Wow! Pesawat SBY Dikawal 4 Sukhoi

INILAH.COM, Jakarta - Ada sesuatu yang istimewa dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, Selasa (19/10).

Ingin mendarat di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, pesawat Garuda Indonesia yang membawa rombongan presiden dikawal empat pesawat tempur Sukhoi terbaru milik Skuadron 11 TNI AU Makassar.

Pantauan INILAH.COM yang ikut bersama rombongan presiden, empat Sukhoi itu terlihat mulai mengawal saat pesawat rombongan Presiden terbang di atas perairan laut Sulawesi.

Dua Shukoi terbang mengawal di samping kiri dan dua lagi di samping kanan pesawat presiden. Terlihat jelas sekali pesawat-pesawat tempur buatan Rusia itu terbang pelan mendekat dengan sayap pesawat
rombongan Presiden.

Kejadian ini tak pelak membuat seluruh penumpang dan wartawan di dalam pesawat bergantian melihat pemandangan langka yang jarang terlihat ini melalui jendela.

Sesaat pesawat presiden akan mendarat, empat Sukhoi itu kemudian memberi salam perpisahan dengan menunjukkan manuver terbang menyamping yang membuat takjub semua penumpang.

Dengan didampingi delapan menteri, SBY hari ini dijadwalkan melakukan serangkaian kegiatan di antaranya membuka raker gubernur se-Indonesia dan peluncuran perdana ekspor biji besi Sulsel yang nilai investasinya Rp5,1 triliun.

Sumber: INILAH

Readmore --> Wow! Pesawat SBY Dikawal 4 Sukhoi

Anggaran Alutsista Butuh Terobosan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusg iantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardojo,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (dari kiri ke kanan) berbincang sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (18/10).

JAKARTA (SINDO) – Pemenuhan anggaran untuk modernisasi, pemeliharaan, dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) membutuhkan terobosan dari Kementerian Keuangan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, tanpa terobosan akan berimplikasi pada berlarutlarutnya persoalan-persoalan pertahanan dengan tidak terpenuhinya target modernisasi alat utama sistem persenjataan. ”Harus ada langkah-langkah terobosan dari Menteri Keuangan. Kalau ini kita biarkan praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi.

Implikasinya pada persoalan pertahanan yang tidak selesai sekaligus nantinya masalah kedaulatan akan terganggu,” ujarnya usai rapat kerja tertutup Komisi I dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, kemarin.

Mahfudz mengatakan, berdasarkan rencana strategi (renstra) tahap pertama (2011–2014) Kementerian Pertahanan, untuk modernisasi, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan membutuhkan 150 triliun. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) 2010–2014, pemerintah menganggarkan Rp100 triliun untuk pemeliharaan dan pengadaan alutsista.”Skenario kebijakan politik anggaran pemerintah untuk menutup kekurangan anggaran modernisasi alutsista sebesar Rp50 triliun seperti apa,” ujarnya.

Kekurangan tersebut direncanakan akan ditutupi secara bertahap selama lima tahun dan untuk tahun 2011 ditentukan anggaran sebesar Rp11 triliun.Namun,Kementerian Keuangan hanya menyanggupi tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dengan begitu akan menggeser skenario renstra tahap pertama dan akan menumpuk pada tahun-tahun berikutnya.

”Rp2 triliun itu pun untuk anggaran pertahanan, bukan khusus persenjataan. Jadi masih harus dibagibagi lagi, misalnya untuk intelijen,” katanya. Karena itu,lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dibutuhkan inisiatif politik dari Presiden sehingga ada terobosan kebijakan untuk tambahan anggaran alutsista sebesar Rp11 triliun. ”Bisa dengan menggeser atau realokasi beberapa variabel di RAPBN 2011,”katanya. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, penambahan anggaran merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

TNI mengharapkan program pemenuhan kekuatan pokok minimal yang telah disusun dalam renstra dapat terealisasi. ”Programnya sudah ada, sekarang tinggal apakah Menteri Keuangan bisa mengalokasikan atau tidak,”ujarnya. Sementara ketika ditanyakan terkait anggaran untuk alat utama sistem persenjataan, Menteri Keuangan Agus Martomardojo memilih tidak banyak berkomentar. ”Untuk hari ini belum ada kesimpulan,” katanya.

Sumber: SINDO

Readmore --> Anggaran Alutsista Butuh Terobosan

Penyebab Tertundanya Realisasi Remunerasi TNI

Menteri Pertahanan Purnomo Yusg iantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardojo,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (dari kiri ke kanan) berbincang sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (18/10).

JAKARTA (SINDO) – Realisasi remunerasi bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih harus melewati beberapa proses. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, masih ada tiga persyaratan yang belum selesai dilaksanakan oleh TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Tiga persyaratan tersebut adalah penataan organisasi,penataan tata kerja, dan penataan manajemen SDM. Persyaratan tersebut berlaku untuk semua instansi dan lembaga yang direncanakan akan menerima remunerasi. ”Hasil pertemuan Menkeu dengan Menhandan Panglima TNI15 Oktober lalu terhambat oleh tiga persyaratan tersebut yang belum selesai,” ujar Agus seusai rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Komisi I DPR di Jakarta kemarin.

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri itu, tiga persyaratan tersebut harus ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh instansi yang akan menerima remunerasi. Kemudian hasilnya akan dinilai oleh tim evaluasi remunerasi.”Setelah itu baru dibawa ke DPR,”katanya. Meskipun masih harus melewati beberapa tahap,Agus tetap optimistis remunerasi tersebut bisa direalisasikan tahun ini.

Beberapa waktu lalu,Agus juga mengatakan belum cairnya anggaran remunerasi di sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Kementerian Pertahanan, disebabkan proses reformasi birokrasi belum tuntas. ”Pemberian remunerasi itu harus dikaitkan dengan progres reformasi birokrasi di tiap kementrian/ lembaga,” ujarnya. Di tempat yang sama,Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan,masih harus dilakukan beberapa perbaikan,terutama klarifikasi jabatan.”Masih ada beberapa klarifikasi jabatan,”ujarnya.

Sumber: SINDO

Readmore --> Penyebab Tertundanya Realisasi Remunerasi TNI

TNI Bersabarlah, Renumerasi tidak untuk Tahun Ini

JAKARTA--MICOM: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana belum memberi kepastian, bahwa remunerasi untuk TNI dapat terealisasi pada tahun ini. Hal itu dikemukakannya usai Rapat Kerja di Komisi I DPR RI, Senin (18/10).

"Ini masih belum tahu, karena masih di tim reformasi birokrasi," ujarnya. Dalam rapat kerja tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Panglima TNI dan jajaran Kepala Staf Angkatan.

Armida menjelaskan, saat ini sudah ada delapan lembaga yang prosesnya sudah selesai dan disetujui oleh tim yang diketuai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, diantaranya Bappenas dan BPKP.

"Ini kan sudah selesai di tim Reformasi Birokrasi. Bappenas masih menunggu, harus ada perpres untuk keluar remunerisasinya. Kita (Bappenas) dijadawalkan 2010, karena anggaran kita sudah di switch. Artinya kalau belum bisa di Bappenas, TNI tentu setelahnya," tukas Armida.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> TNI Bersabarlah, Renumerasi tidak untuk Tahun Ini

TNI OFTIMALKAN ANGGARAN UNTUK ALUTSISTA

Jakarta, 18/10/2010 (Kominfo-Newsroom) TNI akan menerima dan membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan alokasi anggaran pertahanan yang disepakati antara pemerintah dan DPR. Semula, disumsikan kebutuhan Rp5 triliun, sedangkan dana yang tersedia untuk dioptimalkan hanya Rp2 triliun.

“Ya pasti, wong adanya cuma itu. bagaimana kita tidak bisa terima? Ya nanti kita bangun sesuai kapasitas itu (Rp 2 triliun), sampai tingkatan mana, prioritas mana,” ucap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono,saat rapat Komisi I DPR, Senin (18/10).

Semula, Panglima TNI enggan menjawab pertanyaan seputar hasil rapat tertutup dengan Komisi I DPR bersama jajaran Kementerian Keuangan, Kepala Bappenas dan Kementerian Pertahanan, yang membahas persoalan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Namun, setelah didesak mengenai berapa besarnya anggaran atau tambahan ideal untuk pemenuhan minimum essensial force (MEF), Laksamana Agus baru mau angkat bicara bahwa untuk anggaran MEF sudah ada shorting list. "Tinggal nanti komponen anggaran berapa kita lakukan sesuai asas prioritasnya. Karena itu, berbicara soal anggaran ideal atau penambahan anggaran, sebenarnya hal itu sudah ada program yang telah disusun," ujarnya.

Selanjutnya, lanjut Panglima, tinggal apakah Menkeu bisa mengalokasikan atau tidak. “Ini yang sedang dinegosiasi, kalau bisa kita jalan,” kilahnya.

Panglima menampik pandangan atau kabar bahwa rapat kerja kali ini mengalami deadlock, karena Menteri Keuangan Agus Martowardojo bersikukuh hanya akan memberikan tambahan anggaran untuk pertahanan sebesar Rp2 triliun. Padahal, tambahan yang diharapkan atau diasumsikan sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebesar Rp5 triliun. “Bukan, hanya sedang dicari terobosan,” tukasnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini menyebutkan beberapa alutsista yang akan menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran tambahan, jika nanti disepakati antara pemerintah dan DPR. “Untuk bangun alutista. Ya termasuk kapal, pesawat, tank, ya termasuk kapal selam itu,” tandasnya

Sumber: KOMINFO

Readmore --> TNI OFTIMALKAN ANGGARAN UNTUK ALUTSISTA

F16A Thai Air Force ditemukan jatuh

illustrasi

Sebuah jet tempur F16 Thai Angkatan Udara jatuh di provinsi Tak utara, menewaskan pilot, ujar Gubernur Tak Samart Loyfa.

Jet tempur menghilang dari radar jam 10 pagi sementara itu terbang ke Wing 41 di utara propinsi Chiang Mai dari Wing 4 di pusat provinsi Nakhon Sawan bersama dengan tiga jet tempur. Namun, tiga lainnya dilaporkan tiba di Chiang Mai dengan aman.

Tim investigasi pergi untuk memeriksa daerah tersebut setelah warga desa setempat mengatakan mereka mendengar suara menerjang dan mendesak pihak berwenang untuk pergi ke sana.

Jet tempur ditemukan jatuh di daerah pegunungan di distrik Tak Ban, Tak provinsi. Tubuh pilot dimutilasi dan diidentifikasi namanya dia sebagai Letnan Penerbangan Ekthakorn Luangrungwaree, 31 tahun.

Menurut juru bicara Angkatan Udara Gp. Kapten Monton Satchukorn, Komite Penyelidikan Kecelakaan Pesawat telah diperintahkan untuk memeriksa daerah di mana kecelakaan terjadi untuk mengklarifikasi apakah cuaca buruk menyebabkan tragedi tersebut.

Ini jet empur F16A satu kursi telah digunakan di Royal Thai Air Force sejak 1997.

Sumber: Global Times / MIK

Readmore --> F16A Thai Air Force ditemukan jatuh

TNI-AL Amankan Dua Kapal Vietnam

KRI Diponegoro

Surabaya (ANTARA News) - Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) mengamankan dua unit kapal berbendera Vietnam yang diduga menangkap ikan secara ilegal di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letkol Laut Yayan Sugiana di Surabaya Senin mengatakan, penangkapan kapal itu dilakukan oleh petugas yang tergabung dalam Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-365.

Kapal dari unsur Koarmatim itu melakukan patroli di bawah kendali operasi Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) di perairan laut Kepri.

Saat berada di sekitar Pulau Natuna, KRI Diponegoro mendapati dua kapal berbendera Vietnam, masing-masing BV-99678-TS dan KG-15381 yang melakukan aktivitas mencurigakan di titik koordinat 04.57.500 Lintang Utara dan 109.39.400 Bujur Timur.

"Posisi kapal itu berada di ZEEI (Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia) Laut China Selatan tanpa mendapatkan izin dari pemerintah RI," kata Yayan mengutip keterangan Komandan KRI Diponegoro, Mayor Laut (P) Achmad Wibisono.

Kapal BV-99678- berbobot mati 130 gross ton berikut nakhoda kapal, Hun, dengan 22 anak buah kapal (ABK) itu kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Kepri, bersama kapal KG-15381 berbobot 90 gross ton yang dinakhodai Yui.

BBM Ilegal

Sementara itu, KRI Teluk Sangkulirang-542 yang tergabung dalam Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur juga menangkap dua unit kapal yang kedapatan melakukan transaksi ilegal di perairan laut Selat Makassar.

Kedua kapal itu, yakni LCT Muara Samudera Pasifik dan MT Cahaya Ujung-03 itu kini diamankan di Lanal Kotabaru, Kalimantan Selatan.

"Kedua kapal itu kami curigai melakukan transaksi jual beli BBM secara ilegal di tengah laut," kata Yayan mengutip keterangan Komandan KRI Teluk Sangkulirang, Letkol Laut (P) Ipong Wicaksono.

Menurut dia, nakhoda LCT Muara Samudera Pasifik, Yuli Purwanto, tidak bisa menunjukkan surat izin stasiun radio dan tidak memasang tanda pendaftaran.

Di dalam kapal berbobot mati 1.215 gross ton itu juga terdapat 13 ABK yang semuanya warga negara Indonesia.

Sementara itu, MT Cahaya Ujung dengan nakhoda Nasir mengangkut 30 ton solar yang diduga didapat secara ilegal.

Kapal dengan delapan (ABK) itu tidak dilengkapi surat izin berlayar dan sertifikat nasional pencegahan pencemaran.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI-AL Amankan Dua Kapal Vietnam

Alutsista TNI SBY Harus Keluarkan Inisiatif Politik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Upacara HUT ke-65 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (5/10/2010) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengeluarkan inisiatif politik atau kebijakan terobosan agar cita-cita modernisasi alutsista TNI hingga 2014 dapat terwujud secara bertahap. Pasalnya, rapat kerja pemerintah dengan DPR yang digelar Senin (18/10/2010), ditunda karena Menteri Keuangan belum dapat menunjukkan model penyediaan anggaran alternatif untuk memenuhi kekurangan anggaran Rp 11 triliun untuk 2011 dan Rp 50 triliun hingga 2014.

"Kita butuh konsensus nasional, harusnya bisa diambil di forum ini karena instruksi presiden jelas. Lalu kenapa di level menteri belum bisa dieksekusi ini kami pertanyakan. Meski pemerintah dengan Banggar sudah selesai, mudah-mudahan ada inisiatif politik dan kebijakan terobosan dari presiden, jadi paling tidak di 2011 ada tambahan alokasi Rp 11 triliun," katanya usai rapat berlangsung.

Mahfudz mengatakan dana yang tersedia ada untuk 2011, yaitu sebesar Rp 2 triliun. Hanya saja, untuk memenuhi hingga Rp 11 triliun perlu ada tambahan pendapatan negara. "Untuk menambah itu harus mengubah variabel dan harus ada keputusan politik. Karena ini sudah instruksi presiden, (Menkeu harus) bicarakan masalah ini dengan presiden," tambahnya.

Mahfud menegaskan DPR nantinya akan terus memantau penggunaan anggaran ini ke depannya sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Kementerian Pertahanan. "Kita harus pastikan, anggaran ini tepat berdasarkan prioritas. Pertama soal perencanaan, kadang masih terjadi perbedaan-perbedaan. Dalam hal serapan anggaran, kita pastikan juga tidak ada keterlambatan," tandasnya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Alutsista TNI SBY Harus Keluarkan Inisiatif Politik

Penambahan Alutsista DPR: Menkeu Bilang "Belum Bisa"

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengambilan keputusan dalam rapat kerja pemerintah dan DPR RI mengenai penambahan anggaran modernisasi alat utama sistem persenjataan ditunda hingga Rabu (20/10/2010). Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, rapat ditunda karena Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum mampu menawarkan model alternatif untuk menambah anggaran modernisasi alutsista TNI.

"Menkeu bilang kewenangannya terbatas. Harus bicara dengan banyak pihak. Jadi ditunda sampai Rabu. Usulan Bappenas, sama dengan Menkeu. Secara pribadi Menkeu setuju penambahan biaya modernisasi tetapi dibatasi sejumlah aturan dan proses birokrasi yang ada dan perlu bicara dengan seluruh stakeholder yang ada," ungkapnya usai rapat berlangsung di Gedung DPR, Senin (18/10/2010).

Agenda utama raker seharusnya memutuskan skenario kebijakan politik anggaran pemerintah untuk menutup kekurangan anggaran modern alutsista. Sesuai renstra 2010-2014, penambahan sebesar Rp 50 triliun. Untuk 2011 mendatang, paling tidak harus mencambah sekitar Rp 11 triliun.

Jika tidak diselesaikan segera, maka kebutuhan modernisasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan dapat terpenuhi.

Dalam rapat ini, lanjut politikus PKS ini, pihak pemerintah belum dapat memberikan alternatif model penambahan anggaran. "Tidak bisa diambil kesepakatan karena bahasan pemerintah dengan badan anggaran hanya bisa menyisihkan Rp 2 triliun untuk pertahanan dan harus dibagi-bagi lagi," katanya.

Mahfud berharap Menkeu bisa menggunakan dua hari ini untuk membahas rencana penambahan anggaran dengan Presiden dan juga stakeholder lainnya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Penambahan Alutsista DPR: Menkeu Bilang "Belum Bisa"

Intelijen Indonesia Masih Cari Bentuk

Jakarta, Kompas - Intelijen Indonesia dinilai masih belum selesai dalam mencari bentuk jati dirinya. Proses transisi yang tidak kunjung selesai ini membuat intelijen Indonesia didera friksi internal.

”Kita hadapi intelijen yang friksional, yang tengah mengalami transisi. Kegagapan intelijen sangat tampak dalam kasus Munir. Kalau intelijen solid, kasus Munir tidak akan terkuak,” ujar pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, Sabtu (16/10), dalam diskusi tentang peranan intelijen dalam penegakan kedaulatan politik bangsa di Doekoen Coffee, Jakarta.

Pembicara lain dalam diskusi itu adalah mantan narapidana teroris Umar Abduh, pengamat intelijen Wawan Purwanto, dan Sekretaris Jenderal Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cokro Wibowo.

Andi menyatakan, pada awal Indonesia berdiri, terjadi militerisasi dalam intelijen. Pejabat intelijen waktu itu banyak berasal dari anggota militer. Situasi berubah pada Orde Lama, tahun 1960-an. ”Politisasi intelijen terjadi pada Orde Lama. Presiden menempatkan politisi, yakni Soebandrio, sebagai Kepala Biro Pusat Intelijen,” ujarnya.

Pada Orde Baru, intelijen kembali dipimpin orang militer. Menurut Andi, intelijen mencapai era keemasannya pada 1971-1989. Ia menyebut, salah bukti kejayaan intelijen Indonesia waktu itu adalah pembentukan ASEAN. Tokoh intelijen yang mencuat pada masa itu adalah Kemal Idris, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani. ”Saya berani menyebut ASEAN adalah hasil dari operasi intelijen,” ujarnya.

Setelah era Benny Moerdani, kata Andi, tidak ada lagi orang yang sanggup membangun intelijen yang kokoh. ”Bagi demokrasi, itu kabar baik. Bagi intelijen, itu kabar buruk. Sejak tahun 1998, intelijen pun mencari bentuk,” ujarnya.

Proses transisi

Intelijen yang berada dalam proses transisi, lanjut Andi, sulit diharapkan untuk memiliki kekuatan memadai. ”Kita pesimistis intelijen bisa menjaga kedaulatan. Segera selesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen sehingga kita punya rujukan bersama dalam melakukan reformasi intelijen,” ujarnya.

RUU Intelijen kini masih dalam pembahasan di DPR. Pokok pembahasan terutama berkisar bagaimana pengawasan intelijen dilakukan secara efektif, tanpa membuka kemungkinan bocornya rahasia negara. Pengawasan yang ketat diperlukan agar intelijen tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata.

Cokro menilai, intelijen Indonesia saat ini masih berkutat pada urusan politik, yang intinya bagaimana mengamankan kekuasaan. Padahal, tantangan yang harus diatasi intelijen jauh lebih luas, antara lain persoalan perimbangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang berubah.

Umar menambahkan, yang dominan dalam intelijen Indonesia adalah kubu yang hanya melayani kekuasaan. Padahal, saat ini bangsa Indonesia memerlukan intelijen yang kuat, yang bisa mengawal Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Intelijen Indonesia Masih Cari Bentuk

Polri Pun Kirim Tim Misi ke Sudan...

Anggota Polri yang tergabung dalam Unit Kepolisian Berkualifikasi Khusus (Formed Police Unit/ FPU) Indonesia III memanfaatkan waktu bersama keluarga seusai upacara pelepasan keberangkatan 140 personel FPU Indonesia III ke Sudan di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/10).

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani, pekan lalu di lapangan Bhayangkara Markas Besar Polri, Jakarta, menyalami satu per satu 140 anggota polisi yang akan diberangkatkan ke Sudan. Mereka adalah personel Unit Kepolisian Berkualifikasi Khusus atau Formed Police Unit Indonesia III, yang akan mengemban misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu menjaga perdamaian di Sudan.

Sebelum terbentuk FPU Indonesia III, Polri sebenarnya telah lama terlibat aktif dalam berbagai misi perdamaian dunia, yang dikenal dengan nama kontingen Garuda Indonesia. Tahun 1989-1990 di Namibia, 1992-1993 di Kamboja, 1993-1994 di Mozambik, tahun 1994-1995 di Kroasia, tahun 1996-1998 di Slavonia Timur, tahun 1996-2002 di Bosnia, dan tahun 2002 di Afganistan.

Akan tetapi, sejak Polri berpisah dengan TNI, anggota Bhayangkara yang melaksanakan misi perdamaian dunia mulai mengenal nama Garuda Bhayangkara. Misalnya, misi di Afganistan adalah Garuda Bhayangkara I.

Menjalankan tugas negara dan misi perdamaian dunia menjadi kebanggaan bagi anggota Polri yang ikut dalam misi itu. Sebelum melaksanakan misi, banyak hal yang harus dipersiapkan.

Kepala Biro Kerja Sama Operasi dan Latihan Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Salamuddin mengatakan, sebelum mengikuti misi internasional, anggota harus lulus beberapa tes, seperti psikologi, kesehatan, dan fisik.

”Keikutsertaan anggota dalam misi internasional memiliki banyak keuntungan,” kata Boy. Keuntungan itu, antara lain, anggota semakin memahami prinsip dan penerapan hak asasi manusia. Selain itu, anggota juga semakin mengetahui teknik kepolisian melalui interaksi dengan anggota polisi negara lain yang menjalankan misi yang sama.

Meskipun memiliki keuntungan, misi perdamaian juga merupakan tugas yang tidak ringan. Anggota misi perdamaian harus meninggalkan keluarga selama setahun dengan sekali cuti.

Anggota yang tergabung dalam FPU Indonesia III, Deddy Puhiri, mengungkapkan, di Sudan, komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan dengan e-mail atau Facebook. ”Kalau telepon, bisa mahal,” katanya.

Meskipun ditinggalkan cukup lama, keluarga tentu dapat sedikit memperoleh ”pelipur lara” saat anggota misi perdamaian itu kembali. Mengapa? Karena selama bertugas, anggota misi perdamaian mendapat uang saku atau tunjangan dari PBB.

”Besarnya mencapai 1.500 dollar AS per bulan,” kata Boy. Tunjangan itu diterima bersih oleh anggota karena biaya makan, transportasi, termasuk akomodasi di tempat bertugas, menjadi tanggungan PBB. Di sana, tim misi perdamaian dari setiap negara telah mendapat base camp, kantor, dapur, dan sarana olahraga sendiri.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Polri Pun Kirim Tim Misi ke Sudan...

India Uji Coba Pesawat Tak Berawak

UAV Heron Buatan Israel Yang Dibeli Oleh Angkatan Laut India(Foto:indianmilitaryhistory.org)
NEW DELHI, KOMPAS.com - India, Minggu, mengatakan telah menyelesaikan uji coba penerbangan perdana sebuah pesawat mata-mata tak berawak bikinan sendiri, yang telah dikembangkan sebagai bagian dari upaya negara itu untuk mengurangi impor peralatan militer.

"Pesawat itu terbang dalam cara yang tepat seperti yang direncanakan, mencapai ketinggian 3.000 kaki (900 meter), tetap terbang selama 30 menit dan merampungkan semua persyaratan misinya," kata jurubicara Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan, Ravi Kumar Gupta, mengenai penerbangan, Sabtu itu.

Menurut beberapa pejabat, pesawat mata-mata itu, yang dinamai Rustom, memiliki waktu penerbangan maksimal 15 jam dan merupakan prototipe yang militer ingin kembangkan ke model yang lebih maju.

Israel, yang tahun 2005 menandatangani perjanjian senilai 220 juta dolar untuk menjual 50 pesawat mata-mata tak berawak kepada India, tetap salah satu pemasok terbesar pesawat mata-mata ke negara itu. India telah mempercepat usaha untuk memperoleh peralatan militer, termasuk dengan pembelian pesawat mata-mata, sejak serangan di Mumbai tahun 2008 oleh sejumlah gerilyawan yang telah menyebabkan 166 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka.

Amerika Serikat secara tetap menggunakan pesawat mata-mata yang ditempatkan di pangkalan di Afganistan untuk menyerang gerilyawan Taliban dan pejuang terkait Al Qaeda di wilayah suku di bagian baratlaut Pakistan.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> India Uji Coba Pesawat Tak Berawak

Kemenhan Persembahkan Kinerja Optimal

Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro(Foto: MATANEWS)

JAKARTA (Suara Karya): Selama setahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono (SBY-Boediono), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinilai telah mempersembahkan kinerja optimal.

Sejumlah capaian telah diraih Kemenhan dalam beberapa bidang, seperti laporan keuangan yang baik, perumusan legislasi pertahanan, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS, merevitaliasi industri pertahanan, meningkatkan peran TNI dalam misi perdamaian internasional, dan sebagainya.

"Bidang legislasi sudah dirumuskan RUU yang telah ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas), antara lain Perubahan RUU No 31/1997 tentang Peradilan Militer, RUU Rahasia Negara, RUU Komponen Cadangan (Komcad), RUU Keamanan Nasional, dan mengupayakan RUU lainnya yang belum selesai digarap bersama DPR," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, kemarin.

Kemudian, tutur dia, di bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada 11 Desember 2009, Kemenhan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang revitalisasi industri pertahanan.

"Intinya, kita membuat kesepakatan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI-Polri yang bersumber dari hasil produksi dalam negeri. Selain itu juga meneken kontrak pengadaan pesawat udara patroli maritim TNI AL dengan PT DI," ujar penerima penghargaan Cinta Karya Bangsa dari Wapres Boediono ini sebagai simbol prestasinya dalam meningkatkan industri dalam negeri.

Kemenhan juga berperan mendorong penerbitan Perpres No 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), dan mengatur secara detail organisasi serta tata kerja KKIP melalui peraturan menhan (permenhan) dan keputusan menhan (kepmenhan).

"Untuk mendukung program peningkatan kemampuan peralatan pertahanan-keamanan, maka akan dijabarkan dalam penyusunan RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan, Penyusunan Rencana Induk/Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan, dan ditindaklanjuti penyusunan road map tentang produk industri pertahanan secara komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi, yang mampu menggambarkan tahapan, metode, langkah-langkah strategis, dan target capaian, baik dari segi waktu, kegiatan, maupun sasaran yang telah ditetapkan," kata penerima penghargaan PWI Jateng sebagai tokoh yang berkontribusi besar bagi pembangunan daerah ini.

Menurut Purnomo, industri pertahanan nasional telah memiliki kemampuan dasar masing-masing. Kemampuan rekayasa kapal perang oleh PT PAL; pembuatan roket/rudal, helikopter, dan fix wing aircraft oleh PT DI; pembuatan senjata infantri, meriam, amunisi, dan panser oleh PT Pindad; amonium nitrat dan propelan untuk bahan peledak oleh PT Dahana; fasilitas alkomsus, siskomsat, dan radar oleh PT LEN dan PT INTI; serta produk pelat baja oleh PT Krakatau Steel.

Kesra dan WTP

"Untuk program kesejahteraan, Kemenhan telah merealisasikan Perpres No 49/2010 tentang Tunjangan Prajurit TNI yang Bertugas di Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan. Perpres tersebut mengamanatkan antara lain kenaikan uang lauk-pauk (ULP) prajurit TNI dari Rp 35.000 menjadi Rp 40.000 per hari dan kenaikan gaji prajurit TNI sebesar 10 persen pada 2010," ujarnya.

Purnomo menyebutkan, bagi prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, pemerintah telah memberikan remunerasi, yaitu sebesar 150 persen dari gaji pokok bagi personel TNI dan PNS yang bertugas di pulau terkecil dan terluar tanpa penduduk, 100 persen bagi yang bertugas di wilayah perbatasan tanpa penduduk, 75 persen di wilayah perbatasan berpenduduk, dan 50 persen bagi yang bertugas tidak permanen, seperti patroli udara dan laut.

Purnomo mengatakan, Kemenhan berhasil memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan 2009. "BPK mengapresiasi kemajuan Kemenhan dan TNI, terutama dalam aspek pengecualian yang semakin berkurang dibanding laporan keuangan 2008," ujarnya.

Karena itu, ucap dia, pada 2010, Kemenhan berupaya maksimal agar dapat mewujudkan kualitas kinerja, sehingga dapat meningkatkan penilaian BPK dari WDP menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Selanjutnya, Kemenhan dengan Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dalam hal peningkatan tunjangan kesejahteraan prajurit dan PNS dari 2 persen menjadi 4 persen dari gaji pokok, sehingga tunjangan kesehatan tersebut sama dengan masyarakat lainnya dan dapat berobat di berbagai rumah sakit pemerintah.

"Kemenhan dengan Kementerian Perumahan Rakyat juga telah bekerja sama membangun 1.000 rumah dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Setiap tahun akan dibangun 200 rumah untuk prajurit dan PNS," katanya.

Terkait hubungan luar negeri, tutur Purnomo, Kemenhan secara rutin menerima siswa asing untuk mengikuti pendidikan Sesko Angkatan, Sesko TNI dari negara ASEAN, AS, Australia, India, China, Jepang, Korsel, Pakistan, Jerman, Papua Nugini, Sri Lanka, pada tahun ajaran 2010 yang akan ditutup pertengahan November. "Tawaran serupa juga diberikan untuk tahun ajaran 2011," katanya.

Dalam hal material, Kemenhan telah mengoperasikan peralatan keamanan laut dari AS, berupa radar dan kelengkapannya, oleh TNI AL melalui program Integrated Maritime Surveilance System (IMSS). "Kemenhan (TNI AL) juga telah menerima bantuan amunisi dan suku cadang senjata sebagai hibah Rigid Hull Inflatable Boats (RHIBs) dari AS," katanya.

Keterlibatan Kemenhan dalam pasukan penjaga perdamaian (peace keeping force) juga meningkat. Dalam hal ini, Indonesia telah berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional sejak tahun 1957 sampai saat ini, baik dalam kerangka PBB maupun organisasi internasional lainnya.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia berkomitmen selalu aktif mengirimkan kontingen Indonesia ke berbagai misi, baik dalam bentuk pasukan pemeliharaan perdamaian maupun sebagai military observer, untuk membantu menegakkan perdamaian di berbagai penjuru dunia.

"Di antaranya membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI pada tahun 2007. Peacekeeper yang sedang bertugas di misi PBB saat ini berjumlah 1.621 orang (42 milobs, 29 milstaff, dan 1.550 satgas, serta sembilan tim media TNI UNIFIL," ujarnya.

Sumber: SUARA KARYA

Readmore --> Kemenhan Persembahkan Kinerja Optimal

Malaysia Akan Memangkas Anggaran Pertahanan 2011

PUTRAJAYA, Malaysia, 14 Oktober (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia memangkas alokasi untuk Departemen Pertahanan dalam Anggaran Malaysia yang akan diumumkan 2011, menteri pertahanan mengatakan Kamis.

Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi kepada wartawan di Dubes Malaysia di Jakarta, Kamis bahwa akibat pengurangan anggaran, pelayanan tidak akan membeli peralatan militer baru tahun depan.

Sebaliknya, pihaknya akan fokus pada peningkatan kemampuan rutin, tambah Ahmad Zahid.

Departemen memperoleh alokasi 9,1 miliar ringgit (2,93 miliar US. dollar), turun sebesar 1,5 miliar ringgit (483 87 juta US. dolar) dari tahun 2009.

Ahmad Zahid pernah berkata prioritas yang harus diberikan untuk merevitalisasi perekonomian negara, bukan menghabiskan sejumlah besar uang atas aset militer.

Dia juga membantah bahwa sebagian besar negara di kawasan tersebut meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka, menekankan bahwa hanya satu atau kedua negara melakukannya.

Menteri mengatakan bahwa Malaysia harus memahami upaya pemerintah Malaysia untuk memperkuat pembangunan ekonomi.

Sumber: Xinhua

Readmore --> Malaysia Akan Memangkas Anggaran Pertahanan 2011

Menhan Ingatkan Pengunjuk Rasa

JAKARTA--MICOM: Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar tepat satu tahun pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober mendatang, membuat Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ikut berkomentar. Purnomo mengingatkan agar aksi unjuk rasa yang digelar tidak mengganggu penyelenggaraan negara.

"Memandang perlu untuk menyikapi berbagai sorotan terhadap penyelenggaraan pemerintah pada setahun Kabinet Indonesia Bersatu II," ujar Purnomo melalui pesan elektronik yang diterima Media Indonesia, Minggu (17/10).

Demokrasi, kata dia, telah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Budaya itu, harus terus dipelihara. "Selama kebebasan dalam berpendapat tersebut hendaknya memperhatikan etika dan tata cara berbangsa dan bernegara yang demokratis," tuturnya.

Pro kontra sebagai wujud perbedaan pendapat, sambungnya, merupakan hal yang wajar. Namun ia meminta agar perbedaan pendapat tersebut tidak dilakukan dengan cara yang inkonstitusional. "Sehingga dapat menimbulkan terganggunya penyelenggaraan roda pemerintahan yang sah sebagai wujud amanat kedaulatan rakyat."

Jika mengancam eksistensi keutuhan dan menyebabkan terjadinya disintegrasi soliditas kehidupan bangsa, tegas Purnomo, maka hal itu menjadi urusan pertahanan negara. "Alat pertahanan negara juga berperan dalam menjaga dan mengawal tetap berlangsungnya kehidupan demokrasi," tukasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Menhan Ingatkan Pengunjuk Rasa

Kapal Perang Pakistan Kunjungi Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA (Pos Kota) – Kapal Perang Pakistan PNS (Pakistan Navy Ships) Syaif tiba di Dermaga 115 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Sabtu (16/10 disambut Asops (asisten Operasi) Danlantamal III, Kolonel Laut (P) Chris Paath mewakili Komandan Lantamal III, Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, SE bersama Atase Pertahanan (Athan) Pakistan di Indonesia Kolonel Zahar serta Para perwira Lantamal III.

PNS Syaif merupakan kapal perang baru milik Angkatan Laut Pakistan jenis Zulfigar Class yang dibuat oleh China dan baru diluncurkan pada tanggal 15 September 2010. Kapal yang dikomandani Kolonel Zubair ini dalam perjalanan dari China menuju Pakistan. Tujuan dari singgah ke Indonesia dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama antara AL Pakistan dan AL Indonesia yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Kedatangan PNS Syaif selain disambut dengan jajaran kehormatan pasukan TNI AL juga sajian tarian tradisional Indonesia. Selama Port Visit di Jakarta kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain Passex (Passing Exercise) dengan KRI, kunjungan kehormatan (Commmander Call) ke Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Pangarmabar dan Danlantamal III Jakarta.

Selain itu khusus untuk para anggota prajurit kapal (ABK) akan mengadakan olahraga bersama pertandingan bola voli dengan tim dari Lantamal III. PNS Syaif berada di Indonesia selama 3 hari dan rencananya pada Selasa (19/10) akan tolak menuju Pakistan.

Sumber: POSKOTA

Readmore --> Kapal Perang Pakistan Kunjungi Pelabuhan Tanjung Priok

Mobil Favorit Kaum Gerilyawan

Toyota Hilux Merupakan Mobil Favorit Kaum Gerilyawan(Foto: brian894x4.com)

Kabul - Hingga kini peperangan masih terjadi di banyak negara. Selain amunisi dan senjata, kendaraan dianggap adalah sesuatu barang yang vital bagi para gerilyawan. Tapi dari sekian banyak mobil yang beredar di dunia, mobil apakah yang menjadi mobil favorit para gerilyawan?

Ternyata mobil yang menjadi kendaraan favorit gerilyawan adalah Toyota Hilux. Mobil ini digunakan oleh banyak gerilyawan di berbagai arena perang karena dianggap mudah didapatkan.

"Di Afghanistan khususnya, (truk) sangat dihormati," ujar David Kilcullen yang merupakan ahli perang yang membantu Jenderal David Petraeus, Panglima militer AS di Afganistan seperti detikOto kutip dari Newsweek, Minggu (17/10/2010).

Kilcullen lalu bercerita bagaimana Hilux banyak berkeliaran di Afganistan untuk memobilisasi para gerilyawan. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi di Afganistan semata.

"Toyota Hilux ada dimana-mana," ungkap Andrew Exum yang merupakan seorang mantan tentara Ranger dan sekarang membantu Center for a New American Security.

"Kendaraan ini setara dengan AK-47. Ada dimana-mana di setiap perang. Dan sebenarnya, baru-baru ini, juga digunakan oleh tentara. Ini adalah lawan untuk Humvee," tambahnya.

Tidak hanya itu, Hilux yang lahir di dekade 60an juga berkibar karena pengaruh Toyota yang menguat di berbagai belahan dunia.

Para pemberontak yang menjadikan mobil ini sebagai mobil favorit menyebar mulai dari bajak laut Somalia yang menggunakannya ketika mereka berada di Mogadishu, militan Pakistan, Nikaragua, Ethiopia, Rwanda, Liberia, Republik Demokratik Kongo, Libanon, Yaman hingga Irak.

Sementara pemimpin Taliban, Mullah Omar dikabarkan lebih menyukai Chevrolet Suburban sedangkan Osama Bin Laden lebih memilih saudara tua Hilux yakni Land Cruiser untuk menunjang aktivitasnya.

Bahkan di tahun 1980an ketika di Afrika terjadi perang antara Libia dan Chad, perang ini bisa dibilang sebagai 'perang Toyota'. Sebab kendaraan yang digunakan oleh kedua belah pihak kebanyakan adalah Toyota Hilux.

Toyota menurut Dr Alastair Finlan, yang mengkhususkan diri dalam studi strategis di Universitas Aberystwyth Inggris mengatakan bahwa kendaraan ini merupakan suatu senjata yang kuat bagi pemberontak.

Dan akan menjadi paket yang menyeramkan (ketika dipasangi) sebuah (senapan mesin) kaliber 50 yang dengan mudah dapat menembus pelindung tubuh tentara dan kendaraan lapis baja ringan.

Menurut Presiden Divisi Desain Toyota di California, Kevin Hunter, Hilux awalnya dirancang sebagai 'sebuah truk ringan dengan ban besar di roda besar'. Mobil ini dimaksudkan sebagai sebuah truk rekreasi. Mobil ini juga memiliki ground clearance yang benar-benar tinggi, yang berarti Hilux ideal untuk off-road.

Hilux selalu dibangun dengan konsep 'body-on-frame'. "Suatu konstruksi baja rangka yang kaku, dan tubuh yang dipasang di atasnya. Itulah yang lebih kuat dari mobil paling modern, di mana tubuh dan bingkai adalah satu," paparnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Mobil Favorit Kaum Gerilyawan

Penghematan Biaya, Jerman Pertimbangkan Kurangi Jumlah Personel Militer

Berlin - Kementerian Pertahanan Jerman tengah mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah personel militernya lebih dari sepertiga. Praktik wajib militer pun untuk sementara dihentikan.

Semua itu dilakukan untuk menekan biaya pertahanan. Demikian disampaikan sumber-sumber pemerintah Jerman seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (14/8/2010).

Pemerintah Jerman saat ini sedang menelaah lima model berbeda untuk merombak angkatan bersenjatanya sebagai langkah penghematan biaya dan modernisasi militer.

Menteri Pertahanan Karl-Theodor zu Guttenberg cenderung memilih skema yang akan membuat jumlah angkatan bersenjata berkurang menjadi 163.500 personel dari sekitar 250.000 personel saat ini.

Dari jumlah itu, nyaris seluruh pasukan akan merupakan prajurit karir. Ditambah lagi dengan sekitar 7.500 relawan jangka pendek yang akan menggantikan 60 ribu pasukan relawan yang saat ini ditugasi untuk periode enam bulan.

Rencana pengurangan jumlah militer ini dilakukan di tengah meningkatnya peran militer Jerman di luar negeri. Dalam dua dekade terakhir, militer Jerman ikut serta dalam misi internasional di negara-negara dilanda konflik seperti Somalia, Kosovo, Kongo dan Afghanistan. Total 6.700 prajurit Jerman ditempatkan di luar negeri saat ini.

Sumber: DETIK

Readmore --> Penghematan Biaya, Jerman Pertimbangkan Kurangi Jumlah Personel Militer

RI Kembangkan Riset Kapal Pemandu Satelit

Kapal pemandu satelit China, Yuanwang 5

Sebelumnya Indonesia mengirim SDM andal untuk ikut dalam pelatihan di kapan Yuanwang 3.

VIVAnews - Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan riset dan pengembangan di bidang perkapalan untuk pemandu satelit, roket, dan benda antariksa. Riset itu termasuk di antaranya mengendalikan roket dari bumi.

Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Suryapranata, mengatakan Indonesia sebelumnya telah mengirim sumber daya manusia (SDM) andal untuk ikut dalam pelatihan di kapal Yuanwang 3 pada 2007.

"Kedatangan kapal Yuanwang 5, yang kini tengah berlabuh di dermaga Tanjung Priok karena kerja sama bidang antariksa antara China dan Indonesia melalui LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)," kata Suharna di sela pertemuan dengan dua astronot China, Nie Haisheng dan Zhai Zhigang di Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu 16 Oktober 2010.

Kapal Yuanwang 5 merupakan satu dari enam kapal di China yang memiliki fasilitas untuk memandu, menjajaki, dan mengendalikan dari jarak jauh wahana yang diluncurkan di antariksa, termasuk satelit.

Dengan teknologi yang dimiliki China, Suharna berharap, Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama yang saat ini sudah terjalin.

Ia berharap antara China dan Indonesia tetap memperkuat kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan riset. Dia pun menyakini, dengan kerja sama yang kuat dalam bidang ilmu dan teknologi akan memberikan landasan yang kuat bagi hubungan ekonomi dan politik kedua negara.

"Kementerian bidang riset dan teknologi siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk membangun kerja sama ini," tuturnya.

Selama ini, menurut Suharna, Kementerian Riset dan Teknologi bersama LAPAN dan Kementerian Pendidikan Nasional telah menjalankan program space mindedness di tingkat nasional.

Program itu di antaranya melalui lomba poster, penyuluhan tentang space wheater (cuaca antariksa), pameran Indo Defence, lomba roket air dan kompetisi Roket Uji Muatan (RUM).

Dia pun berharap, dengan berbagai program pengembangan riset dan teknologi yang sedang dilakukan pemerintah, pemuda Indonesia antusias untuk terus mengembangkannya.

"Saya berharap pelajar Indonesia bisa turut mengembangkan riset dan teknologi tinggi yang mampu mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang maju di bidang iptek," ujarnya.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> RI Kembangkan Riset Kapal Pemandu Satelit

Generasi Muda Rusia Kagumi Keramahtamahan Indonesia

Sebanyak 150 anak muda Rusia menghadiri acara Temu Pemuda Rusia Pecinta Indonesia di ruang serbaguna KBRI Moskow(Foto: Deplu)


London (ANTARA) - Generasi muda Rusia mengagumi keindahan alam, keanekaragaman budaya dan objek-objek wisata di Indonesia bahkan keramahtamahan penduduknya memberikan kesan yang luar iasa.

Sekretaris Ketiga Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana, dalam siaran persnya yang diterima ANTARA London, Minggu, menyatakan mahasiswi Institut Negara-Negara Asia Afrika (ISAA)/MGU), Maria Mitsura, menyatakan pandangannya dalam acara Temu Pemuda Rusia Pecinta Indonesia yang diadakan KBRI Moskow.

Mitsura yang merupakan salah seorang Duta Wisata Indonesia di Rusia mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat eksotik dan menarik.

"Saya hanya bisa mengatakan datanglah ke Indonesia. Saya suka Indonesia dan ingin kembali mengunjunginya," kata mahasiswi itu seperti dikutip siaran pers KBRI Moskow.

Sebanyak 150 anak muda Rusia menghadiri acara Temu Pemuda Rusia Pecinta Indonesia di ruang serbaguna KBRI Moskow, yang merupakan acara rutin dan diikuti generasi muda Rusia dari bebagai kalangan, seperti mahasiswa, akademisi, eksekutif muda dan wartawan.

Dalam acara itu, empat orang mahasiswa Rusia Duta Wisata Indonesia yang berkunjung ke Indonesia pada pertengahan Juli lalu memberikan presentasi tentang pengalamannya mengunjungi kota-kota wisata Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali dan Pulau Komodo.

Acara pertemuan disemarakkan dengan tarian daerah persembahan siswa-siswi Sekolah Indonesia Moskow dan alunan lagu-lagu Indonesia seperti Rayuan Pulau Kelapa yang dalam bahasa Rusia berarti "Strana Rodnaya Indonezia", Panon Hideung (Ochi Chiornie) dan Widuri yang dibawakan mahasiswi-mahasiswi ISAA/MGU.

"Lagu-lagu tersebut mengingatkan pada masa-masa mesranya hubungan kedua bangsa di era 60-an," kata Sergei Vasilyev, salah seorang Indonesianis. "Saya senang generasi muda Rusia yang ingin mengenal Indonesia terus meningkat," tambahnya.

Duta Besar RI Moskow Hamid Awaludin mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia kepada masyarakat Rusia, khususnya generasi muda.

Hamid mengakui jumlah pemuda Rusia pecinta Indonesia terus bertambah.

"Untuk itu dibutuhkan tempat yang lebih luas karena ruang pertemuan KBRI tidak lagi mencukupi bagi penyelenggaraan kegiatan serupa, terutama di musim dingin," tambahnya.

Ia mempertimbangkan mencari tempat pertemuan yang cocok, seperti menyewa ruang pertemuan khusus untuk menampung aktivitas dan kreativitas mereka.

Ini bagian dari "public diplomacy" dan diharapkan mereka dapat menjembatani hubungan kedua bangsa di masa mendatang yang saat ini terus berkembang, tambah Dubes Hamid.

Sumber: Yahoo

Readmore --> Generasi Muda Rusia Kagumi Keramahtamahan Indonesia