ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, February 23, 2010 | 9:06 PM | 0 Comments

    Tjahjo: Jangan Jajaki Alutsista Cina

    JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo mengkritisi program prioritas Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terkait pengadaan alutsista. Menurut dia, seharusnya Menhan konsisten pada revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Jangan malah berencana menjajaki alutsista dari Cina.

    "Kemarin (Senin, 22/2) Komisi I memang telah menyetujui upaya pemerintah mempercepat modernisasi alutsista TNI secara terencana bertahap dalam jangka yang tepat. Tapi harus memprioritaskan pembelian produk dalam negeri," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya pada JPNN, Selasa (23/2).

    Dia juga mengkritisi proses pengambilalihan bisnis TNI yang belum jelas penyelesaiannya. Demikian juga tentang RUU Peradilan Militer tidak dimasukkan dalam prolegnas padahal menjadi prioritas program 100 hari.

    "Saya kecewa dengan pemaparan Menhan dan Panglima TNI kemarin. Terlalu normatif dan tidak ada kemajuan. Terlebih untuk penanggulangan terorisme tidak ada langkah nyata baik dalam bentuk regulasi maupun bentuk lainnya," terang politisi PDI Perjuangan.

    Untuk diketahui, dalam hasil keputusan raker (Senin, 22/2) Komisi I mendukung Menhan dan Panglima TNI untuk meningkatkan anggaran bagi pemenuhan alutsista dengan memprioritaskan pembelian produk dalam negeri. Terkait dengan pembelian alutsista TNI yang dibiayai melalui kredit ekspor, Komisi I meminta Menhan agar dalam pengadaan alutsista TNI yang dibiayai fasilitas ekspor harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan proses pengadaan melalui mekanisne G to G (goverment to government).

    Sumber: JPNN

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.