ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4794) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (447) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (225) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Wednesday, August 10, 2011 | 9:08 AM | 0 Comments

    Ribuan TNI Telah Diterjunkan di Papua

    Jakarta - Pemerintah diminta mengevaluasi jumlah pasukan TNI di Papua yang sekarang diperkirakan mencapai 14.842 prajurit. Angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini dikhawatirkan bakal mendorong terjadi darurat militer pada 2024 di tanah Papua.

    Direktur Program Imparsial Al Araf yang juga salah satu peneliti dalam buku Sekuritisasi di Papua menerangkan, sulit untuk mengetahui data pasti jumlah pasukan TNI di Papua. Namun, berdasarkan perkiraan hasil penelitiannya menyebutkan ada sekitar 14.842 prajurit.

    Mereka terdiri atas 13.000 prajurit TNI Angkatan Darat, 1.272 anggota TNI Angkatan Laut, dan 570 prajurit Angkatan Udara. Menggunakan analogi satu separatis berbanding dengan 10 prajurit, lanjut Al Araf, dalam kondisi sekarang terdapat sekitar 1.400 separatis di Papua.

    Jumlah personel ini diperkirakan memiliki kecenderungan meningkat. Tokoh Papua Thaha Alhamid menilai, masalah Papua adalah tidak lepas dari soal sudut pandang. “Harus jelas Jakarta memandang Papua sebagai apa? Apakah musuh, separatis, gerombolan, atau apa? Bagi kami, tentara satu orang atau 1.000 orang sama bahayanya, (yang membedakan) tergantung perilakunya,” kata sosok yang mengaku pernah bergabung dengan OPM ini.

    Sumber : SINDO
    Readmore --> Ribuan TNI Telah Diterjunkan di Papua

    Indonesia Sudah Mandiri Membuat Satelit

    Jakarta - Tim perekayasa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tengah menyelesaikan desain dan rancang bangun satelit mikro Lapan A2. Pembuatan satelit komunikasi dan pengindraan jauh ini di Pusat Teknologi Satelit Lapan di Rancabungur, Bogor, Jawa Barat, akan selesai pada September 2011.

    "Keberhasilan ini menjadi bukti kemajuan kita untuk mencapai kemandirian dalam pembuatan satelit," kata Kepala Lapan Bambang Tedja Sumantri, Selasa (9/8/2011).

    Menurut rencana, satelit Lapan A2 akan diluncurkan dari tempat peluncuran roket di India pada Januari 2012. Satelit ini akan ditumpangkan pada peluncuran satelit milik ISRO-India. Untuk pengiriman satelit ini ke India juga telah dipersiapkan kargo khusus.

    Satelit ini akan beredar di orbit khatulistiwa dan memiliki jangkauan lebih lebar. Berbeda dengan generasi terdahulu, Lapan A2 telah dilengkapi dengan sistem identifikasi otomatis. "Dengan sarana ini, satelit dapat memantau pergerakan kapal laut yang lewat wilayah Indonesia berdasarkan sinyal yang dipancarkannya," tutur Bambang.

    Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan Soewarto Hardhienata menambahkan, pihaknya telah melakukan pengujian komponen muatan satelit tersebut.

    Sementara itu, untuk peluncuran berikutnya dipersiapkan pula satelit pencitra di orbit polar. Semula satelit mikro yang menggunakan sistem optik ini akan diluncurkan bersamaan dengan satelit Lapan A2, tetapi karena kendala teknis, diputuskan perubahan ke orbit polar.

    Satelit mikro ini dilengkapi dengan kamera high density television (HDTV). Pengujian kamera ini telah dilakukan dengan menumpangkannya pada pesawat terbang.

    Terkait dengan pengoperasian satelit ini, dilakukan pula modifikasi rekayasa stasiun penerima agar mampu menangkap sinyalnya pada S-band.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Indonesia Sudah Mandiri Membuat Satelit

    Tuesday, August 9, 2011 | 10:00 PM | 0 Comments

    English News : Russia To Develop New AWACS Plane

    Moskow - Russia hopes to develop a new airborne warning and control system (AWACS) plane by 2016, Air Force chief Col. Gen Alexander Zelin said on Tuesday.

    “We are expecting to receive the A-100 aircraft built on the basis of the Il-476 transport plane with the PS-90 engine and extended flight range,” Zelin told reporters in Moscow.

    The new AWACS plane will have an advanced active phase array capable of detecting and tracking airborne and land-based targets.

    “We will have the carrier [Il-476] by 2013-2014 and should be able to build this plane by 2016,” Zelin said.

    The Russian Air Force has around 20 A-50 Mainstay AWACS planes, based on the Ilyushin Il-76 transport.

    The A-50 is equipped with the large Liana surveillance radar with its antenna in an over-fuselage rotodome and can control up to ten fighter aircraft for either air-to-air intercept or air-to-ground attack missions.

    Source : RIA
    Readmore --> English News : Russia To Develop New AWACS Plane

    English News : Russia Developing New Air Defense Systems

    Moskow - Russia is developing two air defense systems as part of future multilayered aerospace defense network, Air Force Commander Col. Gen. Alexander Zelin said on Tuesday.

    "The Morfey is a short-range air defense system with effective range of five kilometers," Zelin said. "It is designed to protect military installations and has both active and passive weapons [launchers and radars]."

    Another system, the Vityaz, is a further development of the S-300 medium-range air defense system, whose combat capabilities largely surpass those of its predecessor.

    "In fact, it could be considered a brand new system," Zelin said, adding that the Vityaz would have a launcher with 16 missiles compared to only four on the S-300.

    Both systems will complement the S-400 and S-500 air defense systems in the future aerospace defense network to engage targets at ranges from 5 to 400 kilometers, and at altitudes from 5 meters to near space.

    The Morfey, the Vityaz and the S-500 are expected to enter service with the Russian Air Force in 2015, while the S-400 has been in service since 2007.

    Zelin said the Russian Air Force would receive two more regiments of S-400 Triumf air defense systems by the end of 2011 in addition to two regiments already deployed in the Moscow Region.

    The S-400 (SA-21 Growler) system can engage targets at a maximum range of up to 400 kilometers at altitudes of up to 50,000 meters.

    The system uses a range of missiles optimized for intercepting ballistic and cruise missiles. It can simultaneously track up to 300 targets and engage 36 of them.

    An S-400 air defense regiment consists of two or three battalions equipped with four systems each. Russia is planning to arm 56 battalions with S-400 systems by 2020.

    Source : RIA
    Readmore --> English News : Russia Developing New Air Defense Systems

    English News : Indonesia’s New Offset Policy: Time For Broader Defence Industrial Strategy

    Jakarta - Indonesia is preparing to launch its first national offset policy. The challenge is how to craft it to reflect the country’s unique economic and security environment, and weaved into a broader defence-industrial strategy.

    INDONESIA IS one of the few countries without a formal offset policy, but its Defence Ministry has a mandate to quickly put this right. The imminence of Jakarta’s first formal offset policy has aroused much debate and expectancy. Nearly all arms importing countries have an offset policy aimed at extracting reciprocal benefits from the overseas vendor. But the reality of offset is that most countries struggle to realise its potential.
    Asian offset policy experiences

    Indonesia has been looking at the offset policy experiences of Australia and India. However it should consider crafting an offset policy appropriate to its own unique conditions. Jakarta would also do well to reflect on Singapore’s considerable success in fostering indigenous defence industrial and technological capability. A major ingredient for this success has been the island state’s flexible approach to offset management, pursuing partnerships with foreign vendors rather than contractual rigidity and the imposition of penalties when times get tough.

    While it has proved invaluable, such flexibility on its own would have been insufficient in generating both the breadth and depth of Singapore’s technological expertise. Technology transfer through offset has not been an isolated process, but was just one element within a broader integrated defence industrial strategy, implemented with governmental vision, resources and commitment.

    Ad hoc offset policy and its impact

    Indonesia, by contrast, has pursued an informal, largely ineffectual, ad hoc offset policy since the 1960s. Too often, Indonesian acquisition has been detached from defence policy, driven by cost considerations rather than operational capability, and invariably delinked from reciprocal transfer of technology and/or substantive work packages.

    Long-term paucity of acquisition funding has starved local defence industry of essential investment required to modernise process technologies, promote indigenous R&D capacity, upgrade worker skills, and, most importantly, generate sufficient output scale to reduce acquisition cost. Of equal concern is the absence of local specialist subcontractor industries, which suppresses competitiveness and the emergence of an international ‘brand’ to market Indonesian weapon systems.

    Two years ago, PT PAL, the Surabaya shipbuilder, pleaded for bail-out funds to stay afloat, and recently it was revealed that PT Dirgantara, the Bandung-based aerospace operation, is on the verge of bankruptcy. The two companies are amongst those designated as strategic industries by the Indonesian government, but it is unclear what this means in practice. If the Indonesian government wants a robust indigenous defence industry, then this state of recurring crisis cannot be allowed to persist.

    While offset has the potential to contribute to defence industrial aspirations, it needs to be set within a broader overarching defence industrial strategy. The formulation of this strategy should encompass several significant and interrelated policy issues. To begin with, Indonesia’s huge defence commitments require a hefty hike in the military expenditure to national income ratio. Indonesia spends a meagre 0.9% of its GDP to defend an archipelagic territory comprising over 17,000 islands and a population exceeding 242 million. It needs to increase its defence commitment up to, perhaps, a non-contentious target of 2% Military Expenditure to Gross National Product (national income), conventionally referred to as MILEX/GDP, which is the ASEAN average for 2010.

    Agenda for Action

    Indonesia has to move quickly to implement policies to secure sufficient demand to enable research and production efficiencies to be realised for its defence industrial base. For this to happen, acquisition spending has to rise, enabling military capability requirements to be met in a cost-effective way. Indonesia’s average procurement volumes struggle to reach double figures (the 2003-08 procurement of SU-27/30 fighters was just 10 aircraft). In comparison India’s defence budget for 2010 was US$36 billion, which allowed simultaneous acquisition of 126 European medium combat aircraft and 250-300 Indo-Russian fifth generation fighter aircraft. Moreover, Indonesia’s low-scale procurement affords overseas contractors the opportunity to circumvent Indonesian offset requirements, because for such short production runs offset is commercially unviable.

    Jakarta’s policymakers should consider redefining the country’s defence industrial boundaries. It needs to broaden the offset policy-envelope to encourage local development of ‘dual-use’ industries, especially those producing information technologies, computerised equipment, microelectronics, avionics and telecommunications systems, representing around 70-80 per cent of the value of modern weapon systems.

    Indonesia needs to reinforce its defence-related R&D capacity. Offset can act as a necessary policy vehicle to transfer technologies on the back of expensive arms acquisition, but it is likely to be insufficient to construct a robust and durable indigenous Indonesian defence industrial capability. For this to happen, funds must be made available to create a strong domestic defence R&D infrastructure, going beyond the present miniscule commitment of less than 0.5% of GDP.

    Development of a viable Indonesian defence industry will require parallel complementary ‘absorptive technology’ pillars to be constructed, aside from the creation of local R&D capacity. Policies must be implemented to aggressively foster innovation through domestic industrial and technological clusters, such as Singapore’s fledgling aerospace cluster at Seletar airfield and Malaysia’s maritime clusters in Selangor, Trengganu, Sarawak and Sabah.

    Policy Implications


    Indonesian Defence Minister Purnomo Yusgiantoro’s commitment to launch an offset policy is an important first step forward. However on its own, it will be inadequate to revive the bankrupt strategic industries, and, more broadly, the ailing Indonesian defence economy. The urgent imperative now is the implementation of a broader civil-military industrial strategy alongside a determination by the government to provide the required resources to make it work. If the Indonesian government wants a strong indigenous defence industry it must be prepared to pay the price, bearing in mind that the alternative of foreign dependence may be more expensive in the long-run.

    Source : Eurasia Review
    Readmore --> English News : Indonesia’s New Offset Policy: Time For Broader Defence Industrial Strategy

    Apapun Kontrak Awal Pembelian Pesawat Baru TNI AU Harus Dilakukan Dengan ToT

    Jakarta - Kekuatan alat utama sistem persenjataan di udara Nusantara terus dibenahi, ditambah, bahkan dipermodern,

    seiring dengan perencanaan TNI-AU, yang dalam kurun waktu 2005-2024 akan mengganti sejumlah pesawat tempur dan angkut yang berusia 20-30 tahun.

    Modernisasi alutista suatu negara, tidak bisa dipungkiri, harus terus dilakukan, meskipun anggaran mungkin menjadi kendala. Apa pun alasannya, modernisasi pesawat terbang harus dilakukan.

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Imam Sufaat mengungkapkan, pergantian pesawat memang akan dilakukan mulai dari OV-10 Bronco yang kini telah di-grounded. Hal itu sebagai dampak dari beberapa musibah yang terjadi menimpa putra bangsa yang harus gugur dalam latihan. Pesawat tempur Hawk MK-53, F-5 Tiger, dan F-16 Fighting Falcon juga akan mengalami pergantian.

    Sebanyak 16 pesawat tempur taktis OV-10 F Bronco buatan North American Rockwell Amerika Serikat, dengan ciri khasnya memiliki dua ekor, kali pertama datang ke Indonesia tahun 1976, dengan tugas penting, yakni mendukung operasi di daerah Timor Timur.

    Kini, pesawat-pesawat itu berada di Skuadron Udara 21 Lanud Abdulrachman Saleh Malang dan mengakhiri tugasnya di sana. Nasibnya benar-benar berujung di ladang tebu pada Juli tahun lalu setelah terjadi musibah jatuh.

    F-16 Fighting Falcon, pesawat tempur berjenis Multirole Fighter(multiperan) yang diproduksi oleh pabrikan Lockheed Martin kini berada di Skuadron Udara 3 Lanud Iswahyudi. Ini salah satu pesawat yang sangat terkenal di dunia, digunakan oleh 25 negara di seluruh dunia. Kini, di Indonesia mulai dibenahi dengan dua pilihan, membeli F-16 baru tapi hanya terjangkau beberapa buah saja. Atau menerima hibah dari pemerintah Amerika sebanyak 24 buah pesawat tempur F-16.

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sudah optimis, pesawat hibah tersebut tidak lama lagi akan menginjak di Bumi Pertiwi. Kini, Kementerian Pertahanan juga sedang menyiapkan peralatan untuk melakukan peningkatan kemampuan F16 hibah tersebut.

    Pesawat Hawk MK-53 milik Skuadron Udara 15 di Lanud Iswahyudi masuk ke Indonesia pada tanggal 29 September 1980. Masa pakai pesawat tersebut akan habis di tahun 2011. Pesawat buatan Inggris, yang dibeli pada tahun 1978 tersebut, sudah lama menganggur karena mengalami kerusakan mesin. Hebatnya, Skuadron Teknik 042 Iswahyudi berhasil memperbaiki lagi dan menfungsikannya sebagai pesawat tempur.

    Super Tucano

    Kini, modernisasi pesawat terbang sudah menapak jalan, dengan diawali datangnya pesawat canggih asal Rusia, Sukhoi SU-27 ataupun SU-30, melalui pangkalan udara Iswahyudi Maospati Magetan.

    SU-27 Flanker adalah pesawat tempur generasi ke 4, pesawat ini murni pesawat tempur fighter dengan kemampuan serangan udara ke udara yang paling unggul di kelasnya.

    Sukhoi Su-27SK / Su-30SK yang dikenal dengan manuver kobranya kini jadi kebanggaan anak bangsa, berada di Skuadron Udara 11 Pangkalan Udara Hasanuddin Makassar.

    Dan kebanggaan ini pun akan bertambah lagi di kala Super Tucano EMB-314 pengganti OV-10F Bronco datang dari Brasil. Mengapa pesawat ini jadi begitu menarik dan patut disimak meski masih menggunakan baling-baling (propeller). F-16 dan Hawk MK-53 masih menjadi perbincangan dan perdebatan untuk mengganti dan apa penggantinya. Justru pengganti OV-10 sudah matang, tinggal menunggu kedatangannya.

    Berbekal pengalaman Si Kuda Liar yang memiliki prestasi gemilang dalam melakukan pertempuran taktis, perang gerilya di Timor Timur ataupun di Aceh semasa operasi GAM, pesawat ini sangat berperan. Dari pengalaman dan kemampuannya itulah, salah satu keputusan untuk mencari pengganti OV-10F adalah dengan beragam kriteria yang mendekati kemampuan yang dimiliki OV-10.

    Kepastian pengganti OV-10 disampaikan Marsekal Pertama TNI Irawan Supomo, Komandan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh waktu itu. Setelah dilakukan serangkaian uji kinerja terhadap beberapa calon pengganti Bronco, sepertinya lebih cocok dengan Super Tucano.

    Irawan menuturkan, ada lima jenis pesawat yang dilirik TNI Angkatan Udara sebagai penggantinya. Yakni KO-1 dari Korea, K-8 Karakorum produksi bersarna China dan Pakistan, EMB-314 Super Tucano buatan Brasil, T-6B Texan II (Amerika Serikat) dan Pilatus PC-9 buatan Swiss. “Hanya dua yang diajukan ke Departemen Pertahanan, yaitu Tucano dan KO-1,” katanya waktu itu.

    Jenis pilihan pesawat pengganti itu pun berbeda-beda, tapi dari beberapa kriteria pesawat yang diusulkan sebagai pembanding, akhirnya hanya Su (Sukhoi) 25/39, L-159B buatan Cheko, YAK 130, K8P dan KO-1 yang lebih sesuai.

    Alih Teknologi

    Su 25/39, pesawat Sukhoi buatan Rusia, merupakan pesawat mesin jet ganda untuk dukungan serangan udara jarak pendek. L-159B buatan Cheko merupakan penempur ringan yang dirancang bisa dipergunakan untuk segala fungsi. Pesawat latih berkursi ganda (pengembangan L159A) didesain sebagai pesawat latih lanjut (Advanced and Operational/Lead-In Fighter Training).

    L159B dapat dikonfigurasi sesuai spesifikasi kebutuhan negara pemesan. Selain mengadopsi peran pesawat latih jet, pesawat ini dapat diubah fungsi sebagai pesawat tempur ringan, termasuk membawa rudal darat-udara dan udara-udara, juga melakukan misi-misi lain, seperti kombatan, patroli udara dan intai/mata-mata. Pesawat ini menggunakan mesin jet buatan Honeywell/ITEC F124-GA-100 yang disebut-sebut sebagai mesin terbaik dikelasnya.

    Calon lainnya adalah M346 buatan Italia, K8P buatan China dan KO1B buatan Korea. TNI-AU sudah tahu karakterisitik pesawat buatan Korea, di antaranya sudah digunakannya K0-1 Wongbee di Skuadron Pendidikan (Skadik) 102 Lanud Adisucipto, Yogyakarta.

    Dari lima jenis pesawat sebagai pembanding, ditinjau dari sisi essential dan kriteria tambahan, ternyata EMB-314 paling unggul dibanding lainnya, seperti Sukhoi 25/39, L159A, YAK 130, K8P dan KO-1. Misalnya dalam kemampuan melaksanakan manuver dengan kecepatan tinggi dan rendah. EM B-314 lolos, sementara Yak 130 gagal. Juga dalam kemampuan melaksanakan operasi malam hari, kemampuan terbang malam tanpa eksternal tangki. Juga mampu membawa senjata, baik berupa bom, roket maupun senapan mesin.

    Kriteria lainnya, pesawat dapat digunakan untuk jangka waktu minimal 25 tahun, dukungan operasional dapat dilaksanakan oleh pesawat C-130 Hercules. Mudah dalam suku cadang dan peralatan lainnya.

    Hal ini memang tertuang dalam klausul alih teknologi, di mana suku cadang bisa diproduksi di PT Dirgantara Indonesia.

    Kini, dengan sudah ditandatangani kontrak pembeliannya, hanya dalam hitungan bulan, langit Nusantara akan dihiasi dengan pesawat tempur taktis Super Tucano EMB 314 buatan Brasil.

    Kehebatan dan kekaguman terhadap pesawat ini seperti yang dilontarkan pilot senior TNI AU, Marsda TNI Ganjar Wiranegara yang pernah mencoba kehebatan pesawat ini di Brasil pada tahun 2007 lalu. Meskipun pesawat tidak memiliki radar, avionil Super Tucano mampu menerima data link-nya (send/receive tracks/waypoint), weapon system status, present position transmission, transmit aircraft systems status, operational coordination serta intelligence information tentang targets dan avoidance area.

    Bahkan untuk terbang malam, Super Tucano juga telah dilengkapi Night Vision Goggles (NVG) Gen III, di mana external dan internal lights full NVG compatible.

    EMB 314 Super Tucano adalah pesawat buatan pabrikan Embraer Brasil. Pesawat ini masuk kategori pesawat antigerilya dan serangan udara-darat. Pada operasionalnya, pesawat ini lebih banyak digunakan untuk membantu pergerakan pasukan darat, terutama infantri, kavaleri dan artileri.

    Komandan Skuadron 21 yang lama, Letkol Pnb Fairlyanto juga mengungkapkan keunggulan pesawat buatan Brasil ini. Service life 12.000 hingga 18.000 jam, dapat operasi malam. Bahkan mampu take off dan landing pada landasan minimal 1500 meter.

    Kedatangan tim Mabes Angkatan Udara ke Brasilia, termasuk di dalamnya Komandan Skuadron 21 Pangkalan udara Abdulrachman Saleh Malang yang baru, Mayor Pnb James Yanes Singal pada awal Juli lalu mempertegas bahwa EMB-314 adalah yang dipesan pemerintah Indonesia menggantikan OV-10 F Bronco. Kedatangan di sana diartikan sebagai Design Review Meeting (DRM) yang dimaksudkan sebagai penentu akhir sebelum pesawat itu dirakit.

    “Artinya, dengan adanya DRM, itu berarti sudh final bahwa pesawat EMB-314 Super Tucano dengan kondisi seperti itulah yang dipesan oleh Indonesia,” kata James Yanes. Memang masih kosongan tanpa amunisi, tapi paling tidak pesawat itu sudah di install untuk pemasangan beragam persenjataan.

    Kini, personel sudah disiapkan, baik penerbang, ground crew, dan personel lainnya, untuk pemeliharaan tingkat ringan dan sedang. Bahkan kemampuan bahasa pun sudah diarahkan ke percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Tinggal pelaksanaannya pengiriman personel ke Brasil.

    Besar harapan KSAU, 9 April 2012 di langit Nusantara akan dihiasi minimal empat pesawat Super Tucano mewarnai ulang tahun TNI-AU.

    Ke depan pun, langit Ibu Pertiwi semakin semarak di kala pesawat latih dengan kecepatan supersonik T-50 Golden Eagle buatan KAI (Korea Aerospace Industries) tiba. Pesawat ini sebagai pengganti F-16 dan akrab disebut miniatur dari F-16. Cocok untuk pertempuran langsung terutama Air to Air dan Air to Ground. Pemerintah sudah menandatangani pembelian pesawat total 16 Unit sejak april 2011 dan akan tiba tahun 2013.

    Bahkan pesawat Hawk MK-53 juga akan mengalami modernisasi dengan akan digantikannya pesawat ini. Ada empat jenis pesawat yang sudah dicoba, L-159B dari Ceko, Yak 130 dari Rusia, Aermacchi M346 dari Italia, dan Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China.

    Apa pun jenisnya, pesawat baru tersebut, sepanjang pada kontrak awal ditegaskan ada alih teknologi, tidak menutup kemungkinan PT Dirgantara Indonesia juga akan mumpuni untuk membuat seluruh atau sebagian pesawat tempur yang dimiliki TNI-AU. Mudah-mudahan.

    Sumber : SUARA MERDEKA
    Readmore --> Apapun Kontrak Awal Pembelian Pesawat Baru TNI AU Harus Dilakukan Dengan ToT

    Monday, August 8, 2011 | 5:58 PM | 0 Comments

    Berita Foto : TNI Berhasil Ciptakan Prototipe Rantis 4 x 4

    Jakarta – TNI kini memiliki Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 yang dikenal dengan 4-Wheels Drive (4WD atau 4 x 4) yaitu kendaraan taktis yang memiliki tenaga penggerak pada keempat rodanya, dengan tujuan untuk mendapatkan traksi yang memadai dalam segala kondisi jalan. Penyerahan prototipe Rantis hasil Working Group TNI kepada Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, Senin (8/8).

    Dalam paparannya kepada Panglima TNI dan pejabat TNI, Kepala Subdinas Materiil Utama (Kasubdismatut) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) Kolonel Kav Rihananto selaku Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) Rantis 4 x 4 TNI menyampaikan bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan di medan yang berat seperti tanjakan terjal, jalan licin ataupun jalan yang berlumpur. Beberapa negara telah mengadopsi kendaraan taktis 4 x 4 untuk kepentingan militernya seperti AS (HUMVEE), Italia (IVECO), Cina (DongFeng Hummvee), Spanyol (EURO VAMTAC), Brazil (AV-VB4 RE 4 x 4 GUARA), Perancis (SHERPA) dan beberapa negara lainnya.

    Cara kerja dari kendaraan 4 x 4 adalah mesin dihubungkan dengan differensial tengah (transfer case) yang membagi tenaga ke roda belakang dan roda depan. Karena pada saat menggunakan penggerak 4 roda, penggunaan energi lebih tinggi. Biasanya penggerak 4 roda hanya digunakan pada saat dibutuhkan saja, dengan mengaktifkan melalui tombol atau tuas tertentu.

    Kendaraan taktis yang dimiliki oleh TNI saat ini belum standar, yakni terdiri dari beberapa produk seperti CJ-7 (USA), BEIJING (China), ISUZU OZ (Jepang), KIA KM-420 (Korea), LANDROVER (Inggris), UAS (Rusia) dan OVERLAND (Inggris) buatan tahun 1979 -1981. Konsekuensi dari keanekaragaman tersebut berdampak terhadap rumitnya pengoperasionalan dan pemeliharaan termasuk tukar alih suku cadang sehingga berpengaruh juga terhadap biaya pemeliharaan satuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibentuklah Working Group TNI guna mewujudkan suatu Prototipe Kendaraan Taktis 4 x 4 yang dapat mengakomodir operational requirement satuan-satuan manuver maupun untuk kepentingan pengamanan TNI.

    Selain itu pula diharapkan ke depan terdapat keseragaman/standarisasi kendaraan taktis TNI. Mengacu kepada konsep Minimum Essential Forces (MEF) diharapkan TNI pada 2014 dapat memenuhi kebutuhan alut sista dengan prioritas produksi dalam negeri serta dalam rangka kemandirian alut sista.

    “Selain dari personel TNI juga disertakan mitra industri untuk mendukung kegiatan pengerjaan teknis yaitu : PT. AUTOCAR, PT. Pindad, PT. Yudistira, PT. Petrodrill, PT. Gajah Tunggal, PT. Krakatau Steel, PT. Pilar Mas Kursindo, PT. Indo Pulley Perkasa dan PT. Alam Indomesin Utama. Tampilan Rantis 4 x 4 tetap mengacu pada filosofi Hummvee USA, karena terbukti cukup tangguh, stabil dan flexible,” jelas Kolonel Kav Rihananto.

    Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Working Group TNI, sehingga dapat mewujudkan prototipe Rantis 4 x 4 yang direncanakan. Namun demikian, Panglima TNI mengharapkan prototipe ini terus disempurnakan sehingga dapat menghasilkan desain yang maksimal sesuai kebutuhan pengguna.

    Sumber : POS KOTA

    Readmore --> Berita Foto : TNI Berhasil Ciptakan Prototipe Rantis 4 x 4

    Kemhan : Mematangkan Perencanaan Menuju Pemantapan Kinerja Pertahanan

    Jakarta - Sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmen) Nomor: Kep/268/M/ XII/ 2009, visi-misi Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Renhan Kemhan) adalah, mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa.

    Sementara itu, dalam konteks pertahanan negara, diperlukan anggaran yang memenuhi unsur-unsur pertahanan negara. Dalam hal ini dirumuskan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Renhan Kemhan dengan tugas yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan (Permen Nomor: Per/01/M/VIII/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemhan).

    Menurut Dirjen Renhan Kemhan Marsda BS Silaen SIP, di Jakarta, kemarin, alokasi anggaran pertahanan 2011 sebesar Rp 47.498,50 miliar atau sebesar 0,68 % terhadap produk domestik bruto (PDB). "Rencana kebutuhan alokasi pagu anggaran pertahanan negara sesuai postur pertahanan negara tahun 2010-2014 sebesar 1,8 % sampai 2,1% PDB. Sedangkan ketersediaan alokasi anggaran pertahanan sesuai RPJMN (base line) tahun 2010-2014 sebesar Rp 279.862,47 miliar yang belum mencapai target 1,8 % sampai 2,1 % dari PDB," ujarnya.

    Dia menyebutkan, kebijakan untuk mencukupi atau menaikkan pagu indikatif pertahanan negara pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, dalam rangka pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI terdiri atas beberapa hal.

    Yaitu, Rencana Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2011-2014 sebesar Rp 50 triliun. Dan esuai direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 4 Mei 2010 yakni, pertama anggaran pertahanan akan ditingkatkan menjadi 1,0-1,5 % PDB tahun 2015. Kedua, pengembangan personel mengikuti konsep zero growth (dinamis) dan right sizing.

    Ketiga, pengadaan alutsista diutamakan produksi dalam negeri. Keempat, pengadaan alutsista dari luar negeri hanya jenis yang betul-betul belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebanyak-banyaknya melakukan transfer teknologi.

    Selanjutnya, soal APBN perubahan (APBN-P), Dirjen Renhan mengatakan, dalam percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimal alutsista TNI 2010-2014, Kemhan dan TNI memerlukan anggaran sebesar Rp 149,78 triliun untuk pengadaan dan perawatan serta pemeliharaan alutsista. "Sementara alokasi anggaran base line yang tersedia sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 hanya sebesar Rp 99,78 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 50 triliun,"ucapnya.

    Menurut dia, hasil rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Panglima TNI tanggal 19-20 Oktober 2010, di antaranya adalah, pertama, Komisi I DPR dan pemerintah bersepakat untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista Renstra Tahap I (2011-2014) yang masih ada gap sebesar Rp 50 triliun dari kebutuhan total Rp 150 triliun (untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alutsista).

    Kedua, Untuk Tahun Anggaran 2011, alokasi anggaran percepatan pemenuhan alutsista mendapat tambahan dari dana optimalisasi sebesar Rp 2,0 triliun dan masih ada kekurangan sebesar Rp 9 triliun yang diupayakan dipenuhi dalam APBN-P 2011 melalui mekanisme pembahasan anggaran antara pemerintah dan Badan Angaran DPR.

    Berkaitan dengan hal tersebut, tutur dia, Kemhan dan TNI pada 2011 mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 9.278,96 miliar, percepatan MEF sebesar Rp 9 triliun dan tambahan anggaran mendesak non-MEF sebesar Rp 278,96 miliar. Dari ajuan tersebut sesuai RAPBN-P 2011, Kemhan dan TNI direncanakan didukung sebesar Rp 2.485,4 miliar. "Ini diprioritaskan untuk pengadaan dan perawatanserta pemeliharaan alutsista TNI serta pembangunan lanjutan PMPP TNI," katanya.

    Kesejahteraan Prajurit

    Mengenai alokasi anggaran Kemhan yang diterima dalam RAPBN 2012, kebutuhan pembangunan pertahanan, dan komposisi ketiga Matra TNI (AD, AL dan AU) dan UO Mabes TNI dan Kemhan, B Silaen menjelaskan, dalam RAPBN 2012, Kemhan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 64.437,00 miliar.

    "Ini belum mencukupi, karena anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun belanja modal," ujarnya seraya menyebutkan rinciannya. Yaitu, belanja pegawai Rp 27.181,42 miliar (42,18 %), belanja barang Rp 10.186,80 miliar (15,81 %), belanja modal Rp 27.068,78 miliar (42,01 %), total Rp 64.437,00 miliar.

    Meski demikian, Kemhan memiliki komitmen besar untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit. Menurut Dirjen Renhan, dalam rangka perbaikan kesejahteraan anggota TNI dan PNS, Kemhan/TNI setiap tahun berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui beberapa hal.

    Pertama, perbaikan gaji pokok TNI dan PNS serta pensiunan rata-rata 13 % dalam enam tahun terakhir, dan dalam TA 2012 direncanakan naik sebesar 10 %. Kedua, Pemberian gaji ke-13. Ketiga, peningkatan uang lauk pauk (ULP) TNI (2006 Rp 25.000, 2011 Rp 40.000, dan rencana 2012 sebesar Rp 45.000).

    Keempat, pemberian tunjangan operasi keamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar. Ini diberikan mulai tahun 2010 dengan besaran sebagai berikut. Pertama, sebesar 150 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk.

    Kedua, sebesar 100 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. Ketiga, sebesar 75 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. Keempat, sebesar 50 % dari gaji pokok bagi yang bertugas mobile di wilayah udara dan laut perbatasan. Kelima, memberikan perbaikan remunerasi (tunkin) terhitung Juli 2010 untuk mendukung program reformasi birokrasi.

    Selain itu, pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI juga terus digalakkan. "Dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, diprioritaskan hasil produksi industri pertahanan dalam negeri," kata Dirjen Renhan.

    Oleh karena itu, tutur dia, dalam pelaksanaan pengadaan melibatkan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) yaitu PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT LEN, PT Inti, PT Dahana Indonesia, dan BUMN lainnya serta perusahaan swasta nasional.

    Sumber : SUARA KARYA
    Readmore --> Kemhan : Mematangkan Perencanaan Menuju Pemantapan Kinerja Pertahanan

    Komisi I DPR : Pulau Morotai Layak Menjadi Pangkalan Militer TNI

    Jakarta - Komisi I DPR RI menilai Pulau Morotai layak dijadikan Pangkalan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI). Letak Geografis yang strategis merupakan pulau terdepan dan wilayah pintu gerbang masuk Indonesia melalui Samudera Pasifik, bertetangga dengan Asia Timur, dan berada pada jalur utama menuju Australia dan Selandia Baru.

    Demikian dorongan Komisi DPR RI bidang Pertahanan saat melakukan pertemuan dengan Pangdam XVI/Patimura, Danlanal Maluku Utara serta Danlanud Morotai, Senin (25/7), Kunjungan Kerja di Provinsi Provinsi Maluku Utara.

    Anggota Komisi I Teguh Juwarno, Pulau Morotai merupakan wilayah pulau terdepan dari NKRI. Pulau Morotai pernah dipilih Amerika serikat untuk menjadi lokasi Pangkalan militer dalam menghadapi jepang.

    Dia menilai ada kontek penentuan tempat. Selain untuk kepentingan pertempuran dengan jepang, tentu ada pemikiran geostrategic lokasi . “Saya mendorong agar lokasi Pulau Morotai dapat dijadikan Pangkalan Militer oleh TNI,” tegas Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

    Sumber : DPR RI
    Readmore --> Komisi I DPR : Pulau Morotai Layak Menjadi Pangkalan Militer TNI

    SPR 3 Buatan Pindad Dapat Menembus Kendaraan Lapis Baja Setebal 3 Sentimeter

    Jakarta - PT Pindad (Persero), punya tiga produk Senapan Penembak Runduk (SPR) atau senapan sniper anti material tank yang berkualitas dunia. Senapan ini bisa menembus baja yang tebalnya 3 sentimeter dari jarak 900 meter.

    SPR produksi PT Pindad ada tiga varian, SPR 1, SPR 2 dan SPR 3.
    SPR 1 di desain menggunakan munisi kaliber 7,62 mm dengan jarak efektif 900 m.

    SPR 2 dengan sistem bolt action dan menggunakan munisi berkaliber 12,7 mm, pada jarak efektif 500 meter mampu menembus berbagai jenis material bahkan baja dengan ketebalan 2 sentimeter mampu di robeknya.

    SPR 3 dengan kemampuan yang relatif sama dengan pendahulunya namun lebih kuat dan dapat merobek baja dengan ketebalan 3 sentimeter.

    Dari hitungan, produksi SPR-2 harga lebih murah dan fungsi sama hebatnya, apalagi jika dibandingkan Black Arrow M93 yang harganya di atas Rp 1 miliar per pucuk.

    Senapan penembak jitu antimaterial, di pasaran harganya rata-rata sangat mahal, sehingga negara-negara pembeli dan dari non- produsen yang keuangannya cekak, biasanya terbatas memiliki.

    Sumber : TRIBUN
    Readmore --> SPR 3 Buatan Pindad Dapat Menembus Kendaraan Lapis Baja Setebal 3 Sentimeter

    Hatta Rajasa : Produk Senjata Pindad Wajib Digunakan di Dalam Negeri

    Bandung - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan industri pertahanan dan keamanan dapat menjadi pilar strategis dan daya dukung bangsa yang secara keseluruhan mendukung perekonomian nasional.

    Karena strategis industri ini juga masuk dalam MP3EI dan secara spesifik ditempatkan di koridor Jawa. Dan untuk sukses harus ada keberpihakan.

    " Pemerintah telah memberikan instruksi peralatan persenjatan yang sudah bisa dibuat wajib digunakan dalam negeri," ujarnya saat kunjungan kerja ke PT Pindad di Bandung, Minggu (7/8).

    Namun, menurut Hatta tersebut tidaklah cukup, karena potensi pengembangan industri ini sangat besar dan tidak ada negara dapat maju tanpa dukungan ilmu pengetahuan serta industri alutista yang memadai.

    "Kita bersyukur Pindad tidak membawa beban masa lalu atau utang yang memberatkan dan kita telah sepakat dengan DPR untuk melakukan restrukturisasi serta memberikan injeksi modal untuk tumbuh sehat," ujarnya.

    Untuk itu, ia mengharapkan setelah disuntik modal, PT Pindad dapat lebih transparan dan akuntabel agar nantinya tidak lagi bergantung kepada dana APBN.

    "Tentunya kita ingin Pindad menjadi basis industri senjata terkemuka di ASEAN dan dunia," ujar Hatta.

    Menurut dia, banyak tenaga kerja Indonesia yang cerdas dan tengah dibidik untuk bekerja sekaligus mengembangkan industri pertahanan di negara lain.

    "Sering sekali para tenaga ahli kita diming-imingi untuk pindah ke negara lain untuk mengembangkan industri pertahanan mereka. Hal ini sangat disayangkan," kata dia.

    Sumber : MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Hatta Rajasa : Produk Senjata Pindad Wajib Digunakan di Dalam Negeri

    Pindad Butuh Pasokan Bahan Baku Dalam Negeri

    Bandung - Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono mengatakan sejak 2007, perusahaan persenjataan nasional ini berkembang dari sisi produksi, pangsa pasar hingga penjualan.

    Tahun 2009, total penjualan untuk alutsista mencapai Rp773 miliar dan nonalutsista mencapai Rp213 miliar, kemudian 2010, total penjualan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menembus Rp675 miliar dan nonalutsista mencapai Rp416 miliar.

    "Tahun ini, total penjualan alutsista mencapai Rp903 miliar dan non alutsista mencapai Rp510 miliar," ujar Adik.

    Menurut dia, kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan industri persenjataan nasional adalah kebutuhan bahan baku karena kebanyakan masih merupakan impor dari negara lain.

    "Kami lebih senang kalau dapat bahan baku dari dalam negeri karena proses lebih mudah dipantau dan diperhatikan. Kami sedang mengupayakan itu," katanya.

    Dari total penjualan PT Pindad tahun ini, 80 persen untuk kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 10 persen untuk kepolisian, 5 persen untuk ekspor, dan 5 persen untuk kebutuhan lainnya.

    Sementara dari produksi dan penjualan alutsista hingga saat ini masih didominasi oleh kendaraan khusus tempur sebesar Rp398 miliar, amunisi yang mencapai Rp341 miliar, dan senjata Rp164 miliar.

    Sedangkan dalam nota keuangan APBN 2011, PT Pindad memperoleh alokasi anggaran Rp400 miliar dan meningkat menjadi Rp558 miliar dalam APBN Perubahan 2011.

    Sumber : MEDIA INDONESIA
    Readmore --> Pindad Butuh Pasokan Bahan Baku Dalam Negeri

    Sunday, August 7, 2011 | 9:27 PM | 1 Comments

    Malaysia Pesan Lagi Panser Dari Pindad Sebanyak 23 Unit

    Bandung - Pemerintah Malaysia memesan 23 unit panser buatan PT Pindad tahun ini. "Prosesnya sudah sampai Perdana Menteri Malaysia, Departemen Pertahanan mereka sudah oke," kata Direktur Utama Pindad Adik Avianto Soedarsono di Bandung Ahad 7 Agustus 2011.

    Panser yang dibanderol Rp 7 miliar per unit itu, menurut Adik, makin diminati setelah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adik mengatakan panser buatan putra-putri Indonesia itu telah digunakan dalam menjaga perdamaian di Lebanon. "Sebanyak 13 unit telah digunakan di Lebanon," katanya.

    Panser pesanan Malaysia, katanya, perangkat mesinnya tidak lagi menggunakan buatan Renault, melainkan menggunakan mesin Mercedes-Benz. “Karena Renault kini menjadi pesaing PT Pindad dalam memasok kendaraan ke Malaysia, sehingga harus mengganti komponen mesin,” ujarnya.

    Namun demikian, PT Pindad belum memastikan apakah panser yang akan dijual ke Malaysia akan menggunakan mesin Benz. Adik mengemukakan ada dua pilihan mesin yang akan dipakai untuk panser tersebut, yaitu Mercedes-Benz atau Deutz yang hampir sama dengan mesin Renault berkapasitas 7.000 cc dan berkekuatan 320 tenaga kuda.

    Juli lalu, rencana pembelian itu disampaikan Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Datu Sri Zulkifli Mohammad Zein saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Istana Kepresidenan.

    Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perewakilan Rakyat Teguh Juwarno mengatakan Pindad harus pintar-pintar dalam menerima permintaan luar negeri. "Jangan sampai alutsista (alat utama sistem pertahanan) kita sama atau malah lebih bagus mereka (Malaysia)," ujarnya. Menurut Teguh Pindad harus mengutamakan permintaan dari Tentara Nasional Indonesia.

    Sumber : TEMPO
    Readmore --> Malaysia Pesan Lagi Panser Dari Pindad Sebanyak 23 Unit

    TNI Lebih Memilih Beberapa Jenis Senjata Impor Daripada Buatan Pindad

    Bandung - PT Pindad, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam produksi persenjataan perang, mengaku kesulitan menjual produk buatannya pada pemakai terbesar di dalam negeri, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Untuk beberapa jenis senjata, TNI memilih impor daripada membelinya dari dalam negeri, PT Pindad.

    "Contohnya, bom tajam BT-250. Kami sudah menawarkan produk ini sejak 10 tahun, tetapi belum juga diambil sampai sekarang," ujar Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/8/2011), saat memaparkan materi tentang Dukungan PT Pindad (Persero) Dalam Membangun Pertahanan dan Keamanan Negara kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

    Menurut Adik, tahun 2011, Pindad belum menandatangani satu kontrak pembelian pun dengan TNI, akibat lambatnya proses anggaran. Padahal, TNI adalah pangsa pasar Pindad yang terbesar, yakni 80 persen dari total penjualan.

    "Kami perkirakan penjualan ke TNI bisa mencapai Rp 900 miliar, sedangkan ke Polri hanya Rp 8 miliar. Sehingga total penjualan mencapai Rp 1,4 triliun," ujarnya.

    Adik menyebutkan, harga jual senjata yang ditawarkan rata-rata masih jauh lebih murah dibandingkan senjata yang dibeli TNI. Sebagai contoh, senjata khusus penembak jitu (sniper) yang dimiliki TNI mencapai Rp 450 juta per unit, padahal Pindad punya yang nilainya Rp 150 juta per unit.

    "Ini sempat dijadikan dengan anggaran yang sama besar, dari 30 unit bisa menjadi 100 unit kalau beli dari Pindad," katanya.

    Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, Pindad termasuk industri strategis yang membutuhkan dukungan. Pemerintah sudah menegaskan, seluruh persenjataan yang bisa dibuat di dalam negeri harus dibeli dari industri dalam negeri.

    "Sinergi antar-BUMN dan pengembangan riset akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi Pindad," ujarnya.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> TNI Lebih Memilih Beberapa Jenis Senjata Impor Daripada Buatan Pindad

    Industri Perkapalan Nasional Indonesia Masih Tergantung Dengan Komponen Impor

    Jakarta – Hingga kini tidak kurang dari 70 persen bahan baku dan suku cadang industri kapal masih diimpor. Akibatnya, jika ada kapal dirawat atau mengalami kerusakan, seluruh bahan baku dan suku cadang yang diperlukan harus pesan dulu dari luar negeri.

    “Karena itu pemerintah sudah harus segera membuat kebijakan agar bahan baku dan suku cadang kapal dibuat di dalam negeri sehingga devisa kita tidak terkuras,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Tjahjono Roedianto di Jakarta, Kamis (4/8) usai pengukuhan pengurus Iperindo 2011-2014.

    Tjahjono mengatakan, bahan baku dan suku cadang kapal yang belum diproduksi di dalam negeri meliputi kabel, lampu dan sebagainya. Hanya untuk kabel saja katanya, penggunaannya amat banyak mencapai 200 km untuk satu buah kapal. Ini artinya, pasar suku cadang kapal terbuka lebar.

    Hanya saja menurutnya ada beberapa permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu pertama, pendanaan untuk investasi dan modal kerja yang belum sepenuhnya mendapat dukungan dari perbankan nasional. Kedua, struktur industri kapal nasional masih lemah, industri pendukung di dalam negeri belum berkembang sebagaimana diharapkan.

    “Pemilik kapal masih senang menggunakan desain kapal dan komponen kapal produksi luar negeri,” ujar dia.

    Ketiga, adanya ketidakharmonisan pengenaan bea masuk dan pajak-pajak terhadap sektor maritim sehingga menimbulkan distorsi terhadap subsektor maritim lainnya. Contohnya, antara perusahaan pelayaran dengan industri kapal atau galangan kapal mengenai pengenaan bea masuk dan PPN.

    Keempat, tidak sinkronnya pembangunan pelabuhan dengan industri kapal / galangan kapal. Penataan pelabuhan akan menggusur industri kapal / galangan kapal yang sudah ada di sana sejak lama.

    Tjahjono mengatakan, kemampuan industri anggota Iperindo khususnya industri kapal atau galangan kapal sudah cukup memadai, baik dalam membangun kapal baru maupun dalam memperbaiki dan mereparasi kapal berbagai jenis, tipe dan ukuran kapal.

    Struktur industri kapal atau galangan kapal nasional masih belum kuat karena belum didukung oleh industri penunjang di dalam negeri, ketergantungan akan impor bahan baku dan komponen yang tinggi sehingga tingkat daya saingnya masih rendah.

    Sementara itu, Menperin MS Hidayat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin, Budi Darmadi mengatakan, sebagai sebuah negara maritim adalah sangat tepat dan sudah waktunya Indonesia memberikan perhatian khusus pada pembangunan ekonomi maritim, mengingat Indonesia sebagai negara maritim di mana dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut dan memiliki potensi sumber daya ekonomi kelautan yang cukup besar.

    Untuk hal itu, katanya, dibutuhkan sarana berupa kapal dalam jumlah yang cukup besar, sebagai sarana antara pulau, sarana untuk mengelola kekayaan sumber daya alam, maupun sebagai alat utama sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia.

    Dikatatakan, pemerintah telah bertekat untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kebijakan dan program untuk dapat mewujudkan industri perkapalan nasional yang berdaya saing tinggi.

    Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas galangan kapal sehingga mampu membangun kapal-kapal yang berukuran besar dan berteknologi tinggi. Selain itu, pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri maritim nasional seperti industri pelayaran dan industri galangan kapal serta komponen kapal yang kuat dan berdaya saing tinggi.

    Dan yang lain lagi, kata dia, pemerintah mengupayakan dukungan pendanaan di sektor industri maritim yang saat ini dirasakan belum maksimal.

    Sumber : TUNAS BANGSA
    Readmore --> Industri Perkapalan Nasional Indonesia Masih Tergantung Dengan Komponen Impor

    Friday, August 5, 2011 | 5:00 PM | 0 Comments

    Taiwan Perkuat Pertahanan Menghadapi China

    Taipeh - Presiden Taiwan Ma Ying-jeou mengatakan, negara harus memperkuat pertahanannya terhadap spionase China. Pernyataan itu muncul setelah serangkaian skandal mata-mata yang menyebabkan hubungan kedua negara menjadi tegang. Kegiatan intelijen China terus berlangsung meskipun hubungan keduanya memanas.

    Ma mengatakan, Taiwan perlu "secara aktif mencegah" setiap kebocoran rahasia ke China dan harus melakukan upaya kontrapenyusupan. Pernyataan Ma itu dikeluarkan Biro Keamanan Nasional, Jumat (5/8/2011).

    Menurut Biro Keamanan Nasional, Ma mengeluarkan pernyataan sikapnya itu dalam pertemuan intelijen, Kamis. Tujuannya untuk mengatasi masalah keamanan yang dihasilkan dari meluasnya masalah lintas-selat.

    Hubungan antara Taiwan dan China telah membaik sejak Ma berkuasa tiga tahun lalu, namun persoalan keamanan tetap rawan.Kedua pihak telah memata-matai satu sama lain sejak perpecahan mereka pada tahun 1949, akhir perang saudara.

    Beijing masih menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya menunggu reunifikasi, jika perlu dengan kekerasan. Militer Taiwan awal tahun ini menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada seorang jenderal tentara dan petugas intelijen yang memata-matai untuk China.

    Sang jenderal Taiwan terpancing "perangkap madu" mata-mata perempuan China yang mengumpulkan informasi untuk Beijing. Sementara perwira China dilaporkan telah membantu mengungkap jaringan beberapa mata-mata Taiwan di daratan.

    Seorang pensiunan agen mata-mata Taiwan baru-baru ini memperingatkan, setidaknya 10 mata-mata China diyakini telah menyusup ke satuan keamanan pulau itu.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Taiwan Perkuat Pertahanan Menghadapi China

    9 Ranjau Laut PD II Berhasil Dinetralisasi

    Tuban - Sebanyak 9 ranjau laut yang terdeksi oleh Satuan Tugas (Satgas) Latihan Tindakan Perlawanan Ranjau III/2100 berhasil dinetralisasi (diledakan) di sekitar Pantai Palang Tuban, Kamis (4/8). Peledakan ranjau ini merupakan hasil pendeteksian selama lebih kurang dua bulan dari area latihan seluas 37 juta meter persegi, memanjang dari pantai Palang sampai dengan 11 Nm ke utara.

    Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 4 hingga 15 Agustus tersebut bertujuan untuk menghancurkan ranjau atau membuat rangkaian/system pemicu ledakan ranjau tidak dapat berfungsi.

    Diperkirakan ranjau-ranjau tersebut merupakan peninggalan Perang Dunia II yang terbenam di bawah lumpur dasar laut sedalam 3 sampai 5 meter pada kedalaman laut 8 hingga 30 meter.

    “Setelah proses netralisasi, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan rechecking (chek ulang) untuk memastikan bahwa area tersebut benar-benar telah bersih dari ranjau,”kata Komandan Satuan Ranjau Koarmatim Kolonel Laut (P) Benny Sukandani, SE, MM yang sekaligus bertindak selaku komandan latihan.

    Lebih lanjut dikatakan Komandan Satran Koarmatim, pada saat kegiatan dinyatakan selesai atau kontak ranjau yang ditemukan berhasil dinetralisasi, maka Mabes TNI AL dalam hal ini Dinas Hidro-oseanografi TNI AL akan membuat peta laut dengan memberikan tanda area yang telah dibersihkan sebagai daerah bebas ranjau, kemudian diinfokan kepada seluruh pengguna laut melalui Berita Pelaut Indonesia (BPI) bahwa area tersebut dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional.

    Kegiatan latihan itu sendiri dimulai sejak tanggal 23 Mei 2011, yang melibatkan 172 personel yang terdiri dari personel Satran Koarmatim yaitu Kapal Perang Type Buru Ranjau KRI Pulau Rengat-711, Diskesarmatim, Satkopaskaarmatim, Dislambair, Arsenal, Labinsen dan Dishidros TNI AL. Latihan direncanakan berakhir hingga tanggal 27 Agustus mendatang.

    Sumber : ARMATIM
    Readmore --> 9 Ranjau Laut PD II Berhasil Dinetralisasi

    Presiden Harap Lemhannas Menjadi World Class Institution

    Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) melanjutkan upaya reformasi dan revitalisasi untuk menuju institusi bertaraf internasional di bidang pertahanan dan keamanan sehingga setara dengan institusi-institusi serupa di negara maju.

    "(Proses) reformasi dan revitalisasi Lemhanas sebagai harapan kita world class institution, saya mencatat sejumlah kemajuan tetapi saya ingin lebih dari itu," kata Presiden di Kantor Presiden, Jumat, saat menerima Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji dan sejumlah pejabat Lemhanas.

    Presiden berharap proses revitalisasi dan reformasi dilakukan secara menyeluruh termasuk di bidang kurikulum, metodologi belajar mengajar serta `update` ilmu pengetahuan terkini sehingga Lemhanas mampu menghasilkan para perencana tingkat strategis yang memiliki kemampuan manajemen dan juga kepemimpinan yang berwawasan nasional serta handal.

    "Sehingga Lemhanas akan setara (secara kualitas) dengan intitusi di negara-negara maju yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan," katanya.

    Sementara itu Gubernur Lemhanas mengatakan Lemhanas telah menyampaikan peta jalan yang akan ditempuh oleh lembaga itu untuk menuju intitusi kelas dunia.

    "Presiden telah memberikan direktif mengenai butir-butir apa yang harus kami persiapkan," katanya.

    Sumber : ANTARA
    Readmore --> Presiden Harap Lemhannas Menjadi World Class Institution

    Thursday, August 4, 2011 | 9:50 PM | 0 Comments

    Lanud Pacitan Akan Difungsikan Kembali

    Jakarta - Pangkalan udara (Lanud) Pacitan, Jawa Timur, difungsikan kembali. Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI M. Syaugi yang membawahi sejumlah landasan udara (airstrip) di Jawa Timur dalam kunjungan di Pacitan, Kamis (4/8/2011) mengatakan, airstrip dan detasemen di Pacitan difungsikan kembali karena memiliki fungsi strategis.

    "Grass strip-landasan rumput-yang sudah ada akan diaktifkan dan perlu diadakan perbaikan serta pengembangan. Selanjutnya akan digunakan untuk mengembangkan potensi dirgantara di Kabupaten Pacitan," ujar M Syaugi yang dikutip Dinas Penerangan TNI-AU.

    Syaugi meninjau kondisi landasan rumput di airstrip Pacitan yang potensial untuk dikembangkan seiring pembangunan jalan lingkar pantai selatan Jawa. Wilayah selatan Pulau Jawa memiliki sejumlah airstrip yang dibangun jaman Hindia-Belanda dan pendudukan Jepang.

    Airstrip tersebut memiliki nilai strategis militer dan ekonomi. Saat ini di sebelah selatan Jawa baru dua airstrip yang dikembangkan untuk kepentingan komersil yakni di Cilacap dan Banyuwangi.

    Sejumlah airstrip di dekat Pangandaran digunakan untuk pengiriman bantuan tanggap bencana saat gempa dan tsunami melanda kawasan itu.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Lanud Pacitan Akan Difungsikan Kembali

    Rusia Mendapatkan Kontrak $ 3 Milyar Dollar Dalam Pengadaan Alutsista

    MOSKWA - Di saat negara-negara produsen pesawat tempur di Eropa kesulitan menjual produknya, Rusia justru terus mendapat pelanggan baru. Lembaga think tank pertahanan CAST, Kamis (4/8/2011), mengatakan, dalam waktu dekat Rusia akan mendapat tiga kontrak pembelian baru yang ditaksir bernilai total hampir 3 miliar dollar AS (Rp25,5 triliun).

    Kontrak sebesar itu antara lain berasal dari India, yang memesan 40 pesawat tempur Sukhoi Su-30MKI senilai 2 miliar dollar AS. Pesawat varian dari Su-30 ini akan dibuat bersama dengan perusahaan pembuat pesawat India, Hindustan Aeronautics. "Ada peluang sangat besar Angkatan Udara India akan menandatangani pembelian 40 Su-30MKI akhir tahun ini," tutur Direktur CAST Ruslan Pukhov.

    Sebelumnya, India telah memesan 16 pesawat MiG-29K/KUB, varian MiG-29 yang bisa beroperasi dari kapal induk. Sebelas pesawat pesanan tersebut telah dikirim pekan ini. "Mereka (India) tak pernah merasa cukup dengan senjata (buatan) Rusia," imbuh Pukhov.

    Pemesan kedua adalah Kementerian Pertahanan Rusia sendiri, yang berminat memberi 24 MiG-29K untuk menggantikan armada Su-33, yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan udara yang bisa beroperasi dari satu-satunya kapal induk Rusia, *Admiral Kuznetsov*. Kontrak ini bernilai 960 juta dollar AS.

    Sementara kontrak ketiga, yang diharapkan bisa segera ditandatangani, adalah pembelian enam pesawat jet latih tempur Yak-130. Enam pesawat ini pada awalnya dipesan oleh Libya sebelum PBB menerapkan embargo senjata. Menurut Pukhov, calon kuat pembeli pesawat-pesawat ini adalah Kazakstan.

    Ekspor senjata Rusia tahun lalu hampir menyentuh nilai 10 miliar dollar AS, menjadikan negara itu tetap bercokol sebagai eksportir senjata terbesar kedua di dunia setelah AS. Penjualan persenjataan Rusia sempat menurun tahun ini setelah meletusnya gelombang revolusi dan musim semi Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara.

    Sebagian negara di kawasan ini, seperti Aljazair, Suriah, dan Libya, selama ini dikenal sebagai pelanggan setia produk-produk senjata Rusia.

    Rusia juga dicoret dari daftar calon pemasok proyek pengadaan pesawat tempur India senilai 11 miliar dollar AS, April lalu, setelah India lebih condong pada pesawat Rafale buatan Perancis dan Eurofighter Typhoon buatan konsorsium Eropa.

    "Ada unsur politis dalam keputusan (India) itu. Mereka tahu telah membeli terlalu banyak senjata dari Rusia, jadi demi alasan diplomatik, mereka harus berusaha menyeimbangkan pemasok (senjata) mereka," papar Pukhov.

    Meski demikian, penjualan persenjataan Rusia diperkirakan akan terus stabil dengan datangnya beberapa calon pembeli baru. Vietnam, misalnya, selain memesan enam kapal selam kelas Kilo 636 juga memesan 12 pesawat tempur Su-30MK2.

    Sumber : KOMPAS
    Readmore --> Rusia Mendapatkan Kontrak $ 3 Milyar Dollar Dalam Pengadaan Alutsista

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.