Kebutuhan Anggaran Rp 149 Triliun

Jakarta, Kompas - Indonesia membutuhkan anggaran Rp 149 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam kurun waktu 2010-2014. Pemenuhan anggaran alutsista itu dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Demikian terungkap dalam rapat kerja Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dengan Komisi I DPR, Senin (22/2). Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan semua kepala staf TNI turut hadir dalam rapat kerja tersebut.

Menhan memerinci, kebutuhan alutsista dalam lima tahun ke depan mencakup pengadaan alutsista sebesar Rp 87 triliun dan perawatan alutsista Rp 62 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut dipenuhi bertahap, mulai tahun anggaran 2010 sebesar Rp 23 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 32 triliun, tahun 2012 sebesar Rp 29 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 32 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp 32 triliun.

”Jika pengadaan alutsista bisa dipenuhi dari industri pertahanan dalam negeri, pasti kita akan pakai dari dalam negeri,” kata Purnomo.

Salah satu pengadaan alutsista yang dilakukan dalam lima tahun ke depan adalah pembelian satu skuadron pesawat Super Tucano untuk mengganti pesawat OV-10 Bronco yang telah tidak diterbangkan tahun 2007.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat mengatakan, Super Tucano buatan Brasil tersebut akan menggantikan OV-10 yang sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Pesawat yang tiap unit harganya berkisar 13 juta dollar AS tersebut bisa mengangkut 1.500 kilogram amunisi dan beroperasi selama tiga jam.

Djoko Santoso juga mengungkapkan, TNI AL juga menganggarkan pembelian kapal cepat rudal trimaran dengan panjang 60 meter dan kapal cepat rudal dengan panjang 40 meter. Dua kapal tersebut produk industri swasta nasional.

Anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie (F-PKB), meminta Kementerian Pertahanan memetakan kondisi alutsista saat ini sehingga diketahui mana saja yang perlu diganti. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan alutsista tetap harus memerhatikan kemampuan keuangan negara.

Dalam rapat tersebut juga terungkap rencana pemerintah membangun Peace Keeping Centre (Pusat Penjaga Perdamaian) di areal seluas sekitar 250 hektar. Purnomo menegaskan, proyek pembangunan Peace Keeping Centre yang menelan anggaran Rp 325 miliar itu murni dibiayai Pemerintah Indonesia.

”Indonesia cukup diperhitungkan dan sering dipercaya mengirimkan pasukan perdamaian oleh PBB. Peace Keeping Centre digunakan untuk melatih pasukan yang akan dikirim menjalankan operasi penjaga perdamaian,” kata Purnomo.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait: