TNI AU Kirim Enam Pilot Untuk Pelatihan Pesawat T-50 Dan T/A-50

Seoul (MIK/WDN) - TNI AU kirim enam pilot pesawat tempur untuk pelatihan pesawat latih T-50 dan T/A-50.

Pelatihan ini akan memakan waktu selama 21 minggu, dan para pilot TNI AU akan melakukan pelatihan dengan pesawat T-50 sebelum menggunakan pesawat TA-50.

Pelatihan pesawat TA-50 sendiri akan dilakukan di Wing 16th Fighter 1, setelah lulus dalam menerbangkan pesawat T-50.

Para calon pilot berikutnya harus memenuhi syarat yaitu selama 13 minggu para pilot merupakan pilot penerbang aktif hawk MK53 dan F-16 di Indonesia, selanjutnya para calon pilot T-50 dalam 3 minggu akan berada di tempat pelatihan, kursus pelatihan menerbangkan T-50 selama 9 minggu, dan 8 minggu akan melakukan kursus pelatihan menerbangkan TA-50, selanjutnya pelatihan di darat 2 minggu dan melakukan penerbangan selama 5 minggu.

Saat di tempat pelatihan T-50, para calon pilot akan melakukan beberapa simulasi yaitu, simulasi penerbangan instrument, prosedur darurat, termasuk pelatihan teori dasar dan melakukan pelatihan dengan simulator.

Setelah menyelesaikan pelatihan didarat, para calon pilot kemudian melakukan pelatihan pesawat sungguhan untuk melakukan beberapa program seperti operasi pembentukan formasi terbang, terbang malam, dan latihan tempur dasar yang diperkirakan akan memakan waktu.

Kemudian para calon pilot akan melakukan kursus pelatihan TA-50, pelatihan itu sendiri hampir sama dengan pelatihan T-50.

Para calon pilot akan didampingi oleh enam pilot instruktur dari Angkatan Udara Korsel (ROKAF). Para instruktur sendiri harus memiliki 1000 jam terbang dan fasih dalam berbahasa inggris untuk mendidik para calon pilot.

"Di sini, di Wing 16th Fighter, kami sediakan fasilitas tempat sholat untuk para calon pilot, karena mereka tahu tentang gaya hidup negara muslim seperti Indonesia," kata seorang pejabat di Wing 16th Fighter.

Setelah lulus menerbangkan T-50 dan TA-50, para pilot akan kembali ke Indonesia.

Pada mei 2011, Indonesia menandatangani kontrak perjanjian dengan Korea Aerospace Industries untuk pengadaan 16 unit T-50, selain itu Indonesia juga mengoperasikan 17 unit KT-1 serta melakukan kerjasama dengan Korsel untuk memngembangkan pesawat tempur KFX.

Sumber : News.Kr/MIK

Readmore --> TNI AU Kirim Enam Pilot Untuk Pelatihan Pesawat T-50 Dan T/A-50

Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal

Jakarta - Komisi I meminta TNI memperhatikan kelengkapan elemen-elemen penting yang diperlukan dalam setiap pengadaan Alutsista agar Alutsista tersebut memiliki daya gentar (deterrence affect) yang maksimal.

Komisi I DPR RI menilai ada berbagai hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dalam sistem pengadaan Alutsista TNI. “TNI agar konsisten menjalankan rencana pengadaan Alutsista yang telah diputuskan dan menjaga kesesuaian dalam tata kelola pengadaan Alutsista,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai memimpin rapat kerja dengan Panglima TNI Agus Suhartono membahas pertanggungjawaban anggaran TNI 2012 dan rencana kerja 2013, di Gedung DPR, Selasa (5/2).

Selain itu, Komisi I mendukung pengalokasian kembali pengadaan Alutsista bagi TNI AL yang sebelumnya sudah diajukan pada APBN-P 2012 namun belum terealisasi. Alutsista yang dimaksud berupa sepaket enkripsi, seperangkat alat komunikasi taktis, dan 135 unit alat selam. "Panglima TNI menjelaskan bahwa anggaran optimalisasi TNI 2012 sebesar Rp 678 miliar, realitanya hingga tutup buku tahun lalu, tidak kunjung bisa cair. Sementara program-program yang sudah diajukan di Komisi I itu penting dan perlu segera direalisasikan," kata Mahfudz.

Terkait dengan sengketa tanah, Komisi I mendesak TNI dan pihak terkait untuk melaksanakan moratorium konflik tanah dengan masyarakat, Komisi I berharap TNI mengedepankan musyawarah jika bersengketa soal tanah dengan masyarakat. “Sengketa tanah yang dihadapi TNI selanjutnya akan dibahas bersama Kemenhan, Kemenkeu, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain di Panja Tanah Komisi I DPR RI,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Panglima TNI Agus Suhartono menjelaskan Tahun 2012, anggaran TNI Rp 54,21 triliun. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau terserap 98,75 persen. Terdiri dari belanja untuk pegawai dengan pagu anggaran Rp 34,37 triliun, terserap 100 persen. Lalu, belanja barang dengan pagu anggaran Rp 10,16 triliun, terserap 100 persen. Dan, belanja modal dengan pagu anggaran Rp 9,67 triliun telah terealisasi Rp 8,98 triliun atau terserap 92,98 persen.

"Sisa anggaran sebesar Rp 678 miliar, merupakan anggaran belanja modal bersyarat yang masih berada ke Kemenkeu. Terdiri dari Rp 480 miliar untuk pengadaan alat komunikasi Mabes TNI dan Rp 198 miliar untuk pengadaan alat selam TNI AL. Hingga saat ini belum ada kejelasannya dari Kemenkeu maupun hasil preaudit dari BPKP," ujar Agus Suhartono.

Dengan demikian, kata Panglima TNI, daya serap anggaran TNI tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran RP 54,21 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 53,53 triliun atau 98,75 persen.

Selanjutnya Panglima TNI pun menjelaskan, anggaran TNI di 2013 masih akan difokuskan pada program pembangunan kekuatan pokok minimum TNI. Hal ini merupakan jabaran dari renstra tahap II2010-2014 dan dokumen pembangunan kekuatan pokok minimum TNI 2010-2024 (jangka menengah). Sesuai pagu definitif DIPA 2013, TNI mendapat alokasi anggaran Rp 58,93 triliun. Rinciannya, unit organisasi Mabes TNI dengan alokasi anggaran Rp 6,51 triliun akan digunakan untuk program penggunaan kekuatan pertahanan integratif Rp 1,78 triliun, program modernisasi alutsista dan non alutsista Rp 1,26 triliun, program peningkatan profesionalisme integratif prajurit TNI Rp 309,52 miliar, program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif Rp 3,15 triliun.

Pada unit organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, alokasi anggaran Rp 52,41 triliun dengan rincian, untuk program dukungan kegiatan kesiapan matra Rp 2,33 triliun. TNI AD Rp 946,47 miliar, TNI AL Rp 763,85 miliar, dan TNI AU Rp 624,39 miliar.

Untuk program modernisasi alutsista dan non alutsista, sarana dan prasarana matra Rp 9,38 triliun. Rinciannya, TNI AD Rp 3,44 triliun, TNI AL Rp 2,08 triliun, dan TNI AU Rp 3,85 triliun. Sementara, untuk program profesionalisme personel matra sebesar Rp 1 ,70 triliun, terdiri dari TNI AD Rp 919,14 miliar, TNI AL Rp 319,83 miliar, dan TNI AU Rp 466,91 miliar. Sedangkan program manajemen dan operasional matra sebesar Rp 38,99 triliun dengan rincian TNI AD Rp 28,15 triliun, TNI AL Rp 7 triliun, dan TNI AU Rp 3,83 triliun.

Sumber : DPR RI

Readmore --> Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal

2013, Anggaraan TNI AU Naik 8,3 Persen

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia menyatakan besar anggaran TNI AU di Tahun Anggaran (TA) 2013 secara keseluruhan tak jauh berbeda dengan TA 2012. Kenaikan tahun ini mencapai 8,3 persen. Kenaikan tersebut untuk anggaran non-pendidikan sebesar Rp 458,1 miliar.

"Dengan kenaikan tersebut, kita perlu betul-betul mengoptimalkan anggaran yang ada dengan membuat prioritas kegiatan dan belanja secara cerdas dan cermat," kata Bagus Putu di sela-sela acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU 2013 di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/2/2013).

Jenderal bintang tiga TNI AU ini menjelaskan anggaran yang ada tersebut, harus diprioritaskan untuk kegiatan dan belanja secara cerdas dan cermat. Sebab untuk alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsista, kenaikannya dinilai sangat kecil.

"Saya memahami bahwa dengan keterbatasan alokasi anggaran pemeliharaan akan berpengaruh terhadap kesiapan alutsista dan kesiapan satuan," tutur Bagus.

Tapi, ungkap Bagus, jika anggaran yang terbatas itu dapat dikelola dengan efektif, efesien, dan benar maka hasilnya adalah peningkatan kesiapan TNI AU. "Saya berharap dengan semangat Swa Bhuwana Paksa, profesionalisme awak pesawat tetap dapat ditingkatkan dan dipertahankan," ucap Bagus.

Sumber : Liputan 6

Readmore --> 2013, Anggaraan TNI AU Naik 8,3 Persen

TNI AU Bentuk Satgas Untuk Menangani Kecelakaan Hawk 100

Jakarta - Pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 100 milik Skuadron 12 gagal lepas landas di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Selasa 5 Februari 2013. Namun hingga kini masih belum diketahui penyebabnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan pesawat milik TNI AU, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus menangani satuan terbang dan kerja. "Ya, memang TNI AU dihadapkan kepada tugas yang cukup berisiko tinggi dan kita paham bersama, maka kita membentuk satuan tugas yang khusus menangani satuan terbang dan kerja selain tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada komandannya," kata Bagus Putu di sela-sela Rapim TNI AU di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/2/2013).

Menurutnya, hingga saat ini timnya masih menyelidiki apa penyebab dari kejadian gagal terbangnya pesawat TNI AU di Pekanbaru, Riau. "Kita mencari akar permasalahannya dan kemudian kita ambil tindakan-tindakan apa yang seharusnya dan mudah-mudahan itu tidak terjadi dikemudian hari," harapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya bersyukur awak pesawat yang mengendarai pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 100 milik Skuadron 12 itu bisa selamat dan tidak ada masalah yang berarti. Begitu juga dengan pesawatnya hanya mengalami masalah di sistem pengeremannya saja.

"Mudah-mudahan di dalam rapim kali ini kita juga membahas yang terkait dengan kecelakan-kecelakaan itu. Artinya kita harus mencari akar permasalahannya. Sehingga kita bisa menyimpulkan secara bulat dan dapat mencari solusinya," jelasnya.

Sumber : Liputan 6

Readmore --> TNI AU Bentuk Satgas Untuk Menangani Kecelakaan Hawk 100

PT DI Akan Produksi Simulator CN-235 Dan Super Puma

Bandung - Banyak orang tidak tahu, PT Dirgantara Indonesia (Persero) selain memproduksi pesawat terbang, juga memproduksi beberapa alat peraga untuk menerbangkan pesawat terbang, atau biasa disebut dengan Flight Simulator (FS).

Ide datangnya usaha pembuatan flight simulator datang dari permintaan pihak Malaysia untuk pesawat CN-235 yang dimilikinya. Mereka mendorong PTDI membuat FS agar para pilot negara itu dapat melatih diri sehingga mereka dapat mengawaki dengan baik pesawat-pesawat CN235 TUDM (Tentara Udara Diraja Malaysia) produksi PTDI yang dimiliki.

Permintaan Malaysia ini disambut baik PTDI. Itu guna menangkap peluang bisnis serta mengingat bahwa sistem avionik yang terpasang pada FS CN235 tidaklah jauh berbeda dengan sistem yang ada pada pesawat sesungguhnya. Pengembangan bisnisnya juga tidak jauh beda dengan bisnis utama PTDI dalam merancang dan memproduksi pesawat CN235.

Oleh karena itu, sejak tahun 2000, PTDI melakukan ekspansi usaha dengan merancang bangun dan memproduksi FS CN235. Dan pada tahun 2004, PTDI telah memenuhi pesanan Sapura Technology Malaysia dengan mengirimkan FS CN235, dan pada saat ini Sapura Technology telah memiliki dua unit FS CN235 buatan PTDI.

Dalam membuat sebuah flight simulator pesawat dibutuhkan data base pesawat yang akan dibuatnya, agar FS yang dibuat dapat mencerminkan kondisi pesawat yang sebenarnya. Namun untuk mendapatkan data base tersebut tidaklah mudah dan kalaupun ada, harganyapun sangat mahal.

Selain FS CN235, PTDI juga telah memproduksi beberapa macam simulator, di antaranya FS untuk helikopter Superpuma untuk kebutuhan TNI-AU, flight simulator untuk kapal laut, Nav Trans, Olah Yudha dan untuk kebutuhan Suralaya pembangkit listrik serta simulator untuk menangkap ikan.

Untuk dunia penerbangan, biasa disebut dengan FS, yang dipergunakan untuk melatih para awak pilotnya dengan biaya yang jauh lebih murah dan efisien bila dibandingkan dengan melakukan praktek uji terbang menggunakan pesawat seseungguhnya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, flight simulator adalah sebuah alat bantu untuk melatih para pilot dalam menerbangkan sebuah pesawat terbang. Alat ini, mensimulasikan kondisi pesawat terbang yang sebenarnya.

Kemajuan teknologi memiliki andil besar dalam pelatihan menggunakan simulator terbang, Kecanggihan simulator terbang saat ini sudah dapat mensimulasikan reaksi terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal, seperti kerapatan udara, turbulensi, awan, curah hujan, bahkan mampu membawa karakteristik pesawat tersebut secara lebih nyata lewat simulasi.

Keuntungan Gunakan Flight Simulator



Pada saat ini, baru ada beberapa perusahan di belahan dunia yang mampu membuat flight simulator. Umumnya adalah perusahaan yang telah mengembangkan teknologi tinggi, seperti Amerika dan Perancis. Di negara-negara kawasan Asean, barangkali hanya Indonesia dengan PTDI-nya saja yang mampu membuat FS.

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan penerbangan jika perusahaannya menggunakan FS ialah menghemat biaya pelatihan sangat mahal pilot yang akan mengawaki sebuah pesawat terbang tertentu. Dengan menggunakan flight simulator yang dimilikinya, biaya bisa ditekan semurah mungkin.

Para pilot dapat memelihara atau menjaga kemampuan terbangnya, juga perusahaan akan dapat memanfaatkan secara maksimal pesawat-pesawatnya dari pada selama puluhan jam digunakan hanya untuk latihan terbang sesungguhnya. Dengan demikian, biaya operasional lainnya akan dapat ditekan.

Bagi pilot yang tidak terbang dengan menggunakan pesawat sebenarnya, namun menggunakan flight simulator, mereka tetap akan mendapatkan lisensi jam terbang. Dengan demikian kemampuan terbang pilot yang bersangkutan tetap tercatat dengan baik.

Sumber : ANTARA

Readmore --> PT DI Akan Produksi Simulator CN-235 Dan Super Puma

Radar INDRA Akan Dipasang Di Tiga Kapal Selam Indonesia

Madrid - Sistem radar pendeteksi sinyal dan sistem radar pendeteksi sasaran rendah buat INDRA Spanyol akan dipasang pada kapal selam Indonesia.

INDRA sendiri mengatakan mendapatkan kontrak dari Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering Korsel.

Sistem radar tersebut akan dipasang pada tiga kapal selam tipe 209 untuk TNI AL dengan nilai kontrak sebesar lebih dari US$ 13,6 juta dollar AS.

"Sistem pertahanan elektronik ini digunakan kapal selam untuk mendeteksi dan menganalisa setiap sinyal radar di area tersebut dan akan mengidentifikasi jenis kapal, kapal selam atau pesawat yang tertangkap radar tersebut", kata INDRA.

Sistem radar ini didukung dengan sistem pengukur elektronik yang menggunakan teknologi penerimaan boardband digital, dimana teknologi tersebut menjamin pengolahan sistem data yang memiliki sensitivitas yang tinggi, bahkan bisa mendeteksi lingkungan yang memiliki elektromagnetik yang tinggi dan memiliki kemampuan analisa yang sangat cepat".

Menurut INDRA, sistem INDRA ini telah digunakan oleh Spanyol, Jerman dan Italia untuk sejumalah kapal mereka.

Sumber : UPI/MIK

Readmore --> Radar INDRA Akan Dipasang Di Tiga Kapal Selam Indonesia

Korsel Rilis Bom Korean GPS Guided Bomb Untuk KFX Kepada Publik

Seoul (MIK/WDN) - (Joint Direct Attack Munition) disingkat JADM merupakan jenis bom indigenous. Bom udara dulu merupakan sebuah bom yang dijatuhkan dari udara. Bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang dari ketinggian tertentu. Hal ini tergantung pada kecepatan,ketinggian pesawat, lokasi dan berat untuk menjatuhkan bom disuatu tempat.

Pilot pesawat tempur biasanya mempertimbangkan kecepatan, ketinggian, dan mempertimbangkan berat bom yang akan dijatuhkan sesuai sasaran yang ditentukan, dan biasanya dilakukan oleh pilot yang sudah terlatih melakukan pengeboman.

Setelah bom tersebut meledakan sasaran biasanya menyisakan lubang besar pada target sasaran, selain itu pesawat tersebut harus segera pergi dari sasaran target untuk menghindari sebelum pesawat tempur musuh tiba di lokasi target tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pesawat tersebut tidak melakukan duel udara.

JDAM sendiri dikembangkan pada tahun 90-an, dimana saat itu Boeing mempunyai ide membuat bom pintar seperti rudal balistik jarak jauh.

Model KFX Versi Canard

Prinsip JDAM sendiri sangat sederhana, yaitu menempatkan alat pemandu laser dan memasang sayap serta remote kontrol kecil pada bom tersebut. Sayap tersebut digunakan agar pilot bisa mengarahkan bom dengan tepat sesuai targer sasaran, selain itu dengan menggunakan sayap, bom tersebut terbang dengan sudut menurun dan memiliki jangkauan yang cukup jauh sampai puluhan kilometer berbeda dengan bom biasa yang jatuh secara vertikal.

Banyak negara ang ingin mengembangkan JDAM seperti buatan AS tapi hal itu bukanlah perkara yang mudah. Tapi menurut Defense Sciense Institute atau disebut juga ADD (Badan Pengembangan Pertahanan) telah mengembangkan bom JDAM dengan menggandeng LIG Nex1 yang telah diberi nama bom KGGB (Korean GPS Guided Bom).

Yang menjadi pertanyaan apakah GPS untuk JDAM menggunakan satelit AS?.

Karena dengan menggunakan GPS dari satelit AS, maka data informasi penggunakan bom tersebut akan mudah diketahui oleh pihak militer dan inteligen AS. Walaupun sebenarnya Korea merupakan sekutu dari Amerika Serikat tapi menggunan GPS dari AS sangat riskan, kecuali pihak AS mengirim dan memberikan informasi GPS tersebut.

Selain itu walaupun bom JDAM KGGB tidak memiliki sayar sebesar Boeing tetapi bentuk KGGB hampir mirip seperti yang dikembangkan oleh rivalnya yaitu JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) buatan Lockheed Martin. Bom JASSM sendiri memiliki fitur stealth (siluman) dan memiliki kemampuan seperti rudal SLAM-ER, karena rudal SLAM-ER sendiri memiliki bentuk sayap yang besar dan efisen dalam bahan bakar serta mampu terbang sejauh 300 kilometer. Bom KGGB sendiri masih menggunakan kit induksi GPS Medium range dan memiliki kemampuan terbang lebih dari 100 km. Bila nanti KGGB memiliki kemampuan JASSM merupakan sebuah bom yang menakjubkan.

Model KFX Versi Konvensional

Bom JASSM memiliki peran penting dalam melakukan pengemboman di wilayah musuh (Korut), hal itu disebabkan karena terlalu banyaknya rudal pertahanan yang dimiliki negara tersebut yang membuat pesawat tempur Korsel jatuh sia-sia. Namun bila AS tidak mengijinkan pengadaan JASSM tersebut, maka ADD dan LIG Nex1 memiliki solusi dalam pengembangan KGGB tersebut.

Bom KGGB JASSM memiliki ukuran yang lebih kecil karena disesuaikan dengan pesawat tempur FA-50 dan F-5, tetapi memiliki kemampuan untuk menghancurkan bunker-bunker Korut yang bersembunyi dibalik gunung, selain itu bom KGGB JASSM merupakan solusi untuk FA-50 dan F-5 karena memiliki tangki bahan bakar yang kecil yang menjadi sasaran empuk bagi artileri pertahanan udara Korut serta mengamankan jalur bagi pesawat KF-16, F-4 Phantom dan F-15K untuk masuk melakukan penyusupkan kedalam jantung pertahanan Korut.

Selain itu ADD dan LIG Nex1 harus mengembangkan KGGB untuk pesawat tempur KFX dalam pengamankan dari ancaman rudal balistik nuklir milik Korut.

Sumber : Donga.Com

Readmore --> Korsel Rilis Bom Korean GPS Guided Bomb Untuk KFX Kepada Publik

KSAL : Keputusan Pembelian Kapal Perang Dari Inggris Masih Tangan Kemhan

Jakarta - Sejumlah kapal perang baru yang fokus pada pengawasan laut perbatasan dan pemekaran organisasi menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Laut di Jakarta, Kamis-Jumat (31/1-1/2).

Kepala Staf TNI AL Laksamana (TNI) Marsetio dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, menjelaskan, sejumlah kapal baru akan melengkapi TNI AL hingga 2014. “Kapal selam akan beroperasi lima unit. Sebanyak tiga unit baru dibuat dengan kerja sama Korea Selatan. Pembuatan kapal ketiga dibangun sepenuhnya di PT PAL Surabaya,” kata Marsetio.

Untuk kapal perusak kawal rudal (PKR) dari Damen Schelde Belanda, lanjutnya, memasuki kontrak pembelian unit kedua.

“Pada pembelian kedua akan dilengkapi peluncur torpedo, ruang kendali tempur, dan cupola senjata permukaan yang sebelumnya tidak diberikan dalam pembelian kontrak pertama. Pembangunan PKR juga melibatkan PT PAL Surabaya,” ujar Marsetio.

Pada Desember 2012, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Heryanto mengatakan, sebanyak 250 teknisi PT PAL dikirim ke Belanda untuk ikut dalam pembangunan kapal PKR.

Rencana pembelian tiga light frigate eks kapal kelas Nakhoda Ragam Angkatan Laut Brunei dinilai tidak bermasalah. Menurut Marsetio, perlengkapan yang dinilai kurang akan dilengkapi BAe Inggris dan sekarang keputusan ada di tangan Kementerian Pertahanan.

Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Aljazair batal membeli light frigate itu karena ada kendala teknis, seperti sudah tutupnya perusahaan yang menjadi penyedia sarana kendali tempur.

Namun, Poengky Indarti dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pembelian Senjata TNI mengkritisi rencana pembelian kapal PKR kedua dari Belanda. “Beli kapal rudal kok tanpa rudal. Pembelian senilai 220 juta dollar AS itu tidak dilengkapi senjata utama, yakni peluru kendali. Kita masih harus membayar 75 juta dollar AS untuk melengkapi rudal bagi kapal tersebut,” kata Poengky.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> KSAL : Keputusan Pembelian Kapal Perang Dari Inggris Masih Tangan Kemhan

KASAD : Indonesia Beli Leopard, Agar Tidak Dilecehkan Negara Tetangga

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan pihaknya akan melakukan pembelian tank Leopard pada tahun ini. Demikian disampaikan Pramono pada acara Konferensi Pers Rapim TNI AD yang digelar di Gedung A.H. Nasution Mabesad Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).

Dalam rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, dikatakan pula bahwa pembelian alutsista tersebut adalah untuk menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara tetangga. Namun bukan dengan tujuan untuk perlombaan senjata, melainkan agar tak dilecehkan oleh negara lain.

Pada akhir jumpa pers, Kasad berpesan agar rekan-rekan wartawan dalam membuat pemberitaan hendaknya memberi kesan “sejuk”, jangan malah membangkitkan perseteruan dengan menggembar-gemborkan peristiwa bentrok dan lain sebagainya. Hal ini penting sebab peran media sangat vital dalam masyarakat, dan berita yang baik juga benar akan menjadikan bangsa Indonesia semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Rapim TNI AD diikuti oleh 134 peserta yang meliputi unsur Pimpinan dan Pembantu Pimpinan, para Pangkotama dan Komandan/Pimpinan Balakpus jajaran TNI AD.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> KASAD : Indonesia Beli Leopard, Agar Tidak Dilecehkan Negara Tetangga

Wakasad Dimutasi Untuk Mengamankan Pengadaan Alutsista

Jakarta - KSAD Jenderal Pramono Edhie Prabowo mengungkap alasan mutasi Wakil KSAD Letjen Budiman menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Budiman bakal menggantikan Marsdya Eris Erryanto yang ditarik sebagai perwira tinggi Mabes TNI.

Menurut Pramono, selain untuk menyempurnakan pengabdian institusi, juga diserahi mandat mengamankan pembelian alutsista. Selama ini, pihaknya menunjuk Budiman sebagai ketua delegasi tim Mabes TNI AD dalam setiap pembelian alutsista dari dalam negeri.

"Beliau berpindah itu strategi pengamanan pelaksaan pembelian alutsista. Apakah salah digeser ke Kemenhan?" tanya Pramono di Mabes TNI AD, Kamis (31/1).

Dia berjanji, setiap pembelian alutsista dapat dipertanggungjawabkan anggarannya. Dengan banyaknya anggaran seperti sekarang, kata dia, proses pembelian dapat diperpendek dengan harga murah, tapi berkualitas.

Kalaupun ada isu yang menuding perpindahan wakil KSAD lantaran dianggap bakal mengganggu kedudukannya, Pramono membantahnya. Ia balik menuduh ada pihak tertentu yang mencoba menyudutkannya lantaran dalam membelanjakan anggaran tidak lagi melalui perantara.

Karena itu, dia biasa saja menanggapi isu yang sepertinya sengaja dilempar para broker alutsista. "Itu broker senjata yang tidak mendapat proyek," tegas mantan danjen Kopassus itu.

Dengan pembelian alutsista besar-besaran itu, Pramono melanjutkan, negara tetangga yang dulu merendahkan kemampuan alutsista Indonesia menjadi terperangah. Mereka, kata dia, tidak lagi berani merendahkan kemampuan prajurit Indonesia yang sudah melakukan modernisasi senjata.

"Kalau mengikuti apa tanggapan negara sahabat, semua diluar dugaan mereka. Indonesia mulai diperhitungkan, tidak lagi diinjak-injak," katanya menegaskan.

Sumber : Republika

Readmore --> Wakasad Dimutasi Untuk Mengamankan Pengadaan Alutsista

Debat Polemik Pengembangan Pesawat Tempur KFX

Seoul (MIK/WDN) - Menurut anggota Majelis Komite Pertahanan Nasional, tahun ini atau tahun depan, akan melakukan klarifikasi kontroversi pengembangan KFX yang memakan lebih dari 10 tahun.

Seperti yang telah dilontarkan oleh sebuah lembaga penelitian nasional, dimana lembaga tersebut mengkritik Majelis Komite Pertahanan Nasional dalam sebuah diskusi forum ke 28 yang bertajuk “Bagaimana KFX Bisa Mengejar?” di Gedung Badan Pembangunan Pertahanan (ADD).

Tapi berbeda dengan Korea Institute Defense Analysis (KIDA) yang mengatakan dalam pengembangan alutsista merupakan hal yang wajar mempromosikan produk dalam negeri, membeli dari negara lain, atau memodifikasi alutsista tersebut untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

Proyek pengembangan pesawat tempur KFX akan diproduksi pada tahun 2020 untuk menggantikan pesawat tempur F-4 dan F-5 yang akan pensiun dari armada Angkatan Udara Korsel (ROKAF). Proyek KFX sendiri telah diumumkan sejak tahun 2001 lalu, dan akan melakukan studi kelayakan program KFX pada tahun ini.

Menurut manager Pengembangan Sistem Penerbangan ADD, “Untuk pengembangan pesawat tempur KFX tersebut memiliki keunggulan karena harga dan biaya opersionalnya murah dan efisien. Selain itu KFX juga memiliki kemampuan teknologi terkini, seperti radar AESA (Active Electronically Scanned Array) dan teknologi yang mengandung konten lokal sebesar 87 persen.”

Dia juga memperkirakan biaya produksi massal pesawat tempur KFX sekitar ₩ 8,6 sampai 9 triliun dengan dana estimasi awal menelan biaya ₩ 23 triliun. Bila produksi massal tersebut mencapai 208 – 676 unit, maka diprediksikan harga satuan pesawat tempur KFX sekitar US$ 60-90 juta dollar AS per unitnya.

Selain itu menurut seorang pejabat ROKAF mengatakan dengan masuknya pesawat tempur KFX dalam jajaran armada ROKAF, akan memberikan keuntungan yaitu kemudahan dalam dukungan logistik yang cepat dan mudah yang merupakan salah satu tujuan dalam pengembangan KFX.

Dan saat ditanya “Apakah kemampuan pesawat tempur KFX lebih tinggi dari produk impor yang sejenis?, pejabat ROKAF tersebut masih enggan berbicara banyak mengenai hal tersebut.

Menurut Dr. Lee Ju Hyung selaku anggota KIDA mengatakan dengan dana pengembangan yang menelan biaya lebih dari ₩ 10 trilun jauh lebih ekonomis daripada harus mengimpor alutsista dari luar negeri.

Hal ini bertentangan dengan pihak Lockheed Martin dan Boeing yang pesimis dengan pengembangan KFX karena memiliki resiko yang sangat tinggi dan Korsel sendiri belum memiliki pengalaman dalam pengembangan pesawat tempur.

Sumber : Hankooki/MIK

Readmore --> Debat Polemik Pengembangan Pesawat Tempur KFX

Gemuruh Super Tucano di Langit Malang Raya

Malang - Dalam waktu seminggu ini langit Malang Raya diwarnai gemuruh pesawat Super Tucano yang tengah melaksanakan operasi Latihan Terbang Malam. Bagi setiap Pilot terutama Pilot Tempur, kemampuan dan keahlian terbang malam harus betul-betul dikuasai dengan baik. Hal ini terkait dengan keberadaan Penerbang Tempur yang harus siaga setiap saat menerima tugas Pimpinan Atas untuk mengamankan wilayah NKRI, Pentak Abd (30/1).

Perintah Komando Atas ini tidak selalu diberikan pada siang hari, akan tetapi bila tengah malam perintah itu diturunkan, maka para Penerbang yang bertugas mengawal wilayah Dirgantara Nasional tersebut harus siap melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya operasi Latihan Terbang Malam ini menjadi penting dan harus dilaksanakan dengan serius tanpa mengabaikan safety factor.

Kegiatan latihan operasi terbang malam yang digelar ini, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme baik skill (keahlian) maupun kemampuan terbang para penerbang dan seluruh crew pesawat dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya gangguan, ancaman serta pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pihak lain, baik yang datang pada siang hari maupun pada malam hari.

Sedangkan bagi para penerbang tempur Skadron Udara 21 sendiri, meskipun terbang malam bukan merupakan sesuatu yang baru, namun latihan secara berkala harus dilakukan mengingat pelaksanaan terbang malam lebih sulit di banding terbang pada siang hari. Pada terbang mala mini seorang Pilot hanya mengandalkan instrument didalam kockpit disamping visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua sisi landasan. Untuk itu para penerbang dituntut lebih teliti dan hati-hati dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuver-manuver tertentu.

Sebagai satu-satunya Skadron Udara yang mengawaki pesawat tempur di Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh, Skadron Udara 21Lanud Abd Saleh harus siap operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan udara. Selain kesiapan alutsista dan para penerbang yang mengawakinya, tentunya kesiapan seluruh komponen pendukung harus tetap terjaga termasuk para crew pesawat yang memiliki andil sangat besar dalam keberhasilan setiap operasi udara yang dilaksanakan,demikian disampaikan Danskadud 21, Mayor Pnb James Yanes Singal di sela-sela latihan terbang malam yang digelar Skadron Udara 21 Wing 2 Lanud Abd Saleh.

Sumber : OKEZONE

Readmore --> Gemuruh Super Tucano di Langit Malang Raya

Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target

Jakarta - Upaya membangun kekuatan dasar minimum atau yang biasa disebut minimum esential force (MEF) terkait revitalisasi alat utama sistem senjata (alutsista) baru akan tercapai 38% pada 2014 atau saat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berakhir.

Demikian ditegaskan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam keterangan persnya pada acara Rapim TNI Tahun 2013 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Agus, target pencapaian 38% dari seluruh rencana strategis modernisasi alutsista sangat realistis dan bisa dicapai pada 2014. "Sampai 2012 kan kita berhasil mencapai 30% MEF. Diperkirakan sampai 2014, bisa tercapai 38%. Ini optimistis bisa kami capai," jelas Agus.

Ia menjelaskan, Rapim TNI yang kali ini secara khusus mengambil tema soal mengenai komitmen dan semangat revitalisasi alutsista TNI guna memantapkan profesionalisme dan eksistensi peran strategis TNI di bidang pertahanan.

"Maka itu, arahan dan komitmen yang didorong dalam rapim kali ini adalah konsisten jalankan rencana strategis (renstra) sesuai yang diprogramkan dalam Renstra 2010-2024. Kalau semua pihak memegang komitmen yang sama, tentu target MEF 38% di 2014 bisa tercapai, dan 100% di 2024," beber Agus.

Dalam seluruh proses itu lanjutnya, pemerintah tetap mengupayakan proses alih teknologi atau kerja sama produksi dengan negara-negara produsen sambil memberdayakan industri pertahanan dalam negeri untuk pengadaan alutsissta yang dimungkinkan pengadaannya.

"Semua kami tempuh. Tujuannya tentu selain modernisasi alutsista, juga pada saatnya bisa mandiri dalam proses pengadaannya karena industri pertahanan dalam negeri sudah mampu," papar Agus.

Sampai saat ini, modernisasi alutsista TNI yang sudah tercapai antara lain untuk matra TNI-AD berupa Panser APS-2 Pindad, Kendaraan Taktis Pendobrak, Heli Latih Dasar, Heli Serbu, Main Battle Tank 157 unit, Tank Support 10 unit, Meriam 155 MM Ceaser 37 Pucuk, Roket MLRS Astros II, dan Rudal Arhanud Mistral 8.

Untuk TNI-AL misalnya Kapal Patroli, Kapal Cepat Rudal, Kapal Bantu Cair Minyak, Sea Raider, Heli Angkut Sedang, bridge simulator, baterey kapal selam, meriam 30 mm 7 barel, meriam Kal 40 mm, Multy Launch Rocket System, Torpedo kasel diesel elektrik, dan kapal angkut tank.

Sementara untuk matra TNI-AU, yang sudah tercapai antara lain 24 pesawat F 16, pesawat pengganti AS-202 dan T-34C, pesawat C212-200, pesawat Nas-332, pesawat pengganti MK 53, pesawat pengganti OV 10, pesawat Sukhoi MK-2, pesawat transpor pengganti F-27, Helikopter Full Combat Sar, dan pesawat tempur taktis Super Tocano.

Sumber : MetroTV News

Readmore --> Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target

Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

Jayapura - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infantri 310/Kidang Kencana Kodam III Siliwangi, Sukabumi melaksanakan penugasan untuk mengamankan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) di wilayah Provinsi Papua. Sebelum diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG, Satgas ini terlebih dahulu mengikuti upacara militer dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) III Siliwangi, Brigjen TNI Sudirman Kadir, di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (30/01). Selanjutnya, anggota Satgas diangkut dengan KRI Tanjung Kambani (KBI)-971, satu satu unsur jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III Siliwangi, Mayjen TNI Sonny Widjaja mengingatkan agar Satgas dalam mengemban tugas pengamanan perbatasan RI-PNG, tidak saja akan berdampak positif terhadap upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas TNI sebagai alat pertahanan negara. Kehadiran Satgas juga secara langsung akan meningkatkan citra Kodam Siliwangi sebagai salah satu satuan terpercaya di jajaran TNI AD.

Pangdam Siliwangi menegaskan Satgas bukan saja menjalankan tugas pokok menjaga keamanan di perbatasan, namun Satgas juga memiliki tugas sosial kemasyarakatan. Di antaranya ikut membantu mengatasi permasalahan rawan pangan, membantu dalam bidang pendidikan terkait kurangnya tenaga pengajar, membantu dalam bidang penyuluhan kesehatan dan pertanian, membantu mengatasi persoalan kemiskinan maupun membantu mengatasi persoalan-persoalan lainnya yang timbul dan dialami masyarakat di perbatasan.

“Dengan bekal pengalaman tugas operasi yang telah dilalui Satgas Yonif 310/Kidang Kencana selama ini, dengan keyakinan yang kuat untuk mengemban tugas negara, kalian akan mampu melaksanakan penugasan ini dengan baik dan berhasil,” kata Pangdam Siliwangi dalam amanat tertulis dibacakan oleh Kasdam III Siliwangi, Brigjen TNI Sudirman Kadir.

Satgas Batalyon Infantri 310/Kidang Kencana Kodam III Siliwangi, Sukabumi tersebut di bawah Komando, Mayor Inf M. Handi Prihantono, menggantikan Satgas Batalyon Infantri 121/Macan Kumbang (Yonif 121/MK). Yonif 121/MK merupakan Batalyon Infanteri yang berada dibawah komando Kodam I Bukit Barisan, berkedudukan di Galang, Kabupaten Deli Serdang.

Kadispen Kolinlamil, Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman dalam siaran pers, kapal perang KRI Tanjung Kambani (KBI)-971 bertugas untuk mengangkut pasukan dari dan ke daerah operasi. Hal tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas pokok Kolinlamil dalam melakukan angkutan laut militer baik dalam Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Maman Sulaeman menambahkan Komandan KRI Tanjung Kambani (KBI)-971 adalah Letkol Laut (P) Teguh Imam Wibowo.

Sumber : JURNAS

Readmore --> Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

Bakorkamla : Radar Keamanan Laut Belum Terintegrasi Penuh

Sumber : IPOSNews

Jakarta – Radar-radar yang dimiliki beberapa instansi pemerintah untuk memantau yuridiksi maritim Indonesia, ternyata belum seluruhnya bisa diintegrasikan. Akibatnya, pengamanan laut di sebagian wilayah masih lemah yang bisa berdampak pada pelanggaran hukum di laut maupun pelanggaran kedaulatan.

Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksdya TNI Bambang Suwarto usai rapat pleno Bakorkamla di Jakarta, Rabu (30/1) mengatakan, sebenarnya jumlah radar yang ada saat ini (radar Bakorkamla maupun radar-radar lain) sudah bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Akan tetapi, karena belum semuanya terintegrasi, data yang masuk masih terpisah-pisah di banyak instansi. Bambang menyebut, selain integrasi, kemampuan radar ke depan juga harus ditingkatkan. “Kita sudah punya semuanya, tinggal ditingkatkan,” sebutnya.

Menurut dia, seluruh data kemaritiman yang masuk dalam pusat pengendali operasi Bakorkamla diberikan ke seluruh pemangku kepentingan kemaritiman. Dia menilai, sejauh ini para pemangku kepentingan yang terlibat dalam keamanan maritim sudah mulai memahami akan tugasnya masing-masing.

Sekarang ini, teknologi untuk keamanan laut yang telah dioperasikan Bakorkamla antara lain, GMDSS/Pusat pemantauan marabahaya di laut, AIS SAT (automatic identification system satelite), RCS (Radar coastal surveillance) sampai jarak sekitar 105 NM (Bae System Sea Guard Coastal Radar Surveillance Sensor), kamera survailance berdaya jangkau sekitar 20 KM (LRC/long range camera). Bakorkamla juga mengintegrasikan AIS dan LRC seluruh RCC (regional coordinating centre/MRCC (maritime RCC) yang dimiliki.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto yang juga Ketua Bakorkamla mengakui ada banyak instansi yang memiliki kewenangan pengamanan di laut, seperti Polri, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga Kemenhub.

Sebagian dari mereka mempunyai radar untuk memantau aktivitas pelayaran di laut. Sayangnya, radar yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia itu sebagian masih belum terintegrasi satu sama lain. “Belum sepenuhnya terintegrasi baik,” kata dia.

Idealnya, radar-radar itu terintegrasi sehingga data yang dihasilkan bisa diakses dalam satu pusat data yang berada di Bakorkamla. Saat ini baru beberapa informasi keamanan laut yang terintegrasi di pusat pengendali operasi Bakorkamla.

Readmore --> Bakorkamla : Radar Keamanan Laut Belum Terintegrasi Penuh

Industri Berharap Pemerintah Memberikan Kredit Untuk Tingkatkan Produksi

Jakarta – Pelaku industri pertahanan berharap pemerintah memberi kemudahan akses kredit menyusul disahkannya UU Industri Pertahanan.

Direktur Utama PT Sari Bahari, Ricky Hendrik Egam, menilai kemudahan kredit perbankan penting untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selama ini belum ada skema kredit khusus bagi industri pertahanan. “Skema khusus misalnya keringanan untuk modal,” jelasnya, Rabu (30/1/2013).

Sari Bahari merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang telah memasarkan bom ke luar negeri. Februari tahun ini, sebanyak 3.000 hulu ledak roket karya perusahaan yang berbasis di Malang itu diekspor ke Republik Chile. Capaian itu didapati setelah memenangi tender yang diikuti 43 negara.

Ricky mengaku untuk memproduksi bom itu pihaknya baru bisa mengakses kredit perbankan senilai Rp2 miliar dari BNI. Idealnya nilai untuk pengembangan pembuatan bom perlu lebih dari Rp20 miliar. “Kami mengajukan kredit itupun harus menyertakan jaminan seperti umumnya. Seharusnya ada skema khusus,” tegas pria yang sudah 10 tahun lebih menjadi rekanan PT Pindad.

Hulu ledak roket berukuran 70 mm yang diekspor ke Chile itu berjenis bom smoke warhead. Bom itu biasa digunakan untuk latihan dan mampu meledak serta mengeluarkan asap saat mengenai sasaran. Sari Bahari saat ini juga memproduksi bom latih asap P100 untuk pesawat sukhoi. Bom jenis ini dibuat bekerja sama dengan PT Dahana (persero) yang bergerak di bidang bahan peledak. P100 sejak 2007 sudah digunakan oleh TNI AU.

Ricky mengaku Malaysia dan Vietnam tertarik dengan P100. Meski hanya bom latih, spesifikasi dan bobot bom sesuai dengan bom guna keperluan tempur. Bom latih untuk pesawat Sukhoi sebenarnya juga diproduksi PT Pindad. Hanya bedanya perusahaan pelat merah itu memproduksi bom latih asap (BLA) 50 atau seberat 50 kg.

Bambang Susetya, staf penelitian dan pengembangan Pindad mengatakan satu bom latih biasanya diproduksi dengan biaya Rp20 juta sampai Rp50 juta. Selain BLA 50, Pindad juga mengembangkan BLA 250, bom tajam 250 dan 125. Bom-bom tersebut belum dijual ke luar negeri tetapi sudah digunakan sebagian matra TNI.

Sebagai informasi tambahan, UU Pertahanan yang disahkan akhir 2012 lalu mengamanatkan belanja alat utama sistem persenjataan sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri. Kalaupun terpaksa membeli keluar negeri diharapkan ada alih teknologi.

Seiring kebijakan itu, industri pertahanan yang sudah mengakses kredit perbankan cukup besar yakni PT Palindo Marine. Perusahaan berbasis di Batam yang pekan lalu selesai membuat Kapal Perang Republik Indonesia Beladau 643 itu mendapat kredit dari Bank Mandiri Rp42,14 miliar. Pinjaman itu terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp22,67 miliar dan bank garansi sejumlah Rp19,47 miliar.

Bank Mandiri sebelumnya telah memberikan dua pinjaman serupa dengan nilai total Rp65,97 miliar untuk pembangunan KRI Clurit dan KRI Kujang di galangan yang sama.

Mukti Syarif Rivai, Manajer Teknik Palindo mengaku memilih Batam sebagai basis produksi karena sejumlah kemudahan, di antaranya bebas pajak dan pasokan bahan baku di sana lebih terjamin.

Sumber : Solopost

Readmore --> Industri Berharap Pemerintah Memberikan Kredit Untuk Tingkatkan Produksi

Tiga Batalyon Armed Diwajibkan Bisa Berbahasa Inggris Dalam Operasional MRLS

Purwakarta – Tahun ini, Resimen Armed 2/1 Kostrad rencananya akan mengganti alat utama sistem persenjataan (Alutsista) jadul dengan persenjataan yang lebih canggih. Salah satunya, Alutsista yang ada di lingkungan Batalyon Armed Pasopati 9 Purwakarta.

Pasalnya, artileri yang ada terutama yang terdapat di tiga Batalyon Armed dinilai sudah usang dan harus segera disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bila tak ada aral melintang, dalam waktu dekat Batalyon ini akan mendapatkan Alutsista berbentuk roket yang diimpor dari Brazil.

Komandan Resimen Armed 2/1Kostrad, Kolonel Arm Mohamad Naudi Nurdika mengaku, saat ini Alutsista yang dimiliki tiga Batalyon dibawah struktur Resimen Armed 2/1 Kostrad, masing-masing Yon Armed 9 Pasopati, Yon Armed 10 Brajamusti, dan Yon Armed 13 Nanggala, adalah berjenis meriam 105 mm-M101A1 buatan Amerika tahun 1942, dan meriam 76/GN buatan Yugoslavia dengan tahun pembuatan 1949.

“Persenjataan di tiga batalyon dibawah kita itu sudah tua. Sehingga ditahun ini jenis meriam tersebut bakal diganti persenjataan dengan system digital, antara lain Multiple Launch Rocket System (MLRS) buatan Brasil atau Roket jenis Astros-II. Persejataan ini diyakini menjadi alutsista yang modern, karena jarak jangkau yang jauh serta berdaya ledak besar dan mobile,” kata Naudi kepada INILAH usai acara Hut Kostrad ke 49, Selasa (29/1).

Dikatakan Naudi, persenjataan tersebut sudah sangat canggih. Bahkan, pengoperasiannya sudah menggunakan sistem komputerisasi dan memakai Bahasa Inggris. Selain itu, memiliki daya jelajah sejauh 90 kilometer, dan dapat diset hingga menjangkau 300 kilometer.

Dengan demikian, prajurit yang ada di setiap batalyon harus mengimbangi kecanggihan teknologi dari persenjataan ini. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut seluruh anggota TNI yang ada di tiga Batalyon diwajibkan untuk kursus Bahasa Inggris.

“Para prajurit ini, akan belajar Bahasa Inggris dua kali dalam sepekan. Setiap Senin dan Rabu,” ujar Naudi.

Selain akan mendapatkan Alutsista baru, alasan lain prajurit harus pandai Bahasa Inggris, yakni 2013 ini dicanangkan sebagai tahun ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Sehingga, seluruh prajurit harus menguasai Iptek. Termasuk, bahasa pendukungnya.

Jumlah prajurit yang bertugas di institusinya berjumlah 1.762 anggota. Seluruhnya, harus mampu menguasai Bahasa Inggris. Karena, kedepan mereka akan terlibat langsung dalam pengoperasian roket tersebut yang rencananya akan dikirim sebanyak 18 pucuk.

Sumber : INILAH

Readmore --> Tiga Batalyon Armed Diwajibkan Bisa Berbahasa Inggris Dalam Operasional MRLS

TNI AL Inginkan Tingkatkan Alih Teknologi Dengan AS

Jakarta - TNI Angkatan Laut berharap kerjasama keamanan maritim dengan Amerika Serikat bisa ditingkatkan. Namun lingkup kerjasamanya tidak sekadar dialog, pelatihan, dan saling kunjung, melainkan juga transfer teknologi dan dukungan "analisis perangkat intelijen."

Harapan itu disampaikan Kepala Pusat Olah Yudha (War Game Center) dari Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Judijanto. Dalam suatu diskusi di Jakarta hari ini, Judijanto menyampaikan pemaparan mengenai kerjasama maritim Indonesia-Amerika Serikat bersama dengan Atase Angkatan Laut Kedutaan Besar AS, Kolonel Laut Adrian Jansen, dan diplomat veteran Amerika yang kini memimpin lembaga persahabatan Usindo, David Merrill.

Judijanto mengungkapkan kerjasama keamanan maritim Indonesia - AS beberapa tahun belakangan kian erat sejak dibentuk Kemitraan Strategis kedua negara sejak November 2010. Tujuan dari kemitraan itu adalah menciptakan kerangka kerjasama maritim bilateral yang koheren dalam mendukung pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

Sejak itu kerjasama militer ke militer dua negara terus meningkat di beberapa program, seperti saling kunjung perwira, latihan bersama, dialog, dan pendidikan," kata Judijanto. Namun dia melihat masih ada beberapa peluang kunci yang dibutuhkan kedua negara untuk mendapat dampak yang lebih positif dalam kerjasama keamanan maritim.

"Salah satunya adalah melibatkan lebih banyak pihak, termasuk menggandeng lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Bahkan bisa juga melibatkan pihak sipil dalam mendukung latihan dan mekanisme operasional bersama, baik di tingkat strategi, operasi, dan taktik," kata Kolonel Judijanto.

Selain itu, kedua angkatan laut perlu meningkatkan kerjasama dalam pembangunan kapabilitas komando, kendali, komunikasi, komputer, informasi, pemantauan dan pengintaian. "Diperlukan juga dukungan analisis perangkat intelijen keamanan maritim, alih teknologi, dan pengadaan kapabilitas maritim yang mutakhir, dengan menitikberatkan keamanan lingkungan maritim, keselamatan maritim, dan bencana alam," kata Judijanto.

Sementara itu, Kolonel Jansen dari Kedubes AS memaparkan bahwa kerjasama TNI AL dan Angkatan Laut AS memiliki sejumlah kepentingan bersama. "Ada dua faktor, yaitu menjamin demokrasi/kebebasan dan keamanan maritim," kata Jansen.

Dia juga mengungkapkan bahwa angkatan laut kedua negara juga menghadapi ancaman bersama. "Beberapa ancaman itu adalah pembajakan, terorisme, dan kejahatan lintas negara. Selain itu kedua angkatan laut juga bekerjasama menangani tanggap darurat akibat bencana alam dan krisis kemanusiaan," kata Jansen.

Sumber : Vivanews

Readmore --> TNI AL Inginkan Tingkatkan Alih Teknologi Dengan AS

2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun

Jakarta - Sepanjang 2012, TNI telah menghabiskan dana sebesar Rp 53,2 triliun untuk menunjang tugas pokok TNI, yaitu menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI. Uang triliunan itu untuk membeli alutsista.

"Dari total anggaran TNI yang telah ditetapkan sebesar Rp 53.536.392.350.000, telah dapat terserap sebesar Rp 53.265.355.119.000, atau terserap 99,49 persen," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono saat konferensi pers Rapat Pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (29/1).

Menurut Agus, dengan anggaran yang telah digunakan, TNI berhasil melaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan sesuai dengan rancangan dalam program minimum essential force (MEF).

Di bidang organisasi, sepanjang 2012 TNI telah menata ulang sistem administrasi organisasi di lingkungan TNI. Bahkan TNI juga membentuk organisasi baru seperti Kogabwilhan TNI, Pusdata TNI, dan Puskersin TNI.

Di bidang personel, TNI berhasil melaksanakan sejumlah latihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit bertempur.

Selain itu, dalam anggaran Rp 53,2 triliun tersebut, TNI juga membeli berbagai macam alat utama sistem senjata. Seperti Panser APS-2 Pindad, Heli serbu, Tank/MBT sebanyak 157 unit, meriam 155 MM Caesar 27 pucuk, roket MLRS ASTROS II, Sea Raider, Bridge Simulator, Kapal angkut tank, torpedo Kasel Diesel Elektrik, 24 unit pesawat F-16 C/D, pesawat NAS-332 sebanyak 2 unit, SU-30 MK-2 sebanyak 6 unit.

"Di samping itu, beberapa pencapaian lain di bidang fasilitas pembangunan dan kantor serta perumahan dinas, telah dilaksanakan sepanjang 2012, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI," kata Agus.

Sumber : Merdeka

Readmore --> 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun

Indonesia Dan AS Punya Kepentingan Yang Sama Dalam Sengketa Wilayah

Jakarta - Atase Angkatan Laut Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kapten Adrian Jensen menyebut Indonesia mempunyai kepentingan yang sama dengan negara yang diwakilinya dalam isu sengketa wilayah maritim di kawasan Asia Pasifik.

"Kami mempunyai kepentingan bersama dengan Indonesia di bidang maritim, khususnya mengenai sengketa wilayah, di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu kerja sama keamanan harus ditingkatkan," kata Jensen dalam diskusi "The United States-Indonesia Security Partnership: Maritime Cooperation" di Jakarta, Selasa.

Jensen mengatakan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Indonesia diperlukan untuk menjaga "demokrasi dan kebebasan" di Asia Pasifik.

"Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia, kedua negara mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan prinsip demokrasi di kawasan," kata dia.

Jensen juga berpendapat bahwa Amerika Serikat merasa perlu untuk membantu Indonesia menjaga keamanan wilayah lautnya yang strategis.

Pernyataan Jensen tersebut semakin menegaskan sikap Amerika Serikat terhadap sengketa wilayah di kawasan Asia Pasifik yang melibatkan China. China bersengketa dengan Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia Tenggara atas kepemilikan beberapa kepulauan berbeda di Laut China Selatan.

Sebelumnya pada Jumat 18 Januari lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengeluarkan pernyataan keras yang "menentang semua tindakan sepihak" terhadap kepulauan sengketa. China, melalui Kantor Berita Xinhua, kemudian merespon dengan menulis bahwa negara tersebut "sangat tidak puas" dengan pernyataan Ny. Clinton. Pernyataan Jensen mengenai penjagaan demokrasi dan kebebasan di Asia Pasifik itu juga pernah dikeluarkan oleh Ny. Clinton pada tahun 2010 di Vietnam. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Amerika Serikat mempunyai " kepentingan yang tidak bisa dinegosiasikan" terhadap kebebasan berlayar di Laut China Selatan.

Kantor Berita AFP menyebut pernyataan itu sebagai "momen penentu perubahan sikap Amerika Serikat terhadap China". Di sisi lain, untuk menjaga demokrasi dan kebebasan di wilayah maritim Asia Pasifik, Jensen menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia telah meningkatkan kerja sama sampai dengan 100 program pada tahun 2011, atau naik 20 kali lipat dibanding 2005 lalu.

"Kami banyak melakukan pelatihan bersama Angkatan Laut Indonesia," kata Jensen tanpa menyebut lebih lanjut rincian 100 program kerja sama maritim pada 2011.

Sementara itu dari pihak Indonesia, Kapten Judianto dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa kesepakatan kerja sama keamanan yang komprehensif telah disepakati antara dua negara pada tahun 2012.

Selain soal sengketa wilayah dan keamanan kawasan, peningkatan hubungan maritim Amerika Serikat dan Indonesia juga meliputi isu nuklir, pembajakan, dan penanganan bencana alam.

Secara khusus, Judianto menyebut masalah pembajakan sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang harus segera diatasi.

"Secara geografis Indonesia terletak di rute pelayaran penting dunia, sedikitnya 63 ribu kapal melewati Selat Malaka tiap tahunnya. Oleh karena itu negara ini rentan terhadap kejahatan," kata dia.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Indonesia Dan AS Punya Kepentingan Yang Sama Dalam Sengketa Wilayah