Tim Aerobatik TNI AU Untuk Pertama Kali Tampil di Luar Negeri

Bangkok - Tim Aerobatik Jupiter dari TNI AU untuk pertama kalinya akan tampil di arena kedirgantaraan di luar negeri. Mereka akan beraksi dalam perayaan 100 tahun penerbangan Thailand, di Bangkok, 2 Juli 2012.

Tim telah tiba di Bandara Dong Muang, Bangkok, Selasa (26/6/2012). Rombongan yang berjumlah 65 orang tersebut berada di bawah Mission Commander Komandan Wingdik Terbang Kolonel Pnb M Khairil Lubis.

Tim Jupiter terdiri dari 12 instruktur penerbang TNI AU dari Pangkalan Udara Adisutjipto di bawah pimpinan Flight Leader Letkol Pnb Dedy Susanto. Tim didampingi Team Supervisor Kolonel Pnb Anang Nurhadi.

Personel pendukung Tim Jupiter adalah para teknisi pesawat KT-1B dari Skadik 102 dan Skatek 043 Lanud Adisutjipto.

Dalam perayaan 100 tahun penerbangan Thailand di Bangkok, Angkatan Udara Thailand (Royal Thai Air Force/RTAF) mengadakan kegiatan kedirgantaraan berupa Aerospace Exhibition, dengan pameran kedirgantaraan berupa static show dan air show.

Tim Aerobatik Jupiter adalah tim aerobatik luar negeri pertama yang diundang hadir dalam perayaan tersebut. Di sisi lain, kesempatan itu menjadi penampilan pertama kali Jupiter di luar negeri.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Tim Aerobatik TNI AU Untuk Pertama Kali Tampil di Luar Negeri

Komisi I Sahkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Dengan Ceko Dan Italia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perjanjian antara pemerintah RI dengan pemerintah Republik Ceko tentang kerja sama di bidang pertahanan. Selain itu, DPR juga mengesahkan memorandum saling pengertian (memorandum of understanding/ MoU) antara departemen pertahanan, keamanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang kerja sama dalam bidang peralatan logistik dan industri pertahanan, yang dibuat pada tahun 1997.

Pengesahan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (26/6). Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin menyebutkan bahwa setelah melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan pemerintah serta pandangan fraksi-fraksi dalam pembahasan ke-dua RUU tersebut, Komisi I memutuskan pelaksanaan kedua perjanjian bilateral dengan dua negara itu dalam bentuk Peraturan Presiden (PP).

Hasanuddin menjelaskan bahwa Komisi I DPR memilih untuk tidak menetapkan pelaksanaan kedua perjanjian bilateral dalam bentuk undang-undang (UU) karena beberapa sebab. Di antaranya adalah berdasarkan UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pengesahan merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi.

Alasan kedua, pasal 10 UU nomor 24 tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, ratifikasi dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI. "Pengesahan perjanjian internasional dengan UU juga harus berkenan dengan kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan atau hibah dari luar negeri," tutur Hasanuddin dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6).

Selain itu, Hasanuddin juga menyebut dalam pasal 11 UU nomor 24 tahun 2000, juga dijelaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam pasal 10, dilakukan dengan keputusan Presiden. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah perjanjian yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal serta perjanjian yang bersifat teknis.

"Pengesahan pelaksanaan kedua perjanjian internasional dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden, sesuai dengan pasal 7 UU nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang menggantikan UU nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan," kata Hasanuddin.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga berharap agar kedua perjanjian bilateral ini dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan industri strategis pertahanan yang saat ini merupakan isu prioritas yang menjadi perhatian terutama di Komisi I DPR. Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pandangan pemerintah menyebut bahwa perjanjian antara Indonesia dengan Ceko dan memorandum saling pengertian dengan Italia, merupakan pencapaian penting dalam rangka hubungan kerja sama antar negara khususnya kerja sama mengenai logistik, peralatan dan industri pertahanan. Dengan diimplementasikannya perjanjian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kekuatan dan kemampuan militer Indonesia dan mampu merevitalisasi industri strategis nasional.

"Kedua RUU ini telah dibahas oleh pemerintah dan disampaikan oleh DPR dan Presiden. Pemerintah menyetujui pendapat DPR untuk meratifikasi kedua perjanjian melalui peraturan Presiden," kata Purnomo.

Sumber : KONTAN

Readmore --> Komisi I Sahkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Dengan Ceko Dan Italia

Sudah Uzur Meriam 105 Armed Singosari Diganti Dengan MLRS

Malang - Untuk penjagaan wilayah Indonesia wilayah timur, Mabes TNI menarik 18 meriam 105 di Batalyon Armed I/105 Singosari. Selanjutnya, diganti dengan peralatan yang lebih canggih, yaitu Multiple Launchers Rocket System (MLRS).

Komandan Pusat Kesenjataan Alteleri Medan TNI AD, Brigjen TNI Aryadi Padma Negara mengungkapkan, rencananya ada dua batalyon yang akan mendapat MLRS. Satu batalyon berada di Indonesia timur, dan satu batalyon di Indonesia barat. Untuk Indonesia timur sudah diputuskan Armed I/105 Singosari yang mendapat jatah.

“Kalau yang di Indonesia barat belum diputuskan, masih menunggu rapat lanjutan,” kata Aryadi dalam peninjauan di Armed I/105 Singosari, Selasa (26/6/2012).

Dia mengungkapkan 18 meriam milik Armed sudah sangat tua. Semua meriam ini buatan AS kala terlibat dalam Perang Dunia II. Tapi produk ini baru dibeli Indonesia dan diserahkan ke Armed pada 1982 lalu. Menurutnya daya jangkau meriam 105 hanya maksimal sejauh 11 kilometer saja. dibandingkan MLRS yang memiliki daya jangkau maksimal 100 kilometer, meriam 105 sudah sangat tua. “MLRS mampu melenyapkan Gelora Bung Karno untuk sekali tembak,” tambahnya.

Tapi dia belum dapat memastikan, kapan MLRS akan masuk ke Indonesia. Dia berharap senjata yang menggunakan sistem komputer ini sudah ada di Armed pada 2013 nanti.

Makanya sebelum MRLS dibeli pemerintah Indonesia, pihaknya harus memastikan gudang penyimpanan senjata. Rencananya gudang MLRS akan dibangun di bagian belakang Yon Armed Singosari dengan menempati lahan seluas 10 hektar. Bangunan ini akan terdiri dari garasi, gudang amunisi, ruang simulator, gudang optic, dan ruang workshop. Sayangnya dia enggan membeber jumlah senjata yang akan didatangkan dan negara pembuat MRLS. Dia memastikan sebelum MLRS tiba, pihaknya akan mengirim beberapa perwira yang akan dipercaya menjadi operator untuk belajar ke negara pembuat. “Nanti perwiranya akan kami seleksi. Yang jelas perwira itu harus pandai dan berprestasi,” terang Ariyadi.

Sumber : Tribun

Readmore --> Sudah Uzur Meriam 105 Armed Singosari Diganti Dengan MLRS

Panglima TNI : Semua Alutsista akan Dievaluasi, Terutama yang Uzur

Jakarta - Semua alutsista yang dimiliki TNI segera dievaluasi. Panglima TNI, Agus Suhartono, menekankan, evalusi terutama dilakukan kepada alutsista yang sudah berumur dan tak layak.

"Semua alutsista yang sudah tidak lagi layak digunakan akan kita evaluasi," katanya saat ditemui usai rapat terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (26/6).

TNI, ujarnya akan melihat kondisi alutsista, meliputi pula kondisi teknis. Jika sudah tidak layak lagi, maka dipertimbangkan untuk tidak dioperasikan lagi.

Sementara mengenai jatuhnya pesawat Fokker 27, ia mengatakan belum bisa memberikan hasil final dari investigasi yang dilakukan. Namun, untuk sementara yang dilaporkan ke Presiden SBY adanya kerusakan mesin sebelah kiri pesawat.

"Kalau kita lihat kronologisnya, pada saat jam tersebut, latihan lepas landas dan pendaratan sudah enam kali. Sebenarnya pada awalnya memang tidak ada masalah setelah dioperasikan. Kemudian ada masalah. Itu sangat mungkin karena mesinnya," katanya.

Sumber : Republika

Readmore --> Panglima TNI : Semua Alutsista akan Dievaluasi, Terutama yang Uzur

Belajar Alutsista, Komisi I ke Brasil dan Spanyol

Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan mengunjungi Spanyol dan Brasil pada 1-7 Juli 2012. Kunjungan tersebut dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Industri Petahanan.

"Kita ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri seoptimal mungkin sehingga kita tidak lagi membeli alutsista dari luar," ujar Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2012.

TB Hasanuddin membeberkan alasan mengapa pihaknya memilih negara Brasil dan Spanyol.

Komisi I memilih Brasil karena Brasil sebagai negara papan tengah telah maju dengan pesat memajukan industri strategisnya. Brasil juga maju dalam bidang pesawat terbang, jet tempur, dan roket.

"Industri senjata di Brasil mulai tahun 1989 ekspor ke 11 di dunia. Tahun 1995 Brasil mampu membuat pesawat tempur, bahkan perusahaan Embraer menampung ratusan teknisi kita dari PT DI," ungkapnya.

Sementara alasan ke Spanyol karena negeri matador itu dinilai telah mampu membuat alutsista yang cukup canggih dan berskala besar. "Produknya seperti Airbus Militer dan CASA," bebernya.

Meski demikian, hingga saat ini belum diputuskan berapa jumlah anggota yang akan berangkat, serta berapa anggaran negara yang dipakai untuk kunjungan kerja tersebut. "Sekjen yang akan mengurus dan menyelesaikan anggaran," katanya.

Sumber : Vivanews

Readmore --> Belajar Alutsista, Komisi I ke Brasil dan Spanyol

KSAU: Percepatan Penggantian Fokker 27 TNI AU Tergantung Komisi I

Jakarta - TNI AU mengandangkan 5 pesawat Fokker 27 yang dimilikinya menyusul musibah yang terjadi di kawasan Halim pekan lalu. Pesawat angkut ringan pabrikan Belanda itu direncanakan diganti dengan 10 unit CN-295 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bekerjasama dengan Cassa Spanyol. Namun pengadaan 10 unit pesawat tersebut tergantung kepada DPR.

"Tergantung DPR-nya, kalau tanda tintanya dilepas maka bisa saja dipercepat," kata KSAU Marsekal Imam Sufaat usai rapat terbatas di VVIP Room Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (26/6/2012) pagi.

Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden SBY setibanya dari kunjungan kerja 10 hari di Amerika Selatan.

Sebelumnya KSAU menyatakan, prakiraan sementara penyebab jatuhnya Fokker 27 TNI AU adalah matinya mesin pesawat bagian kiri. Namun untuk detail penyebabnya, dia mengatakan, akan disimpulkan tim investigasi berdasarkan hasil uji laboratorium.

"Tapi ya kita grounded saja lima sisanya," sambung Imam Sufaat.

Dengan dikandangkannya lima unit Fokker 27 tersebut, Imam Syufaat mengatakan TNI AU mengalami kekurangan pesawat angkut ringan. Namun dia memastikan jika dua unit CN-295 dijadwalkan paling cepat tiba pada Oktober mendatang.

"Kan sudah ada jadwalnya sesuai kontrak," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 10 unit CN-295 dari Cassa Spanyol. Pesawat angkut ringan tersebut diperuntukkan sebagai pengganti Fokker 27 yang telah TNI AU pakai sejak 1977.

Dua dari 10 unit pesawat CN-295 akan tiba Oktober 2012. Delapan unit sisanya akan datang secara bertahap hingga 2014.

Sumber : DETIK

Readmore --> KSAU: Percepatan Penggantian Fokker 27 TNI AU Tergantung Komisi I

Pengamat : Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan China Sangat Strategis

Jakarta - Pengamat intelijen Wawan Purwanto dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) mengatakan kemitraan Indonesia dan Tiongkok dalam memproduksi peluru kendali, alias rudal, dinilai cukup strategis karena memperkuat kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melindungi wilayah perbatasan Indonesia.

Menurut Wawan, di samping modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Laut, kerjasama produksi rudal tersebut oleh pihak pemerintah Indonesia dilakukan dengan menekankan mekanisme alih teknologi antar pakar kedua negara.

“Itu sangat konkrit, tampak ada kemajuan-kemajuan. Berbagai kepentingan terkait persenjataan, baik di darat, laut, udara dan Kepolisian didorong untuk 60 persen dipenuhi dari dalam negeri, tentu saja dengan persetujuan rakyat melalui DPR RI,” ujar Wawan di Jakarta pada Jumat (22/6).

Wawan menambahkan kemitraan Indonesia dan Tiongkok secara menyeluruh memiliki nilai strategis dalam mewujudkan stabilitas dan kerjasama pertahanan di kawasan Asia dan Pasifik.

“Di antara negara-negara tetangga, perlu ada suatu transparansi bahwa semua hubungan ini, yang terkait dengan kerjasama pesenjataan (alutsista), yang menyangkut alih teknologi maupun penggunaan sejata itu sendiri, tidak terkait dengan masalah-masalah ekspansi tetapi terkait dengan masalah ketahanan nasional Indonesia,” katanya.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, kerjasama produksi rudal Indonesia dan Tiongkok merupakan salah satu butir kesepakatan kemitraan yang lebih menyeluruh dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

”Ini penting, agar Indonesia bisa menjaga hubungan dengan banyak negara, dan Tiongkok merupakan mitra strategis di kawasan ini. Kementrian Pertahanan saat ini tengah menyusun mekanisme kemitraan kedua negara terkait kerja sama produksi rudal tersebut,” ujarnya.

Kementerian Luar Negeri melalui Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing baru-baru ini menyatakan, kerjasama Indonesia dengan Tiongkok berlandaskan mekanisme alih teknologi teknologi untuk produksi bersama peluru kendali (rudal) jenis C-705 yang akan digunakan TNI Angkatan Laut.

Dari kerjasama tersebut, diharapkan di masa depan Indonesia juga lebih mampu mengembangkan jenis rudal canggih untuk keperluan militer. Menurut kesepakatan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara, pembelian senjata tertentu harus dilakukan antarpemerintah dan disertai alih teknologi peralatan militer yang antara lain mencakup cara perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, dan pelatihan.

Indonesia menetapkan anggaran sebesar 72 triliun rupiah untuk kebutuhan pertahanannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012.

Sumber : VOA

Readmore --> Pengamat : Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan China Sangat Strategis

Media China : Korsel Rilis Rendering Pesawat KFX C100 Dan KFX C200

Jakarta - Korea Selatan beberapa waktu lalu merilis rendering pesawat tempur dan mesin pesawat tempur KFX C100 dan KFX C200.
 

Gambar Pesawat Tempur KFX C100 Dan C200

Gambar Perbandingan Pesawat KFX C200, KFX C100



Gambar Payload Senjata KFX C100



Gambar Payload Senjata KFX C100

Gambar Payload Senjata KFX C200



Gambar Payload Senjata KFX C200



Gambar Mesin F414 Pesawat Tempur KFX



Sumber : XINMIN/MIK

Readmore --> Media China : Korsel Rilis Rendering Pesawat KFX C100 Dan KFX C200

IPW : KPK Usut Pengadaan PKR Yang Syarat Dengan Korupsi

Jakarta - Rencana pembelian proyek alutsista Kapal PKR 10514 TNI AL senilai 220 juta dolar AS (sekitar Rp 2,2 triliun) menuai polemik. Dugaan adanya pemaksaan dari pemerintah kepada TNI AL dalam pembelian kapal perang milik Belanda tersebut, menimbulkan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidikinya.

"Kami menemukan fakta, dalam surat tanggal 4 Mei 2012 kepada Panglima TNI, Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparmo tersirat adanya 'penolakan' terhadap rencana pembelian kapal Belanda itu," ungkap Deklarator Komite Pengawas KPK Neta S Pane, Senin (25/6).

Kepala Presidium Indonesia Police Watch (IPW) ini juga menyodorkan bukti jika KSAL memberikan perbandingan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) milik Italia yang harganya sama. Tapi peralatan tempurnya lebih komplit. Sedangkan kapal milik Belanda tidak dilengkapi peluncur rudal sasaran udara maupun laut. Selain itu tidak dilengkapi torpedo anti kapal selam dan hanya dilengkapi meriam 76 mm. Sehingga untuk melengkapi kapal PKR itu, TNI AL hrs mengeluarkan dana lagi sebesar Rp 750 miliar.

"Padahal jika membeli dari Italia, kapal tersebut sudah lengkap dan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan lagi," papar Neta.

Tragisnya, lanjut Neta, sejak 2009, pabrik kapal Belanda itu tak berproduksi. Kapal perang yang mereka bikin adalah kapal standar sipil dengan sistem radar kapal sipil. Untuk itu, KPK didesak segera turun tangan agar tidak terjadi korupsi dalam proyek ini. Apalagi beredar kabar adanya pihak-pihak tertentu yang melobi DPR agar menggolkan proyek ini.

"Kami mempertanyakan, kenapa akhir-akhir ini pembelian alutsista TNI sangat gencar dilakukan, dengan sasaran yang kurang tepat, apakah ini ada kaitannya dengan 'pengumpulan' dana Pemilu. Jika itu yang terjadi sama artinya mengorbankan alutsista TNI demi kepentingan tertentu," urai Neta.

Untuk itu, masih kata Neta, KPK harus mengusut dugaan ini demi menyelamatkan alutsista TNI agar segera tercipta TNI yang kuat dan tangguh.

Sumber : Republika

Readmore --> IPW : KPK Usut Pengadaan PKR Yang Syarat Dengan Korupsi

Editorial Media Indonesia : Alutsista TNI

Jakarta - Satu per satu prajurit TNI yang terlatih dan profesional gugur. Sayangnya mereka bukan gugur di medan tempur membela kedaulatan negara, melainkan tewas secara tragis justru karena peralatan tempur yang mereka gunakan mengalami kecelakaan.

Tidak dapat disangkal, TNI masih memiliki alat tempur berumur tua, di atas 30 tahun. Lebih-lebih alat utama sistem persenjataan (alutsista) matra TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Bahkan masih ada alutsista kedua angkatan itu yang merupakan warisan era Presiden Soekarno.

Jatuhnya pesawat latih TNI-AU jenis Fokker 27 pada Kamis (21/6) menggugah kembali persoalan alutsista TNI. Pesawat itu masuk jajaran TNI-AU pada 1977, yang berarti sudah berusia 35 tahun.

Tentu publik masih ingat tragedi tank amfibi Marinir di Situbondo pada 2008 yang menewaskan enam personel kesatuan tersebut. Tank itu berumur 46 tahun. Itu membuktikan alutsista yang renta, kedaluwarsa, sangat berisiko.

Sejak tragedi tank Marinir itu, Presiden Yudhoyono memerintahkan grounded semua alutsista yang sudah tua. Namun, rupanya perintah itu lenyap ditelan angin. Buktinya alusista gaek masih terus dipakai.

Untuk mengawal negara seluas Indonesia, jelas dibutuhkan alutsista udara dan laut yang cepat dan tangguh. Presiden Yudhoyono pada Pidato Kenegaraan 2011 mewanti-wanti mengenai kesiapan alutsista TNI. Hanya alutsista TNI Angkatan Darat yang memiliki kesiapan 81,13%. Angkatan Laut hanya 43,25% dan Angkatan Udara hanya 42%. Bagaimana pasukan perang bisa bergegas ke palagan jika alutsista tidak memadai?

Itu pangkalnya Presiden mengeluarkan Keppres 35/2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2010-2014. Dalam kurun waktu itu dialokasikan dana Rp156 triliun untuk alutsista TNI.

Dengan penambahan anggaran tersebut, kita mengharapkan segera ada pesawat tempur supercanggih menggelegar menjaga angkasa Indonesia. Begitu juga segera tiba kapal-kapal cepat bersenjata rudal menjaga bahari Tanah Air.

Tentu saja anggaran negara akan kedodoran jika seluruh alutsista TNI harus diimpor. Karena itu, produk dalam negeri pun perlu diberdayakan. Kita punya industri strategis yang bisa dipacu untuk memodernisasi alutsista TNI. Ada pabrik senjata Pindad, ada PT PAL Surabaya yang memproduksi kapal, dan ada pula industri pesawat terbang di Bandung.

Memodernisasi alutsista TNI tentu bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk menjaga kedaulatan Tanah Air dari setiap ancaman.

Kita yakin negara yang memiliki alutsista modern akan disegani. Sebaliknya negara yang memiliki alutsista yang tua renta menjadi olokan negara-negara tetangga. Lebih dari itu, kita tidak ingin alutsista yang tua menjadi pembunuh anak bangsa yang terlatih.

Pemerintah dan DPR mesti lebih cepat memodernisasi alutsista TNI. Jangan sampai terkesan pemerintah mudah menyetujui pembangunan gedung baru DPR, menghamburkan anggaran untuk proyek Hambalang yang sarat korupsi, tetapi pelit menyetujui anggaran modernisasi alutsista TNI.

Kita ingatkan agar alutsista yang tua bangka itu segera digudangkan atau dimuseumkan. Menteri Pertahanan, Panglima TNI, bahkan Presiden sebaiknya meletakkan jabatan bila alutsista rongsokan itu masih juga dipakai dan kembali menyebabkan prajurit TNI gugur sia-sia.

Sumber : MetroTVnews

Readmore --> Editorial Media Indonesia : Alutsista TNI

Parlemen Belanda Tetap Menolak Penjualan Leopard Ke Indonesia

Den Haag - Kamis kemarin kabinet Belanda gagal meyakinkan parlemen de Tweede Kamer untuk menyetujui rencana penjualan 80 tank kepada Indonesia. Mayoritas fraksi tetap menentang penjualan tank tersebut, sehubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Indonesia (HAM) terutama di Papua. Ini upaya terakhir kabinet demisioner Belanda untuk meyakinkan parlemen. Tiga menteri yaitu Menlu Rosenthal, Menteri Pertahanan Hillen dan Menteri Ekonomi, Bleker khusus mendatangi parlemen untuk mencari dukungan. Mereka hanya berhasil memperoleh dukungan dari partai liberal konservatif VVD dan partai kristen demokrat CDA. Menindas rakyat Partai buru PvdA, partai sosialis SP, partai hijau GroenLinks dan partai kristen konservatif ChristenUnie tidak bergeming. Partai-partai itu memberi contoh, bahwa Mesir dan Bahrein menggunakan alutsista yang dibeli dari Belanda tahun lalu untuk menindas rakyat yang memberontak. "Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Jasper dari partai sosialis SP. Tahun lalu Parlemen mendukung mosi Arjan El Fassed dari GroenLinks untuk membatalkan penjualan tank itu. Makanya El Fassed menyebut debat di parlemen kemarin sebenarnya tidak perlu lagi. Menurut Han Ten Broeke dari VVD, dalam hal ini sikap Belanda bukan menggurui sebagai bekas penjajah. Ia juga menyinggung pemasokan senjata oleh perusahaan Belanda sebelumnya kepada Indonesia. Menhan Hans Hillen ingin menjual tank Leopard sebagai bagian dari penghematan besar-besaran. Ia harus menghemat sekitar satu miliar euro. Hasil penjualan, yang jumlahnya sekitar 200 juto euro, akan digunakan untuk membeli pesawat tanpa awak. HAM Indonesia makin membaik Kabinet tidak keberatan terhadap penjualan itu, karena memenuhi kriteria ekspor senjata Uni Eropa. Selain itu, kondisi HAM di Indonesia makin membaik. Baik Belanda maupun Indonesia keduanya mau memperbaiki hubungan bilateral. Makanya penjualan tank tersebut, yang tidak akan dikerahkan di Papua, tidak bermasalah. Menlu Uri Rosenthal mengakui memang masih "banyak yang perlu diprihatinkan" sehubungan dengan HAM di Indonesia "yang demokrasinya mulai stabil". Namun ia juga menambahkan, banyak insiden di Papua tidak terkait dengan HAM. Menolak transaksi penjualan tank, menurut Rosenthal, akan tidak dipahami oleh dunia internasional dan akan menimbulkan "kerepotan". Rapat parlemen akhirnya diskors untuk memberi kesempatan para menteri kabinet berunding membahas kasus ini lagi. Menlu Rosenthal mengatakan, bahwa kabinet akan sangat mempertimbangkan pendapat parlemen atau De Tweede Kamer, karena kabinet ini statusnya demisioner.

Sumber : RNW

Readmore --> Parlemen Belanda Tetap Menolak Penjualan Leopard Ke Indonesia

Jubir Kemhan : DPR Jangan Hambat Pengadaan Alutsista TNI

Jakarta - Indonesia memiliki delapan buah pesawat Fokker 27, tiga di antaranya telah jatuh, termasuk yang terjadi di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (21/6), dan kini tinggal menyisakan lima.

Pemerintah pun akan mengevaluasi keberadaan lima pesawat pabrikan Belanda tahun pembuatan 1977 itu apakah masih akan dioperasikan atau di-grounded (tidak boleh terbang).

"Apakah pesawat Fokker akan diperpanjang atau tidak itu akan dievaluasi," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin saat dihubungi, Jumat (22/6).

"Yang pasti jenis pesawat ini (Fokker) tidak akan didatangkan lagi dan diganti dengan CN 295. CN dipilih karena memiliki teknologi modern dan kita ingin menuju kemandirian alutsista (alat utama sistem senjata) itu buatan dalam negeri. Sehingga dalam kerja sama, juga ada transfer teknologi antara Airbus Military Spanyol dan PT DI (Dirgantara Indonesia)."

Ia menambahkan evaluasi terhadap lima pesawat Fokker tersisa dibutuhkan agar tidak ada lagi korban jiwa dari pasukan TNI maupun sipil. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset berharga yang penting dilindungi dan menjadi prioritas utama.

Hartind juga berharap semua pihak mendukung rencana strategis (renstra) TNI untuk meningkatkan alutsista, baik itu mengganti, meremajakan, dan menambah yang baru. Karena minimnya alutsista memiliki dampak yang sangat besar, baik dalam skala nasional hingga pasukan TNI itu sendiri.

Peningkatan alutsista kadang terhambat di Dewan Perwakilan Rakyat. Semua yang telah disusun dalam renstra menjadi molor dan terhambat. Anggaran alutsista, lanjut Hartind, semestinya tidak menjadi alasan karena disesuaikan dengan ekonomi negara.

“Di parlemen kadang-kadang prosesnya lama. Padahal sudah ada blue print perencanaan 2010-2014, misalnya mau beli alutsista apa, pesawat, senjata, tank, dan lain-lain. Semua sudah disusun terstruktur dan terencana. DPR boleh kritis tapi jangan menghambat pembangunan renstra alutsista TNI," ujarnya.

Ia pun mencontohkan renstra 2005-2009 yang cuma tercapai 50 persen akibat kendala birokrasi, DPR, dan lainnya. Semua elemen, kata dia, seharusnya memiliki semangat dan tujuan yang sama untuk mendukung akselerasi pengadaan alutsista.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> Jubir Kemhan : DPR Jangan Hambat Pengadaan Alutsista TNI

Semua Pesawat Fokker 27 Berhenti Beroperasi Pasca Jatuh

Jakarta - Indonesia memiliki delapan buah pesawat Fokker 27, tiga di antaranya telah jatuh, termasuk yang terjadi di Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (21/6), dan kini tinggal menyisakan lima.

Pemerintah pun akan mengevaluasi keberadaan lima pesawat pabrikan Belanda tahun pembuatan 1977 itu apakah masih akan dioperasikan atau di-grounded (tidak boleh terbang).

"Apakah pesawat Fokker akan diperpanjang atau tidak itu akan dievaluasi," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin saat dihubungi, Jumat (22/6).

"Yang pasti jenis pesawat ini (Fokker) tidak akan didatangkan lagi dan diganti dengan CN 295. CN dipilih karena memiliki teknologi modern dan kita ingin menuju kemandirian alutsista (alat utama sistem senjata) itu buatan dalam negeri. Sehingga dalam kerja sama, juga ada transfer teknologi antara Airbus Military Spanyol dan PT DI (Dirgantara Indonesia)."

Ia menambahkan evaluasi terhadap lima pesawat Fokker tersisa dibutuhkan agar tidak ada lagi korban jiwa dari pasukan TNI maupun sipil. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset berharga yang penting dilindungi dan menjadi prioritas utama.

Hartind juga berharap semua pihak mendukung rencana strategis (renstra) TNI untuk meningkatkan alutsista, baik itu mengganti, meremajakan, dan menambah yang baru. Karena minimnya alutsista memiliki dampak yang sangat besar, baik dalam skala nasional hingga pasukan TNI itu sendiri.

Peningkatan alutsista kadang terhambat di Dewan Perwakilan Rakyat. Semua yang telah disusun dalam renstra menjadi molor dan terhambat. Anggaran alutsista, lanjut Hartind, semestinya tidak menjadi alasan karena disesuaikan dengan ekonomi negara.

“Di parlemen kadang-kadang prosesnya lama. Padahal sudah ada blue print perencanaan 2010-2014, misalnya mau beli alutsista apa, pesawat, senjata, tank, dan lain-lain. Semua sudah disusun terstruktur dan terencana. DPR boleh kritis tapi jangan menghambat pembangunan renstra alutsista TNI," ujarnya.

Ia pun mencontohkan renstra 2005-2009 yang cuma tercapai 50 persen akibat kendala birokrasi, DPR, dan lainnya. Semua elemen, kata dia, seharusnya memiliki semangat dan tujuan yang sama untuk mendukung akselerasi pengadaan alutsista.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Semua Pesawat Fokker 27 Berhenti Beroperasi Pasca Jatuh

Waksau : Pesawat Fokker 27 Akan Diganti Dengan CN-295 Pada Oktober 2012

Jakarta - Meski usianya tergolong tua, pesawat Fokker 27 TNI Angkatan Udara (AU) yang jatuh di kawasan Halim Perdanakusumah Jakarta, kemarin, diklaim masih layak terbang. Bahkan, pesawat buatan Belanda ini tak pernah absen dari perawatan rutin.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi dalam jumpa pers di kediaman resmi Wakil Presiden (Wapres) Boediono Jalan Diponegoro Jakarta tadi malam. ”Pesawat yang jatuh telah menjalani perawatan sesuai dengan jadwal dan pemeriksaan terakhir pada 1–15 Juni,” kata Dede Rusamsi.

Sesi keterangan pers tadi malam dibuka oleh Wapres Boediono. Turut hadir Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Sekjen Kemenhan Marsma Eris Heryanto,dan Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul. Di tempat terpisah,Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menambahkan, pesawat Fokker 27 ini diproduksi tahun 1975 dan dipakai oleh TNI AU sejak 1976.

Pesawat jenis transpor ini memang sudah termasuk tua, tetapi sebenarnya dalam kondisi yang masih terawat. ”Pesawat Fokker 27 yang saat ini ada enam unit sudah direncanakan diganti dan sedang dalam proses pengadaan dengan pesawat CN295. Kalau tidak ada hambatan sebagian penggantinya akan datang nanti pada bulan Oktober 2012,”tuturnya. Kasubdispenum Dispenau Kolonel Agung Sasongkojati menuturkan, pesawat yang jatuh ini baru menempuh 14.936 jam terbang.

”Segitu itu belum lama,” kata Kasubdispenum Dispenau Kolonel (Pnb) Agung Sasongkojati. Menurut Agung, pesawat ini akan segera digantikan CN295. ”Kalau Fokker itu pesawat keluaran 70-an,CN295 yang buatan PT DI (PT Dirgantara Indonesia) ini keluaran terbaru,” tuturnya. Kedua pesawat itu selain beda dari sisi usia,dari segi ukuran juga lain.Fokker yang lebih miripCN235lebihkecil. CN295sendiri merupakan pengembangan CN235 yang memiliki ukuran empat meter lebih panjang.

Setelah CN295 jadi dan mengisi Skuadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusumah, maka besar kemungkinan Fokker 27 akan dipensiunkan alias grounded. ”Mungkin ya karena mengoperasikan pesawat tua itu mahal. Pilih pesawat baru,”urainya. Pesawat CN295 tersebut diproduksi PT DI bekerja sama dengan Airbus Military Spanyol. Pada tahap awal PT DI akan memproduksi sembilan pesawat CN295 untuk memenuhi pesanan TNI AU dengan nilai kontrak USD325 juta.

Pesanan tersebut diharapkan rampung pada semester pertama 2014. Pesawat Fokker ini pernah terlibat dalam berbagai operasi militer TNI.”Masih ada satu lusin (Fokker di Skuadron Udara 2),” kata Kapentak Lanud Halim Perdanakusumah Mayor (Sus) Gerardus Maliti. Sementara itu,Wapres Boediono menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh korban yang wafat akibat kecelakaan pesawat Fokker 27 TNI AU.

”Saya atasnamapribadi dan pemerintah menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan,” kataWapres. Menurut Wapres,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini sedang berada di luar negeri sudah mengetahui peristiwa tersebut. Presiden SBY juga telah memberi sejumlah petunjuk kepada pejabat terkait. ”Pada saat ini tim dari Markas Besar TNI AU sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan,”kataWapres.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku prihatin dengan tragedi pesawat. Karena itu, kata dia,pihak TNI AU bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) diharapkan bisa mengusut sebab-musabab kecelakaan tersebut. ‘’Yang juga penting pihak Mabes TNI harus memastikan ganti rugi rumahrumah penduduk dan warga yang menjadi korban kecelakaan tersebut,”paparnya.

Sumber : SINDO

Readmore --> Waksau : Pesawat Fokker 27 Akan Diganti Dengan CN-295 Pada Oktober 2012

Komisi I : Peremajaan Peralatan TNI Diminta Dipercepat

Jakarta - Pesawat Fokker 27 milik TNI Angkatan Udara jatuh di kompleks Pangkalan Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis 21 Juni 2012. Sepuluh orang tewas dalam insiden tersebut.

Terkait kecelakaan itu, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, mendesak pemerintah untuk mempercepat peremajaan alat utama sistem pertahanan TNI untuk menjamin keamanan prajurit dalam menjalankan tugasnya.

"Pesawat Fokker yang jatuh di Halim memang berusia lanjut. Jika kecelakaan tersebut terbukti akibat kerusakan mesin karena berumur tua, modernisasi alutsista TNI harus dipercepat," kata Mahfudz.

Mahfudz mengatakan, DPR pada prinsipnya mendukung pemerintah untuk percepatan peremajaan alutsista TNI ini. Tak hanya peremajaan, DPR juga mendukung ditambahnya alutsista untuk tiga angkatan di tubuh TNI. "Radar di Halim juga sudah kuno, perlu modernisasi segera," kata dia.

Selain itu, Mahfudz meminta TNI AU dan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) segera mengusut sebab kecelakaan itu. Mabes TNI juga didesak segera memperbaiki perumahan perwira yang rusak akibat kecelakaan tersebut.

Sebelumnya, TNI AU menyatakan pesawat Fokker yang jatuh itu masih layak terbang. Pesawat yang digunakan TNI AU sejak 1977 itu juga menjalani perawatan secara rutin.

Sumber : Vivanews/WDN

Readmore --> Komisi I : Peremajaan Peralatan TNI Diminta Dipercepat

Pesawat Fokker 27 TNI AU Jatuh Di Bandara Halim Perdana Kusuma

Jakarta - Kecelakaan pesawat terjadi di Kompleks Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Kamis 21 Juni 2012.

Humas Lanud Halim Kolonel Azman Yunus yang dimintai informasi membenarkan kabar kecelakaan tersebut. "Betul ada pesawat kami yang jatuh di Halim," kata dia saat dihubungi VIVAnews, Kamis sore.

Pesawat, dia menambahkan, baru saja dikabarkan jatuh. Namun, ia tidak bisa memastikan kapan persisnya. "Saya baru ke luar dari Cilangkap, sedang menuju ke Halim. Untuk detail kecelakaan belum bisa saya paparkan," kata Azman.

Ia hanya menyebut jenis pesawat yang jatuh itu. "Fokker 27. Keterangan lebih lanjut nanti," kata dia.

Sebelumnya kecelakaan pesawat juga terjadi Rabu 9 Mei 2012. Pesawat Sukhoi Superjet-100 yang terbang dari Lanud Halim tiba-tiba hilang dari radar.

Belakangan diketahui, pesawat hancur menabrak Gunung Salak. Sebanyak 45 orang di dalamnya, kru juga penumpang tewas.

Fokker Jatuh di Halim Dipiloti Mayor Hery & Kopilot Lettu Paulus

Pesawat Fokker-27 milik TNI AU yang jatuh di kawasan Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, dipiloti Mayor Pnb Hery.

"Sampai saat ini diketahui pilotnya bernama Mayor Pnb Hery dan kopilot Lettu Paulus," kata Kapuspen TNI Laksamana Pertama Iskandar Sitompul saat dihubungi detikcom, Kamis (21/6/2012).

Iskandar mengatakan masih belum diketahui berapa penumpang yang berada di dalam pesawat. Pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut.

"Masih pilot dan kopilotnya saja yang baru diketahui. Penyebab dan penumpang lainnya masih didalami lagi," jelasnya.

Pesawat itu menimpa beberapa rumah warga di Kompleks Rajawali di Jalan Branjangan, yang berdekatan dengan bandara. Rumah-rumah itu akhirnya terbakar. Pesawat jatuh sekitar pukul 14.45 WIB.

Saat ini, beberapa unit mobil pemadam kebakaran dan ambulans sudah tiba di Bandara Halim.

Sumber : Vivanews/DETIK

Readmore --> Pesawat Fokker 27 TNI AU Jatuh Di Bandara Halim Perdana Kusuma

Mabes TNI AU : 2013, Pesawat Sukhoi Jadi 16 Unit

Makasar - Mabes TNI Angkatan Udara menjadikan Makassar sebagai salah satu pusat pertahanan udara. Buktinya, sebagian besar kapal perang dan alat utama sistem senjata (Alutsista) ditempatkan di Markas Koordinasi Operasi Angkatan Udara (Koopsau) II Sultan Hasanuddin Makassar.

Panglima Koopsau II, Marsekal Pertama Agus Supriatna mengatakan dalam waktu dekat ini dua pesawat sukhoi dari Rusia akan memperkuat armada TNI AU. Sukhoi tambahan itu akan ditempatkan di Makassar.

"Sekarang ini sudah 10 sukhoi. Dalam waktu dekat ini akan datang dua pesawat tambahan. Ditargetkan jumlah sukhoi di Indonesia mencapai 16 unit pada 2013 mendatang," kata Agus saat bersilaturahmi ke Graha Pena Makassar Selasa, 19 Juni kemarin.

Selain pesawat tempur, Rusia juga akan menyertakan beberapa teknisi sukhoi untuk perawatan pesawat tempur itu di Makassar. Mabes TNI AU juga merencanakan pembelian pesawat tempur supertekano dari Brazil yang bakal ditempatkan di Madiun.

"Penambahan pesawat tempur dan alutsista ini semata-mata untuk menyeimbangkan kekuatan pertahanan dengan negara tetangga," katanya.

Di Graha Pena, Agus yang didampingi beberapa perwira Koopsau II diterima langsung Komisaris Utama PT Media Fajar, HM Alwi Hamu, Dirut PT Media Fajar, H Syamsu Nur dan Komisaris PT Media Fajar, Andi Syafiuddin Makka. Ikut hadir Wadirut PT Media Fajar, H Agus Salim Alwi dan Kepala Redaksi Harian Fajar, Faisal Syam.

Panglima Koopsau II juga mengajak Harian Fajar bekerja sama dan bersinergi dalam menjaga keamanan udara. Ia mengatakan sinergi dan hubungan baik Koopsau dengan jajaran Harian Fajar selama ini sudah terjalin sangat baik.

Sumber : Fajar Online

Readmore --> Mabes TNI AU : 2013, Pesawat Sukhoi Jadi 16 Unit

KSAL : Galangan Kapal Spanyol Akan Membuat Kapal Pengganti KRI Dewaruci

Jakarta - Markas Besar TNI Angkatan Laut memastikan telah memesan kapal layar tiang tinggi dari sebuah galangan kapal internasional di Spanyol, yang diproyeksikan sebagai pengganti kapal latih KRI Dewaruci.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Soeparno kepada wartawan di Surabaya, Selasa (19/6) mengemukakan, kapal layar tiang tinggi tersebut rencananya mulai diproduksi pada 2013 dan dijadwalkan selesai pada 2014.

"Sudah diputuskan akan diproduksi di Spanyol, tapi saya lupa nama galangan kapal tersebut," kata Soeparno usai memimpin upacara serah terima jabatan komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal).

Menurut ia, pembelian kapal latih yang direncanakan sejak 2010 tersebut, telah disetujui Mabes TNI dan pemerintah dengan anggaran sekitar US$80 juta.

Kapal latih baru kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) itu merupakan salah satu program pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL, terutama untuk melatih calon-calon perwira masa depan.

"Yang jelas, kapal layar baru nanti ukurannya lebih besar dan desainnya lebih indah dari KRI Dewaruci, sehingga mampu menampung personel lebih banyak," ujar Laksamana Soeparno.

Seperti diketahui, TNI AL telah mengoperasikan kapal latih KRI Dewaruci sejak 1953. Kapal layar legendaris tersebut adalah buatan HC Stulchen & Sohn Hamburg, Jerman, pada 1952.

Kendati usianya sudah 60 tahun, KRI Dewaruci yang memiliki panjang 58,30 meter, lebar lambung 9,50 meter dan bobot mati 847 ton, telah dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dan komputerisasi.

Kapal tipe "Barquentin" ini mempunyai tiga tiang utama dengan 16 layar dan dilengkapi mesin berkekuatan 986 PK diesel yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal 10,5 knot.

Sejak 15 Januari 2012, KRI Dewaruci melakukan muhibah keliling dunia selama lebih kurang 277 hari dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada pertengahan Oktober 2012.

"Mungkin pelayaran keliling dunia ini menjadi yang terakhir kali dilakukan KRI Dewaruci. Kapal ini berangkat menuju arah timur dan kembali dari arah barat," kata KSAL Laksamana Soeparno.

Sumber : Media Indonesia

Readmore --> KSAL : Galangan Kapal Spanyol Akan Membuat Kapal Pengganti KRI Dewaruci

TNI AL Dan LEN Kembangkan Rekayasa Elektronik Pertahanan

Jakarta - TNI Angkatan Laut dan PT LEN, menandatangani piagam kesepakatan kerja sama saling menguntungkan, untuk mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan pembuatan rekayasa elektronik pertahanan di lingkungan TNI AL.

Penandatanganan dilakukan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (19/6). Sebagai pihak pertama, PT LEN Industri (Persero) diwakili oleh Wahyuddin Bagenda selaku Direktur Utama, sedangkan TNI AL sebagai pihak kedua diwakili oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena Kasal) Laksamana Muda TNI Ade Supandi, S.E.

Asrena Kasal, mengatakan kerja sama antara kedua instansi tersebut antara lain melingkupi, kerja sama dalam bidang penelitian, pengembangan Combat Management System, alat komunikasi militer, alat instruksi atau penolong instruksi, serta peperangan elektronika. Selain itu dalam bidang peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang rekayasa elektronika pertahanan juga menjadi hal pokok pada kerja sama tersebut.

Kerja sama ini merupakan upaya untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki TNI AL dengan PT LEN Industri (Persero), sekaligus dalam rangka mendayagunakan kemampuan industri dalam negeri guna mendukung kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI AL dan penguasaan teknologi elektronika pertahanan, ujarnya.

Mengenai waktunya, kerja sama ini kata dia, dipastikan akan berjalan hingga lima tahun kedepan terhitung sejak 19 Juni 2012.

Kami optimis realisasi kerja sama ini dapat mensejajarkan industri pertahanan dalam negeri dengan industri pertahanan di dunia internasional, dan menumbuhkan kemandirian Indonesia akan pemenuhan kebutuhan Alutsista.

“Saya harap seluruh pihak akan segera menindaklanjuti kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas masing-masing,” kata Ade Supandi.

Sementara Dirut PT LEN Industri Wahyuddin Bagenda, berharap, kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik, dan implementasinya di lapangan dapat diwujudkan secara nyata. Sumber : Info Publik

Readmore --> TNI AL Dan LEN Kembangkan Rekayasa Elektronik Pertahanan

KSAL : Lapangan terbang Grati siap dioperasikan TNI AL

Sidoarjo - Khasanah kedirgantaraan nasional akan bertambah kaya dan lengkap. Sebentar lagi Lapangan Terbang Grati di Pasuruan, Jawa Timur, yang didedikasikan bagi pesawat latih kecil, siap dioperasikan TNI AL.

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno, di sela-sela peringatan HUT ke-56 Pusat Penerbangan TNI AL, di Juanda, Sidoarjo, Senin, mengatakan, saat ini pembangunan lapangan terbang di Grati tersebut sudah memasuki tahap dua.

"Pada tahap empat pembangunan sudah bisa digunakan sebagai lapangan terbang latih TNI AL, lalu target kami pada 2014 sudah bisa digunakan meningkatkan kinerja para pasukan dalam menjalankan tugas menjaga keutuhan NKRI," katanya.

Pusat Penerbangan TNI AL semula bernama Dinas Penerbangan TNI AL, terdiri dari enam skuadron udara pesawat terbang bersayap tetap dan bersayap putar. Mereka juga punya sekolah penerbangan sendiri. Angkatan Laut Amerika Serikat, sebagai ilustrasi, memiliki instansi sejenis, yaitu Naval Aviation.

Selain membangun lapangan terbang di Grati, Pasuruan, pihaknya juga berencana membangun beberapa lapangan terbang lain di perbatasan negara untuk melakukan pemantauan di daerah terluar Indonesia.

"Untuk lapangan udara di wilayah terluar tersebut, kami akan melakukan koordinasi dengan bandara yang sudah ada. Karena bagaimanapun pembangunan bandara tersebut sangat diperlukan untuk melindungi NKRI," kata Soeparno.

Salah satu bandara operasional terjadual yang lokasinya paling dekat dengan garis perbatasan negara adalah Bandara Haliwen, di Kota Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Jaraknya hanya sekitar 35 kilometer dari garis perbatasan dengan negara Timor Timur.

Sumber : ANTARA

Readmore --> KSAL : Lapangan terbang Grati siap dioperasikan TNI AL