"Termasuk adanya hibah pesawat militer jenis F-16 dari USA yang membutuhkan biaya cukup besar," kata dia, Jumat. Selain itu, kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI ini, pembahasan mengenai pendidikan dan latihan militer bersama serta kebutuhan-kebutuhan di bidang pertahanan lainnya.
"Dalam rapat dengar pendapat (RDP) awal pekan ini dengan Menteri Pertahanan (Menhan), kami akan mendalami Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga Negara (RAKL) yang diajukan pemerintah (melalui Kementerian Pertahanan), belum mengambil keputusan apa-apa," ujarnya.
Dia meluruskan pernyataan Menhan Purnomo Yusgiantoro seolah pemerintah sudah mengajukan anggaran pertahanan sebesar Rp80 triliun, lalu dirasionalisasikan dalam pembahasan di DPR RI (Komisi I) menjadi hanya Rp61 Triliun.
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3 bahwa satuan tiga dibahas mitra dengan komisi di DPR RI. Maka kami akan membahas secara detil tentang kebutuhan-kebutuhan Kemenhan, khususnya prioritas mengenai penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)," kata Nurhayati Ali Assegaf.
Sumber: REPUBLIKA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment