Intelijen Indonesia Masih Cari Bentuk

Jakarta, Kompas - Intelijen Indonesia dinilai masih belum selesai dalam mencari bentuk jati dirinya. Proses transisi yang tidak kunjung selesai ini membuat intelijen Indonesia didera friksi internal.

”Kita hadapi intelijen yang friksional, yang tengah mengalami transisi. Kegagapan intelijen sangat tampak dalam kasus Munir. Kalau intelijen solid, kasus Munir tidak akan terkuak,” ujar pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, Sabtu (16/10), dalam diskusi tentang peranan intelijen dalam penegakan kedaulatan politik bangsa di Doekoen Coffee, Jakarta.

Pembicara lain dalam diskusi itu adalah mantan narapidana teroris Umar Abduh, pengamat intelijen Wawan Purwanto, dan Sekretaris Jenderal Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cokro Wibowo.

Andi menyatakan, pada awal Indonesia berdiri, terjadi militerisasi dalam intelijen. Pejabat intelijen waktu itu banyak berasal dari anggota militer. Situasi berubah pada Orde Lama, tahun 1960-an. ”Politisasi intelijen terjadi pada Orde Lama. Presiden menempatkan politisi, yakni Soebandrio, sebagai Kepala Biro Pusat Intelijen,” ujarnya.

Pada Orde Baru, intelijen kembali dipimpin orang militer. Menurut Andi, intelijen mencapai era keemasannya pada 1971-1989. Ia menyebut, salah bukti kejayaan intelijen Indonesia waktu itu adalah pembentukan ASEAN. Tokoh intelijen yang mencuat pada masa itu adalah Kemal Idris, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani. ”Saya berani menyebut ASEAN adalah hasil dari operasi intelijen,” ujarnya.

Setelah era Benny Moerdani, kata Andi, tidak ada lagi orang yang sanggup membangun intelijen yang kokoh. ”Bagi demokrasi, itu kabar baik. Bagi intelijen, itu kabar buruk. Sejak tahun 1998, intelijen pun mencari bentuk,” ujarnya.

Proses transisi

Intelijen yang berada dalam proses transisi, lanjut Andi, sulit diharapkan untuk memiliki kekuatan memadai. ”Kita pesimistis intelijen bisa menjaga kedaulatan. Segera selesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen sehingga kita punya rujukan bersama dalam melakukan reformasi intelijen,” ujarnya.

RUU Intelijen kini masih dalam pembahasan di DPR. Pokok pembahasan terutama berkisar bagaimana pengawasan intelijen dilakukan secara efektif, tanpa membuka kemungkinan bocornya rahasia negara. Pengawasan yang ketat diperlukan agar intelijen tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata.

Cokro menilai, intelijen Indonesia saat ini masih berkutat pada urusan politik, yang intinya bagaimana mengamankan kekuasaan. Padahal, tantangan yang harus diatasi intelijen jauh lebih luas, antara lain persoalan perimbangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang berubah.

Umar menambahkan, yang dominan dalam intelijen Indonesia adalah kubu yang hanya melayani kekuasaan. Padahal, saat ini bangsa Indonesia memerlukan intelijen yang kuat, yang bisa mengawal Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait:

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

BIN

• Panglima TNI : Tak Semua Info BaIS TNI Perlu Dibagi ke BIN
• Kemhan: Pasal 54 (e) Cegah Pelanggaran HAM Di Tubuh TNI
• Indonesia Dijadikan Sasaran Serangan Intelijen Asing
• BIN Bantah Keterlibatan CIA
• TNI Cegah Data Militer Bocor di Wikileaks
• Indonesia Butuh Komisi Pengawasan Intelijen
• RUU Intelijen Butuh Polesan Lebih Detil
• BIN Jadi Koordinator Intelijen
• "Kekuatan Intelijen Cuma Amankan Kekuasaan"
• DPR Siap Awasi Kegiatan Intelijen
• Rencana Kenaikan Anggaran BIN Disetujui
• BIN Diminta Segera Selidiki Isu Freeport Gali Uranium
• Intelijen belum Direformasi