuk sementara akan tetap ditempatkan di Jakarta.

"Kami merencanakan, markas besar akan dipusatkan di tengah, di Surabaya," tuturnya.

Untung menambahkan, untuk membangun satu armada diperlukan waktu sedikitnya dua hingga tiga tahun, dimana pembangunan infrastruktur adalah yang paling memakan banyak waktu.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio sebelumnya mengharapkan pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) dapat disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pembentukan Kohanla sudah disetujui oleh Panglima TNI dan sudah dipaparkan. Semoga pembentukan Kohanla segera disetujui," kata Marsetio. Menurut dia, pembentukan Kohanla perlu dilengkapi dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI untuk pembangunan infrastruktur untuk Armada RI Kawasan Tengah.

Terbentuknya Kohanla nantinya akan membawahi tiga armada yaitu Armada Barat, Armada Tengah dan Armada Timur, dimana saat ini hanya Armada Barat dan Armada Timur saja. Marsetio mengatakan, secara bertahap infrastruktur Kohanla akan diprogramkan, termasuk dalam anggaran 2013 ini.

Untuk target pembentukan Kohanla sendiri, tambah KSAL, tergantung persetujuan Perpres dan keputusan Panglima TNI, namun tentunya juga sangat tergantung alokasi anggaran.

Pengembangan postur ini akan diikuti oleh strata kepangkatan. Untuk Kohanla akan dipimpin oleh laksamana bintang 3 atau Laksamana Madya (Laksdya). Sedangkan untuk masing-masing armada dipimpin oleh laksamana bintang dua atau Laksamana Muda (Laksda).

Anggota Komisi I bidang Pertahanan DPR RI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, berpendapat, pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) yang tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat penting mengingat luasnya wilayah laut Indonesia.

"Saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga," kata Susaningtyas.

Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kata anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi.

Sumber : Suara Pembaharuan

Readmore --> Pembentukan Tiga Armada TNI AL Selesai 2014

Indonesia Dan Ukraina Tingkatkan Kerja Sama Industri Pertahanan

Jakarta - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari, mengatakan Republik Indonesia (RI) dan Ukraina akan meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan. Kerja sama tersebut layak dikembangkan mengingat Ukraina merupakan salah satu negara dengan industri pertahanan yang maju, terutama untuk angkutan militer udara dan laut yang diproduksi oleh Antonov.

"Kami mendapat kunjungan kehormatan dari Duta Besar Ukraina yang baru. Pada kesempatan ini, Dubes meminta dukungan MPR untuk dapat mengembangkan kerja sama di bidang industri pertahanan," kata Hajriyanto seusai pertemuan dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Volodymyr Pakhil, di Gedung Nusantara III MPR-DPR, Jakarta, Senin (21/1).

Sekarang ini, tambah dia, Antonov sudah memproduksi pesawat dan kapal laut bukan hanya untuk keperluan militer, tapi juga untuk keperluan kargo dan sipil. Dubes Volodymyr Pakhil telah menyatakan kesiapan dan kesediaan Pemerintah Ukraina untuk mendirikan pabrik pesawat Antonov di Indonesia dengan cara menjalin kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

Sumber : Koran Jakarta

Readmore --> Indonesia Dan Ukraina Tingkatkan Kerja Sama Industri Pertahanan

Kemhan Dan FSMTC Rusia Bahas Kerjasama Teknik Militer

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan delegasi Rusia yang dipimpin Deputy Director of Federal Service for Military – Technical Cooperation (FSMTC) Mikhail Petukhov beserta rombongan, Selasa (22/1), di kantor Kemhan Jakarta. Kunjungan delegasi Rusia kepada Wamenhan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sidang ke-8 Komisi Kerjasama Teknik Militer Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Federasi Rusia yang sedang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 22-23 Januari 2013 di Ditjen Pothan Kemhan Jakarta.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia tahun ini merupakan kerjasama yang kedua sejak pemerintahan Presiden Putin, untuk itu diharapkan kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) dengan FSMTC khususnya dapat berlangsung akrab dan lebih erat lagi. Turut hadir mendampingi Wamenhan yaitu Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T., Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A, Ph.D, Kabadan Ranahan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip, Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Sisriadi dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.

Sumber : DMC

Readmore --> Kemhan Dan FSMTC Rusia Bahas Kerjasama Teknik Militer

Kemhan : Fregat Buatan Inggris Memiliki Kemampuan Di Atas Sigma

Jakarta - TNI AL sangat membutuhkan kapal fregat untuk menjaga perbatasan hingga jauh ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengadaan tiga kapal fregat dari Inggris itu merupakan tindak lanjut Kementerian Pertahanan (Kemhan) atas permintaan TNI AL. Kapal itu juga memenuhi syarat untuk operasi pengamanan wilayah laut.

"Kapal multi role light frigate (fregat ringan multiperan) dari Inggris yang saat ini sedang dijajaki Kemhan mampu menjangkau hingga ZEE," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksma Untung Suropati, kepada Koran Jakarta, kemarin.

Kapal tersebut memiliki banyak peran, yakni bisa sebagai kapal anti permukaan, antiudara, dan antibawah air. "Tak semua kapal fregat memiliki fungsi yang banyak seperti itu," ujar dia. Lebih lanjut, Untung mengatakan pengadaan tiga kapal fregat itu dilakukan seiring dengan pengembangan tiga armada TNI AL. "Saat ini kita hanya memiliki empat kapal fregat. Penambahan satu armada lagi (Armada RI Kawasan Tengah) otomatis membutuhkan tambahan kapal," jelas dia.

Spesifikasi secara umum, fregat asal Inggris itu memiliki kemampuan di atas kapal korvet kelas sigma (sigma class) dan sedikit lebih ringan dari kapal fregat biasa. Tak heran jika namanya adalah kapal multi role light frigate. Namun, lanjut dia, daya jelajahnya mengagumkan.

Dilengkapi Meriam Kapal fregat ini memiliki kecepatan maksimal 30 knot dan dilengkapi sensor radar serta avionik buatan Thales, Prancis. Kapal ini juga dilengkapi satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan ke udara Sea Wolf, rudal Exocet MM40 Block II yang berjangkauan 180 kilometer, dan hanggar yang mampu menampung satu helikopter antikapal selam jenis Sikorsy S-70 Seahawk.

Kemampuan persenjataannya masih standar, apalagi dibandingkan sejumlah KRI lama seperti frigate kelas Van Speijk yang dilengkapi dengan rudal Yakhont buatan Rusia. Sebelumnya, Kemhan tertarik memboyong tiga kapal tempur multi role light frigate dari Inggris.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pembelian itu tinggal menunggu persetujuan dari pihak Inggris, terutama terkait komponen persenjataannya. "Kita akan mengirim tim untuk memastikan dan memeriksa spesifikasi kapal laut tersebut," kata Purnomo. Namun, Menhan belum bisa memastikan kapan pembelian itu bisa direalisasikan. Alasannya, anggaran yang ada dalam pagu tak mencukupi.

Sumber : Koran Jakarta

Readmore --> Kemhan : Fregat Buatan Inggris Memiliki Kemampuan Di Atas Sigma

Lanud Abdul Saleh Dilengkapi Move Weather Radar Buatan Jerman

Malang - Cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi lancar dan tidaknya suatu kegiatan. Demikian pula bagi TNI AU yang secara rutin maupun insidentil selalu melaksanakan kegiatan penerbangan, akan selalu dipengaruhi dengan kondisi cuaca tersebut.

Menyikapi kondisi cuaca tersebut sekaligus untuk mengetahui kepastian cuaca yang tidak menentu ini, TNI AU khususnya Lanud Abd Saleh dilengkapi Radar Cuaca Bergerak (Move weather radar) yang akan sangat membantu kelancaran operasi penerbangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Kaitannya dengan hal tersebut, TNI AU mengirimkan Tim uji fungsi dari Mabesau yang berjumlah 9 orang, diketuai oleh Sekdis Bangops Kolonel Pnb Yohanes Yusuf untuk melakukan simulasi cara mengangkut radar cuaca.

Simulasi ini sangat penting dilakukan, karena radar yang satu ini sangat sensitive sehingga harus ekstra hati-hati dalam proses mengangkut maupun memindahkan dari satu titik ke titik yang dituju. Sumulasi yang dilakukan di Base Ops Lanud Abd Saleh ini melibatkan pesawat C-130 Hercules milik Skadron Udara 32 Lanud Abd Saleh.

Radar cuaca mobile (Move weather radar) yang didatangkan dari Jerman ini mampu mendeteksi kondisi dan cuaca yang akan terjadi setiap saat, sehingga kegiatan operasi yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan perkembangan cuaca yang terjadi saat itu.

Radar tersebut juga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan dimana saja sesuai yang dikehendaki sehingga cuaca dapat dipantau sewaktu-waktu, jelas Kolonel Pnb Yohanes.

Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Gutomo, S. IP. didampingi Kepala Dinas Operasi Kolonel Pnb Yani Ajat dan para pejabat Lanud Abd lainnya menyaksikan dengan serius proses jalannya simulasi cara menggunakan radar tersebut mulai dari proses instalasi, hingga cara pengoperasiannya.

Sumber : Potret Indonesia

Readmore --> Lanud Abdul Saleh Dilengkapi Move Weather Radar Buatan Jerman

Wamnehan Tinjau Kesiapan Kapal Cepat Rudal Ketiga

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Kabaranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat Kemhan serta TNI lainnya, Kamis (17/1), melakukan kunjungan kerja ke Batam, dalam rangka meninjau kesiapan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 ketiga, yang akan diserahkan pada akhir bulan ini.

Kapal yang diberi nama KRI Beladau-643 tersebut, memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun serta mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot.

KCR - 40 terbuat dari baja khusus bernama High Tensile Steel pada bagian hulunya (lambung). Baja High Tensils Steel ini merupakan produk dalam negeri dari PT. Krakatau Steel. Sementara untuk bagian atasnya, kapal ini menggunakan Aluminium Alloy sehingga memiliki stabilitas dan kecepatan yang tinggi saat berlayar. Kapal yang sepenuhnya di buat di PT. Palindo Marine Shipyard itu, juga dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai Close in Weapon System (CIWS) atau sistem pertempuran jarak dekat dan Rudal C-705 buatan China.

Selain melihat secara langsung KRI Beladau-643, Wamenhan beserta rombongan juga berkesempatan meninjau Combat Boat hasil produksi PT Palindo Marine Shipyard bekerjasama dengan Balitbang Kemhan RI, yang pengerjaannya sudah memasuki tahap penyelesaian.

Sumber : DMC

Readmore --> Wamnehan Tinjau Kesiapan Kapal Cepat Rudal Ketiga

Kemhan Kembali Kirim Tim Negosiasi Kapal Perang Ke Inggris

Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah menentukkan plafon harga pembelian kapal tempur.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan sudah mengirim sebuah tim ke Inggris untuk bernegosiasi terkait rencana pembelian kapal perang jenis frigate di negara tersebut. Menurut Purnomo tim yang berasal dari TNI Angkatan Laut dan kementerian pertahanan itu sudah berkali-kali menyambangi Inggris untuk mengecek kapal tempur tersebut.

"Ini masih negosiasi," kata Purnomo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/1).

Menurut Purnomo sebelum memutuskan pembelian nanti, salah satu faktor yang akan dipertimbangkan adalah harga. Pemerintah Indonesia, menurutnya, sudah menentukkan plafon pembelian kapal tempur itu dan tim akan berusaha menyesuaikan dengan yang dipatok.

"Ini masih negosiasi soal harga," jelas Purnomo lagi.

Karena itu, menurut dia, spesifikasi kapal perang tersebut saat ini belum bisa dipastikan.

Sumber : Berita Satu

Readmore --> Kemhan Kembali Kirim Tim Negosiasi Kapal Perang Ke Inggris

Satu Skuadron UAV Akan Mengawasi Perbatasan

Pontianak – Tak gampang mengawasi seluruh teritori Kalbar, terutama wilayah perbatasan Kalbar-Sarawak, Malaysia Timur yang rawan penetrasi pesawat asing atau gerakan lawan.

“Dalam waktu dekat ini kita akan dapat bantuan kekuatan satu skuadron pesawat tanpa awak. Kita berharap 2013 ini sudah datang dan siap dioperasikan,” ungkap Danlanud Supadio Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga saat berkunjung ke Redaksi Rakyat Kalbar di Graha Pena Kalbar Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (17/1) sore.

Teknologi maju yang akan digunakan Angkatan Udara khususnya di Kalbar yang berpangkalan di Lanud Supadio sudah menjadi kebutuhan baik pertahanan udara maupun menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Karena itu TNI AU tidak punya pilihan lain selain menempatkan satu skuadron pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle (UAV) di Lanud TNI AU Supadio Pontianak.

UAV yang tidak tertangkap radar itu merupakan yang pertama di Kalimantan dan ditempatkan di Supadio. Novyan mengatakan keberadaan pesawat pengintai UAV akan sangat membantu menjaga pertahanan NKRI khususnya di Kalbar.

Pasalnya, tambah Danlanud, Meksiko dan Amerika saja yang sudah didukung dengan segala peralatan dipasang masih menggunakan pagar kawat. Sementara perbatasan Indonesia-Malaysia tidak ada sama sekali perlindungan tersebut.

“Kita harapkan nanti pesawat pengintai itu tidak hanya mengawasi keamanan juga perdagangan ilegal. Terutama perdagangan barang haram seperti narkoba. Selain itu juga kejahatan internasional yang semakin rawan di perbatasan,” kata Novyan.

Ia menambahkan, pesawat tanpa awak itu tidak hanya mengawasi perbatasan darat tetapi juga laut. Pengawasan akan dilakukan sejauh efek side pesawat tersebut. Seperti diketahui, Kepulauan Natuna termasuk salah satu wilayah yang bisa dijangkau dari Supadio.

“Pesawat yang akan beroperasi nanti diperkirakan kemampuannya sekitar 400 km di perbatasan laut. Saat ini kita masih menunggu kedatangan UAV tersebut. Semuanya berdasarkan perintah Menteri Pertahanan,” jelas mantan ajudan wakil presiden tahun 2009 ini.

Novyan Samyoga juga mengakui Kalbar rawan di bidang keamanan dan pertahanan sebagaimana wilayah perbatasan umumnya. Tetapi untuk keamanan ranahnya Polri, sementara TNI fokus pada pertahanan.

“Kita bisa membantu Polri dengan catatan ada permintaan. Tetapi pada intinya kami tugasnya dalam hal keamanan. Kita bersyukur skuadron UAV ini hanya ada di Kalbar, karena kita berada di perbatasan,” jelasnya.

Novyan menambahkan, untuk di Kalimantan, skuadron tanpa awak ini hanya dioperasikan di Kalbar. Walaupun idealnya perlu beberapa skuadron udara. Tetapi memang kondisi ekonomi belum memungkinkan.

“Tetapi yang paling rawan di Kalbar. Pesawat tanpa awak itu hanya mengawasi wilayah NKRI, tidak boleh ke Malaysia. Keuntungannya, melalui pesawat itu kita bisa mengamati Malaysia tergantung sensitivitas sensor yang dimiliki,” tutur lulusan AKABRI Udara tahun 1989 itu.

Pesawat itu juga tidak bisa ditangkap radar militer. Termasuk radar untuk penerbangan yang ada di Bandara Supadio tidak bisa melacak atau menjejaki UAV itu.

Sumber : EQUATOR News

Readmore --> Satu Skuadron UAV Akan Mengawasi Perbatasan

Indonesia Meminta Rudal Kapal Perang Dari Inggris Diupgrade

Jakarta - Kementerian Pertahanan berupaya melobi Pemerintah Kerajaan Inggris soal perbaikan sistem peluru kendali kapal multi role light fregat. "Tadi sudah dibicarakan masalah upgrading, salah satu sistem peluru kendali kapal itu," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, Rabu, 16 Januari 2013.

Indonesia membeli kapal multi role light fregat asal Inggris ini dirancang selama 1,5 tahun. Permintaan perbaikan sistem peluru kendali itu karena pabrik peluru kendali Seawolf yang terpasang pada kapal tersebut tutup. Gaga-gara inilah Malaysia, Brunei, Aljazair, dan Filipina batal membeli kapal ini. "Itu memang menjadi salah satu pertimbangan sehingga negosiasinya lama," kata Ediwan.

Kementerian Pertahanan mengaku sudah memeriksa masalah teknis terkait kapal tersebut. "Secara teknis, kapalnya masih bagus, tinggal masalah satu itu (peluru kendali)," kata dia. Ediwan menyebut tiga unit fregat kelas nakhoda yang akan dibeli tersebut masih memiliki sistem sonar dan radar yang masih baik.

Kapal ini, kata Ediwan, kini dimiliki oleh galangan kapal Nursen asal Jerman. "Tapi (kapalnya) masih diparkir di Inggris," kata dia. Harga tiga unit kapal fregat ini mencapai US$ 385 juta, "Bahkan bisa lebih dari itu," kata dia.

Negosiasi kontrak pembelian kapal, kata Ediwan, diharapkan rampung cepat. "Saya harap bulan ini bisa rampung. Negosiasi berlangsung sejak enam bulan terakhir."

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin juga mengakui adanya rencana pembelian kapal perang untuk TNI Angkatan Laut ini. Pembelian kapal permukaan ini memang termasuk prioritas," kata dia. Pengadaan kapal ini murni pembelian.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Indonesia Meminta Rudal Kapal Perang Dari Inggris Diupgrade

Indonesia - Inggris Bahas Tindaklanjut Pembelian Kapal Perang

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Menhan Inggris Philip Hammond di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (16/1).

Menurut Purnomo, kunjungan kali ini terkait upaya kedua negara meningkatkan hubungan kerjasama yang sudah terjalin lama.

“Kunjungan ini juga untuk menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Inggris yang ditandatangani pada 1 November 2012 di London, Inggris,” katanya.

Purnomo menyatakan, Kemenhan berencana membeli tiga unit kapal laut jenis multi role light frigate alias kapal perusak dari Inggris. Purnomo mengharapkan, pembelian alutsista dari Inggris juga diikuti ToT (transfer teknologi) sehingga Indonesia dapat mengembangkan alutsista sejenis di kemudian hari.

Pihaknya belum memastikan kapan pembelian itu direalisasikan sebab masih dalam tahap rencana. “Kita akan mengirim tim untuk memastikan dan memeriksa spesifikasi kapal laut tersebut.”

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, Mayjen Ediwan Prabowo mengatakan, Kemenhan telah menjalin kontak dengan beberapa perusahaan di Inggris. Langkah itu diambil lantaran Kemenhan ingin memenuhi kebutuhan peluru kendali antipesawat starstreak, suku cadang pesawat Skyhook, dan suku cadang Tank Scorpion. “Serta beberapa perawatan alutsista yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Inggris.”

Menhan Inggris Philip Hammond mengatakan, kunjungan ke Indonesia secara jelas mencerminkan komitmen negaranya untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Indonesia. “Kunjungan ini adalah bukti lebih lanjut akan hubungan Indonesia dan Inggris yang semakin kuat,” kata Hammond.

Ia melanjutkan, keberhasilan kunjungan Presiden SBY ke London dan kunjungan Perdana Menteri Inggris David Cameron ke Indonesia pada April lalu, telah memperkuat kerjasama kedua negara.

“Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan sebuah bangsa yang sedang memainkan peran konstruktif dalam keamanan regional, Indonesia tetap menjadi mitra penting Inggris.

Sumber : Republika

Readmore --> Indonesia - Inggris Bahas Tindaklanjut Pembelian Kapal Perang

Indonesia Berharap Kerjasama Pertahanan Dengan Rusia Semakin Erat

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (16/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia untuk Indonesia HE Mr. Mikhail Yurievich Galuzin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Saat menerima kunjungan Dubes Rusia, Wamenhan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo dan Sekretaris Ditjen Strahan Kemhan Laksma TNI Uus Kustiwa. Kunjungan Dubes Rusia ini merupakan kunjungan perkenalan sebagai Duta Besar Rusia yang baru sejak awal minggu ini. Wamenhan berharap hubungan baik kedua negara dapat terus terjaga terutama dengan Kementerian Pertahanan.

Dubes Rusia menyatakan bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Rusia merupakan komponen yang sangat penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Karena itu, Dubes Rusia berharap dapat melanjutkan hubungan baik dan kerjasama-kerjasama penting yang telah terjalin antara kedua negara.

Sementara itu, Wamenhan meyakini bahwa Duta Besar Rusia yang baru akan dapat cepat menyesuaikan diri dengan Indonesia karena dari latar belakang penugasannya pernah menangani Asia Tenggara. Wamenhan juga menjelaskan bahwa dirinya lah yang pertama kali menandatangani piagam kerjasama pertahanan kedua negara di Moskow yang saat itu disaksikan oleh Presiden kedua negara, sehingga Wamenhan merasakan peningkatan hubungan pertahanan antara kedua negara yang cukup signifikan.

Hubungan pertahanan antara Kemhan RI dan Kementerian Pertahanan Rusia telah memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang pengadaan Alutsista untuk TNI. Wamenhan memberikan saran agar kerjasama pertahanan yang ditandatangani diperluas tidak hanya dalam bidang logistik pertahanan tetapi juga kegiatan pertahanan secara luas.

Kementerian Pertahanan RI siap melakukan pertemuan lebih lanjut untuk memformulasikan suatu dokumen kerjasama kegiatan di bidang pertahanan dan militer sebelum Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada tahun 2014 nanti. Kerjasama yang lebih luas ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pertahanan tidak hanya dalam satu aspek pertahanan saja. Wamenhan berharap kerjasama tersebut meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan dan TNI.

Mengenai perluasan cakupan bidang kerjasama pertahanan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan hal itu dapat dibicarakan dalam Sidang Komisi bersama kerjasama pertahanan kedua negara yang akan dilaksanakan pada minggu depan di Jakarta. Dubes Rusia berharap sidang komisi bersama ini dapat membuahkan hasil dalam rangka memperluas kerjasama pertahanan kedua negara. Dubes Rusia mendukung kemungkinan perluasan kerjasama pertahanan dalam hal peningkatan potensi-potensi militer yang diwujudkan dalam kegiatan bersama militer kedua negara.

Sumber : DMC

Readmore --> Indonesia Berharap Kerjasama Pertahanan Dengan Rusia Semakin Erat

Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebut pengajuan dana optimalisasi alutsista diajukan oleh Mabes TNI. Kemenhan berfungsi sebagai fasilitator dikarenakan sebagai pengguna anggaran.

"Dana optimalisasi bukan kita. Kita hanya menunggu," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Pengadaan alutsista diajukan oleh Mabes TNI melalui Kemenhan. Hal ini dikarenakan Kemenhan sebagai pengguna anggaran yang membawahi Mabes TNI.

"Kebutuhan itu diajukan oleh TNI dan diproses oleh DPR dan Kemenkeu," terangnya.

Untuk anggaran tahun 2013 ini, Kemenhan kembali menyerahkan kepada TNI terkait pengajuan anggaran optimalisasi. "Itu kembali kepada TNI apakah mereka meminta," ucapnya.

Purnomo menyebutkan, fungsi Kemenhan sebagai pembangunan kekuatan, sedangkan untuk penggunaan kekuatan ada di tangan TNI. "Pembinaan kekuatan ada di AL, AD, dan AU," sebutnya.

Sumber : DETIK

Readmore --> Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI

Pangkalan Baru Kapal Selam di Palu Akan Beroperasi 2014

Jakarta - Pangkalan kapal selam TNI Angkatan Laut di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, akan selesai dibangun pada 2014, sehingga diharapkan bisa segera beroperasi. “Pangkalan kapal selam tengah kita siapkan sejalan dengan pembelian tiga kapal selam dari Korea,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio seusai peresmian Replika KRI Matjan Tutul-602, di Museum Satria Mandala Pusat Sejarah TNI, Jakarta, Selasa. Pembangunan pangkalan kapal selam itu sendiri saat ini sudah mencapai 90 persen, sehingga diharapkan 2014 sudah bisa digunakan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, mengatakan pembangunan pangkalan kapal selam di Teluk Palu tersebut sudah mencapai tahapan finishing, sehingga 2014 sudah bisa diresmikan. Menurut dia, peresmian pangkalan kapal selam itu tak perlu menunggu kedatangan kapal selam baru dari Korea, pasalnya TNI AL sudah memiliki dua unit kapal selam, KRI Cakra dan KRI Nanggala. “Kita sudah melakukan uji coba kesiapan pangkalan. Kita cukup sering ke sana untuk bersandar,” ujarnya.

Salah satu alasan pemilihan Teluk Palu karena teluk ini cukup strategis di nusantara. Teluk Palu memiliki lebar 10 kilometer dengan lingkar garis pantai sepanjang 68 kilometer. Kedalaman Teluk Palu mencapai 400 meter dan dinilai sangat strategis. “Perlindungan alam” terhadap arus laut yang ekstrim juga dinilai sangat memadai dan menguntungkan untuk dijadikan pangkalan kapal selam.

Untung mengatakan, keberadaan pangkalan tersebut sangat strategis untuk pengamanan wilayah NKRI hingga ke perbatasan dengan negara tetangga Malaysia di Laut Sulawesi. “Daerah Ambalat bisa dikatakan cukup rawan, sehingga bisa jadi pangkalan itu menjadi pangkalan utama, bukan lagi pangkalan aju karena kelengkapan fasilitas di sana,” tutur Kadispenal.

Ia menambahkan, Teluk Palu sangat ideal, sehingga TNI AL tak perlu menggali dan memperlebar karena semua sudah alami, baik kedalaman, kelebaran, maupun ketenangan arus. “Bahkan, sudah ada pintu masuknya. Ini yang membuat daerah itu sangat aman dari ancaman yang bersifat alamiah,” kata Kadispenal. Pangkalan kapal selam TNI AL berada di lahan seluas 13 hektare di Kelurahan Watusampu, Kota Palu.

Sumber : Solopos

Readmore --> Pangkalan Baru Kapal Selam di Palu Akan Beroperasi 2014

Menteri Pertahanan Inggris Kunjungi Indonesia

Jakarta - Menteri Pertahanan Inggris Philip Hammond M.P. akan mengunjungi Indonesia pada Selasa-Rabu, 15-16 Januari 2013. Menurut siaran pers Kedutaan Besar Inggris yang diterima Tempo, kunjungan ini akan semakin memperkuat hubungan erat kedua negara yang terjalin saat kunjungan kenegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Inggris pada November serta kunjungan Perdana Menteri David Cameron ke Indonesia pada April 2012.

Hammond akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan, Hammond akan membahas kerja sama pertahanan yang tertuang dalam MOU antara Inggris dan Indonesia, yang ditandatangani baru-baru ini. Dia juga akan bertemu dengan beberapa pejabat pemerintahan lainnya serta sejumlah perwakilan dari angkatan bersenjata Indonesia.

“Kunjungan ini secara jelas mencerminkan komitmen Inggris untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Indonesia,” kata Duta Besar Inggris Mark Canning. “Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan sebuah bangsa yang sedang memainkan peran konstruktif dan penting dalam keamanan regional, Indonesia tetap menjadi mitra penting bagi Inggris.”

Hammond ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada 2011. Dia merupakan anggota Konservatif untuk Runnymede dan Weybridge. Ia lahir di Epping, Essex, pada 1955 dan menempuh pendidikan di Brentwood sebelum mempelajari politik, filsafat, dan ekonomi di University College, Oxford. Sebelum menjadi Menteri Pertahanan, Hammond pernah menjabat Menteri Transportasi pada Mei 2010, saat ia ditunjuk sebagai Privy Counsellor. Sebelum ini, dia juga beberapa kali menjabat untuk sejumlah posisi. Hammond diangkat menjadi anggota parlemen pada 1997.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Menteri Pertahanan Inggris Kunjungi Indonesia

Selain Rudal, Indonesia - China Kerjasama UAV Dan Pertahanan Elektronik

Beijing - Indonesia dan Republik Rakyat China sepakat memperluas kerja sama pertahanan untuk meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata kedua negara, hubungan lebih baik kedua pihak serta guna mendukung stabilitas keamanan kawasan khususnya di Asia.

Demikian pokok bahasan dalam Forum ke-5 Konsultasi Pertahanan Indonesia-China di Beijing, Kamis. Dalam forum itu, delegasi Indonesia dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sedangkan delegasi China dipimpin Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata China Letnan Jenderal Qi Jian Guo.

Dalam dokumen resmi yang diterima ANTARA di Beijing, dalam pertemuan tertutup itu dibahas berbagai kerja sama pertahanan yang telah dijalin dan akan dilakukan di masa depan oleh kedua negara.

Sejak Forum Konsultasi Pertahanan Indonesia-China dibentuk pada 2007 berbagai kerja sama telah dilakukan kedua negara seperti pendidikan perwira, latihan bersama pasukan khusus kedua negara, pelatihan pilot pesawat tempur Sukhoi TNI-Angkatan Udara, kerja sama industri pertahanan dan pembelian sejumlah alat utama sistem senjata.

Untuk bidang pendidikan dan pertukaran perwira, sejak 1967 sudah 107 personel militer Indonesia yang belajar di China. Saat ini tercatat 12 orang perwira militer Indonesia yang belajar di China, demikian dikutip dari dokumen itu.

Sedangkan China hingga kini telah mengirimkan delapan orang perwira militernya.

Untuk latihan bersama, Indonesia dan China telah dua kali menggelar latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dengan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/PLA) dengan sandi "Sharp Knife".

Kerja sama antarpasukan khusus dalam penanggulangan terorisme, akan terus ditingkatkan dan diperluas. Kedepan mungkin dapat dilakukan latihan bersama untuk menghadapi ancaman non tradisional seperti penanggulangan bencana alam, demikian sperti dikutip dalam dokumen itu.

Sedangkan dalam bidang industri pertahanan kedua negara telah sepakat untuk memproduksi bersama rudal C-705. Hingga kini Indonesia dan China masih membahas proses pelaksanaan alih teknologi dalam pembuatan rudal C-705.

Selain C-705 Indonesia dan China akan membahas lebih lanjut alih teknologi pesawat tanpa awak, serta sistem pertahanan elektronik.

Forum ke-5 Konsultasi pertahanan Indonesia-China, yang berlangsung hingga Kamis petang juga dibahas berbagai perkembangan situasi keamanan regional khususnya di Asia Pasifik, termasuk isu di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Selain Rudal, Indonesia - China Kerjasama UAV Dan Pertahanan Elektronik

Komisi I : Kami Berharap Kemhan Dan TNI AD Kaji Pembelian Apache

Jakarta - Komisi I DPR RI berharap Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AD dapat mengkaji lebih mendalam lagi rencana pembelian heli serbu dari Amerika Serikat, Apache. Kajian dilakukan dari segi anggaran, urgensi, dan manfaatnya dalam kondisi saat ini.

Kepada JurnalParlemen, Jumat (11/1), Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pembelian itu sejauh ini akan menggunakan anggaran reguler TNI AD. "Anggarannya akan dibebankan ke belanja rutin TNI AD. Sehingga itu akan sangat mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional rutin TNI AD sendiri, karena jumlahnya besar," ujarnya.

Kedua, kata Mahfudz, dalam perkembangannya ternyata ada kenaikan harga yang cukup fantastis, hingga mencapai di angka 70 juta dolar AS per unitnya. "Saya tidak tahu apakah kenaikan harga Apache ini karena persoalan paket kontraknya memasukkan elemen-eleman lainnya atau apa. Itu yang nanti masih akan didalami di Komisi I melalui Panja Alutsista."

Peningkatan harga ini, menurut Mahfudz, tentu akan semakin membebani anggaran TNI AD. Apalagi, hingga saat ini juga belum ada kepastian bahwa Kemenkeu akan menutup pos itu untuk menggantikan alokasi belanja rutin yang sementara ini dibebankan untuk pembelian Apache. "Jadi menurut saya, karena dua hal itu menjadi penting bagi Kemhan dan TNI AD untuk kembali mengkaji lagi lebih dalam," ujarnya.

Selain itu, kata Mahfudz, jika dilihat skala prioritas, sebenarnya pembelian Apache tidak terlalu mendesak. "Kita bisa alihkan pada kebutuhan yang lebih multifungsi, seperti pembelian helikopter angkut Chinook. Karena itu juga bisa dipakai untuk kendaraan angkut sekaligus juga sebagai pesawat yang dioperasikan selain perang, seperti dalam penanggulangan bencana alam," jelas Mahfudz.

Mahfudz mengakui, di APBN 2013, rencana pembelian Apache telah dimasukkan dalam program pengadaan TNI AD. Namun, rencana tersebut hingga kini belum pernah secara resmi dan khusus dibahas Komisi I. "Saya kira Komisi I nantinya juga akan mencoba mendetailkan pembahasannya dalam rencana pembelian alutsista 2013 ini," ujarnya.

Hal itu penting agar dapat dipastikan TNI AD tidak terganggu secara anggaran. Juga agar hal itu tidak terus menambah beban kredit ekspor. "Karena salah satu arahan Presiden kan ternyata harus meminimalkan kredit ekspor."

Seperti diketahui, Kemhan pada 2013 ini tetap akan melanjutkan rencana pembelian helikopter Apache dari AS. Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh Kongres AS.

Sumber : JP

Readmore --> Komisi I : Kami Berharap Kemhan Dan TNI AD Kaji Pembelian Apache

Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen

Jakarta – Kementerian Pertahanan makin percaya diri memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) karena mendapatkan anggaran belanja lebih banyak tahun 2013 ini.

“Tahun ini meningkat jadi Rp81 triliun,” sebut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di kantornya, Kamis (10/1).

Ia berharap, peningkatan anggaran tersebut mampu membuat rencana strategis (renstra) pengadaan minimum essential force (MEF) menjadi hanya dua tahun saja. Semula diperkirakan pengadaan minimum baru tercapai setelah tiga tahun.“Itu dapat membantu pembangunan alutsista yang sifatnya baru,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, anggaran tahun 2013 meningkat dari tahun lalu senilai Rp77 triliun. Sedangkan penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan tahun lalu mencapai 96,7 persen. “Kami harapkan bisa bertambah terus untuk memenuhi rencana strategis,” ujar Purnomo.

Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Tercapai 2019

Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan. Jika awalnya pencapaian MEF pada 2024, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin bisa tercapai 2019.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," kata Menhan seusai Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (9/13). Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan.

Namun, pada 2012 pencapaian MEF tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen. "Sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi," kata Purnomo. Capaian 26 persen itu dinilai tetap membanggakan karena naik lima persen dari pencapaian MEF pada 2011 yang mencapai 21 persen.

Adapun alasan melesetnya capaian MEF 2012, antara lain karena pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF. Proses pengadaan melalui birokrasi panjang juga menjadi penyebabnya. Untuk menutup kekurangan itu, Purnomo menjanjikan percepatan pembelanjaan anggaran pada 2013.

Seperti diketahui, anggaran Kemhan dan TNI pada 2012 sebanyak 74,1 triliun rupiah. Penyerapan anggaran untuk pengadaan barang yang menggunakan mata uang rupiah tak terserap maksimal untuk tiga matra TNI. Mabes TNI memang mampu menyerap anggaran hingga 96,25 persen dari pagu anggaran. Namun, untuk TNI AD penyerapan hanya 69,67 persen, TNI AL 69,67 persen, dan TNI AU 55,83 persen.

Reformasi Birokrasi

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, pada 2013 ini Kemhan menyerukan TNI untuk mengimplementasikan roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami juga berharap semua matra mengupayakan secara maksimal terlaksananya butir-butri kebijakan negara 2013," katanya.

Dan upaya selanjutnya, Purnomo meminta semua pihak untuk meningkatkan transparansi sistem pelaporan keuangan.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengapresiasi kinerja jajarannya yang bekerja keras dalam pengadaan alutsista. Dia optimistis bisa mempercepat pencapaian MEF pada 2019. Saat ini pihaknya terus melakukan tiga hal besar dalam upaya pencapaian MEF, antara lain pertama penghapusan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tak bisa lagi digunakan. Kedua, peningkatan kemampuan alutsista yang saat ini dalam kondisi kurang maksimal. Dan ketiga, pengadaan alutsista baru. "Semua sudah diperhitungkan. Itu makanya kita optimistis MEF bisa dipercepat menjadi hanya dua kali renstra," ujar Panglima.

Untuk target pembangunan kekuatan TNI, pihaknya berencana membangun 25 pos pertahanan darat dan lima pos pertahanan di pulau terdepan. Hingga kini, target itu baru terealisasi tujuh pos pertahanan darat dan dua pos pertahanan pulau terluar.

Sementara itu, Menhan menyatakan pembekuan anggaran alutsista sebesar 678 miliar rupiah oleh Kementerian Keuangan tak memengaruhi percepatan pencapaian MEF. "Pembekuan itu tak memengaruhi perubahan master list alutsista yang sudah kita rancang," ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pembekuan dana itu masuk dalam pos alutsista pendukung atau di luar master list. Menhan juga yakin tak ada mark up anggaran seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya Erris Herryanto menyatakan Kemhan masih menunggu pembekuan itu segera dicabut agar segera bisa dibelanjakan. "Kami berharap pada 2013 ini anggaran tersebut bisa cair," ujarnya.

Sumber : Pos Kota / Koran Jakarta

Readmore --> Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen

Kemhan Akhirnya Resmi Membeli Tank Leopard Ri

Jakarta - Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kontrak pengadaan main battle tank Leopard dengan sebuah perusahaan asal Jerman, Rheinmettal. "(Kontrak pembelian) sudah ditandatangani pertengahan Desember lalu," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Nilai kontrak pembelian tank berat itu, kata Ediwan, berada di bawah pagu anggaran sebesar US$ 280 juta. "Kurang sedikit dari jumlah itu," kata dia tanpa menyebutkan nominal.

Ediwan memastikan spesifikasi teknis dan jumlah tank yang akan diproduksi tetap sama dengan kesepakatan awal. "Ya, mereka setuju dengan penawaran kita."

Pembelian tank seberat 63 ton ini juga sudah dilengkapi dengan kesepakatan transfer teknologi yang diteken November 2012 lalu. "PT Pindad dan Bengkel Pusat Angkatan Darat akan mendapatkan kerja sama pelatihan untuk perbaikan ringan hingga berat."

Rencananya, Indonesia akan membeli Leopard Ri dan A24 beserta tank sedang Marder seberat 33 ton. Leopard Ri dibanderol US$ 1,7 juta atau sekitar Rp 16,4 miliar per unit. Indonesia dikabarkan memesan 61 tank Leopard Ri dan 42 Leopard 2A4 seharga US$ 700 ribu atau Rp 6,7 miliar per unit. "Itu akan ditambah lagi dengan amunisi dan perlengkapan pendukungnya," ujar Ediwan. Tank ini akan menambah kekuatan TNI di perbatasan.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Kemhan Akhirnya Resmi Membeli Tank Leopard Ri

Pemerintah Memberikan Suntikan Dana Kepada 8 BUMN

Jakarta - Menjelang penutupan tahun lalu, Presiden SBY menyetujui suntikan modal negara untuk 8 BUMN yang jumlah totalnya mencapai triliunan rupiah. BUMN apa saja yang dapat?

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (10/1/2013), suntikan modal untuk BUMN tersebut telah disetujui melalui peraturan pemerintah (PP) yang diteken SBY di akhir tahun.

Adapun daftar BUMN yang mendapat suntikan modal dari APBN-P 2012 yang disetujui di akhir-akhir tahun tersebut adalah:

PT Askrindo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2012, mendapatkan tambahan modal negara sebesar Rp 831 miliar. Tambahan modal negara ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 1,169 triliun, yang dananya bersumber dari APBN 2012;

PT PAL memperoleh tambahan penyertaan modal negara Rp 600 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Pindad sebesar Rp 2 triliun dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Industri Kapal Indonesia memperoleh Rp 200 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012;

PT Garam memperoleh Rp 100 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012 tertanggal 24 Desember 2012; dan

PT DI sebesar Rp 400 miliar dari APBN 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012 tertanggal 28 Desember 2012.

PT Damri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012 tertanggal 27 Desember 2012 memperoleh tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 11,048 miliar.

Tambahan penyertaan modal negara bukan kepada Damri tidak berupa uang tunai sebagai BUMN-BUMN lainnya, tambahan modal negara kepada Damri dalam bentuk pengalihan barang milik Kementerian Perhubungan berupa 37 unit bus Hyundai HD Mighty 136-B yang pengadaannya bersumber dari APBN 2010.

Sumber : DETIK

Readmore --> Pemerintah Memberikan Suntikan Dana Kepada 8 BUMN

Kemhan Lanjutkan Pembelian Helikopter Apache

Jakarta - Kementerian Pertahanan akan tetap membeli helikopter Apache dari Amerika Serikat. Harga yang mahal tidak menyurutkan niat pemerintah. "Harganya memang sangat mahal, kami harus mempertimbangkan kekuatan anggaran," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Rabu, 9 Januari 2013.

Harga mahal itu, kata Ediwan, adalah konsekuensi dari pemerintah Amerika Serikat. "Mereka ingin standar keselamatan yang tinggi. Tidak mau kalau helikopter itu jatuh di sini (Indonesia) dan merugikan citra mereka," kata dia.

Rencana pembelian delapan helikopter Apache Longbow AH 64 D itu sudah dikabulkan oleh kongres negeri Abang Sam. "Congress notification sudah kami terima, kini tinggal tunggu persetujuan DPR kita," kata Ediwan.

Untuk menyiasati mahalnya harga heli Apache, Kementerian akan menyesuaikan perencanaan anggarannya. "Kami akan sesuaikan pos anggaran yang lain agar bisa mencukupi."

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Kemhan Lanjutkan Pembelian Helikopter Apache