RI- Republik Korea Akan Tingkatkan Kerjasama Industri Pertahanan

Tank XK2 Buatan Korsel.

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (21/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea HE Kim Ho-Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan dua hal yaitu mengenai kunjungan utusan khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan bertemu dengan Pemerintah Republik Korea dan persiapan mengenai konten kerjasama industri pertahanannya.

Dubes Republik Korea mengharapkan diadakannya pertemuan antara pihak Republik Korea dengan Kementerian Pertahanan RI dan TNI sebelum utusan khusus Presiden RI bertemu dengan Pemerintah Republik Korea untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama ini.

Sementara itu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Sekjen Kemhan mengenai hasil dari pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Korea pada akhir tahun kemarin. Informasi tersebutlah yang mendorong Kementerian Pertahanan untuk proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian tentang agenda yang menjadi fokus pertemuan tersebut.

Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih membahas hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut dengan Kemenko Perekonomian mengenai pembicaraan tentang kerjasama industri pertahanan dalam pertemuan tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengharapkan hasil pertemuan antara kedua Kepala Pemerintahan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Pada akhir tahun yang lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang didalamnya membicarakan beberapa hal penting diantaranya kerjasama industri pertahanan antara kedua negara. Dan kedatangan Dubes Korsel kali ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama industri pertahanan kedua tersebut.

Kerjasama industri pertahanan ini antara lain pembangunan tank, panser, kapal patroli serta pesawat tempur. Yang dibicarakan oleh Presiden RI kepada Presiden Republik Korea sebenarnya sama dengan keinginan Wakil Menhan yang diungkapkan sebelumnya yaitu peningkatan kerjasama strategis di bidang industri pertahanan. Saat menerima Dubes Republik Korea, Wamenhan didampingi Kepala Badan Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan Dir Tekind Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Agus Suyarso.

Sumber: DMC

Readmore --> RI- Republik Korea Akan Tingkatkan Kerjasama Industri Pertahanan

KSAD: Pemahaman HAM Butuh Proses Panjang

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Goerge Toisutta mengakui, menanamkan pemahaman Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap seluruh prajurit TNI AD butuh waktu panjang sehingga kecil kemungkinan dimantapkan dalam waktu singkat.

"Jujur, kerja itu harus ada waktu. Kita ingin seperti buat cendol langsung jadi. Tapi, itu juga butuh waktu dan proses panjang," ujar George kepada wartawan, usai membuka Rapat Pimpinan TNI AD, di Jakarta, Senin (24/1).

Selain teoritis, pemantapan pemahaman HAM butuh sosialisasi dan implementasi lapangan. Misalnya, intensifitas latihan bagi prajurit TNI di lapangan.

Karena itu, George mengatakan, pada program kerja 2011, TNI AD tetap memasukan penegakan HAM sebagai program prioritas. "Program 2011, TNI AD akan memfokuskan dalam penanganan HAM secara internal melalui pelatihan," ujarnya.

Sebenarnya, tutur dia menjelaskan, latihan pemahaman HAM sudah diimplementasikan dalam program pendidikan Akademi Militer. Selanjutnya, pendidikan tentang HAM itu dilanjutkan ke masing - masing kesatuan TNI. "Pelatihan-pelatihan HAM tetap kami lakukan bagi prajurit AD, itu dari dulu," katanya.

Selain pemantapan pemahaman HAM, George mengatakan, TNI AD punya komitmen mencegah tindakan mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan barang atau jasa di lingkungan TNI AD. Pencegahan itu dilakukan dengan penggunaan harga pabrik dalam setiap melakukan pengadaan alutsista.

"Setiap pengadaan itu harus dengan harga dari pabrik. Jadi, harga pabrik patokannya, bukan harga rekanan," katanya.

Memberdayakan produksi dalam negeri, KSAD menyakini, pengadaan kebutuhan barang TNI AD bisa dihitung, termasuk ongkos pengiriman dan ongkos lainnya.

"Mark-up belum pernah ditemukan di lingkungan TNI AD," ujarnya mengutip instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada penutupan Rapim TNI 2011, lalu.

Rapim TNI AU

Pada hari sama, Kepala Satf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat juga membuka Rapim TNI AU 2011 di Akademi TNI Angkatan Udara, Yogjakarta. Rapim TNI AU dan Apel Komandan Satuan (Dansat) diikuti para pejabat staf dan Komandan Satuan dari seluruh jajaran TNI AU.

Rapim TNI AU dan Apel Dansat merupakan tindak lanjut Rapim TNI dan sebagai bagian dari upaya TNI AU untuk memantapkan konsolidasi dalam jajaran Angkatan Udara.

"Dengan demikian, lebih memantapkan peran pengabdian masing-masing sesuai bidang tugasnya, serta kepedulian Angkatan Udara terhadap agenda nasional beserta dinamikanya," ujarnya.

Imam menyatakan, TNI AU bertekad mewujudkan kekuatan pokok minimum dan reformasi birokrasi guna pelaksanaan tugas menuju The First Class Air Force. Pokok pembinaan melalui perwujudan postur dalam rangka mendukung tugas dalam mengatasi setiap ancaman militer dan non militer serta mampu melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Pembinaan kekuatan meliputi pembinaan organisasi, personel, logistik, sistem dan doktrin serta pembinaan anggaran. Sasaran pembinaan jangka pendek tidak adanya accident dalam satu tahun kedepan dan jangka panjang mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI AU.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> KSAD: Pemahaman HAM Butuh Proses Panjang

Perlu Fasilitasi Pembiayaan Industri Strategis

Wamenhan Saat Mengunjungi Pabrik Pindad.

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan DPR meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan. Dan jika mungkin, pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR Paskalis Kossay, dan Yoyoh Yusroh, secara terpisah, di Jakarta, kemarin. "Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak `multi years`," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah. "Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, tutur dia, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Hal senada dikemukakan Paskalis. Untuk itu, tutur dia, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alat utama sistem senjata (alustsista). Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Capai Target

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yakin pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) dalam rangka memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai target. Catatan, pembangunan MEF harus diikuti percepatan penetapan pagu pinjaman.

Hal tersebut dikatakan Purnomo kepada wartawan usai pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2011 di Mabes TNI, Ciangkap, Jakarta, Rabu (19/1).

Rapim yang dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengambil tema Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. Selain itu, Rapim TNI diselingi pameran alat-alat pertahanan dari berbagai jenis senjata produksi dalam negeri.

Rapim itu sendiri dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, KSAD Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Umum TNI Edi Hardjoko.

Peserta Rapim TNI 2011 sebanyak 142 orang dari jajaran pimpinan Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, termasuk peninjau.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> Perlu Fasilitasi Pembiayaan Industri Strategis

TNI AU Siap Bantu Pecahkan Misteri

Crop Circle Di Sleman.

BERBAGAI spekulasi merebak terkait kemunculan crop circle di area persawahan Dusun Kraksaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman,Yogyakarta.


TNI Angkatan Udara (AU) siap memfasilitasi untuk mengungkap misteri fenomena alam tersebut. Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat menilai pola unik dalam lingkaran tercipta akibat teknologi canggih.Kendati demikian, untuk kepastian crop circle tersebut, pihaknya akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Jika diminta untuk terjun,TNI AU siap melakukan penelitian dengan teknologi yang dimilikinya. Ditanya tentang kemungkinan jejak benda terbang tak terdeteksi (UFO),jenderal bintang empat itu masih enggan mengaitkannya.

”Bisa saja.Tidak menutup kemungkinan seperti itu,”kata mantan Gubernur Akademi Angkatan Udara ini. Imam menceritakan,saat bertugas di Madiun, Jawa Timur, dirinya pernah mendapat laporan adanya makhluk asing berupa cahaya biru berkekuatan tinggi yang dapat menghilang dalam sekejap.”Waktu itu masih pagi, tapi terlihat kilatan cahaya aneh, dipastikan itu juga akibat teknologi yang tinggi. Saya sendiri sejauh ini belum menjangkau kekuatan serta teknologi makhluk di luar kita,namun tetap harus percaya bahwa itu ada,”paparnya.

Diberitakan, warga Dusun Kraksaan dihebohkan dengan pemandangan aneh di lokasi persawahan dusun setempat.Pemandangan aneh itu berupa robohnya batang padi yang membentuk beberapa lingkaran besar dan kecil. Anehnya, lingkaran batang padi yang roboh tersebut seperti tulisan kaligrafi. Besaran lingkaran diperkirakan 15–20 meter. Fenomena tak biasa itu segera dikait-kaitkan dengan UFO.Pola unik itu disebutsebut sebagai jejak UFO. Crop circle diketahui kali pertama di Inggris pada tahun 1647. Sejak saat itu sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti bagaimana pola-pola itu terbentuk. Lokasi kejadian umumnya di ladang pertanian.Fenomena crop circlebanyak ditemukan di Inggris, Kanada, Amerika Serikat,Australia,dan Jepang.

Beberapa opini berkembang tentang ihwal fenomena ini, di antaranya dari perbuatan manusia, medan magnet,angin kencang, atau buatan makhluk luar angkasa. Pemkab Sleman sendiri langsung menggelar rapat koordinasi atas munculnya fenomena aneh tersebut. Kepala Bidang Operasional Tanggap Bencana Pemkab Sleman Makwan mengatakan pihaknya bersama dengan aparat kepolisian dan komando distrik militer (kodim) setempat melakukan rakor untuk menindaklanjuti penemuan tersebut. “Namun hal yang bisa menentukan tanda tersebut adalah pihak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),”katanya.

Kepala Desa Jogotirto Guntur Yoga Purnama mengatakan,ada tujuh petak lahan sawah yang menjadi lokasi pemandangan aneh tersebut. Masing-masing kotak mempunyai luas 10 meter persegi sehingga secara keseluruhan mencapai 70 meter persegi.

Sumber: SINDO

Readmore --> TNI AU Siap Bantu Pecahkan Misteri

Transfer Teknologi Alutsista Harus secara Bertahap

JAKARTA – Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, mengatakan alih teknologi dalam pembuatan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan tahapan dan waktu yang tidak singkat. Alih teknologi harus dilakukan secara bertahap agar industri pertahanan dalam negeri bisa memperkuat alutsista yang dibutuhkan TNI. “Pada dasarnya, teknologi, apalagi teknologi dalam bidang pembuatan alutsista, harus diupayakan sendiri.

Kita harus mampu belajar dari proses, lalu mengembangkan sendiri,” kata Edy kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Minggu (23/1). Tak hanya membuat sendiri, Edy juga berharap Indonesia seharusnya bisa mempersiapkan infrastrukturnya, keberlanjutannya, termasuk urusan finansial. “Jika mungkin, dalam hal pemasarannya,” ujarnya. Secara terpisah, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Soeparno mengatakan TNI AL berencana mengembangkan ka pal selam asli Indonesia secara bertahap.

Untuk mencapai tahap itu, TNI AL berencana melakukan transfer teknologi sedikit demi sedikit dari lima proyek kapal selam yang akan dibuat. “Satu kapal selam yang akan kita adakan pada tahun ini memang murni dari luar negeri dan diharapkan bisa selesai akhir tahun,” katanya. Untuk empat kapal selam selanjutnya, akan mulai dilakukan transfer teknologi. Soeparno mengandaikan, untuk pengadaan kapal selam kedua, mungkin baru seperempatnya yang merupakan produksi dalam negeri.

Tiga perempatnya masih berasal dari luar negeri. Pada pembuatan kapal selam ketiga, porsi produksi dalam negeri meningkat menjadi dua perempat. Dan pada pembuatan kapal selam kelima barulah murni dibuat di dalam negeri. “Saya berharap ahliahli di Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri pada pengadaan kapal selam kelima,” kata Soeparno. Alih teknologi secara bertahap ini dilakukan karena kapal selam memiliki spesifi kasi kerumitan tersendiri. Kapal selam juga merupakan senjata strategis yang teknologinya cukup tinggi sehingga sangat sulit untuk langsung membuatnya di dalam negeri.

Untuk negara yang akan dituju dalam pembangunan kapal selam ini, Soeparno mengaku belum menentukan. Namun, dia menegaskan bisa jadi negara yang akan diajak bekerja sama dalam pengadaan pertama hingga keempat bisa berganti- ganti. “Bergantung pada kesanggupan mereka dalam transfer teknologi,” ujarnya. Kerja Sama Untuk alutsista Angkatan Udara, TNI AU belum mau menerima tawaran keja sama pengadaan pesawat tempur dengan China dan Pakistan. Kepala Staf TNI (Kasau) Marsekal Imam Sufaat mengakui memang ada permintaan kerja sama dari kedua negara itu, namun masih sebatas tawaran.

“Jika pertimbangan politik dan pertimbangan lainnya dinilai positif, mungkin kerja sama (dengan kedua negara itu) akan ditindaklanjuti. Saat ini kita akan fokus mengembangkan pesawat tempur jenis KFX dengan Korea Selatan,” kata Imam. Dia mengatakan dalam pembuatan pesawat KFX, Indonesia akan ikut dengan tim Korea Selatan, mulai dari opsi keuangan hingga opsi teknik. Prototipe pesawat diharapkan bisa selesai pada 2020 mendatang, dan bisa dikembangkan sendiri. Imam mengatakan TNI AU memang membutuhkan pesawat tempur yang spesifi kasinya melebihi F16 tetapi tidak lebih canggih dari F35.

Pesawat tempur jenis KFX dinilai merupakan jawaban dari kebutuhan itu. Edy mengatakan khusus untuk kerja sama pengadaan pesawat tempur jenis KFX yang baru bisa menciptakan prototipe pada 2020, Edy melihat hal itu merupakan hal yang wajar walau pun saat ini pesawat jenis KFX tak secanggih pesawat F35 maupun pesawat yang baru saja diluncurkan China, J20, yang merupakan produk generasi kelima. “Wajar, sebab harus melalui serangkaian uji coba sesuai kebutuhan dan keandalan yang tinggi. Waktu yang lama pun wajar dalam produksi alutsista,” katanya.

Sumber: KORAN JAKARTA

Readmore --> Transfer Teknologi Alutsista Harus secara Bertahap

Latihan Perang Perdana di Sulsel

KRI BANJARMASIN

MAKASSAR (SINDO) – Kapal Perang RI (KRI) Banjarmasin,dijadwalkan akan menjalani latihan perang perdana sejak diluncurkan dari galangan PT PAL Surabaya, November 2010 lalu.

KRI bernomor lambung 592 merupakan produksi dalam negeri. Komandan KRI Banjarmasin Letkol Laut (P) Eko Jokowiyono mengungkapkan, latihan perang tersebut akan dilakukan kapal Rp365 miliar tersebut, sekembalinya dari pelayaran di Indonesia Timur.Pelayaran itu merupakan yang pertama kali, sekaligus patroli untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

“Iya benar, KRI Banjarmasin akan ikut latihan perang di perairan Sulsel. Kami belum tahu lokasinya karena yang menentukan tempat dan waktu dari pihak Lantaman VI,” kata dia kepada SINDO,kemarin. Kapal yang di sepanjang sisinya tertulis kalimat “Kapal ini dibeli dengan uang rakyat dengan harga Rp365.628.078.500, kita wajib menjaganya”, menyinggahi Pelabuhan Makassar untuk menurunkan muatan berupa empat tank milik TNI AD yang akan ditempatkan di Yonkav Kodam VII/Wirabuana, seperti KRI Banjarmasin.

Tank-tank tersebut merupakan produksi dalam negeri yang sengaja ditempatkan TNI AD Jakarta untuk memperkuat batalion kavaleri Kodam VII/ Wirabuana. Kapal jenis landing platform dock (LPD) termasuk kapal KRI terbesar dengan bobot 7.300 ton, panjang 125 meter dengan lebar 22 meter. Kapal perang ini mampu mengangkut 344 personel, 20 unit tank, dan 2 unit landing craft vehicles.Di anjungan kapal, KRI Banjarmasin mampu menampung tiga helikopter.

Asisten Operasi Pangkalan Utama TNIAL VI Kolonel Rahmat Eko yang dikonfirmasi terkait latihan perang,mengaku,pihaknya sedang melakukan survei lokasi yang cocok untuk menggelar latihan gabungan. “Kami survei perairan Sulsel, tapi belum pasti apakah di bagian selatan atau di mana,akan diinfokan lebih lanjut,”ujarnya. Latihan peran pertama menggunakan KRI Banjarmasin-592 ini juga akan banyak menggunakan peralatan peran buatan Indonesia.

Menurut Eko Jokowiyono, saat ini masyarakat Indonesia sudah patut berbangga karena mampu menciptakan peralatan pertahanan negara dari hasil karya anak bangsa. “Tulisan tentang harga dan produk dalam negeri ini sengaja dipampang agar rasa nasionalisme dan memiliki, kita pupuk dengan baik,”tukasnya.

Kemarin sebelum bertolak ke Maluku, dari pagi hingga siang KRI Banjarmasin-592 ini mendapat kunjungan berbagai siswa-siswi SMA pilihan yang ada di Makassar. Beberapa sekolah yang sempat datang, yakni SMA 1, SMA 5, SMA 17, SMA Islam Athirah, dan beberapa sekolah tingkat SMP.

Sumber: SINDO

Readmore --> Latihan Perang Perdana di Sulsel

Harapkan Hibah F-16

F-16 TNI AU

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terus mengupayakan hibah 24 pesawat jet tempur F-16 bekas dari Amerika Serikat. Pendekatan khusus terus dilakukan sejak Indonesia mengajukan permintaan hibah pada 2009. Empat pesawat angkut militer Hercules rencananya juga akan dihibahkan dari Australia. Pada rapat pimpinan TNI beberapa waktu lalu, Presiden menyatakan harapan agar TNI AU menambah jumlah pesawatnya menjadi 16 pesawat F-16, 16 pesawat jenis Sukhoi, dan 30 Hercules. ”Dengan tawaran hibah F-16 ini, anggaran telah kami upgrade sehingga nanti total jadi 34 pesawat F-16,” ujar Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat di sela Rapat Pimpinan TNI AU di Yogyakarta, Senin (24/1).

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Harapkan Hibah F-16

Bekas Nelayan Minta TNI Total di Bawah Presiden

Ist

Jakarta - Keberadaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Indonesia, dinilai menjadi alasan kenapa sampai terjadi pelanggaran batas wilayah, hingga pencurian hasil bumi di daerah perbatasan. Oleh karena itu, ada permintaan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikembalikan di bawah Presiden RI, bukan lagi di bawah Kemenhan.

Permintaan datang dari seorang pedagang barang dan jasa Mohammad Riyadi Setyarto dan Rasma yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Lewat Mahkamah Kosntitusi (MK) mereka mengajukan uji materi UU 34/2004 tentang TNI yaitu Pasal 3 ayat 2, Pasal 15 ayat 7, 8, 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Keduanya meminta agar TNI dikembalikan sepenuhnya ke presiden. Sebab mereka menilai pada prakteknya, banyak masalah yang terjadi saat TNI berada di bawah koordinasi Kementrian Pertahanan.

"Memberi peluang dan kesempatan asing untuk melanggar wilayah Indonesia, untuk mencuri hasil bumi," ujar M Riyadi di sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, (24/1/2011).

Menurut Riyadi, berlakunya pasal-pasal yang diajukan untuk diujimaterikan itu meningkatkan ancaman keamanan di wilayah perbatasan.

"Berlakuya pasal-pasal tersebut, meningkatkan ancaman keamanan meningkat di perbatasan. Pelanggaran wilayah tersebut. Ini melanggar hak warga negara kita. Dan sampai saat ini, pelanggaran wilayah tersebut masih berlangsung dan terus berlangsung sampai saat ini," tandasnya.

Riyadi mencontohkan penggunaan kapal perang asing di Ambalat pada 2005 silam, dan kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Perairan Tanjung Berakit, Bintan pada pertengahan tahun silam.

"TNI di bawah Kemenhan, peralatan sistem pertahanan negara, performancenya menjadi kurang. Seharusnya TNI seperti semula, seperti di Pasal 10 UUD 45, maka penampilan performancenya akan membuat negara lain enggan melanggarnya. Karena TNI itu di bawah Kemenhan, menyebabkan keamanan dan perlindungan negara, menjadi berkurang, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terjadi," argumen Riyadi.

Menanggapi permohonan ini, hakim konstitusi Hamdan Zoelva meminta agar pemohon merombak permohonan. Sebab, permintaan pemohon tak bisa dipahami.

"Coba saudara melihat baik-baik contoh-contoh yang ada di MK ini, atau menunjuk kuasa hukum. Secara format saja tidak jelas. Apa yang saudara mohonkan, bagaimana kerugian kostitusional saudara, saya melihat ini belum jelas," ujar Hamdan.

Hamdan pun mempertanyakn permintaan yang diajukan pemohon perihal TNI yang dikembalikan di bawah presiden, dan tidak di bawah Menhan. Menurut Hamdan, Kementrian Pertahanan hanya sebagai koordinator dari kebijakan saja, termasuk sebagai pengatur anggaran.

"Itu tidak berubah itu. Menhan hanya mengenai penentuan kebijakan-kebijakan strategis, berkoordinasi dengan Kemenhan. Kemenhan bukan seperti Panglima TNI. Coba baca baik-baik. Kalau Pasal 3 ini, kan sama bunyinya dengan Pasal 10. Itu tidak ada kaitan dengan operasi atau keputusan perang," nasihat Hamdan.


Hal senada disampaikan Ketua Panel Ahmad Fadlil Sumadi. Ahmad Fadlil menilai permohonan yang disampaikan pemohon tak jelas."Tidak jelas soal kerugian saudara. Kerugian bukan karena UU, tapi lebih karena merupakan pencaharian yang saudara tekuni, bukan bersebab dari adanya norma. MK tidak mengadili fakta, kita tidak mengadili kasus. Tapi mengadili norma atau kaidah dalam UU," tutupnya.

MK pun memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya tersebut.

Sumber: DETIK

Readmore --> Bekas Nelayan Minta TNI Total di Bawah Presiden

Tidak ada Kasus Mark Up Alutsista di TNI

JAKARTA--MICOM: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyatakan sejauh ini belum ditemukan adanya kasus mark up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tubuh TNI.

"Sampai sekarang belum ada," kata Iskandar ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (24/1). Setiap proyek pengadaan alutsista, imbuhnya, selalu merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Setiap kegiatan, ada lelang, tender, dengan tim yang sudah dibentuk. Itu kan payung hukumnya. Tidak ada satu pun kegiatan di TNI yang tidak melaksanakan Kepres 80," tandasnya.

Ketika ditanya mengenai pernyataan Presiden dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri pada Jumat (21/1) lalu yang mengimbau agar praktik-praktik penggelembungan biaya dihentikan, Iskandar mengatakan bahwa maksud Presiden adalah agar jangan sampai terjadi hal seperti itu.

Ia mengatakan Presiden tidak pernah mengeluarkan kata hentikan. "Tidak ada kalimat "hentikan" itu. Aku merekam, tidak ada kalimat "hentikan, Itu instruksi agar dana yang sudah diberikan untuk alutsista dan sebagainya, jangan ada mark up," tuturnya.

Hal-hal seperti itu, kata Iskandar, sudah tidak ada lagi. "Tidak ada lagi. Kita sudah memiliki paradigma baru," katanya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Tidak ada Kasus Mark Up Alutsista di TNI

Gaji Minim, TNI Pilih Wirausaha

Liputan6.com, Bogor: Gaji pas-pasan rupanya tidak menyurutkan juang sebagian orang. Di Cibinong, Bogor, sejumlah anggota TNI berwirausaha demi mencukupi kebutuhan hidup.

Sedikitnya 1.800 anggota TNI Divisi Infanteri I itu memulai bisnis sendiri sejak satu tahun terakhir. Berbagai usaha tersebut antara lain berkebun, beternak, hingga bisnis tambak ikan. Hampir tidak ada lahan kosong di sekitar permukiman TNI yang dibiarkan kosong.

Hasil usaha dijual kembali pada keluarga TNI dengan harga yang lebih murah dari pasar. Sedikitnya 50 kilogram telur ayam dijual setiap hari, sementara sayur dan ikan dipanen setiap empat bulan.

Tak hanya itu, terdapat pula sebagian usaha yang sepenuhnya gratis seperti jasa cukur rambut dan air isi ulang. Kebiasaan ini membuat atmosfer kekeluargaan terasa begitu kental.

Di tengah luasnya lahan dan terbatasnya penghasilan, inilah pilihan yang mereka ambil. Mereka memilih tak berkeluh kesah, walau belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 'curhat' terkait gajinya yang tidak kunjung naik.

Sumber: LIPUTAN 6

Readmore --> Gaji Minim, TNI Pilih Wirausaha

Komponen Pesawat TNI Sebagian Produksi Lokal

Roket AMRAAM.

TEMPO Interaktif , Yogyakarta - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengungkapkan, sebagian komponen alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan produksi lokal. Komponen tersebut antara lain komponen pesawat, senjata, dan amunisi udara. ”Kami mengambil cukup dari lokal saja jika ada komponen yang diproduksi di dalam negeri. Tapi kalau tidak diproduksi maka harus memesan dari luar yang memakan waktu lama,” kata Imam seusai membuka rapat pimpinan TNI Angkatan Udara di kompleks Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Senin (24/1).


Dia menuturkan, pada 2010, anggaran untuk pembelian pesawat tempur F-16 dan Sukhoi sebesar US$ 90 juta. Rinciannya, dia menyebutkan pembelian amunisi dari Amerika Serikat sebesar US$ 36 juta. Sedangkan dari Rusia dianggarkan sebesar US$ 54 juta. Pembelian dari dua negara besar itu karena komponen alat yang digunakan merupakan produk mereka.


Pada rencana strategis pembangunan TNI Angkatan Udara, Imam mengatakan, pada 2010-2014 telah direncanakan menambah dan mengganti alat persenjataan yang telah tua dan tidak layak pakai. “Ini upaya untuk mendukung kelancaran tugas operasional TNI Angkatan Udara, sebab alat-alat persenjataan yang dimiliki masih kurang,” katanya.


Dalam sambutannya, Imam menyatakan, berdasarkan kesiapan alat utama sistem persenjataan 2010, rencana kebutuhan jam terbang sebanyak 55.252 jam. Kebutuhan itu antara lain mendukung kesiagaan penanggulangan bencana, memenuhi kebutuhan latihan awak pesawat, operasi, dan pendidikan. Untuk radar membutuhkan jam operasional sebanyak 18 jam per hari.


“Ini untuk menuju TNI Angkatan Udara sebagai the first class air force. TNI Angkatan Udara bertekad mewujudkan kekuatan pokok minimum dan reformasi birokrasi,” kata Imam. Total personel TNI Angkatan Udara saat ini berjumlah 37 ribu orang yang terdiri dari 31 ribu personel militer dan 6.000 pegawai negeri sipil. Jumlah personel akan ditambah jika alat utama sistem persenjataan juga sudah bertambah, karena pengembangan organisasi diikuti oleh pengembangan personel.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Komponen Pesawat TNI Sebagian Produksi Lokal

Pesawat Siluman China Ternyata Gunakan Teknologi AS

J-20 Setelah Melakukan Ujicoba.

BRUSSELS - China baru-baru saja memamerkan kemampuan mereka memproduksi sebuah pesawat tempur siluman. Namun diyakini pesawat canggih tersebut menggunakan teknologi yang dimiliki Amerika Serikat (AS).

Kecurigaan ini dilayangkan oleh kalangan militer Serbia, yang menilai kemungkinan besar pesawat siluman produksi China itu dibuat dari pesawat tempur siluman F-117 Nighthawka milik AS. Pesawat itu jatuh saat perang di Serbia tahun 1999.

F-117 Nighthawks merupakan pesawat tempur siluman pertama yang dibuat di dunia. Saat operasi pengeboman NATO di Serbia saat perang Kosovo, pesawat itu jatuh tertembak pada tanggal 27 Maret 1999. Pilot dari pesawat itu berhasil menyelamatkan diri dari pesawat dan diselamatkan oleh pihak militer AS.

Insiden jatuhnya Nighthawks itu merupakan pertama kalinya terjadi bagi pesawat yang disebut-sebut tidak tersentuh. Pihak Pentagon menyatakan jatuhnya pesawat tersebut terjadi lewat kombinasi taktik dan keberuntungan dari misil SA-3 dari Rusia.

Puing-puing pesawat canggih itu tersebar di wilayah pertanian. Warga sipil pun langsung memungut puing-puing dari pesawat untuk dijadikan cendera mata.
Puing-puing inilah yang dicari oleh intelijen China dan mengumpulkannya dari warga yang memiliki puing pesawat siluman tersebut.

"Saat itu, pihak intelijen kami melakukan ada beberapa agen China memasuki wilayah kami untuk mencari puing F-117. Mereka membeli puing pesawat tersebut dari petani setempat. Kami meyakini pihak China menggunakan puing-puing tersebut untuk membangun teknologi pesawat siluman mereka," ungkap Panglima Militer Kroasi Laksamana Davor Domazet-Loso seperti dikutip Associated Press, Senin (24/1/2011).

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Pesawat Siluman China Ternyata Gunakan Teknologi AS

2011, TNI AD Prioritaskan Pendidikan Prajurit

TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Darat tahun ini akan memprioritaskan program kerja pada pendidikan dan pelatihan prajurit. Dikatakan oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta, TNI AD hanya akan melakukan penajaman-penajaman progam yang ada sebelumnya.

"Khususnya mempertajam prioritas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Karena (selain) alutsista TNI AD itu, manusianya yang paling pokok," kata George usai upacara pembukaan Rapim Pimpinan TNI AD 2011 di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (24/1).

George mengatakan, TNI AD akan meningkatkan latihan-latihan yang sebelumnya dinilai kurang. Latihan juga hanya akan dilakukan untuk menghadapi kondisi nyata di lapangan. "Dulu latihan kita banyak untuk show-show. Sekarang tidak boleh. Semua (latihan) untuk kondisi nyata," ujarnya.

Soal anggaran pendidikan dan pelatihan prajurit, sejauh ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi TNI AD. "Anggaran tidak ada masalah," kata dia lagi.

Selain persoalan pendidikan dan latihan prajurit, Rapim TNI AD kali ini juga akan membahas mengenai penanganan daerah konflik, seperti di Aceh dan Papua. Penanganan akan difokuskan pada masalah hak asasi manusia (HAM). "Soal pendidikan dan pelatihan HAM, supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kami selalu taat asas," imbuhnya.

Kendati demikian, George memastikan ke depan TNI AD tidak akan menambah pasukannya di dua daerah itu. Khusus untuk Papua, lanjutnya, TNI AD berencana menambah Kodam, tapi sejauh ini masih terkendala anggaran.

Sumber: TEMPO

Readmore --> 2011, TNI AD Prioritaskan Pendidikan Prajurit

Cegah Mark-Up, Pengadaan Alutsista Gunakan Harga Pabrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk mencegah tindakan mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan barang di lingkungan TNI AD. Pencegahan itu dilakukan dengan penggunaan harga pabrik dalam setiap melakukan pengadaan alutsista.

"Setiap pengadaan itu harus dengan harga dari pabrik. Jadi, harga pabrik patokannya, bukan harga rekanan," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta di sela Rapat Pimpinan TNI AD 2011 di Mabes TNI AD, Senin (24/1).

Rapim itu dihadiri Panglima Kodam se-Indonesia. Menurut George, melalui harga pabrik itu bisa dihitung berapa ongkos pengiriman dan ongkos lainnya. Dia menegaskan, mark-up belum pernah ditemukan di lingkungan TNI AD. "Di Angkatan Darat belum kita temukan (mark-up)," kata George.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan TNI agar tidak melakukan penggelembungan biaya alias mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Presiden meminta TNI konsisten dengan program yang dimilikinya.

"Hentikan praktik penggelembungan biaya atau mark up pada pengadaan alutsista," kata Presiden ketika memberi pembekalan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Jumat (21/1). Rapim itu dihadiri seluruh pimpinan TNI dan Polri dari pusat maupun daerah.

Presiden menambahkan, TNI jangan sampai terpengaruh pihak lain dalam pengadaan barang atau alutsista. "Konsisten dengan apa yang sudah diprogramkan. Kalau ada rekanan yang menawarkan sistem A, jangan berubah dari yang sudah direncanakan," kata Presiden.

Presiden meminta TNI dan Polri agar menggunakan anggaran dengan baik. Terkait dengan pengadaan alutsista, Presiden berpesan kepada TNI agar menggunakan sumber-sumber dalam negeri. Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Cegah Mark-Up, Pengadaan Alutsista Gunakan Harga Pabrik

Gandeng Korsel, Pemerintah RI Ciptakan Pesawat Tempur Baru

Ist

Malang - Pemerintah Indonesia akan membuat pesawat tempur guna menunjang alat utama sistem kesenjataan (alutsista) di masa mendatang. Pesawat tempur yang diberinama KF-X ini dikerjakan bersama Korea Selatan.

"Proyek ini untuk memenuhi kebutuhan alutsista jangka panjang. Guna menyongsong
kemandirian alutsista," ujar Dirjen Pertahanan Nasional, Mayjen TNI Puguh Santoso usai mengisi kuliah tamu di universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Senin (24/1/2011).

Proyek ini, lanjut Puguh, dilakukan hingga 2018 mendatang. Diharapkan ke depan alutsista khususnya pesawat tempur buatan sendiri. "Ini kebijakan pemerintah, untuk
pengadaan alutsista mandiri," tuturnya.

Puguh menambahkan, kemandirian pengadaan alutsista ini dilakukan pemerintah untuk menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain. "Selama ini kita didekte oleh negara lain, kita sudah bosan dengan itu. Makanya mengadakan alutista secara mandiri," imbuhnya.

Puguh mengungkapkan, KF-X merupakan model pesawat jet tempur yang mempunyai kemampuan di atas Sukhoi buatan Rusia. Dengan memiliki pesawat ini, TNI tidak lagi membeli pesawat impor.

"Keunggulannya empat setengah di atas Sukhoi, jadinya sudah bagus," ungkapnya.

Puguh sendiri enggan membeberkan berapa nilai investasi untuk pembuatan pesawat tempur tersebut. Ditanya mengapa Korea Selatan menjadi negara pilihan untuk digandeng membuat pesawat tersebut, Korsel dinilai telah memiliki teknologi yang sama. Disampingkan itu juga sudah menjadi kebijakan Kementerian Pertahanan.

"Korsel memiliki teknologi yang sama. Itu menjadi pertimbangan kami," bebernya.

Tahun 2015 mendatang, sambung dia, pesawat tempur tak layak pakai akan diganti dengan pesawat ini. "KF-X akan menjadi pesawat temput andalan TNI," pungkasnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Gandeng Korsel, Pemerintah RI Ciptakan Pesawat Tempur Baru

Tank Tempur Kodam VII Telat Tiba di Pelabuhan Makassar

Ist

TRIBUNEWS.COM, MAKASSAR - Kedatangan tank tempur jenis APS (Angkut Personel Sedang) 2 (6x6) APC (Armoured Personnel Carrier) milik Yon Kaveleri (YonKav 10) Serbu/Kodam VII Wirabuana ke Pelabuhan Makassar, terlambat empat jam dari jadwal semula.

Belasan wartawan dari media cetak dan elektronik masih menunggu
Sejatinya kendaraan tempur (ranpur) ini dijadwalkan tiba pukul 14.00 Wita, namun kemudian molor hingga pukul 18.00 Wita.

Sebelumnya, Desember 2010 lalu, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir SIP, menyaksikan penyerahan kendaraan tempur lapis baja, jenis Panser APS 2 (6x6) APC dari Direktorat Peralatan Angkatan Darat kepada Paldam VII/Wrb dan selanjutnya diserahkan kepada Yonkav 10/Serbu di Lapangan Markas Batalyon Kavaleri 10/Serbu.

Penyerahan tiga unit panser jenis ini merupakan penyerahan tahap awal, yang
selanjutnya dalam waktu dekat dari pihak Pussenkav akan menyerahkan beberapa ranpur jenis Tank lagi dalam tahap kedua.

Sumber: TRIBUN

Readmore --> Tank Tempur Kodam VII Telat Tiba di Pelabuhan Makassar

TNI AL Tingkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan

Jakarta (ANTARA News) - TNI Angkatan Laut akan meningkatkan pengamanan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan, kata juru bicara TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo, di Jakarta, Minggu.

"Pengamanan pulau terluat dan wilayah perbatasan itu akan menjadi salah satu bahasan utama Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut 2011," katanya.

Tri mengemukakan, selama ini pengamanan pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau terus ditingkatkan terutama di 12 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara.

Sejumlah pulau terluar dimaksud adalah Pulau Rondo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berbatasan dengan India, Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Malaysia, Pulau Nipa Provinsi Riau berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung berbatasan dengan Vietnam.

Selain itu, Pulau Marore, Marampit; dan Miangas Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Philipina; Pulau Fanildo, Pulau Bras dan Pulau Fani berbatasan dengan Palau, Pulau Batek Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste serta Pulau Rote berbatasan dengan Australia.

Pengamanan terhadap pulau-pulau terluar antara lain dilakukan dengan gelar operasi pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat udara patroli maritim, melaksanakan survey hidrografi untuk menetapkan batas wilayah negara di laut.

"Tak hanya itu, kami juga melakukan operasi bakti Surya Bhaskara Jaya sebagai wujud kepedulian dan peran TNI AL dalam mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, serta menempatkan Pasukan Marinir di pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni," kata Tri.

Selain pengamanan pulau terluar, Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut juga akan membangun kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum dengan konsep Tri Matra Terpadu serta pemenuhannya yang mengutamakan industri pertahanan dalam negeri.

"Jadi, pengembangan kekuatan Alutsista tentunya juga terkait dengan pengamanan perairan perbatasan Indonesia, seperti pengadaan kapal selam yang diharapkan dapat dimulai tahun 2011 ini,?" katanya.

Tri menambahkan, akan dibahas pula langkah-langkah optimalisasi dan konsistensi penggunaan alokasi anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk TNI AL. Selain itu juga akan dipaparkan upaya peningkatan profesionalisme, serta kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI AL Tingkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan

TNI Pastikan Penggantian Dana Operasi Misi PBB

Pasukan Perdamaian Di Lebanon.

Jakarta (ANTARA News) - Militer Indonesia meminta kepastian penggantian dana operasional alat utama sistem senjata yang digunakan dalam misi perdamaian PBB dalam forum konsultasi yang digelar Departemen Operasi Perdamaian PBB (UN DPKO).

Di samping itu termasuk Departemen Dukungan Operasional (Departement Field Support/DFS) Departemen Misi Perdamaian PBB di New York, kata Delegasi TNI yang diketuai Penasihat Militer PTRI Laksamana Pertama TNI Antonius Sugiarto dalam siaran persnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurtu dia, ada beberapa hal pokok TNI yang akan disampaikan pada forum konsultasi tiga tahunan itu.

"Beberapa kepentingan TNI yang akan diperjuangkan antara lain upaya peningkatan nilai `reimbursement`, negosiasi dukungan, peralatan dan `self sustainment` untuk Pasukan Perdamaian Indonesia (Kontingen Garuda)," katanya.

Tak hanya itu, TNI juga akan memperjuangkan masalah "troops cost", serta upaya penyelesaian kendala yang dihadapi pada saat Pre Deployment Visit (PDV) dan saat pengiriman KRI ke Lebanon.

"Akan dibahas pula beberapa isu strategis lainnya terkait pengiriman Kontingen Garuda," tuturnya.

Forum konsultasi bertajuk ?Contingent Own Equipment Working Group (COE WG)? itu merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara PBB dengan negara-negara penyumbang Pasukan Perdamaian (Troop Contributing Country/TCC maupun Police Contributing Country/PCC).

Dalam kegiatan itu dibahas isu-isu strategis terkait dukungan peralatan dan "reimbursement" dalam misi-misi Perdamaian PBB.

Topik utama forum konsultasi yang berlangsung hingga Jumat(28/1)menyangkut masalah teknis dan kebijakan PBB tentang mekanisme penyediaan dan "reimbursement" alat peralatan yang dimiliki atau dibawa oleh kontingen pasukan dari negara-negara penyumbang dalam Misi Perdamaian PBB.

Kegiatan diikuti 350 peserta delegasi dari 85 negara donor dan penyumbang Misi Perdamaian PBB.

Hingga sekarang, PBB telah menyelenggarakan 15 misi perdamaian di seluruh dunia dan melibatkan lebih 115 ribu personel, baik militer maupun polisi dan sipil.

Anggaran misi perdamaian PBB yang dialokasikan pada TA 2009/2010 sebesar 7,8 miliar dollar Amerika merupakan yang terbesar sepanjang sejarah misi perdamaian PBB.

Jumlah pasukn TNI yang terlibat dalam pasukan PBB tercatat 1.526 orang yang bertugas di empat wilayah dunia yakni di Eropa, Timur Tengah, Asia dan Afrika.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI Pastikan Penggantian Dana Operasi Misi PBB

Pemerintah Harus Biayai Khusus Industri Strategis Pertahanan

Perakitan Panser Di PT. PINDAD

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Yoyoh Yusroh, meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan dan jika mungkin pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

"Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak multi years," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Minggu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah.

"Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

Kemampuan SDM anak negeri, lanjutnya, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Untuk itu, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

"Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alustsista. Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Pemerintah Harus Biayai Khusus Industri Strategis Pertahanan

Pengadaan Alutsista Perlu Diperketat

Ist

JAKARTA(SINDO) – Ultimatum Presiden terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu ditindaklanjuti.Hal itu salah satunya melalui regulasi pengawasan yang diperketat,baik internal atau eksternal.


Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Yuna Farhan mengatakan, pengadaan barang dan jasa memang rawan diselewengkan. ini mengingat masih banyak pengadaan di TNI yang melalui mekanisme penunjukan langsung, terutama alutsista yang bersifat khusus. “Pengadaan barang dan jasa yang tidak khusus dan melalui tender saja bisa diselewengkan, apalagi jika tidak ada tender,”ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut Yuna untuk meminimalisasi penyimpangan tersebut TNI seharusnya melibatkan dan mengefektifkan mekanisme pengawasannya. Pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses pelaksanaan penunjukan langsung menjadi sangat penting.

“Kontrol pada tahap pelaksanaan penunjukan langsung oleh institusi eksternal sangat penting,”tuturnya. Sementara kontrol internal dari Inspektorat Jenderal, baik dari Kementerian Pertahanan,Mabes TNI, dan Mabes ketiga angkatan yang selama ini tidak berjalan dengan baik harus diefektifkan.“Pengetatan mekanisme pengadaan juga harus mendapat perhatian,” ujarnya. Untuk barang yang bersifat umum dan jasa,Kemhan dan TNI seharusnya menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa melalui elektronik. Dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tegas meminta jajaran TNI tidak menggelembungkan biaya dalam pengadaan alutsista maupun nonalutsista.

Presiden tidak akan segan-segan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan bila menemukan adanya penggelembungan biaya pengadaan alutsista. “Saya ingin anggaran yang sudah kita tingkatkan itu bisa dioptimalkan dan bisa pastikan penggunaannya tepat sasaran. Hentikan praktik-praktik penggelembungan biaya atau mark-up dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista,”tandasnya. Tidak sekali itu saja Presiden memberi perhatian kepada anggaran pertahanan. Saat menerima KPK di Istana (30/11) tahun lalu Presiden meminta KPK untuk lebih fokus memantau instansi-instansi pemerintah yang sangat rawan dengan tindakan korupsi, termasuk Kemhan dan TNI.

Saat itu, Wakil Ketua KPK M Jasin mengakui KPK belum secara mendalam melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI. TNI juga memang belum menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa melalui elektronik. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin pun pernah menanggapi terkait transparansi untuk pengadaan alutsista. Menurut dia,ukuran transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutsista tetap dilakukan dengan metode pelelangan umum sesuai Keppres No 80/2003 yang direvisi Perpres No 34/ 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dia melanjutkan, untuk pengadaan alutsista memang belum bisa dilakukan secara elektronik. Pasalnya, alutsista punya spesifikasi tertentu dan untuk kepentingan pertahanan negara.

”Begitu mendaftar harus terbuka, lihat langsung pengecekan teknis. Pengecekan administrasi harus secara langsung untuk menjamin terjawabnya spesifikasi teknis dan terjawabnya kualifikasi administrasi,” ungkapnya. Anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno mengatakan,institusi TNI dituntut untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaannya patut mendapatkan penguatan. Apalagi saat ini TNI bersama Kementerian Pertahanan merupakan salah satu institusi yang mendapatkan anggaran terbesar.“ Perketat pengawasan penggunaan anggaran pertahanan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Alamsyah Siregar menilai, proses transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan TNI salah satunya dengan membuka informasi anggaran kepada publik.“ Anggaran TNI kan bersumber dari APBN sehingga ini termasuk dalam badan publik. Jadi, sebagai badan publik anggaran untuk belanja alat utama sistem persenjataan serta mekanisme pengadaannya wajar untuk dibuka,” paparnya.

Sumber: SINDO

Readmore --> Pengadaan Alutsista Perlu Diperketat