ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Sunday, January 23, 2011 | 2:31 PM | 0 Comments

    Pemerintah Harus Biayai Khusus Industri Strategis Pertahanan

    Perakitan Panser Di PT. PINDAD

    Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Yoyoh Yusroh, meminta pemerintah memberikan keringanan dalam rangka pembiayaan khusus industri strategis pertahanan dan jika mungkin pembiayaan itu dilakukan dengan cara kontrak yang berkelanjutan.

    "Kami minta pemerintah memberikan keringanan pembiayaan khusus untuk industri strategis pertahanan, bahkan jika mungkin difasilitasi dengan kontrak multi years," kata Yoyoh Yusroh dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Minggu.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembiayaan tersebut bisa berasal dari konsorsium perbankan dalam negeri dan bank-bank pemerintah.

    "Seharusnya konsorsium perbankan dalam negeri dan bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga. Ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan yang konkret nantinya jika RUU ini diundangkan," kata Yoyoh.

    Kemampuan SDM anak negeri, lanjutnya, di bidang industri strategis pertahanan dan keamanan cukup mumpuni dan bisa diandalkan jika pemerintah memiliki kemauan kuat. Untuk itu, semua proses yang terkait perizinan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan agar dipercepat prosesnya, terlebih sudah diundangkannya UU Pelayanan Publik.

    "Kami juga mengingatkan pemerintah, perlu ada komitmen di dalam merealisasikan kebijakan pendanaan untuk produksi alustsista. Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik," katanya.

    Sumber: ANTARA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.