Korea Selatan Gelar Latihan Manuver Kapal Perang

Proliferation Security Initiative (PSI) diikuti oleh Korea Selatan, AS, Australia, dan Jepang di Busan, Korea Selatan (12/10). AP/Yonhap, Jo Jung-ho

TEMPO Interaktif, Seoul - Korea Selatan hari ini menggebrak lewat latihan angkatan laut dengan Amerika Serikat, Australia dan Jepang yang bertujuan untuk mencegat pengiriman senjata ilegal seperti Korea Utara dan tampaknya telah menyulut kemarahan.
Latihan manuver kapal perang sehari penuh adalah partisipasi aktif Korea Selatan yang pertama dalam Proliferation Security Initiative, yang bertujuan mencegat perdagangan senjata atau komponen senjata pemusnah massal dan misil-misil oleh negara termasuk Korea Utara dan Iran.

Korea Utara telah memperingatkan partisipasi Seoul dalam program partisipasi seperti itu sebagai deklarasi perang terhadap Utara. Utara membuat membuat peringatan seperti berperang ketika Seoul mempertahankan penggelaran latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, yang dilihat Pyongyang untuk suatu invasi.

Sejauh ini, media pemerintah Korea Utara masih diam atas latihan kapal perang bersama yang digelar ketiga negara itu.

Menurut Menteri Pertahanan Korea Selatan, latihan manuver hari ini melibatkan 10 kapal perang dan sejumlah helikopter di perarairan internasional antara Korea Selatan dan Jepang. Gelaran unjuk kekuatan itu sehari setelah Seoul menyelenggarakan seminar yang diikuti oleh 15 negara di Busan, Korea Selatan tenggara. Tapi tak ada penjelesan lebih jauh.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Korea Selatan Gelar Latihan Manuver Kapal Perang

Latihan Militer Angkasa Yudha 2010 Digelar di Perbatasan

illustrasi Latihan Militer Angkasa Yudha 2010

JAKARTA (Suara Karya): TNI Angkatan Udara (AU) menggelar latihan operasi udara di Kalimantan Timur, dalam rangka menjaga dan menegakkan integritas kedaulatan NKRI. Latihan operasi lapangan Angkasa Yudha 2010 itu akan berlangsung 26-28 Oktober 2010.

"Apa pun hasil yang dicapai, merupakan gambaran nyata kesiapan operasi TNI AU dalam melaksanakan tugas pokoknya sekaligus menjadi bahan evaluasi di setiap bidang pembinaan yang dilakukan selama ini," ujar Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, usai membuka Gladi Mako Angkasa Yudha 2010, di Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Latihan Angkasa Yudha 2010 melibatkan Koopsau I Jakarta, Koopsau II Makasar, Lanud Sultan Hasanuddin Makasar, Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Lanud Iswahjudi Madiun, Lanud Supadio Pontianak, Wing II Paskhas Malang, Kosek Hanudnas I Jakarta dan Kosek Hanudnas II Makassar.

"Kohanudnas dan Korpaskhas beserta seluruh jajarannya merupakan aset kekuatan udara yang sewaktu-waktu dapat diproyeksikan dalam melaksanakan tugas operasi udara, baik dalam operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP)," ujar Imam.

Oleh karena itu, tutur ia menambahkan, sinergi kemampuan dan kekuatan serta interoperability dari ketiga kekuatan tersebut harus dapat dilatihkan sekaligus diuji melalui latihan.

"Sebagai latihan puncak TNI Angkatan Udara, maka konsekwensi dari hasil yang akan dicapai adalah merupakan refleksi dari hasil investasi dari segala usaha maupun hasil pembinaan yang selama ini telah dilakukan, baik di bidang intelijen, operasi, personel, logistik maupun di bidang komlek," ujar KSAU.

Latihan Angkasa Yuda dilaksanakan menjadi dua tahap. Yaitu, Latihan Pos dan Komando (Latposko) yang dilaksanakan mulai 12 hingga 15 Oktober 2010 dan manuver lapangan (manlap) yang akan dilaksanakan 21 hingga 28 Oktober 2010 di Lanud Hasanuddin Makassar, Lanud Balikpapan, Tarakan Kalimantan Timur, dan Lanud Abdulrahman Saleh Malang. Latihan Angkasa Yuda ini merupakan latihan puncak TNI Angkatan Udara, di mana sebelumnya telah dilaksanakan latihan per orangan, latihan satuan jajaran TNI AU.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> Latihan Militer Angkasa Yudha 2010 Digelar di Perbatasan

Yuangwang 5, Kapal Pemantau Satelit China Merapat Di Tanjung Priok

Jakarta - Kapal Pemantau Satelit China MV Yuanwang-5 merapat di dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal maritim angkasa luar China tersebut berada di Indonesia untuk mengadakan pemeran antariksa.

Kapal Yuanwang 5 pertama kali dilepas pada bulan September 2006. Panjangnya 222.2 meter, dengan lebar 25.2 meter. Kapal yang berkekuatan 25 ribu ton tersebut telah banyak melakukan misi untuk ilmu pengetahuan China.

"Kapal ini mempunyai sistem pelacakan dan pemantuan satelit dengan membentuk stasiun yang bergerak di perairan," ujar salah astronot China, Zhai Zhi Gang, di atas kapal Yuanwang 5, Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis (14/10/2010).

Zhai Zhi Gang mengatakan, kapal ini memiliki 3 buah radar yang bisa mendeteksi obyek di luar angkasa.

"Radar itu nantinya akan memasukkan data ke pusat layanan informasi di kap dan bisa menjadi alat navigasi yang luas," kata Zhai.

Tidak hanya itu, kapal ini mempunyai kemampuan untuk meneropong dan ruang penelitian untuk obyek angkasa. Sebuah kapal yang menggabungkan kemudahan operasi dan manusia.

"Meteorologi kelautan, telekomunikasi, komputer, dan teropong," ujar dia.

Di atas kapal Yuanwang 5, berdiri tegak antena-antena yang besar untuk memudahkan melakukan pemantuan obyek angkasa luar.

"Ada lebih dari 40 antena yang kita pasang di sini. Tiap antena akan menerima dan mengirimkan gelombag ektromagnetik yang kuat," kata Zhai Zhi Gang.

Beberapa antena yang dimiliki oleh Yuanwang 5 adalah antena cuaca yang berbentuk seperti sebuah bola raksasa. Kapal ini juga mempunyai antena unified S-band untuk memantau satelit yang ada di luar angkasa.

Dalam operasinya, kapal ini pernah memandu satelit Shenzou-7 untuk kembali kepada jalurnya setelah mengadakan perjalanan luar angkasa.

"Seperti sebuah teratai putih yang mengapung tapi intinya adalah dunia ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Zhai Zhi Gang.

Sumber: DETIK

Readmore --> Yuangwang 5, Kapal Pemantau Satelit China Merapat Di Tanjung Priok

Tak Bisa Hanya Andalkan TNI AL

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jakarta, Kompas - Penjagaan pertahanan wilayah laut tidak bisa hanya mengandalkan TNI Angkatan Laut. Wilayah laut yang sangat luas disertai dengan kondisi geopolitik, sedangkan sumber daya TNI AL sangat terbatas.

Demikian benang merah dalam seminar TNI AL ”Implementasi UNCLOS 1982 dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan, Menjaga Keutuhan Wilayah, dan Melindungi Keselamatan Bangsa”, Rabu (13/10).

Andi Widjajanto, pengamat militer dari UI, menjelaskan, negara seperti China, India, Australia, dan AS memperkuat armada lautnya. Ciri negara yang kuat adalah akan menutup wilayah lautnya. Sementara United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 belum diratifikasi negara-negara besar seperti AS. ”AS sudah punya pola mobilitas yang tidak peduli UNCLOS. Mereka anggap itu adalah kebiasaan. Jadi, saat harus buka, mereka akan buka,” katanya.

Menurut Andi, perang saat ini disebabkan ketimpangan kemampuan sebuah negara. Minimnya kekuatan militer Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga membuat banyak gangguan terhadap Indonesia. Karena itu, TNI AL perlu mendefinisikan apa yang ingin diperbuat dengan adanya UNCLOS sebagai dasar legal. Realistisnya, hingga tahun 2024, TNI AL mampu menutup atau mempertahankan seluruh wilayah perairan Nusantara.

Hasyim Djalal, pengamat hukum laut internasional, prihatin dengan kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tidak memadai. ”Saya sedih, bagaimana membangun kekuatan kita. Ini alutsista TNI AL, 41 persen berusia 25-50 tahun, 5 persen di atas 50 tahun. Tingkat kesiapan juga hanya berlayar, tidak siap tempur,” katanya.

Menurut Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda Marsetio, dibutuhkan peran semua pemangku kepentingan untuk menjaga laut. Hingga saat ini TNI tetap mampu menjaga laut.

Pengamat militer Edy Prasetyono menyoroti belum tuntasnya Indonesia melaksanakan UNCLOS. Indonesia harus bisa mengembangkan kekuatan lautnya untuk bisa mengontrol alur laut kepulauan Indonesia, misalnya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Tak Bisa Hanya Andalkan TNI AL

Agresifnya Negeri "Tirai Bambu" Soal Wilayah

China sepertinya saat ini tengah menjadi negara yang paling agresif sekaligus paling ”sibuk” bersengketa dengan sejumlah negara di kawasan regionalnya, Asia Timur. Penyebab persoalan dipicu aksi saling rebut wilayah teritorial, yang kaya dengan minyak, gas, dan ikan.

Dengan Jepang dan Taiwan, misalnya, China masih bersengketa soal Kepulauan Diaoyu (versi China) atau Kepulauan Senkaku (versi Jepang) di perairan Laut China Timur.

Dengan lima negara di perairan Laut China Selatan, sebagian besar negara anggota ASEAN, China bersengketa memperebutkan Kepulauan Spratly dan Paracel.

China mengklaim wilayah-wilayah itu sebagai daerahnya sejak masa Dinasti Han pada abad kedua Sebelum Masehi (SM).

Dalam konteks sengketa di perairan Laut China Selatan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, juga punya klaim sejarah tersendiri. Tidak hanya mengabaikan latar sejarah, China juga dinilai kerap mengabaikan kesepakatan dan hukum internasional yang berlaku pada era modern.

Pada tahun 1992, ASEAN, terutama yang terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan, sebetulnya sudah menyusun dan menyepakati deklarasi. Isinya, segala sengketa akan diselesaikan secara damai dan mempertimbangkan eksplorasi bersama.

China menolak deklarasi bersama itu dan tetap mengklaim semua dari 51 pulau-pulau kecil di Kepulan Spratly dan Paracel itu. Dengan klaim itu China menegaskan hanya dia yang berhak mengeksplorasi kawasan.

Klaim dan upaya penguasaan China di dua gugus kepulauan tadi berlangsung dalam tiga fase. Pada tahun 1950 China mulai mengklaim Kepulauan Paracel. Nyaris seperempat abad kemudian (tahun 1974) China merampas kepulauan itu dari Vietnam melalui kontak senjata yang menewaskan 18 prajurit.

Sejak itu kawasan tersebut menjadi semacam ”zona terpanas” yang diperebutkan oleh semua negara yang terlibat dalam sengketa, kecuali Brunei. Tercatat 70 personel Angkatan Laut Vietnam tewas. Sejumlah kapal Vietnam hancur saat pecah kontak senjata dengan militer China di Terumbu Karang (Reef) Johnson di Kepulauan Spratly pada tahun 1988.

Aksi saling serang dan saling ganggu, baik antarkekuatan militer maupun kapal-kapal sipil (nelayan dan kargo), terus berlanjut. Pada tahun 1995, Filipina dan Taiwan tercatat pertama kali melakukan kontak senjata dengan China dan juga Vietnam.

Malaysia belakangan ikut ”menceburkan diri” dalam ketegangan. Pada tahun 1999 dua pesawat tempur Malaysia ”berpapasan” dengan dua pesawat pengintai Filipina di angkasa Malaysia.

AS menambah masalah

Ketegangan semakin ”memanas” ketika AS secara terang-terangan menegaskan ingin ”ikut campur” dalam penuntasan sengketa di kawasan itu. Dalam Pertemuan Puncak Pertahanan Asia-Pasifik di Hanoi, Vietnam, awal pekan ini, Menteri Pertahanan AS Robert Gates menekankan pentingnya penuntasan sengketa wilayah secara multilateral.

Selama ini, termasuk dalam konteks sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan, pihak China ngotot hanya ingin menuntaskan masalah tersebut secara satu per satu dengan lima negara ASEAN. Menanggapi hal itu pihak Filipina meradang dan memprotes dengan mengingatkan China tentang keberadaan ASEAN dan kesepakatan yang telah dihasilkan pada tahun 2002 sebelumnya.

Sebelum pernyataan Gates tadi, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga berbicara di Hanoi pada 23 Juli lalu. Hillary menegaskan, AS juga punya kepentingan terhadap terciptanya kebebasan navigasi, akses yang terbuka dalam kesamaan maritim di Asia, penghormatan atas hukum internasional (UNCLOS) yang berlaku di Laut China Selatan, sekaligus upaya damai dalam penuntasan sengketa yang terjadi di sana.

Namun, hal itu balas dijawab dengan keras oleh Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi, dua hari kemudian, dengan memperingatkan sekaligus mengancam negara-negara yang terlibat agar tidak coba-coba ”menginternasionalisasi” sengketa mereka dengan China karena langkah itu justru hanya akan memperunyam dan mempersulit situasi.

Akan tetapi, dalam Pertemuan Puncak Pertahanan Asia-Pasifik muncul kesan China mulai melunak terhadap tekanan AS, dengan mengundang Gates ke China. Gates pun menyanggupi tawaran itu.

Boleh jadi hal itu menjadi sinyal positif. Namun, bisa juga episode kiprah China masih akan berlanjut panjang mengingat tidak hanya dalam sengketa ini China ”unjuk gigi”. Sebut saja sengketa di kawasan semenanjung Korea, antara Korea Utara dan Selatan, di mana China juga punya kiprah dan pengaruh kuat.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Agresifnya Negeri "Tirai Bambu" Soal Wilayah

Hasil Retrofit Hercules Masih Bermasalah

Pesawat angkut Hercules TNI AU (Foto: DS)

Malang (ANTARA News) - Hasil program peremajaan empat pesawat C-130 Hercules masih menyisakan permasalahan pada sistem avionik dan non avionik.

Kadislog Pangkalan Udara Abdurahman Saleh Asfan Jauhari kepada Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, di Malang, Kamis mengatakan, beberapa permasalahan itu telah disampaikan kepada Singapura.

Pada 2005 Indonesia melakukan peremajaan terhadap empat pesawat C-130 Hercules tipe B yang ber"home base" di Skuadron Udara 32, masing-masing bernomor ekor A-1302, A-1305, A-1308 dan A-1312.

Dari empat pesawat itu, dua menjalani peremajaan di Depo Pemeliharaan 10 Pangkalan Udara Husein Sastranegara dan Depo 30 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh.

Sedangkan dua lainnya di Singapura, yang mencakup perbaikan airframe (badan pesawat), modifikasi mesin dan modifikasi avionik.

Namun, lanjut Asfan, ada beberapa permasalahan yang masih tersisa dari hasil retrofit tersebut.

Masalah itu antara lain, auto pilot rusak dan adanya komponen penunjuk trafik pesawat yang tidak mencukupi jika mengalami kerusakan, katanya.

Pada program retrofit tahap II, ada lima pesawat sejenis yang akan diajukan yakni A-1303, A-1304, A-1309 dan 1310.

Kelimanya akan di-retrofit di Indonesia yakni di Depo Pemeliharaan 10 dan 30 TNI Angkatan Udara.

Pada kesempatan itu, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pemeriksaan terhadap satu unit Hercules hasil retrofit (A-1308) dan satu unit Hercules yang akan di-retrofit

Sumber: ANTARA

Readmore --> Hasil Retrofit Hercules Masih Bermasalah

TNI Perlu Dilengkapi Pesawat Intai dan Pemukul

Pesawat Sukhoi TNI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi, mengatakan selain pembangunan armada laut yang tangguh berupa pengadaan kapal-kapal selam modern dan kapal perang mutakhir, TNI sangat memerlukan pesawat-pesawat intai, pemukul, serta angkut pasukan.

"Pembangunan TNI Angkatan Udara pertama-tama difokuskan pada kebutuhan pesawat angkut sejenis Hercules. Saat ini yang layak terbang hanya sekitar 10 unit, padahal kebutuhannya minimal 45 unit sebagai tulang punggung logistik," ungkapnya di Jakarta, Kamis.

Selain pesawat angkut sejenis Hercules, menurut dia, juga pengadaan pesawat intai perbatasan, dan pesawat tempur pemukul yang terdiri atas minimal tiga hingga lima skuadron, merupakan kebutuhan urgen.

"Dan saya optimis PT Dirgantara Indonesia (DI) mampu memproduksi sejumlah kebutuhan TNI AU, dengan bekerjasama dengan pemegang merek pesawat-pesawat yang dimaksud," ujar politisi muda Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Pembangunan kekuatan mantra udara ini, lanjutnya, harus berjalan seiring dengan penguatan di dua mantra lainnya (laut dan darat).

"Khusus di laut, saya pernah nyatakan urgensi pengadaan kapal-kapal selam dan kapal-kapal perang modern yang ditempatkan di titik-titik strategis untuk mengawal wilayah Nusantara sebagai `archupelagic state` (negara kepulauan terbesar) di dunia," katanya.

Di gatra darat, Fayakhun Andriadi menunjuk kebutuhan mendesak pengadaan roket-roket maupun Rudal canggih untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sekaligus untuk memberi efek getar kepada setiap lawan," katanya menambahkan.

Ia juga mengharapkan pemberian kepercayaan kepada semua industri strategis domestik berperan domionan dalam pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan utama (Alutsista) TNI.

"PT PAL, PT Koja Bahari dan beberapa yang lain untuk kebutuhan gatra laut. Lalu PT DI untuk kebutuhan gatra udara, serta PT Pindad dan PT Krakatau Steel buat gatra darat. Kita sanggup kok," ujarnya.

Dengan pemenuhan semua kebutuhan tadi, ia optimistis, tujuan Swasembada Alutsista bisa tercapai pada akhir Rencana Strategis (Renstra) 2015.

"Bahkan, setelah itu harus mampu memasuki babak baru, yaitu mengekspor ke negara-negara sahabat. Apalagi saya sudah mendengar bahwa Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei, dan Thailand juga sangat berminat dengan produk-produk yang bisa diproduksi PT DI maupun PT Pindad tersebut," ujarya.

Fayakhun Andriadi juga optimistik, industri pertahanan Indonesia bisa menjadi BUMN yang prospektif dan memiliki keunggulan kompetitif di regional ASEAN.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI Perlu Dilengkapi Pesawat Intai dan Pemukul

Menteri Pertahanan Cina Membahas Hubungan Dengan Indonesia Dan Singapura

HANOI, Oktober 12 (Xinhua) - Penasihat Negara Cina dan Menteri Pertahanan Liang Guanglie bertemu dengan menteri pertahanan Indonesia dan Singapura Selasa di sela-sela Rapat hubungan militer bilateral ASEAN pertama Menteri Pertahanan-Plus (ADMM-Plus).

Pada pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro, Liang mengatakan militer Cina berdiri siap untuk bekerja sama dengan militer Indonesia untuk memperluas kerjasama dan mengangkat hubungan militer bilateral yang lebih modern.

Purnomo mengatakan Indonesia ingin memperkuat kerjasama dengan China dalam konsultasi pertahanan, pelatihan militer, bantuan kemanusiaan dan isu-isu regional dan internasional lainnya.

Ketika pertemuan dengan Singapura Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Teo Chee Hean, Liang mengatakan Cina dan Singapura mengalami kemajuan dalam kerjasama pertahanan dalam dua dekade terakhir.

China bersedia untuk memperkuat pertukaran dan berkoordinasi dengan Singapura dalam kerangka ADMM-Plus dan berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas regional.

Teo mengatakan Singapura dan China telah mendorong kerjasama dalam pertukaran militer yang lebih maju, dialog kebijakan dan bidang lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Singapura diharapkan kedua belah pihak untuk memperkuat pemahaman dan kepercayaan untuk memperluas kerjasama, dan terus memajukan hubungan militer bilateral, katanya.

Sumber: Xinhua / MIK

Readmore --> Menteri Pertahanan Cina Membahas Hubungan Dengan Indonesia Dan Singapura

Rusia Siap Bantu Indonesia Kembangkan Nuklir

Beberapa perusahaan di Rusia siap mengadakan perundingan dengan Indonesia.

VIVAnews - Pemerintah Rusia menginginkan peningkatan kerjasama dengan Indonesia di bidang energi, khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maupun pembangkitnya.

Wakil Ketua Parlemen Rusia, Yasev Valery, mengutarakan soal itu dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie.

Yasev mengatakan, pemerintah Rusia berkomitmen mendanai reaktor nuklir apabila pemerintah Indonesia ingin mengembangkan teknologi nuklir. "Beberapa perusahaan di Rusia siap mengadakan perundingan dengan Indonesia. Saat ini, Rusia telah memenangi tender di China sebanyak empat reaktor nuklir, di Vietnam dua reaktor nuklir," kata Yasev dalam pertemuan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Oktober 2010.

Dia menambahkan, Rusia juga siap mensosialisasikan soal energi nuklir kepada masyarakat Indonesia. "Kami siap diundang untuk mensosialisasikan energi nuklir kepada masyarakat dalam menyongsong abad ke 21. Kami akan mensosialisasikan bahwa nuklir tersebut aman," ujar Yasev.

Menyinggung proyek tender pembangkit listrik di Indramayu, dia mengatakan investor Rusia telah mengikuti tender namun sampai sejauh ini masih belum ada kejelasan siapa pemenang tender pembangkit tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, hubungan kedua negara baik dari sisi parlemen, pemerintah akan semakin meningkat seiring era globalisasi saat ini, karena tidak ada negara yang ingin menutup diri dalam berhubungan dengan negara lain. "Kita mengucapkan terimakasih atas dukungan Parlemen Rusia atas partisipasinya selama ini sehingga seluruh rapat berjalan baik dan lancar," katanya.

Terkait proyek pembangkit tenaga listrik di Indramayu, Marzuki meminta pertanyaan diberikan tertulis, yang nantinya Menteri ESDM akan memberikan jawaban tertulis juga agar jawaban tersebut dapat lebih tepat dan akurat. "Karena tidak semua persoalan dapat di update setiap saat oleh Parlemen."

Parlemen, ujar dia, harus dapat memprioritaskan tugas-tugas kedewanan. Pada prinsipnya, Indonesia memberikan kesempatan sebesar-besarnya masuknya investor asing termasuk di bidang energi karena tidak mungkin negara mengandalkan dari pendanaan dalam negeri saja.

Untuk itu, kata Marzuki, pihak Rusia harus mencari mitra lokal dalam menunjang bisnis supaya dapat mengupdate perkembangan setiap saat dan mendapatkan informasi dengan cepat terkait kondisi pasar. "Kerjasama di berbagai bidang harus melibatkan partner lokal sehingga dapat memperoleh informasi lebih update," katanya.

Menurut Marzuki, persoalan nuklir di Indonesia masih harus disosialisasikan lebih maksimal karena sebagian masyarakat menganggap nuklir berbahaya sehingga mereka menolak energi nuklir di daerahnya.

Pemahaman masyarakat Indonesia masih rendah, karena itu masih banyak yang menolak. Indonesia masih perlu waktu untuk mensosialisasikan energi nuklir tersebut. Namun, keinginan Rusia kerjasama nuklir dengan Indonesia akan menjadi catatan. "Nanti pemerintah yang akan meninjau sejauh mana kerjasama yang telah ditandatangani sebelumnya."

Sumber: VIVA NEWS

Readmore --> Rusia Siap Bantu Indonesia Kembangkan Nuklir

China: Kami Bukan Ancaman bagi Tetangga

BEIJING, KOMPAS.com - China bukan merupakan ancaman militer bagi tetangganya, kata menteri pertahanan negara itu Liang Guanglie dalam forum para menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Rabu.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, pada forum yang sama di Veitnam, Selasa, memberikan sentilan ringan tentang ketegangan di kawasan itu, merujuk pada sengketa teritorial dan agresivitas, tapi menghindari kritik langsung terhadap China. "Amerika Serikat tidak berpihak pada persaingan klaim teritorial, seperti di Laut China Selatan," kata Gates. "Persaingan klaim harus diselesaikan secara damai, tanpa kekerasan atau paksaan, melalui proses diplomatik kolaboratif, dan sesuai dengan hukum internasional," tambahnya sebagaimana dilaporkan CNN.

Beijing mengatakan, sebagian besar wilayah Laut China Selatan milik China. Konflik terkait teritori perairan dan pulau-pulau, serta sumber daya alam yang terkandung di dalammnya merupakan sumbu konflik di wilayah Asia-Pasifik. "China menerapkan kebijakan pertahanan yang defensif terkait dengan alam," kata Liang Guanglie.

"Pengembangan pertahanan China tidak bertujuan untuk menantang atau mengancam siapa pun, tetapi untuk memastikan keamanannya sendiri dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas internasional serta regional."

Pernyataan Liang itu muncul di tengah perselisihan diplomatik dengan Jepang atas penangkapan seorang kapten ikal China, September lalu. Kapten itu ditahan di Kepulauan Diaoyu, di Jepang di sebut Senkaku, yang disengketakan, di Laut China Timur. Penangkapan tersebut menyulut perselisihan yang meningkat menjadi ancaman diplomatik oleh Beijing, yaitu berupa pembatalan pembicaraan diplomatik dan perjalanan antara bangsa-bangsa. Jepang akhir bulan lalu membebaskan kapten kapal ikan tersebut, yang disambut sebagai pahlawan saat kembali ke China.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> China: Kami Bukan Ancaman bagi Tetangga

Kontingen Garuda Bhayangkari ke Sudan

Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani memberikan salam komando kepada para personel Polri yang akan dikirimkan ke Dafur, sudan pagi tadi saat upacara pelepasan di Lapangan Bhayangkari pagi tadi (13/10/2010). Pasukan yang tergabung dalam Kontingen Garuda Bhayangkara ini akan bertugas dalam misi perdamaian di bawah komando UNAMID. Mereka akan bertugas hingga Oktober tahun depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Formed Police Unit (FPU) III yang tergabung dalam Kontingen Garuda Bhayangkari VD yang akan menjalankan misi perdamaian di Dafur, Sudan bakal memanggul tugas berat. Mereka akan bertugas menjaga keamanan masyarakat Dafur dan kantor-kantor badan PBB di Sudan.

"Mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, masyarakat, dan kontingen dari negara lain," ujar Brigjen Boy Salammudin, Kepala Biro Kerja Sama Operasi dan Latihan Polri saat ditemui seusai upacara pelepasan FPU di Lapangan Bhayangkari, Mabes Polri pagi tadi (13/10/2010).

Selain itu, pasukan ini juga akan bertugas untuk mengawal utusan-utusan PBB dari berbagai negara yang berkunjung ke Sudan. "Teman-teman kita ini dapat tugas spesial dari PBB. Mereka mengawal para utusan PBB, ini hanya Indonesia yang diberi tugas," jelas Brigpol Adhi, salah satu personel yang ikut dalam misi ini menyatakan bahwa dirinya merasa bangga mendapat tugas ini.

"Saya bangga juga karena ini kan tugas negara. Walaupun berat, saya siap melaksanakannya," ujarnya yang terlihat sedih karena akan meninggalkan istri yang tengah hamil 9 bulan.

Menurut Brigjen Boy para anggota yang akan menerima pendapatan tambahan dari PBB. "Mereka dapat allowance sebesar 1500 dollar AS tiap bulannya dari PBB. Ini di luar gajinya sebagai anggota Polri ya," jelasnya saat ditemui seusai upacara pelepasan pasukan FPU III .

Para aggota ini juga diberi fasilitas komunikasi dari Pemerintah untuk menjaga komunikasi dengan keluarga mereka. "Di sana anggota tetap dapat berkomunikasi dengan keluarganya lewat telepon atau email dan Pemerintah Indonesia harus menyediakan sarana dan prasarananya," ujar Boy.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Kontingen Garuda Bhayangkari ke Sudan

40 Sniper Amankan di Jakarta

Sniper Densus 88 saat Latihan Di Gedung BEI(Foto: Detik)

JAKARTA, KOMPAS - Sejak Selasa (12/10/2010) Polda Metro Jaya setiap hari menyiagakan 40 penembak jitu di 12 lokasi yang rawan bentrok massa brutal. Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/10/2010) malam.

Ia menjelaskan, ke-40 penembak jitu tersebut berasal dari Satuan Brigade Mobil yang sudah dilatih beberapa pekan belakangan. "Selain dibekali pengkayaan keterampilan menembak, mereka juga dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang HAM (hak azasi manusia) dan Protap (Protap Kapolri nomor 1/X/2O10 tentang Penanggulangan Tindakan Anarki)," tuturnya.

Kapolda mengatakan, penempatan ke-40 penembak jitu itu adalah salah satu langkah merealisasi ketentuan tembak di tempat yang harus dilakukan jika situasi sudah membahayakan keselamatan orang lain atau petugas.

Wakil Ketua Komnas HAM Yosef Stanley Adi Praseryo dan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indri yang dihubungi terpisah, menyambut baik hal ini.

Menurut Stanley, pelaksanaan Protap bertujuan memelihara ketertiban untuk memelihara kehidupan demokrasi yang sehat. "Tak kan ada demokrasi tanpa ketertiban. Sebagai penegak hukum di garda depan, polisi harus berani bersikap keras sebelum demokrasi kita berubah menjadi tindakan anarkhis," tegas Stanley.

Indri menambahkan, tindakan tegas tembak di tempat harus memenuhi azas legalitas, nesesitas (kebutuhan) hukum, proporsionalitas antara ancaman dan tindakan, serta akuntabilitas atau pertanggungjawaban tindakan polisi. "KontraS mengapresiasi langkah Polda Metro," ucap Indri.

Menurut dia, langkah ini memang menjadi syarat hajatan demokrasi yang sehat. Meski demikian, baik Indri maupun Stanley mengeritik, polisi masih melakukan diskriminasi dalam menanggulangi bentrokan massa. "Di beberapa kasus, polisi tampak lamban bahkan melakukan pembiaran," ujar Stanley.

Menanggapi hal itu, Kapolda mengatakan, "Tidak ada diskriminasi. Semua yang melakukan anarki akan kami tindak. Tembak di tempat berlaku bagi mereka yang mengancam keselamatan atau nyawa orang lain dan para petugas".

Kapolda mengatakan, saat ini pada setiap kegiatan pengamanan, akan ditempatkan dua atau tiga orang penembak untuk menghadapi kemungkinan serangan senjata api atau senjata tajam.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> 40 Sniper Amankan di Jakarta

Keamanan Laut Indonesia masih Rawan

KRI Wiratno saat menghalau kapal Malaysia(Foto: ANTARA)

JAKARTA--MICOM: Kondisi keamanan laut Indonesia saat ini masih rawan. Hal ini terlihat karena masih banyak terjadi kasus pelanggaran di wilayah perairan Indonesia baik oleh satuan operasi, aparat kelautan negara tetangga, maupun kapal asing.

TNI Angkatan Laut mencatat, hingga bulan September terjadi sebanyak 13 kali pelanggaran oleh kapal perang, polisi, heli atau pesawat udara Malaysia. Selain itu, terjadi jug apelanggaran oleh kapal ikan asing sebanyak 41 kali.

Demikian disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Soeparno melalui Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Marsetio pada konferensi pers persiapan Seminar TNI AL tahun 2010, Selasa (12/10). Seminar tersebut akan digelar, Rabu (13/10).

"Persoalan ini tidak lepas dari potensi laut yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, posisi Indonesia yang sangat strategis menjadi daya tarik tersendiri bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan laut kita secara ilegal," tuturnya.

Marsetio menambahkan, dari 13 kali pelanggaran yang dilakukan Malaysia, terutama terjadi di Blok Ambalat yang selama ini diklaim Malaysia. "Pelangaran terutama di titik blok minyak Ambalat. Kita menganggap punya kita, mereka menganggap blok Ambalat punya mereka. Sampai saat ini kita sedang tahap perundingan dengan Malaysia," ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Karena menyangkut tegak atau tidaknya kedaulatan Indonesia. Indonesia, jelasnya, berpijak pada hukum laut internasional UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985.

"Bagi Indonesia UNCLOS mengatur dua hal pokok, yaitu kewilayahan dan fungsi-fungsi kelautan serta hak pemanfaatan atas sumberdaya yang terkandung di dalamnya."

Namun pada implementasinya, produk hukum yang ada masih mengutamakan kepentingan sektoral and tumpang tindih, sehingga pelanggaran di laut masih tinggi. "Masih ada yang belum terselesaikan dengan baik, seperti masalah perbatasan dengan negara tetangga," imbuh dia.

Selain masalah aturan hukum, keterbatasan anggaran juga menjadi pengganjal bagi TNI AL dalam mengamankan wilayah laut. Dengan cakupan laut yang begitu luas, menurut dia, diperlukan manajemen penanganan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai serta kemampuan personel yang prodesional. Apalagi, sesuai konvensi hukum laut internasional yang memiliki hak pengejaran seketika terhadap kapal yang diduga melanggar hukum di wilayah Indonesia, adalah Angkatan Laut.

"Hak pengejaran saat ini menjadi kurang efektif bila kemampuan kapal perang atau kemampuan TNI AL belum memadai," keluhnya.

Masalah lain di wilayah laut, sambung dia, adalah aspek fungsi kelautan dan pemanfaatan sumber daya yang sebagian besar belum diundangkan. Realitasnya, pemanfaatan sumber daya laut Indonesia ternyata masih jauh di bawah kemampuan daya dukung laut, artinya potensi yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optima.

Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki panjang pantai 81.900 km laut hanya berkontribusi terhadap gross domestic bruto (GDP) sebesar 20,6% atau $18,9 miliar.

Angka ini jauh jika dibandingkan Korea yang memiliki pantai 2.713 km, dapat berkontribusi 37% dan Jepang mampu berkontribusi 54% dari panjang pantai 34.386 km. "Dari angka-angka itu terlihat bahwa sesungguhnya masih sangat banyakyang dapat kita lakukan pada wilayah laut kita guna menyejahterakan rakyat Indonesia."

Karena itulah, TNI AL menilai perlu dilakukan pengkajian kembali sejauhmana pemanfaatan Unclos 1982 selama ini. "Agar dapat diketahui strategi pembangunan kelautan masa depan dan upaya pemenuhannya," tukasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Keamanan Laut Indonesia masih Rawan

Kasal: 13 Kali Aparat Malaysia Melanggar Perairan Indonesia

Laksamana Madya TNI Soeparno

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Madya TNI Soeparno, menegaskan bahwa telah terjadi beberapa kasus pelanggaran wilayah di perairan Indonesia baik oleh satuan operasi atau aparat kelautan negara tetangga, maupun oleh kapal ikan asing.

“Sebagai gambaran untuk tahun ini saja, sampai bulan September telah terjadi pelanggaran oleh kapal perang, polisi, helly atau pesawat udara Malaysia sebanyak 13 kali. Pelanggaran oleh kapal ikan asing sebanyak 41 kali,” tegas Kasal Laksdya TNI Soeparno dalam penjelasan tertulis yang dibacakan oleh Wakasal Laksda TNI Marsetio, .M.M pada Konferensi Pers Seminar Tahunan TNI AL dengan judul “Implementasi Unclos 1982 Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan, menjaga Keutuhan Wilayah dan Melindungi Keselamatan Bangsa, di Wisma Elang Laut, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Pada kesempatan ini juga hadir Koorsahli Kasal Laksda TNI Sugiono, S.E beserta para Asisten Kasal dan pengamat militer Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum.

Bila kita amati, lanjut Kasal, mengapa begitu banyak pelanggaran di laut, maka persoalan ini tidak lepas dari potensi laut yang dimiliki Indonesia. Laut begitu penting karena laut juga merupakan sarana penghubung bagi masyarakat internasional dan pemersatu bagi Indonesia. Potensi laut lainnya meliputi sumber daya alam di dasar dan di dalam laut. Sumber daya itu antara lain berupa energi yang kini semakin langka, perikanan, benda muatan kapal tenggelam dan lain-lain.

Disamping itu posisi Indonesia yang sangat strategis yaitu terletak antara dua samudera dan dua benua menjadi daya tarik sendiri bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan laut kita secara illegal.

“Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlangsung karena hal ini menyangkut tegak atau tidaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa termasuk di dalamnya adalah sumber daya yang ada di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia yang akan mengancam kelangsungan dan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian diperlukan suatu upaya atau solusi bagaimana mengatasi permasalahan bangsa ini,” tegas Laksdya TNI Soeparno.

Pada kesempatan ini juga, Kasal menjelaskan, Unclos 1982 adalah hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, sehingga telah menjadi hukum positif bagi NKRI dan sekaligus pengakuan dunia internasional tentang wilayah yang berada di bawah kedaulatan Indonesia yaitu perairan pedalaman, perairan teritorial, dan perairan kepulauan. Sedangkan wilayah Indonesia yang hanya memiliki hak berdaulat yaitu ZEE dan landas kontinen.

Bagi Indonesia secara umum Unclos 1982 mengatur dua hal pokok, yaitu tentang kewilayahan dan fungsi-fungsi kelautan serta hak pemanfaatan atas sumber daya yang terkandung. Disamping hak tersebut, juga terdapat kewajiban bagi Indonesia untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat internasional. Dengan demikian Implementasi Unclos 1982 ini diharapkan dapat menjadi sarana atau landasan hukum dalam memanfaatkan secara optimal sumber daya laut sampai kepermukaan, bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga, bagaimana mengamankan serta menjaga wilayah laut agar kepentingan nasional Indonesia dapat terjaga dan kewajiban terhadap dunia internasional dapat terpenuhi.

Implementasi yang menyangkut kewilayahan sebagian besar telah diundang-undangkan, namun masih ada yang belum terselesaikan dengan baik seperti masalah perbatasan dengan negara tetangga. Produk hukum yang telah adapun masih mengutamakan kepentingan sektoral, yang bertumpang tindih, sehingga pelanggaran di dan lewat laut masih tinggi.

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, menurut Kasal dipandang perlu untuk mengkaji kembali sejaumana kita memanfaatkan Unclos 1982 dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, tandasnya.

Sumber: POSKOTA

Readmore --> Kasal: 13 Kali Aparat Malaysia Melanggar Perairan Indonesia

Vietnam: Indonesia menghabiskan $16,6 miliar pembelian pesawat tempur?

Sukhoi TNI AU

Informasi terbaru dari "Global Aircraft," melaporkan dalam 5 tahun ke depan, Departemen Pertahanan Indonesia berencana untuk membeli jet tempur dan helikopter untuk melengkapi TNI AU sebesar Rp.150 trilyun rupiah (16,6 miliar dolar).

Analisis para ahli menunjukkan bahwa, meskipun tidak semua proyek melakuakan pembelian di tahap ini, namun Indonesia sedang dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya bagian dari proyek ini.

Menurut Dana Moneter Internasional, di Indonesia tingkat pertumbuhan PDB pada tahun 2011 akan menjadi sekitar 6,2%. Prediksi laju pertumbuhan dari PDB akan mencapai 7% pada tahun 2015. Sedangkan anggaran pertahanan pada tahun 2011 mengidentifikasi sekitar $ 5 miliar, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dalam 5 tahun ke depan akan memungkinkan untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

Total anggaran pertahanan yang diharapkan pada 2011-2015 diperkirakan 27,5 miliar dolar. Namun, jumlah maksimum yang dapat digunakan untuk membeli senjata tidak akan melebihi 30% dan sekitar 8,25 miliar dolar. Direncanakan oleh Departemen Pertahanan Indonesia, 2 / 3 sebesar 16,6 miliar mengumumkan rencana alokasi dari anggaran nasional, sekitar $ 11 miliar dan sisanya (5,6 miliar) akan diberikan dalam bentuk kredit.



KF-X merupakan Hasil Kerjasama Antara Indonesia-Korsel0

Dari data di atas bahwa nilai sebenarnya mungkin diambil dari anggaran negara akan menjadi sekitar kurang dari 2,75 miliar dolar dinyatakan digunakan untuk membeli pesawat tempur dan helikopter. Selanjutnya jumlah 8,25 miliar dolar Departemen Pertahanan Indonesia bermaksud untuk membeli dan meng-upgrade senjata di 2011-2015 tidak hanya akan fokus pada pembelian pesawat tempur dan helikopter, tetapi juga untuk membeli banyak lagi senjata.

Asumsikan bahwa jika Indonesia dapat memberikan prioritas untuk upgrade pesawat, pertahanan belanja dalam periode mendatang akan digunakan untuk sekitar 2 / 3 jumlah total, yaitu maksimum sebesar $ 5400000000, anak yang sebenarnya Jumlah ini tidak akan melebihi $ 5 miliar.

Maka, angka yang diajukan untuk pengadaan pesawat sebesar $ 5,6 milyar terlalu tinggi. jumlah kredit yang sebenarnya dimobilisasi hanya akan mencapai sekitar $ 2,5-3M. Dapat dilihat prioritas mereka hanya bisa berasumsi bahwa dua pertiga dari jumlah ini dapat dialokasikan untuk pembelian peralatan Angkatan Udara, sekitar $ 2 miliar.

Sebagaimana dinilai dengan analisis TSAMTO, jumlah maksimum akan dialokasikan untuk pembelian pesawat bagi Indonesia dalam 2011-2015 tidak akan melebihi $ 7 miliar. Oleh karena itu, pengadaan pesawat pendanaan dalam jumlah yang diklaim menjadi US $ 16,6 milyar dapat dilakukan selama periode 12-15 tahun daripada 5 tahun. Dengan demikian, tampak lebih realistis dengan pernyataan sebelumnya dari Departemen Pertahanan Indonesia atas pembelian untuk 180 pesawat untuk melengkapi Angkatan Udara Sukhoi dalam 15 tahun. Biaya Sendiri untuk program ini telah mencapai $ 8 miliar.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman (Juli 2010) dengan Korea Selatan tentang rencana dalam 10 tahun ke depan akan membeli sekitar 50 KFX. Indonesia telah sepakat untuk menghabiskan 20% ($820 juta) dana proyek-proyek pembangunan (total biaya diperkirakan mencapai 4,1 miliar dolar), dana itu untuk pembelian 50 pesawat senilai sekitar $ 2,2 miliar. Merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang menghabiskan $ 3 miliar untuk proyek KFX.

Indonesia juga telah mengumumkan rencana ambisius untuk memodernisasi armada pesawat termasuk 2 Su-27SK dan dua Su-30MK yang melengkapi F-5E Tiger dan F-16A / B Falcon. Sebelumnya, ia juga telah mengumumkan niatnya untuk membeli pesawat angkut baru militer, pesawat patroli dan biasanya sejumlah besar jenis helikopter.

Jadi dengan kapasitas keuangan di Indonesia semua program MEF akan membutuhkan waktu 15 tahun untuk melaksanakan sepenuhnya.

Sumber: xaluan / MIK

Readmore --> Vietnam: Indonesia menghabiskan $16,6 miliar pembelian pesawat tempur?

Heli Mi-35P TNI AD Jalani Uji Terbang

Helikopter Mi-35P TNI AD Yang Dibeli Dari Rusia

Jakarta (ANTARA News) - Tiga unit Helikopter Mi-35P milik TNI Angkatan Darat menjalani uji terbang setelah tiba di Indonesia pada akhir September 2010.

Uji terbang dilaksanakan di landasan Skuadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, mulai Selasa.

Ketiga unit helikopter yang menjalani uji terbang itu bernomor ekor HX-3503, HX-3504, dan HX-3505.

Uji terbang pertama dijalani helikopter Mi-35P bernomor ekor HX-3503 dengan pilot Rusia Vallery Khalasnikov.

Sedangkan dalam uji itu sebagai ko-pilot, merangkap test pilot maintenance Letkol CPN Made Ardana dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat.

Selain pilot dan ko-pilot ikut dalam penerbangan uji seorang flight engineer Rusia Maxim Kurchkov serta pendamping dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat Letkol Herry.

Pengujian dilakukan mulai uji fungsi di darat dan di udara dengan ketinggian sekitar 5.000 kaki dengan rute Halim Perdanakusuma-Atang Sandjaya (Bogor).

TNI Angkatan Darat sebelumnya telah memiliki dua unit heli serbu buatan Rusia itu.

Dengan kedatangan tiga unit Heli Mi-35 itu, maka kini TNI Angkatan Darat telah memiliki lima unit helikopter Mi-35P dan bermarkas di Skuadron 31/Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat.

Tiga unit heliopter tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dari Rusia pada pekan depan.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Heli Mi-35P TNI AD Jalani Uji Terbang

SBY Laporkan Kondisi TNI pada Purnawirawan

INILAH.COM, Jakarta - Saat menyampaikan sambutan pada peringatan HUT PEPABRI ke 51, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan beberapa kemajuan dan program yang sedang di lakukan oleh TNI dan Polri di masa kini kepada para Purnawirawan ABRI.

"Saya sampaikan bahwa lima hingga sepuluh tahun mendatang, kita ingin sungguh meningkatkan pembangunan kekuatan dan modernisasi Alutsista kita, terutama TNI," ujar SBY saat menyampaikan sambutan di peringatan HUT Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI) di Puri Ardhya Garini, Halim Perdanakusuma, Selasa (12/10).

SBY berharap dalam lima tahun ke depan kemampuan Alutsista TNI bisa meningkat dengan memenuhi kemampuan persenjataan minimum. "Untuk itu kita telah tetapkan satu kebijakan untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Demikian juga industri strategis untuk memproduksi Alutsista yang memang sudah bisa kita produksi," kata SBY.

Salah satu yang dilaporkan SBY adalah rencana pemerintah yang akan membangun peacekeeping centre atau Pusat Pelatihan dan Pendidikan Penjaga Perdamaian guna meningkatkan kemampuan dan peran aktif TNI dalam menjaga perdamaian dunia. "Pemerintah akan bangun pusat penjaga perdamaian. Di sana akan ada tempat pelatihan dan pendidikan yang memadai."

Selain sebagai pusat pelatihan bagi penjaga perdamaian, pusat pelatihan dan pendidikan ini juga disiapkan untuk penanggulangan bencana. Dengan kehadiran pusat pelatihan dan pendidikan ini, TNI akan lebih siap menanggulangi bencana. Rencananya, kata SBY, itu akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. "Insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini akan terwujud," jelas SBY.

Sumber: INILAH

Readmore --> SBY Laporkan Kondisi TNI pada Purnawirawan

Sukhoi Latihan, Warga Sudiang Terganggu

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Warga Sudiang Selasa (12/10/2010) pagi terbangun oleh deru suara sukhoi yang terbang di atas perumahan mereka. Diperkirakan ada enam sukhoi yang terbang bersama sura ribut yang menderu. Aksi sukhoi ini mengganggu tidur warga di Sudiang dan sekitarnya. "Kemarin sukoi latihan, tadi pagi latihan juga, ini sangat mengganggu," ujar Erna, salah seorang warga Sudiang.

Sukhoi yang menggelar latihan tersebut adalah sukhoi yang baru saja dirakit.

Sumber: TRIBUN

Readmore --> Sukhoi Latihan, Warga Sudiang Terganggu

Taiwan Kembangkan Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa Awak Buatan Taiwan In-Cheung-2 (Foto: www.global-military.com)

TAIPEI, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Taiwan, Selasa (12/10/2010), mengatakan, negara itu sedang mengembangkan pesawat pemantau tanpa awak. Pernyataan tersebut menunjukkan, perlombaan senjata dengan China tidak berakhir meski hubungan membaik.

Yu Sy-tue, juru bicara untuk Menteri Pertahanan Kao Hua-chu, mengatakan kepada AFP bahwa Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Chung Shan di dekat Taipei telah memulai penelitian mengenai pesawat tidak berawak, tanpa merinci lebih lanjut. Kao melalui juru bicara itu menyangkal laporan bahwa Taiwan telah menjadikan prioritas utama untuk memiliki Global Hawk, pesawat tanpa awak berdaya terbang tinggi, sekaligus dengan pesawat jet tempur dari Washington.

Pesawat, yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan bertugas memantau serta melakukan misi menyerang, tampak sebagai pengganti pesawat mata-mata U-2 yang sudah usang. Militer China sudah terlebih dahulu menggunakan pesawat udara tanpa awak.

Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, menekankan pada akhir pekan bahwa negara pulau tersebut akan tetap membeli persenjataan dari Washington karena tidak bisa semata-mata bergantung pada penguatan hubungan dengan China guna memastikan keamanannya.

Pesawat jet tempur F-16 C/D merupakan daftar prioritas perbelanjaan persenjataan utama untuk menggantikan armada F-5 untuk mengimbangi kemampuan militer China yang terus dikembangkan.

Ma telah terpilih tahun 2008 dengan janji memperbaiki ekonomi Taiwan, utamanya melalui peningkatan perdagangan dengan China. Selama jabatannya, hubungan antara Taiwan dan China telah membaik, tetapi China tetap menolak melepas kemungkinan menggunakan kekuatan bila pulau tersebut mendeklarasikan kemerdekaan.

Penjualan F-16 C/D ke Taiwan pasti akan memicu kegusaran Beijing, yang bereaksi sangat marah saat Amerika Serikat pada Januari lalu mengumumkan paket persenjataan senilai 6,4 miliar dollar AS kepada negara pulau tersebut.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Taiwan Kembangkan Pesawat Tanpa Awak

Rusia mengungkapkan data rinci mengenai anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2013

Proses Pembuatan Pak Fa

Rusia untuk pertama kalinya kepada publik selama beratahun-tahun rekening tentang belanja pertahanan sampai 2013 secara rinci, Vedomosti harian, Selasa.

Pertahanan Komite Negara Duma kepala Viktor Zavarzin mengatakan pekan lalu bahwa anggaran untuk pertahanan negara, termasuk R & D,dengan total 487000000000 rubel ($ 16,3 bln) pada tahun 2010, 574 Miliar ($ 19,2 bln) pada tahun 2011, 726 Miliar ($ 24,3 bln) pada tahun 2012, dan 1,16 triliun ($ 38,8 bln) pada tahun 2013.

Bagian dari pengeluaran R & D akan turun dari 22 persen pada 2010 menjadi 16 persen pada tahun 2013, anggota parlemen itu.

belanja ini akan fokus pada pengadaan RS-24 rudal balistik antarbenua dan Bulava diluncurkan kapal selam rudal balistik, Su-34 bomber, Su-35 Flanker-E jet tempur jarak jauh, kapal selam, korvet dan frigat untuk armada Laut Hitam , dan perintah-dan-kontrol medan perang sistem untuk Angkatan Darat.

Bagian dari pengeluaran modernisasi persenjataan yang ada akan tersebar hampir merata sepanjang masa empat tahun - 13 persen pada tahun 2010, 15 persen pada 2011-2012, dan 14 persen pada tahun 2013.

Sumber: RIA / MIK

Readmore --> Rusia mengungkapkan data rinci mengenai anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2013