Kepada Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Suwarno mengatakan, konflik perbatasan yang ada saat ini belum terlalu signifikan. Tetapi, itu tidak boleh disepelekan karena makin lama akan makin menumpuk masalahnya. Misalnya soal teknis tanda batas antardua negara. Selama tidak ada simbol perbatasan yang memadai, setiap saat bisa terjadi masalah.
"Saya pernah tugas menjadi pemantau selama setahun di perbatasan Irak dan Iran. Kondisi geografis mereka gurun pasir. Perbatasannya dibuat jelas, dengan bangunan (gundukan) pasir yang membentang sepanjang tapal batas. Simbol batas negara kita dan Malaysia sering tidak jelas. Ini suatu masalah," kata dia saat mewakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada acara workshop di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (1/11).
Suwarno mengatakan, menyikapi Malaysia tidak bisa mengedepankan dimensi kultural karena aspek kultural hanya kedok pada saat konflik meruncing. "Malaysia selalu mengatakan tidak perlu konflik karena Indonesia dan Malaysia satu rumpun. Mereka mengatakan itu ketika sedang bermasalah saja," ujar dia.
Menyinggung kesiapan petugas perbatasan, menurut dia, evaluasi terus dilakukan terutama kesiagaan prajurit TNI. Dengan makin banyak kasus perbatasan, pemerintah terus mengevaluasi kapasitas kelengkapan komunikasi, kesejahteraan prajurit. Ini menunjukkan mengatasi keamanan dan keutuhan perbatasan memerlukan pendekatan kesejahteraan atau kebijakan sosial, dan penambahan perangkat pendukung seperti alat komunikasi yang memadai.
Menurut dia pembentukan satuan tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah menyangkut perbatasan negara. "Ada peningkatan kepedulian pemerintah menyangkut masalah perbatasan dengan membentuk BNPP," ujar dia.
Soal kekuatan alutsista memperkuat pertahanan perbatasan, menurut dia, penambahkan sangat diperlukan seperti penambahan armada kapal perang maupun kapal selam, pesawat tempur dan patroli. Sejumlah desain besar kerjasama pengadaan alat-alat perang seperti kapal perang dan kapal selam antara pemerintah RI dengan Korea Selatan dan Jerman.
Sumber : Pikiran Rakyat
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment