TNI AL Kerahkan 21 Kapal Perang Terlibat Latihan Perang Armada Jaya XXX/2011

Surabaya - Sebanyak 21 kapal perang, 4.000 personel, enam pesawat udara, satu batalyon tim pendarat Marinir beserta 93 kendaraan tempurnya, akan dilibatkan latihan perang bersandi “Armada Jaya XXX/2011″.

Kapal perang yang dilibatkan dalam latihan perang yang dimulai 31 Oktober hingga 17 November, antara lain kapal perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, kapal angkut tank dan kapal selam.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno saat membuka latihan perang di Pusat Komando Latihan Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya Jawa Timur, Senin (31/10/2011), mengatakan latihan ini untuk mengukur kesiapan prajurit dan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT).

“Seluruh hasil latihan akan dievaluasi untuk kesiapan TNI AL, dalam mendukung latihan gabungan TNI pada 2012 yang rencananya juga digelar di wilayah perairan Indonesia Timur,” ujar KSAL Soeparno.

Menurut Soeparno, latihan dibagi dalam dua tahap. Yakni gladi posko (31 Oktober-4 November) sampai dengan gladi lapangan (8-17 November) melalui serbuan operasi amfibi dan pendaratan pasukan di Pantai Sangatta, Kalimantan Timur.

Setelah seluruh rangkaian operasi berakhir, dilanjutkan kegiatan bakti sosial yang didukung kapal perang rumah sakit KRI Soeharso-990. “Kami pilih wilayah Sangatta yang dekat wilayah perbatasan dengan negara tetangga, karena kondisi lingkungan di kawasan itu memang sangat strategis dan dinamis,” kata KASAL.

Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi yang tidak diinginkan dan mengharuskan dilakukan operasi laut, lanjut Soeparno, TNI AL sudah memiliki konsep yang terencana.

“Sampai saat ini, TNI AL tetap melakukan operasi rutin di kawasan perbatasan Ambalat dan pulau-pulau terluar. Kondisinya sekarang masih biasa-biasa, karena perundingan (soal Ambalat) juga belum selesai,” kata KSAL Soeparno.

Sumber : Tribun

Readmore --> TNI AL Kerahkan 21 Kapal Perang Terlibat Latihan Perang Armada Jaya XXX/2011

Komisi I : Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat

Fayakhun Andriadi, Anggota Komisi I DPR/Fraksi Partai Golkar

Ajak Perbankan Peduli NKRI

Sudah sepatutnya, pemerintah bersikap tegas membangkitkan industri pertahanan dalam rangka memenuhi kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).

Artinya, membangkitkan industri pertahanan guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri, melalui pemberdayakan perbankan nasional.

"Kita harus berdayakan perbankan nasional, baik dalam hal belanja alutsista ke industri alutsista dalam negeri maupun luar negeri (jika ada yang belum bisa kita produksi sendiri). Jadi, pembiayaannya dilakukan secara mandiri, tidak dengan K/E yang amat menguntungkan pihak lembaga keuangan asing," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, di Jakarta, baru-baru ini.

Keikutsertaan perbankan nasional dalam mendukung MEF merupakan implementasi kepedulian menegakkan kedaulatan serta mengamankan wilayah NKRI dari setiap ancaman asing, termasuk aksi-aksi penjarahan, pencurian kekayaan alam, maupun gangguan di kawasan perbatasan lainnya.

"Artinya, kita bisa memilih (cara pengadaan barang), tidak diperlakukan semena-mena oleh negara mana pun dengan dalih karena memberikan bantuan hutang. Dan yang pasti, harga lebih murah karena membeli dalam jumlah banyak, dan waktu serah terima yang lebih cepat," ujar Fayakhun yang juga menjadi salah satu pengurus DPP Partai Golkar periode 2009-2015 ini.

Bila MEF bisa diterapkan segera, pria kelahiran 24 Agustus 1972 ini, yakin, negara tetangga manapun akan lebih berhati-hati, karena alutsista inti Indonesia menjadi kuat dan berwibawa.

Lebih dari itu, Indonesia telah mengejawantahkan amanat konstitusi serta harapan para the founding fathers serta seluruh rakyat Indonesia menyangkut upaya menjaga harga diri bangsa. "Ini (harga diri bangsa) di atas segalanya, dan tidak bisa dinilai dengan uang," katanya.

Karena itu, implementasi MEF merupakan syarat mutlak. "Jadi sekali lagi, ini tidak bisa dinilai dengan ukuran materi berupa uang. Karena hal ini menyangkut kedaulatan wilayah NKRI, menyangkut harkat, martabat dan harga diri sebuah bangsa," kata Fayakhun menegaskan. (Feber S)


MEF Penjabaran Harga Diri Bangsa

Pemerintah jangan sesekali menganaktirikan soal pentingnya pertahanan negara. Tentunya, pertahanan berbicara soal personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terangkum dalam kualitas dan kuantitas pertahanan.

Jika TNI dibekali alutsista memadai serta berteknologi tinggi, akan meberikan dampak positif pada pertahanan. Pada sisi lain, alutsista berteknologi tinggi dimiliki TNI, memberikan daya gentar pada negara tetangga.

Untuk itu, tutur anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, tak salah jika Indonesia mengintensifkan pemenuhan alutsista yang berbasis kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Realisasi pemenuhan kebutuhan minimal alutsista inti, yang dijabarkan dalam konsep MEF, merupakan harga diri bangsa Indonesia.

"Jika ini diabaikan terus-menerus, menyebabkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada dalam posisi rawan alutsista, minim kuantitas, rendah kualitas, yang berarti berpengaruh kepada parahnya daya gertak, terutama menghadapi beragam provokasi dari luar (di perbatasan) maupun dari dalam," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) II DKI Jakarta ini.

Patut diakui, jika Kementerian Pertahanan (Kemhan) sangat jeli dan spesifik mengitung implementasi MEF. Artinya, Kemhan melakukan perhitungan cermat untuk kebutuhan minimum alutsista inti yang dijabarkan dalam MEF tersebut.

Meski demikian, ucap Fayakhun, hitungan MEF itu harus sesuai dengan kebutuhan akan datang. Dalam periode enam tahun ke depan, MEF tak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi.

"Ternyata, MEF TNI saat ini, setara dengan kemampuan Kemhan membeli alutsista selama enam tahun. Namun, apabila selama enam tahun tersebut pembelian alutsista secara 'ketengan' atau 'sedikit-sedikit', juga akan sulit memenuhi MEF yang diharapkan dalam waktu enam tahun itu," ujarnya.

Dia mengatakan, MEF merupakan kebutuhan hari ini. "Ini soal harga diri bangsa yang semakin `diinjak-injak` bangsa lain, khususnya tetangga. Lihat saja berbagai provokasi di kawasan perbatasan yang agak sulit ditanggapi dengan gertakan minimal seimbang, karena kita memang merasa kalah dalam alutsista inti (MEF). Dulu, di era Bung Karno hingga Pak Harto, kita tidak begini. Makanya tak ada yang berani menggertak kita," katanya. Dan, kini Kemhan sepertinya terus bekerja keras meningkatkan kinerja dan kemampuan pertahanan negara.

Duduk Bersama

Sementara itu, melalui blogger www.fayakhun.blogspot.com yang dkutip Suara Karya, Fayakhun menilai persoalan MEF hanya bisa dipecahkan bila Kemhan, TNI serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) duduk bersama.

"Lalu, menyiapkan skema implementasi MEF secara konkret dan konsekuen. Jadi, menurut kami, kalau dalam enam tahun kita memerlukan 24 pesawat tempur, maka ketika membeli, sekaligus membeli 24 unit, sehingga harganya akan jauh lebih murah ketimbang setiap tahun membeli empat unit," katanya.

Sebab, menurut dia, jika membeli sekaligus 24 unit, total barangnya akan diterima di tahun ketiga. "Artinya, waktunya lebih cepat, harga lebih murah, dan biaya perawatan akan lebih murah per unitnya juga," ujarnya.

Fayakhun Andriadi menambahkan, konsep yang sama berlaku untuk membeli kapal, tank, rudal, dan macam-macam alutsista inti lainnya. "Itulah pemikiran orisinal kami terhadap implementasi MEF secara utuh," katanya.

Mengenai cara pembayaran, tutur Fayakhun Andriadi, selama ini memang banyak yang mengusulkan melalui penerapan konsep K/E (kredit ekspor). "Setahu saya, konsep K/E pada dasarnya adalah konsep pinjam uang, dibayar bertahap, dengan membayar bunga, dengan kata lain, utang ke institusi keuangan asing, atau utang ke negara lain," ucapnya.

Namun, menurut dia, ini menjadi tidak efisien, karena durasi waktu menjadi 33 bulan hingga terjadi kontrak. "Tetapi, sesungguhnya kita memiliki alternatif secara domestik. Sebab kita tahu bersama, perbankan dalam negeri, yang disinyalir memiliki `dana tidur` dalam jumlah besar, sebetulnya adalah sesuatu yang potensial," kata Fayakhun.

Jadi, bagi Fayakhun Andriadi, dari pada menjadi beban pemerintah untuk membayar SBI, akan lebih bermanfaat jika "dana tidur" itu digunakan membiayai pembelian alutsista inti TNI, yang bisa dipakai demi menjaga kedaulatan bangsa.

"Ingat, kasus penangkapan tiga anggota atau petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kita oleh pihak Polisi Air Malaysia yang sungguh memalukan. Mudah-mudahan dengan terpenuhinya alutsista inti, hal itu tidak terjadi lagi. Sebab, kita sudah punya kekuatan untuk mengamankan kekayaan sumber daya alam dari pencurian," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, bisa saja nilai kekayaan alam Indonesia yang hilang setahun, cukup untuk memenuhi MEF (alutsista inti) TNI hanya dalam setahun, tidak perlu menunggu bertahun-tahun. (Feber S)


Susaningtyas Nefo Handayani K.
Anggota Komisi I DPR/ Fraksi Partai Hanura

F16 Mantapkan Pengawalan NKRI

Komisi I DPR menyetujui hibah 24 unit bekas pesawat F16 dari pemerintah AS dengan skema Foreign Millitary Sale (FMS) yang harus up grade setara dengan blok 52.

"Ini keputusan antara Komisi I DPR dan Menteri Pertahanan, beberapa waktu lalu (25/10)," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Nuning, begitu panggilan akrab Susaningtyas, dalam menindaklanjuti hibah ini, dibentuk tim khusus peningkatan kerja sama Indonesia-AS dalam bidang pertahanan yang lebih saling menguntungkan.

Menurut dia, seperti dikutip Today.com, dalam rapat tersebut, juga ada suara protes yang diungkapkan Fraksi PDIP melalui Tjahjo Kumolo bahwa penyediaan dana dari pihak Indonesia cukup besar dan kemampuan terbatas bagi hibah F16, masuk katagori hibah bersyarat yang jelas memberatkan.

Sebagaimana berita sebelumnya, untuk upgrade hibah pesawat seluruhnya, pemerintah harus mengucurkan dana tak kurang dari 600 juta dolar AS atau Rp 5,3 triliun. (Feber S)


BTB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR/Fraksi PDIP

Pemerintah Wajib Tangkal Intervensi Asing

Pemerintah wajib menangkal segala bentuk intervensi pihak asing ke Indonesia karena kedaulatan negara merupakan harga mati. "Kedaulatan negara Indonesia merupakan harga mati. Kalau memang ada bukti awal bahwa yang bersangkutan dapat mengganggu kepentingan dalam negeri, itu boleh saja. Indonesia adalah negara berdaulat," kata TB Hasanuddin, di Jakarta, belum lama ini.

Hal tersebut disampaikannya terkait dengan informasi pimpinan Greenpeace Inggris, berusaha masuk ke Tanah Air. September 2011, pihak imigrasi sendiri sudah melakukan pencegahan terhadap pimpinan Greenpeace tersebut karena dinilai bisa mengganggu keamanan, ketertiban umum bahkan membahayakan Indonesia.

Ia mengatakan, imigrasi sudah bekerja sesuai dengan tugasnya karena setiap orang asing yang masuk ke Indonesia diperiksa apa motif dan kepentingannya.

"Saya kira imigrasi sudah biasa melakukan hal seperti itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena memang setiap orang asing yang mau masuk ke Indonesia selalu diperiksa apa motif dan kepentingannya," kata Hasanuddin.

Karena itu, politisi PDIP ini meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Hukum dan HAM tidak bersikap berseberangan. Karena, pada dasarnya setiap warga negara asing yang akan memasuki wilayah RI wajib mematuhi hukum.

"Kemlu harus satu suara dengan Kemenkumham karena ini menyangkut nama baik kita di luar negeri. Dasar hukum yang ada harus dipertahankan," ujarnya.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, mengapresiasi sikap pemerintah yang menolak kedatangan pimpinan Greenpeace ke Indonesia.

"Langkah itu sudah tepat. Sebab, setiap orang asing yang ingin memasuki Indonesia harus terlebih dahulu diperiksa apa motif dan kepentingannya dan penolakan dilakukan karena pemerintah sudah mendapat informasi yang akurat dan objektif lebih dulu," katanya.

Menurut dia, ditolaknya orang asing masuk ke Indonesia berawal dari rangkaian kerja sama antar aparat pemerintah, yang sebelumnya harus ada alasan kuat yang melatarbelakanginya.

Itu artinya, penolakan terhadap pimpinan Greenpeace telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif. (Ant)


Yorrys Raweyai, Anggota Komisi I DPR/Fraksi Partai Golkar
Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)

Rangkul Pemuda Tingkatkan Ketangguhan Bangsa

Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan keamaman dan juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), bagi Yorrys Raweyai, menjadi penting membangun ketangguhan bangsa.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) ini, dialektika kepartaian dan kebangsaan akan selalu berjalin dan berkelindan, hingga bertemu pada muara yang sama, yakni bangunan karakter kebangsaan (nation character buliding).

"Karakter kebangsaan akan memupuk semangat kebersamaan yang dilandasi kultur kebangsaan, seperti yang diwariskan para pendahulu bangsa ini," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua.

Partai Golkar memiliki sayap pemuda partai yang berfungsi sebagai salah satu sumber utama rekruitmen kader. Identifikasi kader yang dihuni oleh sebagian besar anak muda sejalan dengan sejarah gerakan kaum muda yang tidak pernah lepas dari eksistensinya sebagai figur yang selalu hadir memberi konstribusi penting dalam setiap bentuk partisipasi dan mobilisasi.

AMPG yang merupakan corong kaum muda sekaligus sumber kader utama tentu memiliki tempat strategis dalam program kaderisasi yang dijalankan oleh Partai Golkar.

Letak strategis kader kaum muda yang menjadi potensi besar dalam sistem kaderisasi pun pada akhirnya harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan strategis, isu dan kepentingan kaum muda saat ini dan masa yang akan datang.

Sebab, sistem kaderisasi bukanlah sistem yang mengikuti kepentingan pragmatis, isu nasional yang 'datang dan pergi', namun kepentingan yang lebih besar. Kaderisasi bukanlah semata mobilisasi, tapi lebih daripada itu, menanamkan kesadaran tentang jati diri kepartaian.

Sistem kaderisasi tidak sekedar menjawab tantangan masa depan Partai Golkar tapi juga masa depan bangsa. Karena itu, momentum Tahun Kaderisasi hendaknya mengurai keberhasilan dan kegagalan partai ini dalam memperkuat sendi-sendi dan jati diri kader yang tidak hanya diproduksi dari rahim kepartaian, tapi juga dari kultur kebangsaan.

Produk kader yang dihasilkan adalah mereka yang mampu memahami sendi-sendi dan jati diri kebangsaan dan mengamalkannya sebagai character dalam nation.

Indikasi dari keberhasilan itu bisa terlihat dari sejauh mana sistem kaderisasi mengamalkan nilai-nilai dan ideologi karya-kekaryaan; bertindak atas nama rakyat dan memberi manfaat yang nyata bagi kehidupan rakyat.

Momentum kaderisasi inilah yang telah dimanfaatkan oleh Partai Golkar dengan menggerakkan mesin sayap partai (AMPG) sebagai lokomotif kaderisasi.

Di penghujung 2010, AMPG telah menghimpun seluruh kekuatan kaum muda yang berada dalam lingkungan Partai Golkar, untuk menyatukan tekad dan menyiapkan kualitas dan kapasitas kaum muda menyongsong Tahun Kaderisasi.

Di awal 2011, AMPG mengadakan Jambore Siaga Karya Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur yang melibatkan kurang lebih 3000 pemuda dari seluruh Indonesia.

Mereka dididik dan dibina dengan berbagai keterampilan demi masa depan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran ideologis sebagai anak bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 pun dibangun agar selalu sejalan dengan jati diri kepartaian dan kebangsaan.

Sumber : Suara Karya

Readmore --> Komisi I : Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat

Iran Rancang Pesawat Tempur Baru

Birjand - Menteri Pertahanan Iran, Ahmad Vahidi, mengatakan, Republik Islam Iran mengagenda pembuatan jet-jet tempur baru. Brigadir Jenderal Vahidi menegaskan, Angkatan Udara Iran bekerja sama dengan para dari Departemen Pertahanan dalam pembuatan pesawat militer baru itu.

"Jet-jet tempur itu berbeda. Pemeliharaan, perbaikan, perancangan dan pembuatan pesawat tempur seperti Azarakhsh, Saeqeh, serta pesawat baru lainnya itu merupakan tanda jenius pengetahuan dan teknologi dalam negeri, dan booming industri pertahanan negara dalam puncak sanksi sepihak yang diberlakukan AS," katanya.

Ia menyebutkan beberapa faktor, seperti keberanian tentara Iran dalam menjalankan misi mereka dan kenyataan bahwa ribuan tentara muda jadi martir telah membantu Iran untuk meraih posisi seperti sekarang.

Vahidi juga mengumumkan pengiriman kapal selam baru Angkatan Laut Republik Islam Iran pada Agustus lalu guna melaksanakan misi di perairan Teluk Persia. Kapal selam itu dilengkapi teknologi mutakhir dan persenjataan canggih, berkemampuan manuver tinggi dan punya kemampuan yang cocok untuk operasi bawah air.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Iran Rancang Pesawat Tempur Baru

Ranpur Terbaru Buatan Pindad Direspon Pasar Alutsista

Bandung - PT Pindad menyiapkan konsep pengembangan panser 4x4 versi terbaru yang rencananya akan dirilis pada Desember 2011.

"Selama dua bulan Pindad diberi waktu untuk menyiapkan konsep panser 4x4 versi baru, Desember rancangan itu sudah harus dipresentasikan," kata Direktur Utama PT Pindad Adik Aviantono Sudarsono di Bandung, Minggu.

Menurut Adik, ia mendapat tugas langsung dari Presiden RI saat kunjungannya ke PT Dirgantara Indonesia yakni untuk mengembangkan panser 4x4 untuk versi 3/4 ton untuk mendukung operasi TNI.

"Modelnya sudah ada satu, bekerja sama dengan Renault Perancis, sedangakan sasis dan bodinya produk Pindad. Ukurannya lebih lebar dari panser yang ada saat ini," kata Adik.

Panser jenis itu untuk mendukung operasi militer maupun operasi non perang terutama di medan yang tidak terlalu curam, termasuk operasi di dalam kota dan lapangan udara.

Namun ternyata, panser model terbaru itu justeru mendapat respon dari pasar alutsista. Selain Presiden RI yang tertarik untuk melengkapi TNI dengan panser itu, juga beberapa pemesan dari luar negeri juga menghubungi Pindad. "Pesanannya pasti luar biasa, di kelasnya memang panser itu cukup tangguh dan gagah," kata Adik.

PT Pindad yang mempunyai pengalaman dalam pembuatan Panser 6x6 Anoa, menurut Adik cukup untuk bisa mengembangkan panser itu. "Jelas konsepnya merupakan turunan dari Panser 6x6 Anoa, kita bisa mengembangkannya dan hasilnya sudah bisa kami pamerkan di PTDI," kata Adik.

Terkait mesin yang akan digunakan, kata Adik panser buatan BUMN strategis itu bisa menggunakan beberapa mesin. Selama ini Pindad menggunakan mesin Renault, ke depan menurut Adik tidak menutup kemungkinan menggunakan mesin lainnya sesuai dengan spesifikasi alat angkutan militer jenis Panser.

Bila konsep pengembangan Panser 4x4 terbaru itu disetujui, maka Pindad akan melangkah ke era baru produk panser selain memproduksi Panser 6x6 dan 4x4 Anoa dan tank.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Ranpur Terbaru Buatan Pindad Direspon Pasar Alutsista

Menhan : Hibah F-16 karena Pertimbangan Wilayah

Bandung - Keputusan menerima hibah 24 unit pesawat tempur F-16 dari AS di antaranya karena tuntutan atas kebutuhan pengawasan wilayah Indonesia yang luas. Demikian Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di sela-sela penandatangan komitmen pengadaan pesawat angkut CN-295 di Hanggar PT DI Bandung, Rabu (26/10).

Menurut Purnomo, langkah tersebut menjadikan kekuatan TNI AU bertambah menjadi dua skuadron pesawat F-16. Sebelumnya, Indonesia telah mempunyai 10 unit pesawat serupa. Selain itu, kemampuan pesawat tempur tersebut juga ditingkatkan termasuk masa pakainya. Dari semula blok 25 menjadi 52. "Kemampuannya akan seperti F-16 yang dipunyai Singapura," tandasnya.

Pesawat-pesawat hibah itu, sebut Purnomo yang menegaskannya bukan sebagai pesawat rongsokan bakal diterima pada 2014. Ditambahkan, waktu pengiriman itu juga dinilai lebih baik dibandingkan harus membeli pesawat sejenis yang baru yang lebih lama masa penerimaannya.

Di sisi lain, imbuhnya, pengawasan wilayah yang lebih intens harus dilakukan terutama di titik lemah seperti kawasan laut China Selatan. Purnomo juga menjelaskan bahwa kebutuhan pesawat tempur di masa mendatang akan dipenuhi melalui produk kerjasama Indonesia-Korea Selatan.

Dengan kode KFX/IFX, jet tempur generasi 4,5 itu mulai dirancang bangun. Pada 2020, sebanyak 50 unit siap memperkuat jajaran TNI AU. F-16 dan Sukhoi merupakan pesawat tempur generasi empat sehingga KFX/IFX lebih canggih.

Sumber : Suara Merdeka

Readmore --> Menhan : Hibah F-16 karena Pertimbangan Wilayah

Dirut PT DI : Pesawat N-250 Masih Dirawat Baik

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) masih merawat dengan baik dua unit pesawat karya anak bangsa N-250 Gatotkaca meskipun kedua pesawat itu tidak bisa diterbangkan karena terkendala prosedur dan regulasi penerbangan.

"Dua pesawat N-250 masih kami rawat dengan baik di hanggar kami," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso di Bandung, Sabtu (29/10).

Pesawat N-250 merupakanan pesawat hasil pengembangan sendiri putra-putri Bangsa Indonesia yang dikembangkan PT Dirgantara Indonesia yang kala itu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Pesawat N-250 yang sempat diterbangkan dan mengikuti sejumlah pameran kedirgantaraan itu merupakan pengembangan IPTN dari produk andalannya CN-235 yang merupakan produk kerja sama dengan Cassa Spanyol.

Dengan warna dasar putih dan bagian bawah badan pesawat biru itu, N-250 masih "gagah" dipamerkan, meskipun pesawat itu tidak lagi diterbangkan.

Bahkan, N-250 menjadi salah satu pesawat produk PTDI yang dipamerkan saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke PTDI pada Rabu (26/10) lalu. Presiden juga sempat mendapat sekilas penjelasan terkait perawatan pesawat itu.

Juru bicara PTDI, Rakhendi menyebutkan pesawat itu disimpan di hanggar yang terletak di ujung kompleks hanggar PTDI.

"Sebenarnya pembuatan N-250 itu sudah selesai dua setengah pesawat, dua pesawat sudah dirampungkan dan yang satu lagi pengerjaanya baru 50% saat proyek itu dihentikan," kata juru bicara PT Dirgantara Indonesia, Rakhendi.

Pesawat N-250 yang merupakan pengembangan dari CN-235 memiliki bentuk berbeda dari pendahulunya. Yang mencolok adalah sayap ekornya yang dipasang di bagian atas, sedangkan CN-235 pada bagian bawahnya.

Saat ini PTDI kembali bangkit melalui program revitalisasi dengan mengembangkan produk CN-235 Maritime Patrol dan terakhir mengembangkan pesawat CN-295 bekerja sama dengan Airbus Military Spanyol.

PTDI akan mengerjakan sejumlah pesawat CN-295 pesanan Kementerian Pertahanan RI di samping membuat helikopter dan pesawat CN-212.

Bersama PT Pindad, PTDI mendapat penugasan untuk mendukung program revitalisasi alutsista TNI di bidang masing-masing.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Dirut PT DI : Pesawat N-250 Masih Dirawat Baik

Dubes Pakistan : Kami Tak Ingin Indonesia Mengirim Pasukannya Ke Pakistan

Jakarta – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sanaullah, berharap pemerintah Indonesia dan negara sahabat lainnya bisa terus menanyakan kepada pemerintah India mengenai pelaksanaan jajak pendapat seperti yang diamanatkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1957.

Karena nyatanya, hingga kini pemerintah India belum memberikan hak kepada rakyat Pakistan untuk melaksanakan jajak pendapat.

"Kami tidak menginginkan Indonesia mengirimkan militernya ke Pakistan untuk membantu kami, tidak. Kami ingin menempuh jalan damai, bukan jalan militer," kata Sanaullah, saat menemui mahasiswa dari Universitas Nasional dan Tarumanegara yang menghadiri Peringatan Hari Kashmir di Kedutaan Besar Pakistan, Jakarta, Kamis (27/10).

Resolusi DK PBB tanggal 24 Januari 1957, menjadi resolusi kelima yang diterbitkan, untuk menyelesaikan aksi pendudukan militer India di wilayah Kashmir dan Jammu.

Sepuluh tahun sebelum resolusi PBB dikeluarkan, pada 27 Oktiber 1947, tentara India melakukan invasi militer ke kedua wilayah tersebut dan berusaha mengklaim sebagai bagian dari India, hingga kini. Peristiwa itu kini dikenal rakyat Pakistan sebagai The Blackest Day for Kashmiris atau Hari Paling Kelam bagi Rakyat Kashmir.

Dalam resolusinya, PBB meminta rakyat Kashmir—yang mayoritas beragama Islam—untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan memilih antara Pakistan dan India. Perjuangan secara gerilya juga dilakukan rakyat Kasmir sebagai bentuk perlawanan penindasan semena-mena yang kerap dilakukan militer India.

Catatan pemerintah Pakistan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh tentara India sejak Januari 1989 hingga Oktober 2010, setidaknya terjadi pembunuhan terhadap 93.505 warga Kashmir.

Selain itu, juga terjadi 6.976 pembunuhan tahanan, 118.607 penahanan, dan 9.980 perempuan yang diperkosa oleh tentara atau polisi India. "Kami berharap Indonesia bisa membujuk India untuk menempuh jalaur damai untuk mengakhiri penderitaan bertahun-tahun rakyat Kashmir," pinta Sanaullah.

Sumber : Republika

Readmore --> Dubes Pakistan : Kami Tak Ingin Indonesia Mengirim Pasukannya Ke Pakistan

Editorial Metro TV : CN-295 dan Kebangkitan Pemuda

Jakarta - Ada rasa bangga ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu datang ke PT Dirgantara Indonesia untuk melihat karya terbaru putra-putra Indonesia, pesawat angkut CN-295. Di tengah kita hendak memperingati Hari Sumpah Pemuda, seakan itu menjadi penegas bahwa pemuda-pemuda Indonesia mampu memberikan kebanggaan kepada negeri ini.

Kebanggaan ini diperlukan agar kita tidak terus terpuruk pada kondisi bahwa kita ini tidak berdaya. Seakan tidak ada karya-karya besar yang kita bisa pertunjukkan kepada dunia. Pengakuan itu kita perlukan untuk memacu pemuda-pemuda lain menghasilkan karya yang lebih besar lagi.

Kehadiran pesawat angkut CN-295 menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menguasai teknologi tinggi. Pesawat CN-295 merupakan karya bersama putra-putra Indonesia dengan Airbus Military dan bisa diandalkan sebagai alat angkut militer.

Sejak lama sebenarnya kita mampu unjuk gigi dalam penguasaan teknologi dirgantara. Bersama Casa Spanyol, kita berhasil melahirkan pesawat CN-235. Bahkan kita sudah mempersiapkan pesawat tipe N-250. Hanya saja kita tidak pernah menghargai karya dari putra-putra Indonesia.

Kita lebih memilih membeli pesawat MA-60 buatan China daripada CN-235 untuk armada angkatan udara. Padahal pesawat CN-235 dibuat untuk kondisi Indonesia yang kepulauan dan lebih efektif untuk terbang serta mendarat di landasan pendek.

Demikian pula Tentara Nasional Indonesia tidak melihat CN-235 sebagai salah satu andalan untuk memperkuat armada Angkatan Udara. Padahal negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Korea Selatan mengakui keandalan pesawat buatan putra-putra Indonesia untuk angkatan bersenjata mereka.

Kita menghargai koreksi yang dilakukan pemerintah untuk pengadaan alat utama sistem persenjataannya. Presiden menegaskan bahwa CN-295 akan menjadi pesawat angkut andalan dari TNI.

Bangsa-bangsa lain membangun industri mereka melalui penghargaan bangsa sendiri atas karya putra-putra bangsa mereka sendiri. Korea Selatan bisa menembus sebagai kekuatan otomotif keempat di dunia, karena rakyat Korea mendukung industri mereka dengan menjadi pengguna utama produk-produk bangsanya sendiri.

Penghargaan yang diberikan oleh bangsa sendiri membuat pihak industri terpacu untuk terus memperbaiki kualitas mereka. Setiap kritikan yang disampaikan dijadikan pemacu untuk memperbaiki kualitas produk. Dengan itulah kemudian produk bangsa itu akan mampu bersaing di pasar internasional.

Apabila TNI menjadikan CN-295 menjadi andalan armada udara mereka, maka mereka yang bekerja di PT DI akan semakin bersemangat untuk menghasilkan produk lebih baru. Tidak usah heran apabila setelah pesawat angkut, mereka kemudian akan menghasilkan pula pesawat tempur.

Dengan kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, maka ketergantungan kita kepada bangsa lain akan bisa dikurangi. Kita tidak perlu lagi khawatir terhadap tekanan politik yang menggunakan embargo persenjataan sebagai ancaman.

Keinginan Presiden untuk menjadikan CN-295 sebagai produk ekspor ke negara kawasan bukanlah sesuatu yang muluk, apabila PT DI diberi kepercayaan untuk berkembang. Kita mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain.

Yang kita butuhkan hanyalah keberpihakan. Sepanjang pemerintah dan seluruh rakyat mendukung putra-putra Indonesia untuk berkarya, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita hasilkan.

Selama ini keberpihakan itulah yang jarang didapatkan. Para peneliti kita misalnya, sama sekali tidak dihargai. Gaji mereka tidak beda dengan gaji guru sekolah dasar. Belum kita bicara dana riset dan pengembangan yang hanya 0,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tidak usah heran apabila ahli-ahli kita lalu diambil oleh bangsa-bangsa lain. Malaysia dan Singapura begitu agresif untuk menarik anak-anak Indonesia yang pintar untuk bekerja bagi mereka. Bangsa Malaysia dan Singapura lebih pandai untuk menghargai tenaga-tenaga ahli.

Kita tidak perlu saling menyalahkan. Sekarang yang terpenting bagaimana lalu kita memberi kepercayaan kepada putra-putra bangsa untuk menghasilkan karya tertinggi. Berikanlah penghargaan kepada mereka yang berkarya, bukan kepada mereka yang hanya bisa merampok negara.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda kita jadikan momen untuk membangun kembali kebesaran bangsa ini. Kemampuan mereka yang bekerja di PT DI dengan pesawat CN-295-nya merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang bisa menghasilkan karya besar.

Sumber : MetroTV News

Readmore --> Editorial Metro TV : CN-295 dan Kebangkitan Pemuda

Tentara Vietnam, Kamboja & Laos Naksir Senjata Buatan Pindad

Depok - Lomba tembak antara tentara Angkatan Darat se-ASEAN di Cilodong, Depok, resmi ditutup. KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, tentara AD dari negara tetangga berminat membeli senjata produksi PT Pindad.

"Ada beberapa negara peserta lomba tembak Angkatan Darat ASEAN ke-21 ini yang menyataan ketertarikan untuk memesan senjata produksi negara kita," terang Pramono usai penutupan ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-21, 14-27 Oktober di Mako Divisi I Kostrad, Cilodong, Kota Depok, Kamis (27/10/2011).

Dalam lomba tembak AARM ini, kontingen AD tentara Kamboja, Laos dan Vietnam menggunakan senjata yang disediakan panitia pelaksana dari TNI AD. Mereka terkesan dengan kualitas dan tingkat akurasi senjata yang mereka pakai selama perlombaan ini.

Menurut Pramono, KSAD dari ketiga negara tersebut berencana akan melaporkan penilaian mereka kepada pemerintah negara mereka masing-masing. "Dalam tembak kehormatan Novelty Shoots tadi, seluruh KSAD ataupun Wakil KSAD memuji senjata dari Pindad," cerita ipar Presiden SBY ini dengan sumringah.

Kesepuluh negara peserta AARM adalah para anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. AARM tahun 2012 akan digelar di Brunei.

Sumber : DETIK

Readmore --> Tentara Vietnam, Kamboja & Laos Naksir Senjata Buatan Pindad

TNI AD Raih Juara Menembak Se-ASEAN

Jakarta - TNI Angkatan Darat yang mewakili Indonesia berhasil meraih juara umum lomba tembak Angkatan Darat se-ASEAN. TNI AD memperoleh 9 trofi dari 15 trofi yang diperebutkan dengan jumlah perolehan medali sebanyak 39 medali, yakni 18 medali emas, 13 medali perak dan 8 medali perunggu.

Diposisi kedua, Thailand mendapatkan dua trofi dengan 24 medali, yani empat medali emas, 10 medali perak dan 10 medali perunggu. Di urutan ketiga dipegang oleh Filipina yang mendapatkan dua trofi dengan 13 medali, yakni empat medali emas, lima medali perak dan empat medali perunggu.

Lomba Tembak Angkatan Darat Negara-Negara Asean (AARM) ke 21 tahun 2011 berlangsung sejak 14 September lalu dan ditutup oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Edhie Pramono Wibowo, di Markas Divisi 1 Kostrad, cilodong, Kamis (27/10/201).

“Ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Angkatan Darat negara-negara Asean, yang pada gilirannya dapat kita manfaatkan untuk lebih membangun kesepahaman antar prajurit”, ungkap KSAD.

Dalam pelaksanaan AARM ini,senapan yang digunakan adalah produksi PT Pindad. Menurut KSAd, ini membuktikan produk dalam negeri memiliki kualitas yang membanggakan.

“Di tangan prajurit-prajurit kita yang terlatih, senapan/pistol buatan negeri sendiri kini telah menjelma menjadi senjata yang sangat presisi dan mengundang kagum bagi negara lain. Saya dengar ada negara lain yang mulai memesan senjata ke PT Pindad," paparnya.

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI AD Raih Juara Menembak Se-ASEAN

TNI AL Rencanakan Akan Melakukan Latihan Perang Besar-besaran

Jakarta - TNI Angkatan Laut akan melakukan latihan perang laut secara besar-besaran bersandi Armada Jaya XXX/2011 pada 30 Oktober hingga 16 November mendatang. Latihan ini menjadi tolak ukur kemampuan dan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesiapsiagaan sistem senjata armada terpadu (SSAT).

“Mulai dari Laut Jawa hingga puncaknya pelaksanaan operasi amfibi berupa pendaratan pasukan pendarat marinir di Sangatta, Kalimantan Timur,”kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Kamis (27/10).

Menurut Kadispenal, TNI AL akan menurunkan seluruh senjata yang tergabung dalam SSAT. “Mulai Kapal perang, pesawat udara, marinir, dan pangkalan,”katanya.

Untung merinci, latihan ini akan diikuti empat ribu personel dengan 21 jenis kapal perang. Kapal-kapal ini terdiri dari Kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, kapal perusak kawal, kapal angkut tank, kapal buru ranjau, kapal tanker, dan kapal bantu tunda. Diturunkan juga enam pesawat masing-masing 3 Unit Pesawat Cassa dan 3 unit Helikopter. Selain itu, 93 unit Kendaraan tempur pasukan pendarat (ranpur pasrat).

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI AL Rencanakan Akan Melakukan Latihan Perang Besar-besaran

PT DI Target 12 Pesawat per Tahun

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) optimistis mampu memproduksi 12 pesawat jenis CN untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia Pasifik. Kesiapan ini berdasar kemampuan dan pengalaman yang dimiliki tenaga ahli perusahaan yang berbasis di Bandung tersebut menggarap pesawat jenis itu,termasuk CN-235.

Direktur Aerostructure PT DI Andi Alisjahbana mengungkapkan, produksi CN-295 akan terlebih dulu dibuat di pabrik Airbus Military Industry di Spanyol. Selain untuk melatih teknisi, langkah tersebut diambil untuk memberi kesempatan bagi PT DI mempersiapkan investasi bahan baku dan alat.

Baru kemudian produksi bisa dilakukan di Indonesia. “Nantinya, PT DI akan bertanggung jawab pada proses final essambly CN-295 dengan komposisi bahan baku 50% oleh PT DI dan 50% oleh Airbus Military.Namun, untuk membuat CN-295, PT DI juga masih membutuhkan bahan baku dari negara lain.Seperti engine dari Kanada,avionik dari Amerika Serikat, dan beberapa komponen lain dari Spanyol dan negara lain, ”jelasnya.

Menurut dia,membuat CN- 295 nyaris sama dengan membuat CN-235. Yang membedakan adalah CN-295 lebih panjang tiga meter.Adapun produksi CN-295 pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sendiri tidak ada perbedaan mendasar dengan struktur CN sejenis.Perbedaan hanya terdapat pada struktur tempat duduk yang di buat memanjang mengikuti panjang pesawat sehingga bisa membawa 70 pasukan serta barang dalam jumlah besar.

Seperti diberitakan sebelumnya, perusahaan pesawat terbang berplat merah itu secara resmi memulai kerja sama dengan Airbus Military pesawat CN-295. Pada tahap awal,PT DI akan memproduksi sembilan pesawat CN-295 untuk memenuhi pesanan TNI AU dengan nilai kontrak mencapai USD325 juta.

Perjanjian kerja sama produksi CN-295 antara PT DI dan Airbus Military disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Presiden berharap kerja sama ini menjadi tonggak kebangkitan perusahaan yang pernah jaya di masa kepemimpinan BJ Habibie. Andi menggariskan, kerja sama PT DI dengan Airbus Military bukan hanya pada produksi dan pemasaran CN-295, tapi juga pada beberapa tipe CN lainnya, CN-235, CN-212–200, dan CN-219.

Dia optimistis empat tipe pesawat tersebut akan diserap pasar karena tiap tipe memiliki kelebihan berdasarkan kebutuhan suatu negara. Negara yang butuh pesawat dengan daya angkut kecil tapi lincah bisa memesan CN-219 dengan kapasitas 19 penumpang atau CN-212–200 dengan kapasitas 24 penumpang. Sementara bila kebutuhannya lebih besar lagi, bisa memesan CN-235 (42 penumpang) atau CN-295 (70 penumpang).

“Tapi kita akan lebih fokus memasarkan tipe CN-219.Selain investasinya tidak terlalu besar, hanggar yang kami miliki juga cukup untuk memproduksi beberapa pesawat sekaligus,”tegas dia. Ekonom dari Univesitas Padjadjaran Acuviarta Kurtubi mengatakan, pesanan sembilan pesawat CN-295 oleh Kemhan akan sangat membantu PT DI untuk bangkit dari keterpurukan sejak beberapa tahun silam.

Terlebih,dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan, pemerintah akan membelanjakan sekitar Rp150 triliun untuk keperluan alat utama sistem senjata (alutsista). Peluang tersebut semestinya dimanfaatkan BUMN dalam negeri. “Namun, karena yang dijual adalah pesawat, pemerintah tetap harus campur tangan. Seperti halnya yang dilakukan AS.Penjualan pesawat tempur dilakukan pada pembicaraan tingkat tinggi,” jelasnya.

Salah satu hal yang bisa dikerjakan Pemerintah Indonesia adalah dengan menyertakan penjualan pesawat pada paket kerja sama ekonomi dengan negara lain seperti Afrika.

Sumber : SINDO

Readmore --> PT DI Target 12 Pesawat per Tahun

Presiden SBY Perintahkan TNI & Polri Perbaiki Doktrin

Bandung - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri menyiapkan personelnya untuk menyambut peningkatan kekuatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

SBY mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun, pengadaan alutsista telah ditingkatkan dalam jumlah besar.

"Maka pastikan bahwa jajaran saudara, para perwira dan Tamtama dapat ditingkatkan pengetahuan tentang teknologi militernya," kata Presiden SBY dalam sambutan pengukuhan kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military di hanggar PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011).

Adanya kemajuan industri alutsista, harus bisa dirasakan manfaatnya menjadi alih teknologi. Untuk itu, Presiden berharap doktrin yang berlaku baik bersifat strategis taktis dan teknis dapat disesuaikan.

"Perlu ditingkatkan juga kemampuan operasional serta pemeliharaan alutsista guna perbaikan pemeliharaan, harus punya skill, untuk melakukan pemeliharaan alutsista yang sangat berharga dengan anggaran memadai dengan demikian alutsista produksi dalam negeri maupun kita adakan dari luar negeri memiliki daya pakai jauh ke depan," ujarnya.

Sumber : INILAH

Readmore --> Presiden SBY Perintahkan TNI & Polri Perbaiki Doktrin

MenBUMN : Jangan Gangu PTDI dan Pindad Agar Mereka Fokus

Bandung - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan meminta Direksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad memokuskan energi buat melaksanakan kontrak kerja Alutsista dari pemerintah agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

"PTDI dan Pindad diminta untuk fokus menuntaskan kontrak kerja sesuai skedul, jangan ada penyelesaian proyek yang meleset agar perusahaan mendapatkan nilai tambah," kata Dahlan Iskan di PTDI Kota Bandung, kemarin.

Ia meminta, jajaran direksi BUMN Strategis yang mendapatkan kontrak pengadaan alutsista dari pemerintah dalam jumlah dan nilai yang besar untuk fokus dan tidak disibukan dengan hal-hal yang bisa mengakibatkan penyelesaian kontrak di keluar dari skedul.

Bila tidak fokus dalam pengerjaan proyek besar itu, potensi realisasi kontrak dengan pemesan tidak akan tertangani. "Dengan menyelesaikan kontrak tepat waktu dan tidak meleset, sudah menjadi nilai plus dan mengharumkan perusahaan. Jelas hal itu akan mempercepat kebangkitan," kata Dahlan Iskan.

Ia menyebutkan, kepercayaan dari pengguna produk PTDI dan Pindad yang begitu besar harus dijawab dengan sungguh-sungguh. "Proyek dari pemerintah dalam pengadaan alutsista bagi PTDI dan Pindad nilainya cukup besar. Ini kesempatan,tunjukan penyelesaian kontrak tepat waktu dengan kualitas bagus, maka itu sebuah promosi luar biasa yang tidak perlu keluar dana besar," kata Dahlan Iskan.

Sementara itu untuk memfasilitasi dan komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN terhadap revitalisasi PTDI, maka dilakukan penandatanganan kredit dari Bank BRI senilai Rp1 triliun. "Hari Rabu (26/10) petang ini, kami menandatangani kredit dari Bank BRI senilai Rp1 triliun untuk modal PTDI," kata Dahlan.

Sementara itu Direktur Utama PTDI Budi Santoso menyebutkan langkah restrukturisasi perusahaan telah dilakukan, salah satunya melalui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penyertaam modal kerja sehingga membuat ekuitas PTDI menjadi positif.

"Pada 2010 ekuitas PTDI negatif karena beban masa lalu, kami tak banyak menerima kontrak karena tidak ada modal, namun pada 2011-2012 dengan tambahan modal dan penyertaan modal negara membuat kami bisa kembali memproduksi dan mengerjaan kontrak," kata Budi Santoso.

Dengan ekuitas positif, maka kami bisa ikut tender dan bisa mengajukan kredit modal ke perbankan. Pada kesempatan itu, pihaknya juga merencanakan melakukan up grade fasilitas yang rata-rata sudah berusia di atas 20 tahunan.

"Up grade fasilitas perlu dilakukan agar pekerjaan dan kapasitas lebih baik," kata Direktur Utama PTDI itu menambahkan.

Sumber : MetroTV News

Readmore --> MenBUMN : Jangan Gangu PTDI dan Pindad Agar Mereka Fokus

English News : Turkey denies losing deal for Indonesian Navy submarines

Ankara - Turkish procurement officials have denied a South Korean claim that the Korean Daewoo Shipbuilding and Marine has defeated a joint bid by Germany and Turkey to sell submarines to the Indonesian Navy.

‘’We are constantly in touch with Indonesian authorities. Together with Germany, we will soon submit an offer outlining our final offer with very favorable conditions. Indonesia is waiting for that,’’ a procurement official told the Hürriyet Daily News recently on condition of anonymity.

‘’In addition, Germany’s Howaldtswerke-Deutsche Werft [HDW] is our full partner and is the builder of the HDW-class 209 submarines that Indonesia wants to buy. We don’t know how the South Koreans may overcome this license problem, because HDW is working with us,’’ the official said. ‘’For us, the competition is continuing.’’

Daewoo Shipbuilding & Engineering said earlier this month that it aimed to seal a $1.1 billion agreement with the Indonesian government by November to build three submarines. The South Korean shipbuilder said in a statement that this would mark the first exports of submarines from the country.

“We have launched talks to sign a submarine contract with Indonesia’s Defense Ministry,’’ Daewoo said in a statement.

A team of Turkish and German companies and Turkey’s procurement office are also jointly seeking a contract to sell two HDW-class 209 diesel submarines to Indonesia worth about $1 billion in an offer with sweeteners against the South Korean rivals.

French and Russian companies dropped out of the bidding for the Indonesian Nay deal earlier, allowing South Korea’s Daewoo Shipbuilding & Marine to emerge as the leading candidate. Daewoo was expected to bid together with HDW, but it later decided to bid on its own.

Facing the threat of being left out of the deal, HDW, a subsidiary of ThyssenKrupp Marine Systems, approached the Undersecretariat for Defense Industries (SSM), Turkey’s defense procurement agency.

Together with Turkey, HDW also is manufacturing six modern U-214 diesel submarines for the Turkish Navy. In partnership with HDW, Turkey earlier built 14 U-209 submarines, which Indonesia now wants to buy.

Source : HDN

Readmore --> English News : Turkey denies losing deal for Indonesian Navy submarines

Pemerintah Akui Gelontorkan Rp 150 Triliun Perkuat Alat Tempur Baru

Bandung - Pemerintah mengaku mengalokasikan anggaran Rp 150 triliun untuk tahun 2009-2014 untuk pembelian dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat kunjungan bersama Presiden SBY di kompleks PT DI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2011).

"Pada masa kabinet Indonesia bersatu kedua selama 5 tahun dialokasikan anggaran pengadaan dan pemeliharaan (alutsista) Rp 150 triliun," kata Purnomo.

Ini berarti dana alutsista bertambah Rp 50 triliun dari rencana awal yang direncanakan oleh pemerintah Rp 100 triliun.

"Besarnya anggaran dari pemerintah sudah diperhitungkan kekuatan makro ekonomi makin baik dan anggaran berimbang," jelas Purnomo.

Dikatakan Purnomo, di 2014 nanti peningkatan kemampuan alutsista diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dan juga untuk menghadapi berbagai ancaman.

"Akhir kabinet Indonesia bersatu kedua, kekuatan TNI bakal meningkat secara signifikan dengan hadirnya kekuatan tempur dan kekuatan baru. Kekuatan TNI juga bisa dipakai untuk operasi militer selain perang seperti kemanusiaan, bencana, dan bakti sosial," tukas Purnomo.

Sumber : DETIK

Readmore --> Pemerintah Akui Gelontorkan Rp 150 Triliun Perkuat Alat Tempur Baru

PT Pindad Siap Ladeni Tantangan Presiden

Bandung - Produsen alutsista Indonesia, PT Pindad, menyatakan siap untuk memenuhi tantangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan berupa konsep kendaraan taktis kelas dunia sedang dipersiapkan dan bakal rampung dua bulan kemudian.

Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Pindad Adik Afian Soedarsono di PT Dirgantara Indonesia (DI), Rabu (26/10/2011). Presiden dan rombongan mengunjungi PT DI untuk menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman penjualan pesawat terbang CN295.

"Saya optimistis bisa merampungkan konsep dan menyiapkan purwarupa dalam dua bulan kemudian diproduksi dalam setahun," kata Adik.

Dalam sambutannya, Presiden SBY meminta agar Pindad bisa merampungkan rantis kelas dunia agar menjadi titimangsa bagi Indonesia. Dia bahkan mengaku sudah menyiapkan nama khusus bila nanti sudah rampung.

Adik mengaku sudah memiliki kendaraan yang dipakai sebagai dasar untuk membuat konsep dengan bobot tiga perempat ton dengan mesin merek Renault. Nantinya model itu bakal bisa bersaing dengan merek Hummer.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> PT Pindad Siap Ladeni Tantangan Presiden

Pengamat : Perlu Keseriusan Pemerintah Membangun TNI AL

Jakarta - Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar dunia. Terletak pada posisi silang dunia, menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai urat nadi perdagangan dunia baik sebagai Sea Lanes of Communications (SLOCs) maupun Sea Lanes of Oil Trades (SLOTs). Memiliki sumber kekayaan alam berlimpah, di satu sisi memberi manfaat bagi kesejahteraan bangsa, di sisi lain mengandung kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bangsa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.504 lebih dan garis pantai 81.000 kilometer, Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Batas maritim tersebut terdiri dari batas laut wilayah (laut territorial), Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Penetapan batas maritim tersebut bukan tanpa dasar akan tetapi sesuai ketentuan hukum laut internasional dengan berpedoman pada United Nations of Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 17 tahun 1985.

Persoalan penetapan perbatasan negara maritim dengan negara tetangga hingga saat ini belum tuntas, akan menjadi konflik dikemudian hari. Sebagai contoh, kita kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan setelah mahkamah konstitusi Internasional pada 17 Desember 2002 memutuskan Negeri Malaysia sang pemilik asli. Selanjutnya, persoalan Ambalat dan Tanjung Datu menghiasi rangkaian masalah perbatasan antara negara RI – Malaysia.

Prof. Dr.Ono Kurnaen Sumadiharga Guru Besar Oseanografi Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan sebanyak 92 pulau terluar di Indonesia saat ini perlu diamankan karena sangat berpeluang diambil alih oleh pihak asing. Pulau-pulau tersebut lokasinya tersebar dari Aceh hingga Papua yang berada cukup jauh dari garis pantai wilayah yang berpenduduk serta sebagian belum memiliki nama (Analisa, 25/05/09).

Keseriusan Pemerintah

Persoalan perbatasan wilayah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Saat ini terdapat dua belas pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang senantiasa berpeluang terjadi konflik perbatasan. Kedua belas pulau tersebut sebagai berikut: Pertama, Pulau Rondo. Pulau yang berada di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini berbatasan dengan negara India. Kedua, Pulau Berhala yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Utara, pulau ini berbatasan dengan negara Malaysia. Ketiga, Pulau Nipah di wilayah Propinsi Riau, berbatasan dengan Singapura. Pulau ini nyaris tenggelam saat pasang tinggi, sebagai akibat dari penambangan pasir laut di wilayah tersebut. Keempat, Pulau Sekatung di wilayah Propinsi Riau perlu mendapat perhatian khusus mengingat letaknya yang berdekatan dengan negara Vietnam.

Kelima, Pulau Marore, Miangas dan Marampit. Ketiga pulau yang terletak di wilayah Propinsi Sulawesi Utara ini berbatasan langsung dengan Philipina. Penduduk di ketiga pulau tersebut sering berinteraksi dengan penduduk Philipina, bahkan sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat setempat diperoleh dari negara tetangga tersebut. Keenam, Pulau Fanildo, Pulau Brass dan Pulau Fani. Ketiga pulau tersebut berada di wilayah Propinsi Papua dan berbatasan langsung dengan negara Palau. Ketujuh, Pulau Batek dan Pulau Dana. Kedua pulau ini terletak di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan dengan negara Timor Lorosae.

Polemik perbatasan tidak akan berakhir, jika kemampuan pertahanan negara sangat lemah, khususnya pertahanan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan kita memerlukan peran kekuatan TNI AL di laut demi menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum di laut nusantara. Kekuatan Angkatan Laut merupakan salah satu bagian penting dari potensi nasional. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan alut sista yang tangguh dan modern. Alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut saat ini sebagian besar telah berusia tua, tidak sepadan lagi dengan nilai gunanya. Dari jumlah alutsista yang dimiliki saat ini, 41% berusia 25-50 tahun dan 5% berusia di atas 50 tahun.

Sesuai dengan persyaratan, usia 30 tahun adalah batas usia bagi kapal untuk laik laut, khususnya untuk kapal perang pada usia tersebut "combat capability-nya" menurun. Seiring Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/2/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Kebijakan Strategis Kasal dalam Mewujudkan Postur TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2024, diharapkan kekuatan yang digunakan meliputi 274 KRI, 137 Pesud dan 890 Ranpurmar.

Pertanyaannya, seriuskah pemerintah merealisasikan anggaran dalam rangka membangunan perkuatan TNI AL?. Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono, mengatakan anggaran TNI tahun 2012 akan naik menjadi 35%. Dari Rp 47,5 Triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 64,4 Triliun tahun 2012. Kenaikan anggaran tersebut diperlukan untuk menlanjutkan modernisasi alutsista dan membiayai perawatan senjata (Viva news.com 05/10/2011).

Khusus pengadaan alutsista bagi TNI AL pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 bagian Pertahanan dan Keamanan serta Iptek menganggarkan Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista sebesar Rp 25,745 triliun dengan pembagian sebagai berikut: Peningkatan kemampuan KRI, KAL, Ranpur dan Rantis Rp 657,3 milyar. Pengadaan Pesud dan sarana prasarana Penerbangan TNI AL Rp 159,7 milyar dan percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Rp 20,316 trilyun.

Bagaimanapun, mengamankan wilayah laut nusantara yang luasnya mencapai 5,8 juta km persegi sudah harga mati. Bapak Proklamator Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC) 1963 mengatakan: ‘’Membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, dan negara damai merupakan National Building bagi Indonesia. Negara menjadi kuat jika dapat menguasai lautan, menguasai lautan harus menguasai armada".

Berbasis Maritim

Di era abad 21 negara-negara besar di dunia saling berlomba dalam meningkatkan kekuatan maritim, akibatnya muncul slogan-slogan Ocean Policy (Kebijakan Kelautan). Amerika Serikat membangun kekuatan maritim dengan slogan "kekuatan maritim melindungi cara hidup Amerika", lahirlah A Cooperative Strateggy for 21st Century Sea Power. China membangun Ocean Policy dengan strateginya Chain of Pearl yang bertujuan untuk membangun dan menyelamatkan urat nadi perdagangannya lewat laut. India terkenal dengan Freedom to Use the Seas: maritime Military Strategy bertujuan meningkatkan pembangunan kekuatan angkatan laut India. Inggris juga bersemboyan Britain Rules the Waves bertujuan untuk membangun kekuatan maritim Inggris.

Bagaimanakah dengan Indonesia? Negara kepulauan Indonesia adalah "Negara Bahari", Indonesia adalah "Negara Maritim" dan Indonesia "Berjiwa Bahari" serta "Nenek Moyangku Orang Pelaut.". Tetapi tidak mudah untuk menuju dan membangun Negara yang berbasis maritim, melalui kebijakan dan regulasi yang ketat. Indonesia memiliki modal dasar, Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982 memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menggalakkan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dengan memprioritaskan orientasi yang berbasis maritim.

Saatnya Indonesia berpaling pada kekuatan sebagai negara maritim, sebagai tindak lanjut konsep negara kepulauan. Negara Maritim Indonesia yang menguasai semua kekuatan strategis didukung oleh kekuatan maritim meliputi armada militer, armada niaga, industri maritim serta kebijakan pembangunan yang berbasis maritim.

Oleh karena itu perlu komitmen para pemimpin bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menitikberatkan pembangunan kearah negara maritim yang besar dan kuat serta disegani dunia Internasional. Son Diamar (2001), menyampaikan lima pilar yang dijadikan pengamanan dan penguatan wilayah maritim Republik Indonesia secara terpadu. Pertama, peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim, hal ini dilakukan dengan menumbuhkan kembali kesadaran geografis. Kedua, penegakan kedaulatan yang nyata di laut. Pilar ini dapat dibangun dengan sistem pertahanan (defense), keamanan (constabulary) dan pengendalian (civilian monitoring, control & surveillance), beserta penegakkannya (enforcement) yang utuh dan berkesinambungan.

Ketiga, pembangunan industri maritim. Pilar ini memberikan kontribusi akan keberadaan negara maritim yang modern dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek tersebut teraplikasikan melalui penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dalam bidang industri maritim. Keempat, meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritim.

Kondisi ini diharapkan terciptanya tata ruang yang terpadu antar daerah pesisir, laut dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antar daerah/kawasan antar sektor dan antar srata sosial yang berwawasan lingkungan. Kelima, penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat dibangun dengan ocean policy yang lengkap, mulai dari yang bersifat undang-undang pokok atau payung hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasikan hukum adat. Sebagai Negara maritim terbesar Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim.

Kelima pilar tersebut tidak terpisahkan, tetapi memberikan pemahaman yang saling mendukung dan menguatkan. Salah satunya upaya kongkrit dengan menetapkan Rancangan Undang-Undang Kelautan. Menurut Kasal Laksamana TNI Soeparno, keberadaan aturan tersebut sangat penting terutama bagi TNI AL sebagai salah satu dasar hukum dalam menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut Indonesia.

RUU Kelautan juga diharapkan memiliki visi maritim, sebagai upaya sungguh-sungguh mengembalikan Indonesia sebagai Benua Maritim. Mahan menyatakan dalam karyanya berjudul The Influence of Sea Power Upon History (1660-1783), laut menjadi salah satu faktor mempertahankan eksistensi suatu negara, barang siapa yang menguasai laut maka akan menguasai dunia. Artinya, untuk menjaga dan menegakkan keamanan wilayah laut nusantara Indonesia kita harus mempunyai kekuatan armada militer (TNI AL) yang handal, kuat dan tangguh sehingga disegani oleh lawan.

Sumber : Harian Analisa

Readmore --> Pengamat : Perlu Keseriusan Pemerintah Membangun TNI AL

PT DI Patok Produksi CN-295 Sampai 250-250 Unit

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa memproduksi 200 unit hingga 250 unit pesawat CN295, proyek baru bersama Airbus Militery Industry untuk membidik pasar di Asia Pasifik.

Tahap pertama diproduksi sebanyak 9 unit untuk memenuhi pesanan dari Kementerian Pertahanan senilai US$325 juta yang ditargetkan selesai pada semester I 2014.

Dirut PTDI Budi Santoso mengatakan target produksi itu sangat realistis dengan menjadikan seluruh permintaan di pasar domestik untuk sipil dan militer sebagai pasar yang akan dipenuhi melalui produk CN295 yang merupakan pesawat multifungsi.

"Untuk memenuhi pesanan itu, proses produksi tidak menjadi persoalan lagi karena sudah ada suntikan dana cash melalui APBN 2012 senilai Rp1 triliun," katanya sesuai peresmian proyek pesawat baru itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pabriknya di Bandung, hari ini.

Selain pesanan dari TNI, lanjutnya, produk anyar itu juga sudah dipesan Korsel sebanyak empat unit.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan kontrak pesanan CN295 senilai US$325 juta merupakan bagian dari rencana pembelian alutsista periode 2009-2014 yang disiapkan Rp150 triliun.

Menurut dia, pemerintah terus memberdayakan produk alutsista yang diproduksi oleh industri dalam negeri untuk mendukungan pengembangan industri strategis nasional.

Penuhi komitmen
Dia mengharapkan PTDI bisa memenuhi komitmen produksi sembilan pesawat itu pada semester I 2014.

Dia mengatakan pemerintah ingin PTDI dengan industri strategis lain bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan menguntungkan supaya bisa kembali berkembang..

PTDI dengan Airbus Militery Industry yang menjadi mitra kolaborasinya untuk mengembangan tipe pesawat baru itu telah menandatangani nota kesepahaman memproduksi bersama sekaligus pemasaran ke kawasan Asia Pasifik.

Nota itu ditandatangani dihadapan Presiden Yudhoyono dalam acara kunjungan ke pabrik itu untuk meresmikan proyek produksi pesawat tersebut.

Sumber : Bisnis

Readmore --> PT DI Patok Produksi CN-295 Sampai 250-250 Unit

Presiden Yakin Paceklik Industri Pertahanan Berakhir

Bandung - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakin industri pertahanan Indonesia bisa bangkit kembali setelah mengalami masa paceklik. Presiden SBY mengakui sejak krisis moneter melanda Indonesia, peralatan militer di Tanah Air tertinggal jauh oleh negara tetangga.

"Saya yakin mulai hari ini dan ke depan dengan kerja keras kita, kita akan dapat bangkit kembali. Saya bukan sekadar yakin tapi justru kebijakan kita, termasuk solusi terhadap financing dan termasuk pula pembelian alutsista dari PT Dirgantara Indonesia adalah jalan yang nyata untuk sekali lagi melakukan revitalisasi dan pemajuan industri strategis yang jadi kebanggan kita bersama," ujar Presiden SBY dalam sambutan di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2011).

Jajaran industri strategis Nasional Indonesia, kata SBY, sebetulnya tidak kolaps dalam arti tidak bisa bertahan sama sekali. SBY juga menyadari industri dirgantara yang dikelola PT DI sempat terkena masalah.

"Tetapi saya tahu bahwa jajaran kempimpinan manajemen tentu dengan dorongan dan bantuan pemerintah telah bekerja sekuat tenaga ditambah dengan loyalitas atau kesetiaan para karyawan sehingga PT Dirgantara Indonesia pada khususnya dan jajaran industri stategis lainnya pada umumnya masih dapat bertahan," katanya.

Sumber : Inilah

Readmore --> Presiden Yakin Paceklik Industri Pertahanan Berakhir