"Pemerintah hingga kini belum menyampaikanya ke DPR soal rencana menerima pesawat bekas dari Austrlia, Hercules jenis C130 seri H itu. Karenanya DPR tidak tahu atas rencana itu dan hingga kini sudah tentu belum ada persetujuan dari DPR," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/1).
Hasanuddin mengatakan, memang sebelumnya pemerintah berencana untuk menerima hibah pesawat bekas Hercules dari Australia. Namun kemudian hal itu dibatalkan. Bahkan saat itu juga telah disiapkan anggarannya untuk kepentingan retrofit, sebesar Rp 430 miliar. Namun tiba-tiba pemerintah memutuskan batal, dan alokasi anggaran itu dialihkan untuk perbaikan pesawat lainnya.
"Jadi sepengetahuan DPR yang terakhir ya memang pemerintah membatalkan rencana menerima hibah pewasat bekas dari Austrlia itu. Kalau sekarang tiba-tiba pemerintah bilang akan menerima hibah pesawat tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari DPR, ya kita belum tahu itu," ungkap politisi PDIP ini.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan saat ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan dari DPR untuk menerima hibah pesawat Hercules bekas dari Australia. Selain itu Purnomo mengatakan sebelum dibawa ke Indonesia, pesawat Hercules tersebut harus lebih dulu diretrofit. Saat ini pemerintah masih menyusun anggaran retrofit pesawat hibah itu, untuk dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) Perubahan tahun 2012.
Purnomo menambahkan kehadiran empat unit pesawat Hercules akan menambah kekuatan pertahanan Indonesia termasuk untuk membantu akomodasi penanggulangan bencana.
Qantas Ditunjuk untuk Memerbaiki Hercules Hibah untuk TNI AU
tim teknis baru berangkat Februari mendatang, pesawat angkut Hercules yang dihibahkan pemerintah Australia dipastikan mendapat peremajaan di negeri Kanguru. Perbaikan dilakukan di bengkel milik maskapai Qantas.
Kini tengah dikalkulasi berapa biaya yang dbutuhkan untuk melakukan perbaikan dan membawa pesawat ke Indonesia. "Nominalnya baru diketahui setelah mendapat laporan dari tim teknis yang meninjau pesawat secara langsung ke Australia," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Selasa (10/1).
Kontrak kerja sama hibah empat unit pesawat itu juga akan ditandatangani setelah tim teknis melaporkan temuannya. Namun begitu, pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan komunikasi terkait hibah ini. "Amerika sebagai produsen Hercules saat ini juga telah menyetujui rencana hibah dari Australia ke Indonesia. AS dalam hal ini Presiden Barack Obama, memiliki kebijakan, alutsista buatan AS harus mendapatkan persetujuan negeri Paman Sam itu sebelum dihibahkan ke negara lain," katanya.
Sumber : Jurnal Parlemen/ JURNAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment