ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Wednesday, June 1, 2011 | 4:33 PM | 1 Comments

    Pengawalan Kapal Oleh TNI Jangan Disalah Artikan Bisnis TNI

    Jakarta - TNI AL siap melakukan pengawalan pada kapal-kapal dagang RI yang melewati Somalia. Pengawalan ini diakui bukan sebagai bagian bisnis TNI.

    "Ini jangan dipandang sebagai bisnis TNI," ujar Kadispen TNI AL, Laksamana Pertama Tri Prasodjo pada wartawan di Wisma Elang Laut, Jl Dipomegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2011).

    Menurut Tri, jika nanti TNI AL jadi dilibatkan untuk mengawal kapal-kapal dagang, maka uang yang dibayarkan perusahaan akan masuk ke kas negara. Hal ini diperbolehkan sebagai pendapatan negara di luar pajak.

    "Jadi dijamin nanti tidak akan memperkaya kantong per kantong. Uangnya akan masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak," tegasnya.

    Tri pun berharap uang hasil pengawalan itu bisa kembali untuk memperkuat institusi TNI AL. Tentunya setelah pendapatan negara itu masuk ke dalam APBN.

    "Tentunya karena kita yang melakukan, dari APBN berharap bisa kembali lagi," jelasnya.

    Menurut Tri saat ini pemerintah dan TNI AL masih merumuskan kebijakan untuk pengawalan ini. "Kita terus meminta masukan terutama dari pengguna pelayaran," tutupnya.

    Sumber: DETIK

    Berita Terkait:

    1 komentar:

    Indra Sutedja Dwiwangsa said...

    operasi sekecil apapun pasti ada cost....."sesuai dengan kata orang berilmu bahwa akan sangat kecil nilainya anggaran pengawalan dibanding dengan kehilangan sebuah investasi".....

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.