Selama bertahun-tahun kita membiarkan kekuatan militer yang ada, sehingga membuat kita tampak tidak berdaya. Anggaran yang ada pun seringkali dipakai tanpa arah pembangunan alutsista yang terarah.
Sekarang Kementerian Pertahanan mendapat tugas untuk menyusun penyediaan alutsista yang diperlukan untuk memperbaiki kekuatan militer kita. Bersama tiga matra darat, laut, dan udara yang akan menjadi pengguna, dirumuskan cetak biru pengadaan alutsista untuk beberapa tahun mendatang.
Mahalnya harga peralatan militer membuat kita tidak bisa memperbaruinya sekaligus. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan agar ada kesinambungannya diperlukan cetak biru pembangunan alusista yang jelas.
DPR sebagai mitra pemerintah ikut mengawasi penyusunan cetak biru dan pelaksanaan pengadaannya. Sebagai pihak yang ikut menentukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DPR harus bisa menjamin bahwa pembangunan alutsista benar-benar terarah untuk menghasilkan kekuatan militer Indonesia yang cukup disegani.
Arah kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pertahanan dengan jelas menggariskan, pengadaan alutsista tidak dilakukan hanya dengan membeli dari luar. Kita ingin memberdayakan industri strategis yang dimiliki, sehingga ketergantungan kepada negara lain bisa dikurangi.
Pola kerja sama produksi dengan negara-negara produsen peralatan militer terus dijajaki. Presiden meminta agar kerja sama dengan negara yang mau melakukan produksi bersama dengan industri strategis dalam negeri didahulukan. Kita ingin pengadaan alutsista diikuti dengan peningkatan kemampuan putra-putra Indonesia dalam penguasaan teknologi militer.
Kita memiliki industri strategis yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan militer yang andal. Kita punya PT Pindad untuk pengadaan kebutuhan militer bagi Angkatan Darat. Kita punya PT PAL yang mampu membangun kapal-kapal yang kuat. Kita juga punya PT Dirgantara Indonesia yang menghasilkan pesawat militer untuk negara-negara di kawasan.
Hanya selama ini kita tidak memedulikan keberadaan mereka. Baru ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta TNI untuk memanfaatkan PT Pindad dalam pengadaan panser, terbuka kembali mata kita bahwa industri strategis yang kita miliki cukup andal. Kita hanya membutuhkan kemauan politik yang kuat untuk membuat kita tidak terlalu harus tergantung pada bangsa lain.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah godaan terhadap penggunaan anggaran. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, maka ketidakhati-hatian dalam pengelolaan uang akan membuat keinginan untuk membangun kembali kekuatan militer yang diandalkan, bisa hanya menjadi impian.
Apalagi di tengah situasi besar di mana kebiasaan untuk mengakali anggaran begitu besar. Berbagai kasus yang terjadi di kementerian dan Badan Anggaran DPR sekarang ini menunjukkan bahwa godaan untuk terjadinya kebocoran dan pemborosan anggaran sangat kuat.
Tentunya TNI tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan untuk bisa membangun kekuatan militer yang diandalkan. Kebiasaan lama untuk mendapatkan imbalan atau kick-back dari pengadaan alutsista harus ditinggalkan. Seperti sering diingatkan Presiden, Kementerian Pertahanan tidak boleh lagi menjadi kementerian yang "bobo", bocor dan boros.
Kesempatan untuk membangun kembali TNI sebagai kekuatan yang bisa diandalkan ada di depan mata. Sekarang tinggal terpulang kepada TNI sendiri untuk bisa atau tidak memanfaatkan kesempatan emas tersebut.
Pilihan untuk menyediakan anggaran yang lebih bagi pembangunan kekuatan militer bukanlah perkara yang mudah. Namun kita menyadari bahwa kita tidak mungkin pula untuk tambal-sulam seperti sekarang. Harus ada konsep pembangunan TNI dan pengadaan alutsistanya secara jelas.
Kita memang diingatkan oleh pemeo "kalau kita mau perdamaian, maka kita harus siap berperang". Kita membangun kembali kekuatan militer bukanlah untuk gagah-gagahan. Kita hanya tidak mau lagi dilecehkan oleh negara-negara lain sebagai negara besar yang tidak berdaya.
Dirgahayu ke-66 Tentara Nasional Indonesia!
Sumber : Metro News TV
