Pada tahun 2010, anggaran operasi pengamanan laut untuk Bakorkamla hanya sebesar Rp 35 Miliar. "Untuk tahun 2011 nanti, anggarannya meningkat sampai sekitar Rp 120 Miliar," ujarnya. Anggaran untuk operasi pengamanan laut ini meningkat seiring peningkatan anggaran belanja Bakorkamla untuk 2011.
Pada 2010, total anggaran yang dialokasikan untuk badan tersebut hanya Rp 90 Miliar, anggaran operasi pengamanan laut sebesar Rp 35 Miliar sudah termasuk didalamnya. Selebihnya adalah untuk gaji dan belanja pegawai serta belanja barang. Untuk 2011, anggaran Bakorkamla ditingkatkan hingga sebesar Rp 356 Miliar atau hampir empat kali lipatnya. Dengan adanya peningkatan anggaran Bakorkamla itu, anggaran untuk operasi pengamanan laut pun bisa ikut ditingkatkan.
Peningkatan anggaran tersebut, menurut Didik, terkait rencana Bakorkamla menggelar operasi pengamanan laut sepanjang tahun atau 365 hari pada 2011 nanti. Pada tahun ini operasi pengamanan laut tak digelar sepanjang tahun karena ketiadaan dana. Dengan anggaran cuma Rp 35 Miliar setahun, badan ini hanya bisa menggelar operasi terpadu dengan nama "Operasi Gurita" sebanyak lima kali saja. Setiap Operasi Gurita digelar selama 20 hari. "Jadi, dalam setahun ada lima kali operasi, cuma dapat 100 hari," kata mantan Kepala Staf Umum TNI dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini. Lokasi gelaran operasi dipilih berdasarkan random (acak).
Pada 2011 nanti, Bakorkamla bisa menggelar operasi terus-menerus selama setahun. Namun operasi sepanjang tahun itu bukan berarti menggelar operasi di seluruh wilayah laut Indonesia secara serentak. Meski digelar setiap hari, operasi akan dilakukan perwilayah secara periodik. "Misalnya perode ini di wilayah mana, periode berikutnya pindah dimana, dan itu dilakukan terus menerus selama setahun," kata Didik. "Kalau menggelar operasi di seluruh wilayah Indonesia duitnya nggak ada (tidak cukup)."
Kendati demikian diluar operasi yang digelar Bakorkamla, satuan-satuan lain tetap akan melakukan tugas rutin pengamana lautnya secara mandiri. Bakorkamla yang diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, bertugas mengkoordinir dan mensinergikan pengamanan laut dan pelayaran yang dilakukan beberapa institusi. Seperti TNI Angkatan Laut, Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Sumber: TEMPO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment