Saat ini, jumlah prajurit TNI dinilai terlalu besar sehingga anggaran yang ada lebih banyak terserap untuk keperluan belanja pegawai ketimbang penguatan persenjataan. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menyatakan, saat ini lebih dari 50% anggaran untuk TNI dihabiskan untuk keperluan membayar gaji prajurit sehingga dana untuk pembangunan alat utama sistem senjata( alutsista) menjaditerbatas.
Padahal,semestinya anggaran untuk gaji lebih kecil ketimbang alokasi bagi alutsista sehingga kekuatan alutsista bisa meningkat. Beruntung, alokasi untuk TNI tiap tahunnya terus ditingkatkan.“Panglima TNI mengharapkan lebih kecil (anggaran untuk gaji dibandingkan alutsista). Di negaranegara lain juga begitu,” tegas Iskandar di Jakarta kemarin.
Karena itu, ujarnya, Panglima TNI memprogramkan untuk dilakukan pengurangan rekrutmen prajurit.Pertumbuhan jumlah prajurit yang direkrut tiap tahun, ujarnya, akan disamakan dengan prajurit yang pensiun pada tahun yang sama. Namun, hal ini tetap tidak mudah diterapkan karena TNI juga selalu mendapat prajurit baru lewat Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU),dan Akademi Angkatan Laut (AAL).
“Sekarang sedang dikaji untuk dicari titik temu antara berapa yang bisa direkrut tiap tahunnya (dengan yang pensiun). Mulai 2014 sudah akan dilakukan secara bertahap,” tandasnya. Zero growth prajurit ini dinilai memungkinkan untuk dijalankan pada tahun-tahun mendatang meskipun TNI juga sedang berencana mengembangkan satuan-satuan maupun divisi baru yang otomatis bakal membutuhkan prajurit.
Iskandar menerangkan, penambahan satuan maupun divisi bisa saja tanpa disertai penambahan personel baru karena untuk mengisi kebutuhan bisa diambilkan dari satuan maupun divisi yang telah ada. Apalagi, semakin canggih teknologi alutsista yang digunakan TNI ke depan, kebutuhan personel bisa ditekan menjadi lebih sedikit. Menurut dia,ke depan akan dikaji lagi tentang kebutuhan kekuatan personel di tiap satuan ataupun divisi.
“Misalnya, dalam satu Lantamal itu sekarang 2.000 personel, ke depan mungkin tidak kalau dikurangi menjadi 1.500 orang atau 1.200 orang saja,”paparnya. Panglima Kostrad Letjen TNI AY Nasution mengatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada kebijakan zero growth tersebut dalam mewujudkan rencana penambahan divisi baru.
Kebijakan ini diyakini tidak akan menghambat pembentukan divisi baru, tetapi sebaliknya justru akan membuat satuan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Dia mengungkapkan, seiring perkembangan zaman, kebutuhan personel dalam sebuah organisasi pasti akan mengalami perubahan.“Dulu mungkin satu regu dilayani sekian orang,tapi mungkin sekarang dengan senjata yang makin canggih, orangnya berkurang tapi senjata lebih bagus,” tegasnya.
Bahkan, Nasution melihat penataan ini juga bisa dilakukan tidak hanya pada satuan tempur, tetapi juga pada bagian administrasi.“Saya yakin itu bisa karena sebetulnya saya melihat masih banyak yang masih bisa kita tertibkan di dalam satuan kita sendiri supaya tidak mubazir. Masa ke kantor cuma baca-baca koran saja,” katanya.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati sebelumnya menyatakan,TNI Angkatan Laut akan menerapkan kebijakan zero growth dalam rencana pembentukan satu armada besar baru. Para personel nantinya akan ditata ulang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Diketahui sebelumnya, pemerintah akan memperkuat pertahanan di wilayah timur Indonesia.
Perkuatan ini seiring dengan penambahan alutsista baru bagi TNI. Selain penguatan alutsista, beberapa satuan baru juga akan didirikan di wilayah timur Indonesia. Penguatan ini diberlakukan di semua matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Seperti Angkatan Udara misalnya, akan dipusatkan sejumlah skuadron di wilayah timur ini.
Sumber : SINDO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment