“Dana untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dianggarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2012 memang tidak terlalu besar. Tapi yang terpenting ada “blue print” dan ada pertanggungjawabannya,” kata Tjahjo di sela-sela peringatan HUT ke-66 RI di Lapangan Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Rabu.
Dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR RI, Selasa, disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk Kemhan sebesar Rp64,4 triliun.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga perlu didukung oleh sistem pertahanan yang kuat.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonominya baik, maka harus didukung oleh sistem pertahanan yang baik. Yang terpenting bisa dipertaggungjawabkan dan mampu meningkatkan industri pertahanan dalam negeri serta selalu siap siaga,” kata Tjahjo.
Ia memperkirakan dana yang diputuskan oleh pemerintah itu dalam rangka blue print (Minimum Esensial Force/MEF) atau kekuatan pokok minimum pada 2024 nanti.
“Saat ini kita sudah punya armada yang cukup, sudah punya kapal selam. Sistem pertahanan ini harus kuat,” ucap Sekjen DPP PDIP itu.
Sumber : Kabar Politik
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment