Menhan: Anggaran TNI Naik Secara Berkala

JAKARTA- Pemerintah Indonesia secara berkala akan meningkatkan anggaran pertahanan tiap tahun hingga tahun 2014 mendatang.

Peningkatan anggaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan kekuatan militer minimum atau minimum essential forces yang dibutuhkan untuk menjaga seluruh wilayah dan menangkal ancaman.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (4/5/2010), usai rapat kabinet terbatas di Kementerian Pertahanan mengatakan, kebijakan tersebut telah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penambahan anggaran ini dilakukan karena pemerintah optimistis, dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Indonesia akan terus meningkat. Menurut Purnomo, besaran anggaran pertahanan akan meningkat dari 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 1,2 hingga 1,5 persen PDB.

Jika dikalkulasikan dengan asumsi PDB sebesar Rp5 ribu triliun, maka aggaran pertahanan dapat mencapai Rp75 triliun. Purnomo menambahkan, dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya akan digunakan untuk membeli peralatan tempur baru bagi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Peralatan baru tersebut tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri.

Tak hanya itu, penggunaan anggaran yang selama ini 50 persen lebih habis untuk belanja pegawai dan biaya rutin akan diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab, kata dia, pemerintah menerapkan kebijakan,”zero growth pengembangan sumber daya manusia serta melakukan rightsizing dan restrukturisasi personel yang ada.”

Restrukturisasi itu di antaranya ditempuh dengan membangun Kodam baru di Kalimantan Barat tanpa merekrut personel baru. Di saat bersamaan, Kementerian Pertahanan juga tetap menjalankan program reformasi birokrasi dan meningkatkan tingkat kesejahteraan prajurit salah satunya dengan menaikkan tunjangan lauk-pauk

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Menhan: Anggaran TNI Naik Secara Berkala

Presiden: Saatnya Anggaran TNI Naik Signifikan

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan isyarat bakal menaikkan anggaran bidang pertahanan secara signifikan, karena pertumbuhan ekonomi negara semakin cemerlang.

Dalam rapat terbatas bidang pertahanan yang berlangsung di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Presiden menyatakan alokasi anggaran untuk pertahanan pada periode 2004-2009 jumlahnya relatif kecil.

Kecil dalam artian bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN dan negara tetangga lain. Relatif kecil juga bila dibandingkan dengan gross domestic product (GDP) Indonesia.

“Tapi itu bisa dijelaskan karena memang prioritas anggaran pertahanan 5 tahun yang lalu periode pasca-krisis ditujukan untuk pemulihan perekonomian nasional,” terang SBY di Jakarta, Selasa (4/5/2010).

Dengan semakin dengan besarnya GDP dan bertambahnya APBN, Presiden yakin, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Bahkan bisa mencapai tujuh persen pertumbuhannya. “Sudah saatnya anggaran untuk pertahanan kita tingkatkan secara signifikan,” ujarnya.

Agar anggaran ini betul-betul efektif, sambung SBY, maka akan disusun multi-years budgeting. Dengan strategi kebijakan pertahanan yang tepat diharapkan pada tahun 2014 postur pertahanan Indonesia sudah mendekati minimum essential forces.

Hasir dalam rapat ini Menko Polhukam Widodo AS, Kepala BIN Sutanto, Seskab Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Meneg PAN E.E. Mangindaan, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, serta Menko Kesra Agung Laksono.

Presiden menambahkan, bulan lalu di Kantor Kepresidenan telah digelar sidang kabinet terbatas khusus untuk mendengarkan laporan dan presentasi Menteri Pertahanan menyangkut konsep kebijakan pertahanan negara.

Produk itu nantinya akan ditandatangani oleh presiden dan berperan sebagai dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara. Dokumen ini juga akan menjadi rujukan kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi postur pertahanan Indonesia.

“Oleh karena itu dokumen ini sangat penting, sebelum saya tandatangani, kita ingin memastikan semuanya telah dipikirkan, disusun, dan dirumuskan dengan tepat,” terangnya.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Presiden: Saatnya Anggaran TNI Naik Signifikan

AS Miliki 5.113 Hulu Ledak Nuklir

WASHINGTON--MI: Amerika Serikat Senin (3/5) mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa negara itu memiliki 5.113 hulu ledak nuklir dalam persediaannya, dan mengatakan tindakan itu akan mendorong upaya pengawasan senjata.

"Merupakan kepentingan keamanan nasional kami untuk menjadi setransparan kami bisa mengenai program nuklir AS," kata Menlu Hillary Clinton ketika Pentagon mengungkapkan jumlah yang lama diselubungi kerahasiaan itu.

"Kami pikir itu membangun kepercayaan, membuat lebih banyak orang mengerti apa yang Presiden (Barack Obama dan pemerintahnya berusaha lakukan," ujarnya.

Menurut dia, dikeluarkannya perincian mengenai arsenal itu akan menyokong upaya pengawasan senjata dan juga upaya untuk mencegah meluasnya senjata nuklir.

Hillary mengakui telah ada sejumlah perdebatan dalam pemerintah mengenai apakah akan mengungkatkan jumlah itu, atau tidak.

"Sampai 30 September 2009, persediaan senjata nuklir AS mencapai 5.113 hulu ledak," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Jumlah itu mencakup hulu-hulu ledak yang siap untuk digelar dengan pemberitahuan pendek dan hulu-hulu ledak tidak aktif yang dipertahankan dalam gudang dengan status tidak operasional.

Jumlah itu mencerminkan pengurangan 84% dari cadangan pada waktu puncaknya sebanyak 31.255 hulu ledak pada 1967 pada saat Perang Dingin, dan pengurangan 75% dari akhir 1989 ketika Tembok Berlin runtuh.

Pemerintah AS terakhir mengungkapkan rincian mengenai cadangan itu pada 1993, yang mengeluarkan jumlah yang beredar hingga 1961.

Hillay menyatakan dikeluarkannya jumlah itu bagaimanapun tidak bertentangan dengan keamanan nuklir negara tersebut dan bahwa para pakar telah memperkirakan cadangan AS itu.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, pemerintah mengharapkan trnsparansi lagi dari Washington akan menentukan standar yang akan mendorong negara-negara untuk menjadi lebih terbuka.

"Kami mengharapkan yang lain akan mengikuti," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama, pada wartawan. "Utamanya kami ingin melihat transparansi lagi dari Cina. Kami benar-benar memiliki sedikit penglihatan pada program dan rencana mereka."

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> AS Miliki 5.113 Hulu Ledak Nuklir

RI Berharap Konferensi Perlucutan Senjata akan Berhasil

NEW YORK--MI: Indonesia berharap konferensi pengkajian-ulang Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT), yang dimulai di New York, Senin (3/5) hingga 28 Mei, tidak mengulang kegagalan seperti konferensi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan Indonesia menginginkan konferensi lima tahunan itu kali ini dapat benar-benar menghasilkan kesepakatan di antara negara-negara penandatangan NPT dalam melaksanakan berbagai ketentuan traktat tersebut.

"Kita tidak ingin melihat itu terulang. Kita ingin minimum tahun 2010 ini kita ingin menegaskan kembali komitmen yang dicapai tahun 2000 mengenai masalah 13 langkah praktis ke arah perlucutan senjata. Itu yang minimum," kata Menlu ketika ditemui setelah mengikuti pembukaan konferensi kedelapan Peninjauan Ulang NPT di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin.

13 langkah praktis yang dimaksud Marty adalah langkah-langkah yang disetujui pada Review Conference tahun 2000, antara lain mencakup menandatangi dan meratifikasi CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty); menghentikan uji-coba peledakan senjata nuklir; melakukan negosiasi menyangkut perlucutan senjata; dan memusnahkan senjata nuklir.

Marty hadir dalam NPT Review Conference tahun 2010 dengan dua kapasitas, yaitu sebagai Ketua Kelompok Kerja Gerakan Non Blok (GNB) untuk Perlucutan Senjata dan sebagai wakil pemerintah Indonesia.

Saat menyampaikan pidato dalam acara pembukaan yang dihadiri oleh Sekretaris PBB Ban Ki-moon dan pejabat tinggi dari setidaknya 100 negara, termasuk Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Menlu Marty sebagai Ketua Pokja GNB menyampaikan kekecewaan kelompok yang beranggotakan 118 negara berkembang itu tentang kegagalan Konferensi Tinjau Ulang NPT tahun 2005 mengeluarkan hasil yang diharapkan.

Kegagalan dianggap merugikan proses pembicaraan serius menuju implementasi dan komitmen yang dicapai secara konsensus pada konferensi sebelumnya pada tahun 1995 dan 2000.

Kekecewaan yang sama soal konferensi tahun 2005 juga diutarakan Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pidato pembukaannya sebelum Marty mendapat giliran berpidato.

Saat menjawab pertanyaan wartawan setelah mengikuti acara pembukaan, Menlu Marty menolak menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Konferensi tahun 2005.

"Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Mungkin kita tidak perlu terlalu mencari atau menuduh siapa yang lebih bertanggung jawab. Tapi faktanya memang 2005 kemarin terjadi kegagalan," ujarnya.

Momentum
Yang penting, tegas Menlu Marty, semua pihak perlu memanfaatkan momentum saat ini yang dinilai cukup menjanjikan dalam bidang perlucutan senjata untuk membuat kemajuan dalam implementasi NPT.

Ia merujuk kepada KTT Pengamanan Nuklir di Washington, konferensi tingkat menteri di Tehran serta tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Rusia untuk mengurangi senjata nuklir kedua negara melalui sebuah traktat (START), sebagai beberapa kemajuan yang perlu dimanfaatkan sebagai momentum.

Dalam memanfaatkan momentum tersebut, Indonesia sendiri antara lain pada pekan lalu telah mengumumkan rencananya mensahkan Kesepakatan Pelarangan Menyeluruh Uji-coba Nuklir (CTBT atau Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).

"Itu kontribusi nyata kita --di samping peran kita sebagai koordinator (kelompok kerja tentang perlucutan senjata) Gerakan Non-Blok," kata Marty.

Traktat pelarangan uji-coba nuklir yang disahkan pada 10 September 1996 itu sudah ditandatangani oleh 182 negara namun hingga kini belum bisa diberlakukan.

Kesepakatan tersebut akan mulai diberlakukan jika 44 negara yang ada di dalam daftar sebagai negara pemilik teknologi nuklir di dunia sudah meratifikasinya.

Saat ini, dari 44 negara tersebut, tersisa sembilan negara yang belum meratifikasi kesepakatan itu, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, China, Korea Utara, Iran, Israel, Pakistan, India dan Mesir.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> RI Berharap Konferensi Perlucutan Senjata akan Berhasil

121 Prajurit TNI-AL Latihan Perang Elektronik

Surabaya - Sebanyak 121 prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) berpangkat tamtama hingga bintara berlatih perang dengan menggunakan peralatan elektronik.

Kegiatan latihan perang tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronik Koarmatim Kolonel Laut (E) Tatang Sukaeji di Gedung Nala, Makoarmatim, Surabaya, Senin.

"Latihan yang berlangsung hingga 11 Mei 2010 itu berisikan sejumlah materi latihan peperangan," katanya.

Materi latihan yang harus dijalani para awak kapal perang Republik Indonesia itu, meliputi pembekalan, diskusi, dan taktik peperangan di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kobangdikal), sedangkan praktik lapangan di Makoarmatim.

Tatang mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan kemampuan personel pengawak, dan menguji peralatan elektronik TNI AL dalam melaksanakan tugas dan operasi yang dilaksanakan.

Ia berharap, latihan ini nantinya dapat terukur tingkat kesiapan peralatan, tingkat pengetahuan, dan keterampilan pengawak peralatan dalam melaksanakan peperangan.

"Seperti kita ketahui bersama, peralatan TNI-AL saat ini masih terbatas sehingga akan banyak kesulitan yang akan mempengaruhi jalannya latihan, tapi berdasar pada pengalaman dari latihan-latihan terdahulu, saya percaya dan optimistis setiap personel, baik secara individu maupun tim, dapat melaksanakan latihan ini secara maksimal dan lebih baik dari tahun lalu," katanya.

Ia juga berpesan kepada peserta latihan agar melaksanakan latihan ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. "Kepada para penilai dan pengawas latihan, laksanakan penilaian latihan ini seobjektif mungkin. Berikan evaluasi dan arahan-arahan yang berguna bagi peningkatan kualitas peserta latihan," katanya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> 121 Prajurit TNI-AL Latihan Perang Elektronik

TNI Tuan Rumah Konferensi Kesehatan Militer Asia Pasifik

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Military Medicine Conference (APMMC) XX atau Konferensi Kesehatan Militer Asia Pasifik, yang berlangsung tanggal 3-7 Mei 2010 di Hotel Shangrilla, Jakarta. Konferensi ini dibuka oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan Asia Pacific Military Medicine Conference merupakan konferensi kesehatan militer multilateral yang dicancang dalam berbagai forum kegiatan pada tataran kebijakan sampai pada forum teknis untuk membahas permasalahan kesehatan militer yang berkembang di kawasan Asia pasifik.

Menurutnya, APMMC ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama konferensi kesehatan dan interelasi antara militer negara-negara Asia Pasifik dan saling tukar-menukar informasi dan pengetahuan tentang tugas pokok kesehatan militer antara negara-negara Asia Pasifik.

Sumber: JURNAL

Readmore --> TNI Tuan Rumah Konferensi Kesehatan Militer Asia Pasifik

7 KRI Amankan Karang Unarang

MAKASSAR(SI) – Perairan Karang Unarang,Kalimantan Timur (Kaltim), yang merupakan perbatasan langsung antara Indonesia-Malaysia hingga kini masih mendapatkan pengamanan penuh dari TNI Angkatan Laut (AL).

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono menyatakan, wilayah perairan tersebut hingga sekarang ini masih rawan terjadinya pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh kapal-kapal asal Malaysia. “Karena itu, hingga sekarang kami fokus di Karang Unarang dengan menempatkan tujuh sekaligus KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) dan tidak meninggalkannya sedetik pun,” ungkap Among saat berkunjung di Markas Lantamal VI Makassar, kemarin.

Jenderal TNI AL ini mengungkapkan, operasi yang digalakkan di perairan Karang Unarang tersebut masing-masing Operasi Galak Sakti dan Operasi Trisula di mana khusus untuk mengamankan Karang Unarang dan wilayah perairan terluar NKRI. “Kalau memang ada pelanggaran laut, kami harus tegas dan melakukan penindakan.Kami juga kerap melakukan operasi bersama negara tetangga,” katanya kepada wartawan.

Begitu pun dengan perairan Ambalat yang hingga saat ini masih terus menjadi pro-kontra antara Indonesia dan Malaysia. Among Margono menjelaskan, meski sekarang ini intensitas pelanggaran sudah mulai menurun, hal tersebut tidak menyurutkan TNI AL untuk keluar dari perairan tersebut. “Ambalat sejak enam bulan terakhir menurun sekali jumlah pelanggarannya. Beberapa hari lalu memang ada pesawat asal Malaysia yang melintas di atas perairan itu.Namun,untuk di laut sudah menurun,”pungkas jebolan AAL tahun 1978 ini.

Kehadiran Pangarmatim Among Margono di Makassar dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di Lantamal VI. Dia didampingi oleh Dewi Ediwati Among Margono selaku Ketua Daerah Jalasenastri Armatim dan Asisten Perencanaan (Asrena) Pangarmatim Kolonel Laut (P) Putu Wijaya.

Kegiatan kunjungan kerja Pangarmatim meliputi tatap muka dengan seluruh anggota Lantamal VI di Gedung Hasanudin Mako Lantamal VI, meninjau fasilitas Rumah sakit Jala Ammari, Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi Makassar), dan Fasharkan Makassar. Sementara itu, kegiatan Dewi Ediwati Among Margono selaku Pembina Daerah Timur Yayasan Hang Tuah (YHT),melaksanakan kunjungan ke Yayasan Hang Tuah dengan memberikan bingkisan kepada guru dan siswa TK Hang Tuah.

Dalam kesempatan itu, Pangarmatim berjanji akan menambah armada KRI di Lantamal VI jika kondisi dan situasi di lapangan tidak memungkinkan lagi dengan dua KRI yang dimilikinya. Menurut dia,KRI tersebut bisa ditarik dari Surabaya dan ditempatkan di Makassar.

Sumber: SEPUTAR INDONESIA

Readmore --> 7 KRI Amankan Karang Unarang

Tunjangan Khusus Rp 152,9 Miliar

Selasa, 4 Mei 2010 | 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Tunjangan khusus untuk anggota TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil mencapai Rp 152,9 miliar. Tunjangan khusus yang disetujui Komisi I DPR dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu diungkapkan Koordinator Badan Anggaran Komisi I DPR Yorris Rameyai di Jakarta, Senin (3/5). ”Memang ada tunjangan khusus untuk prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil,” kata Yorris. Nilai tunjangan khusus itu mencapai Rp 152,9 miliar.

Miangas

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Kementerian Pertahanan memprioritaskan pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan.

Prajurit yang mendapat tunjangan khusus itu, menurut Purnomo, terdiri dari prajurit yang bertugas di pulau terluar tanpa penduduk, prajurit yang bertugas di perbatasan yang memiliki penduduk, dan prajurit yang bertugas di pulau perbatasan secara temporer, seperti prajurit yang bertugas di kapal perang RI (KRI).

Menurut Purnomo, pemberian insentif atau tunjangan khusus sudah dapat terealisasi jika alokasi anggaran dalam APBN-P sudah disetujui DPR bersama pemerintah.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran Komisi III, Bambang Soesatyo, menilai, penambahan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan lebih kecil dibandingkan dengan institusi lain, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI.

Sebagai gambaran, tambahan alokasi anggaran dalam APBN-P 2010 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp 710 miliar, untuk Kejaksaan Agung sebesar Rp 405 miliar, dan Polri sebesar Rp 500 miliar. Namun, tambahan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 360 miliar.

Kesejahteraan prajurit

Bambang mengakui, alokasi anggaran untuk kesejahteraan prajurit selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. ”Dilihat dari alokasi anggaran, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan prajurit masih rendah,” ungkapnya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Tunjangan Khusus Rp 152,9 Miliar

Iran Produksi Pesawat Ukuran Sedang

TEHERAN--MI: Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi, Minggu (2/5), mengatakan di Teheran bahwa perancangan dan produksi pesawat penumpang yang berukuran sedang dengan kapasitas 100-150 kursi telah dimulai lebih awal di negeri itu.

Menurut laporan oleh Departemen Penerangan di Kementerian tersebut, ia mengatakan, "Dalam memproduksi pesawat berbadan lebar, kami akan bekerja sama dengan sektor nonmiliter." Kementerian itu telah membuat kemajuan besar dalam pembuatan pesawat tanpa awak.

Ia mengatakan pesawat tersebut dilengkapi dengan bermacam jenis sensor yang meningkatkan kemampuan pengidentifikasian mereka. Universitas, industri, dan perusahaan yang berlandaskan pengetahuan adalah tiga sektor yang mendorong kerja sama mereka bagi pengembangan teknologi, kata Vahidi.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Iran Produksi Pesawat Ukuran Sedang

Tunjangan TNI di Perbatasan Segera Terealisasi

MARORE--MI: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa tunjangan bagi anggota TNI yang menjaga perbatasan negara segera teralisasi.

Ia mengatakan hal itu di sela-sela mengunjungi salah satu daratan terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (2/5).

Menurut dia, anggaran untuk prajurit itu telah tercantum dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN P) 2010.

"Saat ini, tunjangan ini sedang diproses di DPR. Kami mengajak DPR untuk mendukung penuh tunjangan TNI di perbatasan," tuturnya.

Mantan Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional ini menyakini, Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan akan menyetujui.

"Saya yakin, tunjangan bisa cair setelah RAPBN P disahkan oleh DPR," ujarnya optimistis.

Ia mengemukakan, sekitar sembilan ribu prajurit TNI dari tiga angkatan saat ini terlibat dalam pengamanan tapal batas negara.

Menurut dia, tunjangan 150 persen dari gaji akan diberikan kepada prajurit yang menjaga pulau terluar yang tidak dihuni penduduk.

"Misalnya, prajurit yang menjaga Pulau Nipah dan Pulau Batek di Kepulauan Riau. Mereka akan menerima tunjangan 150 persen karena kedua pulau itu tidak berpenghuni," paparnya.

Sedangkan prajurit yang menjaga pulau berpenghuni akan mendapatkan tunjangan 100 persen dari gaji.

Bagi prajurit yang menjaga perbatasan secara berkala maka akan mendapatkan tunjangan 75 persen dari gaji, misalnya, prajurit yang melakukan patroli di perbatasan.

Marore adalah saat ini berpenduduk 668 orang yang terbagi dalam tiga kampung.

Untuk memperkuat pemerintahan dan mendekatkan dengan masyarakat, Pemerintah Daerah Sangihe menjadikan Marore sebagai Kecamatan Khusus.

Pemerintah Sangihe memberikan tunjangan satu juta rupiah per bulan bagi setiap PNS di jajarannya yang bertugas di pulau itu.

Sejumlah instansi yang telah eksis dan memberikan pelayanan antara lain Kantor Kecamatan, polisi, TNI AL, TNI AD, Imigrasi dan Bea Cukai.

Warga setempat mengharapkan supaya Kementerian Perdagangan membuka kantor di wilayah itu agar lalu lintas barang dari pulau itu ke Filipina lebih lancar.

Warga lebih mudah beraktivitas ke Filipina dibandingkan dengan ke Manado karena jaraknya lebih dekat, selain masih ada hubungan darah.

Filipina telah membangun kantor perwakilan dengan tiga personel tentara untuk memberikan pelayanan bagi para pelintas batas.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Tunjangan TNI di Perbatasan Segera Terealisasi

Infiltrasi Asing Kembali Ancam Blok Ambalat

MATARAM--MI: Politikus yang juga tokoh militer Indonesia Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan infiltrasi (penyusupan) asing kembali mengancam Blok Ambalat di Kalimantan Timur.

"Ambalat kembali terancam infiltrasi asing dan hal itu tidak boleh dibiarkan karena berkaitan dengan perlindungan bangsa," kata Wiranto seusai membuka Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Sabtu (1/5).

Ia diminta penegasannya soal Ambalat karena sempat menyinggung masalah itu saat menyampaikan pidato politik di hadapan ratusan kader Partai Hanura NTB.

Dalam pidato politiknya Wiranto mengemukakan bahwa rakyat Indonesia harus selalu terlindungi. Demikian pula harta kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk Blok Ambalat yang menurutnya kini kembali terancam infiltrasi asing.

"Sekarang Ambalat diincar lagi, sehingga kita (Indonesia) harus menyikapinya secera tegas," ujarnya.

Ketika ditemui usai Pembukaan Musda DPD Partai Hanura NTB itu, Wiranto kembali menegaskan bahwa masalah Ambalat merupakan persoalan bangsa sehingga cara menyikapinya pun harus secara kebangsaan.

"Bukan hanya kader-kader Hanura yang ikut memikirkan persoalan bangsa ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Apa pun itu, semua yang dimiliki bangsa harus tetap terlindungi," ujarnya.

Konflik di Blok Ambalat terjadi setelah Malaysia mengklaim wilayah itu. Malaysia melalui perusahaan migasnya, Petronas, bahkan pada 16 Februari lalu telah memberikan konsesi blok kaya migas itu kepada The Royal Dutch/Shell Group (perusahaan patungan Inggris-Belanda).

Berdasarkan data Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kawasan Ambalat mempunyai kandungan minyak yang sangat besar, diperkirakan mencapai 700 juta hingga satu miliar barel. Sedangkan kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Infiltrasi Asing Kembali Ancam Blok Ambalat

Pangkalan AL Bengkulu Butuh Kapal Besar

BENGKULU--MI: Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu membutuhkan kapal patroli berkapasitas besar untuk meningkatkan pengamanan laut di perairan Pantai Barat Sumatra di wilayah itu.

"Armada berkapasitas besar itu karena laut Bengkulu berhadapan langsung dengan lautan Hindia dan rawan terhadap gangguan kriminal dari luar," kata Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Bengkulu Kol. (P) Sukrisno, Sabtu (1/5).

Armada kapal yang dimilki Lanal Bengkulu saat ini berkapasitas 15 personel untuk melakukan patroli rutin di beberapa pos Lanal mulai perairan Kabupaten Kaur hingga Muko Muko, serta menggunakan kapal cepat dengan kapasitas empat orang.

"Kita sudah mengusulkan ke pusat untuk pengadaan kapal patroli berukuran besar tersebut terutama untuk mengimbangi kecepatan kapal asing yang cukup modren sering mencuri ikan di perairan Enggano," katanya.

Jika Lanal Bengkulu sudah memiliki kapal patroli besar dan cepat akan mampu mengawasi dan mengatasi gangguan keamanan di perairan ini.

"Kami juga selalu berkoordinasi dengan Lanal di Padang (Sumatra Barat), Sibolga (Sumatra Utara), dan Lampung," ujarnya.

Pengawasan ketat yang dilakukan petugas patroli sebelumnya cukup efektif menangkap kelompok perompak terhadap kapal berbendara Taiwan di perairan laut Selatan Enggano. Pada saat bersamaan ada juga laporan korban perampokan di perairan Barat Padang, dan petugas langsung mengejar dengan mengontak pangkalan terdekat.

Sebab seiring dengan laporan tersebut, katanya, KRI A Yani dari pengkalan Surabaya juga sedang patroli dan memasuki perairan Bengkulu. "Akhirnya dengan menggunakan radar, gerombolan perompak tersebut dapat terdeteksi dan berhasil ditangkap. Para perompak setelah diringkus lalu diproses di Armabar Lampung," katanya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Pangkalan AL Bengkulu Butuh Kapal Besar

TNI akan Pasang Radar Awasi Laut Ambalat-Tahuna

MARORE---MI: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, TNI berencana memasang sistem radar yang akan mengawasi perairan mulai perairan Ambalat (Kalimantan Timur) hingga perairan Tahuna, Sulawesi Utara.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela melakukan kunjungan ke perbatasan negara di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

"Setelah kita membangunan sistem radar laut dari Tahuna hingga Ambalat maka seluruh perairan di wilayah itu akan terjangkau radar," katanya.

Radar itu, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk mengawasi pergerakan kapal yang melintas.

Menurut dia, pengadaan radar itu akan menjadi salah satu prioritas Departemen Pertahanan yang harus direalisasi segera.

Ia menyebutkan, sistem radar di perairan Selatan Malaka saat ini telah mampu menjangkau seluruh Selat Maka, sehingga setiap kapal yang melintas akan terdeteksi.

"Ada 12 radar yang mengawasi Selat Malaka. Kita telah bisa mendeteksi kapal-kapal yang melintas," paparnya menegaskan.

Sistem radar yang akan dibangun untuk mengawasi perairan utara Sulawesi Utara itu, juga menjadi bagian dari pengamanan perbatasan negara.

Kawasan perairan ini rawan berbagai tindak pidana antara lain penyelundupan senjata, terorisme, pencurian ikan dan pembuangan limbah.

Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina juga rawan diklaim dan direbut oleh negara lain.

Dua pulau terluar, yakni Miangas di Kabupaten Kepulauan Taluad dan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dikunjungi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Mingas dan Marore lebih dekat ke Mindanau, Filipina, dibandingkan dengan Manado.

Di kedua pulau itu, Purnomo meninggalkan prasasti untuk mengabadikan kunjungannya dan sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia mengusai penuh kedua pulau itu.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> TNI akan Pasang Radar Awasi Laut Ambalat-Tahuna

AS Terancam Tentara Buncit

WASHINGTON, KOMPAS.com — Meningkatnya jumlah orang yang kegemukan di kalangan pemuda Amerika dapat merusak masa depan militer AS karena orang yang direkrut berpotensi terlalu gemuk untuk melakukan tugas militer, kata dua purnawirawan jenderal, Jumat (1/5/2010).

"Angka kegemukan mengancam kesehatan Amerikat dan kekuatan masa depan militer kita secara keseluruhan," kata pensiunan jenderal, John Shalikashvili dan Hugh Shelton, keduanya mantan pemimpin Kepala Staf Gabungan AS, dalam satu komentar.

Kegemukan membuat gugur makin banyak orang yang akan direkrut untuk bertugas di militer dibandingkan dengan faktor medis lain, tulis kedua mantan panglima itu di Washington Post.

Kedua jenderal tersebut mendesak Kongres untuk menngesahkan peraturan yang akan menjamin gizi lebih di sekolah dan menawarkan lebih banyak sayuran, buah, serta makanan dari gandum dan pada saat yang sama mengurangi kandungan tinggi gula, sodium, dan lemak buat anak-anak. "Kami menganggap masalah ini sangat serius dari perspektif keamanan nasional sehingga kami bergabung dengan lebih dari 130 pensiunan jenderal lain, laksamana, dan pemimpin senior militer dalam menyerukan Kongres agar mengesahkan peraturan baru mengenai gizi buat anak-anak," tulis kedua mantan komandan itu, bagian dari kelompok nirlaba yang disebut Mission: Readiness.

Satu studi yang disiarkan pada Maret memperingatkan makin banyak anak Amerika menjadi sangat gemuk pada usia sangat muda sehingga mereka menghadapi risiko tewas beberapa dasawarsa lebih muda dibandingkan dengan anak-anak dengan berat normal dan menderita sakit usia tua saat mereka berusia 20 tahun.

Militer AS juga menghadapi masalah dengan tentara yang sudah bertugas, tetapi memiliki tubuh tambun. Sebagian tentara kehilangan promosi akibat kegagalan mereka untuk memenuhi standar kesehatan.

Meskipun militer menghadapi angka perekrutan yang memecahkan rekor tahun lalu, para pejabat mengatakan bahwa masalah kegemukan yang meningkat pada gilirannya dapat menjadi gangguan serius bagi upaya perekrutan.

Kedua pensiunan jenderal tersebut sepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Barack Obama untuk menambah dana sebesar satu miliar dollar AS per tahun selama 10 tahun ke depan bagi program gizi anak.

Menanam modal pada sektor gizi masuk akal karena negara itu sudah mengeluarkan 75 miliar dollar AS per tahun untuk biaya medis yang berkaitan dengan kegemukan, kata mereka.

Dengan mengutip jumlah dari Walter Reed Army Institute of Research, mereka mengatakan di dalam komentar mereka bahwa bagian orang yang berpotensi direkrut dan gagal dalam pemeriksaan fisik karena mereka sangat gendut telah melonjak hampir 70 persen sejak tahun 1995.

Shalikashvili, yang memimpin Kepala Staf Gabungan AS dari tahun 1993 sampai 1997, dan Shelton, yang memangku jabatan yang sama dari tahun 1997 sampai 2001, mengutip peraturan peluncuran sekolah yang disahkan tahun 1946 sebagai contoh.

Pada saat yang sama para pemimpin militer mengakui, gizi buruk mengurangi calon yang berkualitas bagi angkatan bersenjata, kata mereka. "Kita harus bertindak, sebagaimana kita lakukan setelah Perang Dunia II, untuk memastikan bahwa anak-anak kita pada satu hari dapat mempertahankan negara kita jika itu diperlukan," kata mereka.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> AS Terancam Tentara Buncit

Harga Anoa Untuk Malaysia Lebih Mahal 30%

BANDUNG- Produk Panser Anoa 6x6 buatan PT Pindad memasuki pasar di kawasan regional. Ini ditandai dengan peluang besar memenuhi permintaan Malaysia sebanyak 32 unit untuk spek misi penjaga perdamaian PBB. BUMN yang memiliki bidang usaha strategis tersebut bersaing dengan produk Renault, Prancis. Pindad optimistis, pilihan negara tetangga itu jatuh kepada mereka.

“Kami tinggal menyelesaikan pengujian lanjutan. Setelah itu proses melengkapi dokumen sebelum penandatangan kontrak,” tandas Dirut Pindad, Adik Avianto Soedarsono di Bandung, Jumat (30/4).

Menurut dia, untuk keperluan itu, tim dari Malaysia dijadwalkan
kembali ke Pindad dalam pekan ini. Sebelumnya, Panser yang jugadigunakan TNI itu telah lulus uji pada Februari. Saat itu,sebanyak tujuh orang utusan negeri jiran itu menjajal ketangguhankendaraan taktis itu di segala medan dan fitur sistem persenjataanyang melekat.
Mesin Renault Dijelaskan, panser pesanan Malaysia itu mempunyai spek mesin yang berbeda dengan milik Indonesia. Pasalnya, panser TNI menggunakan mesin Renault. Karena itu, tidak mungkin bagi Pindad berhadapan langsung dengan produsen asal Eropa itu guna memperebutkan ceruk alutsista di Malaysia.

Pindad menggunakan mesin buatan Mercedes-Benz atau Deutz asal Jerman. Pergantian mesin itu dipastikan tidak memengaruhi performa panser yang jadi jualan andalan pabrik alutsista yang berpusat di Bandung tersebut.

Kekuatan mesin baru serupa dengan mesin asal Prancis sama-sama menghasilkan 320 tenaga kuda. Selain itu, panser juga dilepas lebih mahal 30 persen dari harga ke Dephan sebesar Rp 7 miliar per unit.

“Apabila Mei ini gol, panser bisa diselesaikan pada akhir tahun untuk Malaysia,” tegasnya. Meski demikian, hal itu kemungkinan berpengaruh terhadap pasokan 61 unit panser serupa pesanan Dephan yang masih tersisa dari total pengadaan 154 Panser. Dari jumlah itu baru 8 unit yang terkirim. Atas kondisi itu, imbuhnya, Dephan RI dapat memahami keterlambatan itu. Diperkirakan seluruh pesanan dalam negeri itu baru dapat diselesaikan pada Februari 2011.
Terkait pengadaan panser itu, Pindad juga tengah mengajukan kenaikan harga baru mengingat faktor inflasi dan komponen impor. Besarannya antara 10-15 persen. “Suratnya sudah dikirimkan.”

Selain Malaysia, negara tetangga seperti Philipina dan Vietnam juga menyatakan minatnya. Tak hanya itu, Nepal dan negara Timur Tengah seperti Yaman juga mengungkapkan keinginan serupa.

Sumber: SUARA MERDEKA

Readmore --> Harga Anoa Untuk Malaysia Lebih Mahal 30%

Listrik Tenaga Nuklir Dibangun 2018 hingga 2020

JAKARTA--MI: Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Hudi Hastowo, mengatakan Indonesia baru memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir antara tahun 2018 dan 2020, atau mundur dari jadwal semula.

"Sudah pasti mundur, dan tidak mungkin pada tahun 2016," kata Kepala Batan Hudi Hastowo pada diskusi tentang Mengenang 24 Tahun Kecelakaan Chernobyl di Jakarta, Jumat (30/4).

Ia mengingatkan masyarakat bahwa kebutuhan energi listrik pada masa depan akan sangat tinggi. Karena itu, PLTN harus menjadi salah satu bagian dari rencana pengembangan energi nasional agar kebutuhan tersebut bisa mencukupi.

"Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ini tidak menegasikan energi alternatif lainnya karena PLTN hanya melengkapi saja agar tetap bisa cukup. Semua energi juga masuk dalam rencana pengembangan, baik panas bumi, air, angin, surya, maupun biomassa," katanya.

Potensi panas bumi Indonesia sebesar 28 gigawatt (GW), menurut dia, belum mencukupi. Demikian pula tenaga air yang semakin terbatas, tenaga angin yang kecepatannya tidak memenuhi syarat, tenaga surya yang pengadaan sel suryanya sangat mahal, dan energi alternatif lainnya.

Ia juga menegaskan bahwa teknologi PLTN saat ini sudah jauh lebih maju dibanding dengan teknologi masa lalu. Apalagi sangat menekankan keselamatan dengan hadirnya konsep PLTN generasi IV yang aman, ekonomis, dan limbahnya minimal.

Selain itu, sejak kejadian Chernobyl telah lahir berbagai konvensi yang secara administratif lebih meningkatkan keselamatan nuklir, misalnya Nuclear Safety Convention yang tidak memungkinkan suatu negara menyembunyikan informasi terkait keselamatan PLTN.

Juga lahir Konvensi Early Warning Notification on Nuclear Accident yang mengikat negara anggota untuk melaporkan sesegera mungkin suatu kecelakaan pada fasilitas nuklirnya sehingga negara lain bisa segera meresponnya.

Konvensi tentang Third Party Liability juga disepakati untuk memberi jaminan pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan suatu fasilitas nuklir, ujarnya. "Indonesia sudah meratifikasi semua konvensi internasional yang dibutuhkan sebelum masuk ke era PLTN," katanya.

Sumber: media indonesia

Readmore --> Listrik Tenaga Nuklir Dibangun 2018 hingga 2020

Menhan Kunjungi Pulau Terluar Miangas

MANADO--MI: Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengunjungi pulau terluar Miangas, di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (Sulut) 30 April 2010-1 Mei 2010, dalam rangka memantau kondisi keamanan di bagian utara Indonesia itu.

"Kunjungan Menhan itu sekaligus meresmikan prasasti Pertahanan Indonesia di bagian utara Indonesia, sebagai bentuk pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia," kata Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Christian Sumampouw, di Manado, Jumat (30/4).

Menhan yang didampingi Gubernur Sulut serta jajaran Muspida provinsi tersebut menumpangi KRI Iskandar Muda dengan nomor lambung 367, bertolak dari Pelabuhan Bitung. Kunjungan pejabat negara itu sekaligus mempertegas kepada dunia internasional, termasuk negara tetangga Filipina, bahwa pulau terluar Miangas dan Marore adalah milik Indonesia.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Talaud dan Sangihe Ben Alotia mengharapkan adanya perhatian serius pemerintah terkait pembangunan dan keamanan di pulau-pupau terluar yang ada.

"Ada 11 pulau terluar di bagian utara Indonesia membutuhkan perhatian pemerintah, seperti konteks pelayanan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta keamanan," katanya.

Menurutnya, masih banyak warga di Pulau Miangas tertinggal pembangunan dan hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga perlu diberikan perhatian serius.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Menhan Kunjungi Pulau Terluar Miangas

Pesawat Tempur Sukhoi Latihan Cakra-B/10

Para Crew dan teknisi Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanauddin mulai hari Kamis, (29/4) selama dua hari sibuk menyiapkan satu Flight Pesawat Termpur Sukhoi 27/30 sebagai pelaku dalam kegiatan Latihan Pertahanan Udara dengan sandi “Cakra-B/10” di Kosekhanudnas (Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional) II yang berkedudukan di Makassar.

Selain Pesawat Tempur Sukhoi, Lanud Sultan Hasanuddin juga melibatkan pesawat Boeing 737 intai strategis yang berhome base di Skadron Udara 5 Wing 5 dan Heli Puma SA 330 dengan misi sebagai stanby SAR.

Latihan Cakra-B/10 yang melibatkan 405 personel, dan Pusat Operasi Sektor Makosek Hanudnas II sebagai Pos Komando Pengendalian dibawah kendali Pangkosekhanudnas II Marsekal Pertama Jhon Dalas Sembiring dengan wilayah latihan di jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II serta wilayah Ambalat dan Bontang Kalimantan Timur.

Adapun para pilot pesawat Tempur Sukhoi 27/30 yang terlibat dalam latihan Cakra-B/10 adalah Komandan Skdron Udara 11 Wing 5 Letkol Pnb Tony Haryono, Mayor Pnb Untung Surapati, Mayor Pnb David Tamboto, Kapten Pnb Rianto Dwi Putra, Lettu Pnb Bambang Baskoro, Lettu I Gusti Ngurah Sorga serta Vincent ?.

Sedangkan dari Boeing 737 Intai strategis adalah Mayor Pnb Bambang Sadewo, Mayor Pnb Yoyon Kuscahyono, Kapten Pnb Wamildan Tsani P dan Lettu Pnb Devi Oktaviandra serta Mayor Pnb Henry Pilot Heli Puma SA-330.

Sumber: TNI AU

Readmore --> Pesawat Tempur Sukhoi Latihan Cakra-B/10

Indian Navy commissions first indigenous 'stealth' frigate

The Indian Navy on Thursday commissioned the INS Shivalik, the first of three new indigenous stealth frigates, the Defense Ministry said.

The 6,200-ton, 142.5 by 16.9 meter frigate has low radar visibility. Special aerodynamics, as well as the equipment and materials used in building the warship makes it very difficult to monitor its movements.

It has a range of 5,000 nautical miles at cruising speed of 18 knots and a crew of 257, including 35 officers.

Speaking at an official ceremony, Defense Minister A K Antony said there had been a distinct shift in country's policy from a "Buyer's Navy to a Builder's Navy."

"We must continue with our efforts to transform and modernize our shipyards, so that they can not only meet the domestic demands but also achieve latest international standards in quality construction," he said.

He said India's long coastline and ever expanding exclusive economic zone made it imperative to defend land and sea lanes.

The INS Shivalik is the first in the series, the other two being the Satpura and the Sahyadiri. The Navy has said Shivalik-class frigates will be its mainstay warships in the first half of the 21st century.

Apart from India, only the U.S., Russia, the U.K., France, Sweden, Japan, Italy and China have the capability to build stealth warships of this size and class.

From: RIA

Readmore --> Indian Navy commissions first indigenous 'stealth' frigate

Pindad Dongkrak Penjualan Kendaraan Tempur Panser

BANDUNG, (PRLM).-PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) menggarap serius pasar regional Asia Tenggara untuk mendongkrak penjualan kendaraan tempur panser. Dirut Pindad Adik Avianto Soedarsono mengemukakan dalam waktu dekat ini penjualan 32 unit panser ke negara jiran Malaysia tinggal menunggu kesepakatan akhir yang akan dilakukan pada pertengahan Mei 2010. Selain Malaysia, Pindad dan Departemen Pertahanan menjajaki kerja sama perdagangan panser dengan Vietnam. Di saat yang bersamaan, pasar Filipina pun akan digarap

"Pada saat pameran di Malaysia baru-baru ini, Filipina menyatakan tertarik pula dengan produk panser kami," kata Adik, Jumat (30/4).

Saat ini, panser yang akan dijual ke Malaysia masih menjalani serangkaian ujicoba di lokasi pabrik Pindad, Kiaracondong Bandung. Beberapa komponen juga masih disempurnakan antara lain mesin, sistem pendingin, dan transmisi.

Dia menuturkan khusus untuk penjualan Panser ke Malaysia, perangkat mesin tidak lagi menggunakan mesin pabrikan Renault. Akan tetapi, menggunakan mesin Mercedes-Benz. "Karena Renault ternyata menjadi pesaing kami untuk memasok kendaraan ke Malaysia sehingga kami harus mengganti komponen mesin," kata Adik.

Namun demikian, Pindad belum memastikan, apakah unit panser yang akan dijual ke Malaysia akan menggunakan mesin Benz. Adik mengemukakan ada dua pilihan mesin yang akan dipakai untuk panser tersebut yaitu Benz atau Deutz yang hampir sama dengan mesin Renault berkapasitas 7.000 cc dan berkekuatan 320 tenaga kuda.

Selain menjajal dan menyempurnakan produk, Pindad dan Malaysia juga masih membenahi berbagai persyaratan administrasi supaya transaksi penjualan yang dilakukan benar-benar menerapkan prinsip good and clean government. Jika semua uji coba dan persyaratan rampung dalam waktu dekat ini, maka kesepakatan penjualan 32 unit panser akan dilakukan Mei 2010.

Selanjutnya, pengiriman pertama panser ke Malaysia bisa dilakukan pada November 2010 dan sisanya pada akhir tahun. Adik mengatakan pihaknya juga akan mengusulkan penyelesaian sisa 61 unit panser dari total 154 unit, jika penjualan panser ke Malaysia benar-benar terwujud.

Dia menuturkan harga jual panser ke Malaysia akan lebih mahal 30% dibandingkan dengan harga panser yang dipesan Dephan seharga Rp7 miliar. "Memang ada beberapa hal yang membuat harga jual ke Malaysia lebih mahal," katanya.

Juga dijelaskannya, harga jual panser pada tahun ini akan dinaikkan 10 persen sampai 15 persen, sebagai penyesuaian dengan perkembangan ekonomi makro. Untuk itu, Adik meminta agar pemerintah mau mengucurkan dana tambahan untuk pembayaran unit sisa panser.

"Memang kontraknya dengan pemerintah berlangsung pada 2007, tetapi harga tahun 2007 mungkin berbeda dengan harga sekarang," katanya.

Lonjakan harga baja belakangan ini, juga berpengaruh pada harga jual produk Pindad secara keseluruhan. Akan tetapi, kata Adik, kenaikan harga produk tersebut tidak terlalu signifikan.

Sumber:PIKIRAN RAKYAT

Readmore --> Pindad Dongkrak Penjualan Kendaraan Tempur Panser