Refleksi 2012, Langkah Awal Kemandirian Bangsa

Jakarta - Walau tidak mencolok ditengah ingar-bingar kasus korupsi dan karut-marut parpol, sebagai anak bangsa sibuk membangun negara. Perlahan tapi pastim, industri pertahanan Indonesia mulai menyeruak. Industri pertahanan tidak hanya bersifat strategis untuk pertahanan, tetapi juga fundamental bagi perkembangan teknologi asli suatu bangsa.

Perkembangan penelitian dan pengembangan industri pertahanan yang dikoordinasikan oleh Litbang Kementerian Pertahanan dengan bangga dipaparkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12), sebagai salah satu bahan refleksi 2012. Purnomo menyebutkan deretan produk seperti Warhead caliber 200 milimeter (mm), penyempurnaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA), model kapal selam tanpa awak, pesawat tempur KF-X/IF-X, prototipe kendaraan Rantis (kendaraan taktis) 5 ton 6x6, peluncur roket caliber 122mm, prototipe munisi caliber 105 mm Exercise, prototipe combat boat, prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan prototipe smart bomb.

Salah satu yang masih segar dalam ingatan adalah uji coba pesawat terbang tanpa awak, Wulung, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Oktober 2012. Saat itu, ada enam prototipe pesawat terbang tanpa awak berjejer dipamerkan. Ini merupakan hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak 2005.

Selain Wulung juga ada tipe Sriti dan Gelatik serta Alap-alap untuk jarak sedang. Ada juga yang lebih besar, yaitu Puna Gagak, Puna Pelatuk, dan Puna Wulung, yang bisa mencapai jarak 73 km. selain untuk kelengkapan kapal perang, pesawat terbang tanpa awak ini juga bisa untuk memantau perbatasan.

“Untuk pesawat terbang tanpa awak, prototipe kita sudah selesai. Sekarang tinggal memasuki tahap produksi,” kata Kepala Balitbang Kemhan Eddy Siradj, Jumat. Ia mengatakan, pesawat terbang tanpa awak hanya salah satu dari target konsorsium dari sejumlah instansi, seperti Kemhan, BPPT, universitas, LAPAN, industri-industri strategis seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, serta PT Pindad. “Kami sekarang sedang mempelajari pembuatan kapal selam tanpa awak, tapi masih dalam studi literatur. Namun, akan siap beberapa tahun lagi untuk dieksekusi, “ kata Eddy.

Jumat kemarin, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoedin pun berkunjung ke PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. “Area di PT PAL ini dipersiapkan menjadi pusat alih teknologi untuk membangun kapal selam, “ katanya. Kemhan memang menargetkan dapat memproduksi kapal selam pada 2016 hasil alih teknologi dari Korea Selatan. Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal Rp. 1,5 triliun kepada PT PAL untuk membangun area produksi dan pemeliharaan kapal selam.

Sjafrie mengungkapkan, Indonesia sepakat membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan dengan sistem alih teknologi. Dua kapal selam dibuat di Korsel, sementara satu lagi diproduksi di PT PAL.

Kapal selam bertenaga diesel yang dibeli dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DMSE) itu masing-masing berbobot 1.400 ton dengan panjang 61,3 meter. Nilai kontrak untuk tiga kapal selam itu mencapai 1,1 miliar dollar AS. “Minimal kita sudah punya target untuk membangun maintenance facilities (fasilitas pemeliharaan) lebih dahulu, “ ujar Sjafrie. Pada 2024, Indonesia akan memiliki 12 kapal selam.

Menurut Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin, 206 tenaga ahli dari PT PAL dikirim ke Korea Selatan pada awal 2013 selam setahun sebagai bagian dari alih teknologi pembuatan kapal selam.

Produksi dalam negeri

Menurut Purnomo Yusgiantoro, untuk ke depan, program kerja sama sarana pertahanan dengan didukung industri pertahanan. Diutamakan produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Tentunya tidak mudah. Sistem dan budaya riset belum mengakar.

Eddy Siradj mengatakan, dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional disampaikan cetak biru riset pengembangan industri pertahanan. Dalam dokumen tersebut ada 23 produk mulai dari teknologi karbon komposit, radar, pesawat tempur, sampai kapal selam. Beberapa dari produk itu bersifat stragegis, seperti pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X, yang merupakan kerja sama dengan Korea Selata yang prototipenya selesai pada 2020.

Untuk pengembangan industri pertahanan ini, salah satu actor penting yang juga akan banyak berkorban adalah TNI. Dalam pembuatan K/I FX, misalanya, pilot-pilot pesawat tempur TNI AU ikut sejak awal perancangan. Pasalnya, kebutuhan TNI AU yang dipengaruhi doktrin dan kondisi alam tidak sama dengan AU Korea Selatan. Karena itu, walau dibangun bersama, akan ada perbedaan pesawat tempur yang dihasilkan.

Dengan adanya Komite Kebijakan Industri pertahanan (KKIP) yang diketuai langsung Presiden Yudhoyono, segala kendala sektoral diharapkan bisa tembus. Selama ini, setiap institusi mengadakan riset sendiri, padahal produknya sama. Anggaran juga bisa difokuskan. Kerja sama dengan swasta juga dibuat sistematis, yaitu sesuai UU Industri Pertahanan yang disahkan pada November 2012, integrator tetap dipengang oleh industri strategis. Misalnya, pembuatan kapal perang sudah dilakukan di galangan kapal swasta di Batam. Namun, integrasi sistem persenjataan dilakukan di PT PAL.

Dalam sejarah Negara-negara maju, pembangunan teknologi pertahanan bisa jadi lokomotif untuk perkembangan bangsa. Walau perjalan masih panjang, rezim pasti berganti, beberapa langkah awal sudah dimulai.<

Sumber : KOMPAS/MIK

Readmore --> Refleksi 2012, Langkah Awal Kemandirian Bangsa

KSAD : Baru Mau Membeli MLRS, Negara Tetangga Bertanya-tanya

Jakarta - Seorang jendral bintang dua berkisah. Sewaktu menjadi komandan di kesatuan, dalam latiahan menembak ia memerintahkan anggotanya untuk memutar moncong meriam ke sudut tertentu. Namun, putaran itu ternyata tidak tepat betul karena ada selisih beberapa derajat. Semakin jauh, maka sudut selisih itu akan makin melebar. Artinya, ketika peluru ditembakan, pasti meleset jauh.

Sealinea kisah itu menandakan bahwa betapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sudah benar-benar using. Contohnya, meriam M-48 kaliber 76 milimeter (mm) seberat 680 kilogram dengan jarak tembak 8.750 meter untuk artileri medan (armed) yang merupakan buatan Yugoslavia (kirini telah bubar) tahun 1958. Bahkan, meriam caliber 105 mm M101A1 seberat 2.260 kg dengan kemampuan maksimum 11.270 meter adalah buatan Amerika Serikat tahun 1940.

Di udata, sudah beberapa kali terjadi persawat TNI AU jatuh. Contoh terakhir adalah jatuhnya pesawat jenis Hawk 200 di Riau pada Oktober 2012. Sebelumnya, Juni 2012, pesawat Fokker 27 jatuh di areal perumahan di lingkungan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan kasus-kasus tersebut, modernisasi alutsista menjadi sangat krusial bila tak ingin menyaksikan kembali alat pertahanan negeri rontok satu persatu.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kebutuhan anggaran untuk pembelian alutsista Jangka Menegah 2010-2014 senilai Rp.150 triliun rasanya tidak berlebihan. Rinciannya, realisasi percepatan kekuatan minimum dasar atau minimum essential force Rp. 50 triliun. Alokasi anggaran Rp 100 triliun berupa pinjaman dalam negeri, pengembangan teknologi industri pertahanan, pemeliharaan dan perawatan.

Di tengah kondisi yang kerap diwarnai polemik, Indonesia lebih tertarik melirik Brasil yang industri pertahanannya sedang tumbuh. Penjajakan sekaligus pembelian alutsista itulah yang dilakukan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin bersama petinggi Kemhan serta Kepala Staf TNI AD Jendral Pramono Edhie Wibowo saat berkunjung ke Brasil pertengahan November lalu. Bukan saja bertemu petinggi Kemhan Brasil, degelasi Indonesia juga meninjau pabrik pesawat terbang Embraer dan pabrik roket Avibras di Sao Jose dos Campos.

Indonesia melengkapi sistem alutsistanya dengan teknologi Brasil, yaitu pesawat Super Tucanon EMB-314. Pesawat ini merupakan pesawat latih ringan yang memiliki kemampuan antigerilya, intersepsi, dan terbukti mampu menjaga wilayah perbatasan. TNI membeli 16 pesawat Super Tucano, dan delapan diantaranya telah terbang menjaga wilayah Indonesia.

Super Tucano antara lain memiliki sistem navigasi yang handal, dua senjata berat di sayap kiri dan kanan, serta bom sekelas MK 81 dan MK 82, rudal berpemandu laser sejenis Maverick. Pesawat ini menggantikan pesawat OV-10F Bronco buatan Rockwell, Amerika Serikat.

Ketika bertemu Presiden Embraer Defense and Security Luiz Carlos Aguiar di Sao Paolo, Sjafrie memastikan betul soal transfer teknologi pesawat tersebut untuk ke depannya. Hal itu untuk memberikan kepastian agar dalam perawatan pesawat itu tidak menemui kendala. Pada 2013-2014 dipastikan total 16 Super Tucano seharga 295 juta dollar AS beroperasi menjaga perbatasan.

Tak kalah penting adalah peninjauan lapangan ke pabrik roket Avibras Industria Aerospacial di San Jose dos Campos, termasuk pembicaraan langsung dengan Chief Executive Officer Avibras Sami Youssef Hassuani demi menghindari sistem perantara. Roket Astros II MK 6 (versi terbaru) yang masuk dalam agenda pembelian alutsista sistem peluncur roket jarak jauh (multilauncher rocket system/MLRS) dipastikan sudah terealisasi tahun 2013. Menurut Sami Youssef Hassuani, perjanjian transfer teknologi tentu saja akan memperkuat kerjsama pertahanan antara Indonesia dan Brasil.

Bagi Pramono, Indonesia sudah lama tidak punya satuan roket. Sesuai rencana, Indonesia membeli 36 roket Astros seharga 405 juta dollar AS untuk dua batalyon. Daya jangkau roket Astros 95 kilometer. “Tetapi, masih bisa dikembangkan sampai jarak 300 km,” kata Pramono. Sistem pertahanan RI diharapkan bisa menyamai Negara-negara tetangga. “ Saat kita mau baru beli saja, sudah ada yang mendekati tanya-tanya,” kata Pramono yang mengaku sempat ditelepon petinggi militer Negara tetangga. Tentu saja alutsista bukanlah untuk menciptakan perang, melainkan agar mampu menjaga pertahanan dan kedaulatan negeri ini.

Sumber : KOMPAS/MIK

Readmore --> KSAD : Baru Mau Membeli MLRS, Negara Tetangga Bertanya-tanya

Wamenhan Keluhkan Pengerjaan Kapal Perang Molor Karena Salah Perhitungan

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengungkapkan kemungkinan mundurnya jadwal penyerahan dua jenis kapal militer pesanan Kementerian Pertahanan yang tengah digarap PT PAL. Kementerian Pertahanan memesan dua unit tugboat serta tiga unit kapal cepat rudal ke PT PAL sejak dua tahun lalu dengan biaya sekitar Rp 500 miliar.

"Saya melihat prosesnya lambat karena perencanaan oleh pejabat yang lama tidak cermat. Mungkin penyelesaiannya akan meleset dari target pada 2013," kata Sjafrie saat meninjau pembuatan kedua kapal tersebut di galangan PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.

Meskipun demikian, Sjafrie berharap agar target delivery time kedua kapal tersebut pada 2014 tidak meleset. Bekas Panglima Kodam Jaya itu juga menginginkan proses penuntasan kedua kapal itu tidak mempengaruhi delivery yang telah disepakati. "Sebab kapal itu merupakan bagian dari proses modernisasi peralatan Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie.

Selain kedua jenis kapal pesanan tersebut, Sjafrie juga meninjau kesiapan PT PAL dalam pembuatan tiga unit kapal selam militer yang sedang dikerjakan bersama Korea Selatan. Menurut Sjafrie, satu di antara tiga kapal selam itu nantinya akan dikerjakan di galangan kapal milik PT PAL. "Kedatangan saya ke sini juga dalam rangka melihat persiapan pembangunan galangan kapal selam itu," ujar Sjafrie.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin mengatakan, proses penggarapan tugboat dan kapal rudal cepat tidak meleset dari target. Ia pun optimistis pengerjaannya akan tuntas sesuai waktu. Sebab selain kontrak jangka panjang sudah di tangan, materialnya pun sudah tersedia. "Saya memahami pernyataan Wakil Menteri Pertahanan itu sebagai cambuk bagi kami agar bekerja keras merampungkan kapal itu," kata Firmansyah yang diwawancarai terpisah.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Wamenhan Keluhkan Pengerjaan Kapal Perang Molor Karena Salah Perhitungan

Wamenhan : Indonesia Berencanan Membuat 10 Kapal Selam

Surabaya - Modernisasi alutsista TNI dilakukan secara serius untuk menunjung kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya matra Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia.

"Rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke PT PAL, Surabaya, Jumat (28/12).

Untuk tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, puluhan teknisi dikirim ke Negeri Ginseng untuk mendapatkan menimba ilmu transfer teknologi.

Targetnya nanti, kata Sjafrie, sepulangnya ke Indonesia mereka memiliki kemampuan untuk merawat dan membuat kapal selam yang menjadi alutsista ampuh dalam menjaga perairan Indonesia. "Karena memelihara dan membangun kapal selam tidak beda jauh."

Pihaknya paham untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) membutuhkan dana besar dan dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, kalau melihat cetak biru yang pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud.

Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri.

"PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi."

Sumber : Republika

Readmore --> Wamenhan : Indonesia Berencanan Membuat 10 Kapal Selam

Indonesia Kembangkan Roket Berdaya Jangkau 100-900 Kilometer

Jakarta - Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara.

"Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit," kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali.

Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp10-15 miliar pada 2013. Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB UGM, ITS, dan lainnya.

Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010.

Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

"R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km," katanya.

Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit.

Sumber : Antara

Readmore --> Indonesia Kembangkan Roket Berdaya Jangkau 100-900 Kilometer

Eks. KSAU : TNI AU Percepat Modernisasi Alutsista

Jakarta - Mabes TNI terus mempercepat modernisasi alutsista matra udara. Setelah mendapat hibah empat unit pesawat Hercules C-130 dari Negeri Kanguru.

Rencananya tahun depan TNI AU bakal kedatangan enam pesawat Hercules jenis yang sama. “Pesawat Hercules sama didatangkan dari Australia,” kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono usai pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia di Lanud Halim Perdanakusuma.

Agus menjelaskan modernisasi alutsita TNI AU merupakan program mendesak yang harus dipenuhi. Selain mendatangkan jet tempur Sukhoi dan F-16 sebagai program lanjutan memperkuat pertahanan udara, TNI AU juga bakal kedatangan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti Fokker-27. “Ini sebagai tindak lanjut program memperbarui alutsista TNI AU,” katanya, hari ini.

KSAU Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia menyebut, peremajaan alutsista merupakan salah satu kebijakan khusus yang bakal diprioritaskannya. Mendatangkan pesawat angkut dan jet tempur adalah program lanjutan untuk bisa memenuhi minimum essential forces (kekuatan pokok minimum) alutsitas TNI AU pada 2014.

Pada tahun ini, TNI AU mendapat dana terbesar untuk pembelian alutsista mencapai 2,6 miliar dolar AS. Adapun TNI AL mendapat alokasi dana sebesar 2,1 miliar dolar AS, dan TNI AD paling kecil sebanyak 1,4 miliar dolar AS.

“Saya akan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki dan mempelajari lagi tentang alutsitas,” kata Ida Bagus.

“Saya," lanjut Ida Bagus, "harus konsolidasi dan memperbaiki manajemen untuk melanjutkan program pejabat sebelumnya.”

Dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Logistik Modernisasi, pada awal bulan lalu, mantan KSAU Marsekal Imam Sufaat menyatakan, sesuai rencana strategis pembangunan 2010-2014, TNI AU membutuhkan sekitar 102 pesawat berbagai jenis.

Rinciannya terdiri atas pesawat tempur F-16, T-50, Sukhoi, Super Tucano, pesawat angkut CN-295, Hercules, Boeing 737-500, Helikopter Cougar, Grob, dan pesawat latih KT-1.

Sumber : Waspada

Readmore --> Eks. KSAU : TNI AU Percepat Modernisasi Alutsista

Vnesheconombank Berikan Pinjaman Kredit Pesawat Tempur Kepada Indonesia

Moskow - Vnesheconombank dan Departemen Keuangan Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman kepada Indonesia.

Pihak Vnesheconombank telah memberikan fasilitas kredit kepada Indonesia sebesar USD 399.5 juta dollar selama 7 tahun.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pengadaan pesawat tempur dari Rusia kepada Indonesia dibawah kontrak ekspor antara JSC Rosoboronexport dan Kementerian Pertahanan Indonesia.

Perjanjian pinjaman merupakan untuk kedua kalinya dilakukan oleh Departemen Keuangan Indonesia dan Vnesheconombank selama dua tahun terakhir.

Kesepakatan ini menunjukkan perkembangan yang pesat dalam hubungan kedua negara dan merupakan prosedur yang telah ditetapkan dalam pertemuan antar Kementerian Rusia dan Indonesia, selain itu juga kerja sama dibidang perdagangan, kerja sama ekonomi dan teknik. Partisipasi Vnesheconombank merupakan bagian dari promosi untuk pembiayaan proyek ekspor produk teknologi tinggi Rusia ke Asia Tenggara.

Sumber : VEB/MIK

Readmore --> Vnesheconombank Berikan Pinjaman Kredit Pesawat Tempur Kepada Indonesia

Menristek : Indonesia Akan Mengembangkan N-219, N-245 Dan N-270

Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta, mengatakan, Indonesia akan memproduksi pesawat N219 pada 2014.

"Tahun ini masih dalam tahap desain, kemudian 2013 dibuatkan prototype dan 2014 akan diproduksi," ujar Menristek dalam lokakarya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional di Jakarta, Kamis.

Pesawat yang mempunyai kapasitas 19 penumpang tersebut, akan melayani wilayah pegunungan dan sulit dijangkau.

Pesawat N219 adalah pesawat yang mempunyai dua baling-baling dan hanya membutuhkan landasan 500 meter.

"Angkutan udara memang diperlukan karena cepat, sarana mempersatu bangsa, menjangkau daerah terpencil, dan juga menunjang sektor lain."

Kemristek sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp310 miliar yang digunakan untuk pembuatan prototype.

memproduksi pesawat tersebut melibatkan sejumlah lembaga seperti Lapan, PT DI, dan BPPT, katanya. Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Bambang S Tejasukamana, mengatakan bahwa pada tahun 2013 akan diproduksi empat pesawat prototype yang digunakan untuk uji terbang dan uji struktur. "Hampir 70 persen bandara di Indonesia mempunyai landasan di bawah 800 meter," ujar Bambang.

Pesawat N219 tersebut, lanjut dia, sudah dipesan oleh sejumlah maskapai penerbangan sebanyak 50 unit. Namun sebelum dijual, kata Bambang, pihaknya akan melakukan sertifikasi terhadap pesawat tersebut.

Bambang mengatakan, pesawat yang dibuat tersebut lebih murah dibandingkan pesawat sejenis yang diproduksi negara lain.

Selain itu, pada tahun 2016 juga menargetkan akan memproduksi N245 dan pada 2017 memproduksi N270, katanya.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Menristek : Indonesia Akan Mengembangkan N-219, N-245 Dan N-270

Kemhan Kirim 250 Teknisi Dalam Proyek PKR Di Belanda

Jakarta – Kementerian Pertahanan membantah kontrak pembelian kapal perusak kawal rudal dengan galangan Damen Schelde Belanda merugikan PT PAL yang hanya kebagian nilai proyek 3 persen dari kesepakatan pengerjaan 25 persen di Indonesia dari kontrak 220 juta dollar AS.

Sekretaris Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto seusai pertemuan General Border Committee RI-Malaysia di Jakarta, Kamis (20/12), menjelaskan, pihaknya mengirim 250 teknisi PT PAL ke Belanda untuk ikut dalam pembuatan kapal PKR tersebut.

“Tidak bisa dihitung dari nilai uang yang diterima PT PAL sebesar 3 persen dari 220 juta dollar AS. PT PAL dengan 250 teknisinya juga terlibat dalam pembangunan kapal di Belanda. Itu nilainya besar, tidak bisa dihitung semata dari pengerjaan berapa dollar AS di Surabaya.” Kata Eris.

Dia mengatakan pemilihan galangan Damen Schelde sesuai prosedur. Damen Schelde mengalahkan Rosoboron dari Rusia dan Orizonte dari Italia. Sekjet Kemhan mengakui, dengan nilai anggaran 220 juta dollar AS baru bisa membeli kapal sebagai platform dan meriam permukaan sehingga belum dilengkapi peluncur rudal dan tabung torpedo.

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, mengkritik pembelian kapal perang kawal rudal (PKR) dari Damen Schelde yang menurut dia penuh keganjilan. “Kapal sejenis dengan harga 220 juta dollar AS dari Orizonte sudah dilengkapi peluncur rudal dan torpedo. Italia juga setuju 100 persen membangun kapal PKR tersebut di galangan PT PAL Surabaya sehingga transfer teknologi lebih besar skalanya yang diterima Indonesia, “ kata Hasanudin.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Kemhan Kirim 250 Teknisi Dalam Proyek PKR Di Belanda

Awal 2013, KRI Klewang Kedua Akan Dibuat

Banyuwangi - PT Lundin Industry Invest, perusahaan pembuat kapal perang asal Banyuwangi, Jawa Timur, akan memulai pembuatan KRI Klewang kedua pada Januari 2013. "Semoga awal 2013 bisa dimulai," kata Direktur PT Lundin, Lizza, dalam pesan pendeknya, Kamis, 20 Desember 2012.

Menurut Lizza, KRI Klewang kedua akan dibuat dengan bahan yang sama dengan yang digunakan saat pembuatan KRI Klewang pertama, yakni komposit karbon. Namun dilengkapi dengan teknologi anti terbakar sehingga diharapkan peristiwa kebakaran yang menimpa KRI Klewang pertama tidak terulang.

Lizza enggan menjelaskan secara detail mengenai desain dan asal bahan yang akan dipakai dalam pembuatan KRI Klewang kedua. "Masih rahasia," ujarnya.

KRI Klewang 625 yang merupakan proyek pertama pesanan TNI Angkatan Laut terbakar Jumat sore, 28 September 2012 lalu. Hasil penyelidikan PT Lundin menyebutkan terbakarnya kapal tersebut karena korsleting listrik saat pemasangan mesin dan instalasi listrik dari galangan ke kapal.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur Surabaya, Letnan Kolonel Yayan Sugiana, menolak berkomentar ihwal pembuatan KRI Klewang dua. Yayan beralasan kewenangan pengadaan alutsista ada di Kementerian Pertahanan. "Saya tidak berhak menjawab, karena kami hanya sebagai pengguna," ucapnya.

KRI Klewang 625 sebelumnya didesain sebagai kapal cepat rudal berlambung tiga (trimaran). Kapal yang dibangun dengan biaya Rp 114 miliar ini menggunakan teknologi mutakhir berbahan komposit karbon.

PT Lundin mengklaim teknologi komposit karbon merupakan yang pertama di Asia. Kelebihannya, kapal lebih ringan dan irit bahan bakar sehingga bisa melesat denga kecepatan hingga 30 knot.

Perusahaan itu memulai pembuatan Klewang pada 2007 dengan melakukan riset ke sejumlah negara. Pembuatannya baru dilakukan pada 2009. Proyek ini didanai APBN 2009 hingga APBN 2011 senilai total Rp 114 miliar.

Namun sebelum Klewang dioperasikan oleh TNI AL, kapal sepanjang 63 meter itu terbakar hebat hingga ludes. TNI AL menilai insiden itu menjadi tanggung jawab PT Lundin karena belum diserahterimakan kepada TNI AL.

Sumber : TEMPO

Readmore --> Awal 2013, KRI Klewang Kedua Akan Dibuat

Kemhan Beli Kapal Rudal Belum Dilengkapi Persenjataan

Jakarta – Kapal jenis perusak kawal rudal tanpa dilengkapi peluncur rudal dibeli Kementerian Pertahanan dari galangan kapal Damen Schelde Belanda. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembelian kontrak pertama dan dilanjutkan dengan kontrak kedua memang tidak dilengkapi peluncur rudal dan torpedo karena faktor keterbatasan anggaran.

“Pada tahun-tahun anggaran berikut akan diupayakan dilengkapi dengan peluru kendali dan torpedo. Tidak benar kalau dibilang kita tidak membeli kapal perang tanpa persenjataan. Pada tahun 2015, kapal perang ini akan selesai,” kata Purnomo seusai seminar kerjasama TNI AL dengan industri pertahanan guna mendukung kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Rabu (19/12) di Jakarta.

Namun, aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pembelian Senjata Poengky Indarti mengatakan, pembelian kapal yang masing-masing nilainya 220 juta dollar AS (sekitar Rp.2,1 triliun) itu banyak keganjilan.

“Kapal rudal kok tanpa rudal. Ini seperti membeli tank tempur tanpa dilengkapi meriam. Pemerintah harus transparan,” katanya.

“Kami mendapat informasi Mabes AL sebagai pengguna juga sebetulnya menolak pengadaan kapal tersebut. PT Pal di Surabaya juga keberatan karena proses kerja sama pembangunan kapal tersebut justru merugikan mereka karena tidak masuk dalam hitungan kalkulasi bisnis,” ujar Poengky. Komisi Masyarakat Sipil menginformasikan, untuk harga sama, penawaran dari galangan kapal Orisonte Italia sudah dilengkapi peluncur rudal dan torpedo antikapal selam.

Menurut Yusgiantoro, tidak ada penolakan dari Mabes AL. Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno yang berdiri mendampingi Yusgiantoro lalu memanggil Kepala Badan Sarana Pertahanan Mayor Jendral Ediwan Prabowo. “Tidak ada juga kerugian PT PAL. Secara hitungan ekonomis, persentase pengerjaan PT PAL masih menguntungkan Indonesia,” kata Yusgiantoro.

Yusgiantoro mengakui, Italia memang menawarkan bahkan ditambah bonus hibah dua unit fregat kelas Mistral. “Namun, fregat tersebut dalam keadaan yang membutuhkan perbaikan sangat tinggi,” katanya.

Di Bandung, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, program modernisasi diupayakan bertahap, khususnya pemenuhan tahun 2010-2014 sebesar 40 persen atau sekitar Rp. 150 triliun. “Secara bertahap sudah dipenuhi, dan mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Agus Suhartono seusai serah terima Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI dari Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia, yang menjadi Kepala Staf TNI AU, kepada Marsekal Muda TNI Sunaryo.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Kemhan Beli Kapal Rudal Belum Dilengkapi Persenjataan

Menhan : BUMN Sektor Pertahanan Memprihatinkan

Jakarta - BUMN di sektor industri pertahanan dalam keadaan memprihatinkan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam penutupan Seminar TNI AL dan Industri Pertahanan di Jakarta, Rabu (19/12/2012), menyampaikan sejumlah kesimpulan, termasuk kondisi BUMN sektor pertahanan yang memprihatinkan.

"Banyak mesin tua dan pekerja yang lanjut usia sehingga perlu regenerasi. Penyehatan keuangan juga dilakukan," kata Purnomo.

Menteri Pertahanan optimistis pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) hingga 2015 akan membutuhkan pasokan dari BUMN sektor pertahanan. Kondisi itu akan membangkitkan kembali BUMN sektor pertahanan, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Pal, dan lain-lain.

"Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan kita membeli produk dalam negeri. Pembelian dari luar negeri juga diutamakan transfer teknologi dan perakitan dengan BUMN," kata Purnomo.

Saat ini, sejumlah pesawat terbang dan helikopter serta tank untuk tiga matra TNI sedang dipesan Kemhan dari BUMN terkait.

Humas PT Dirgantara Indonesia, Sonny Saleh Ibrahim, menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan pesanan pesawat tipe CN-235 Maritime Patrol, CN 212-200, Helikopter Super Puma, dan Bell 412 pesanan Kementerian Pertahanan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2015. Jumlah total pesanan mencapai lebih dari 40 unit helikopter dan pesawat.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Menhan : BUMN Sektor Pertahanan Memprihatinkan

PT DI Rancang Peluru Balistik

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia merancang peluru balistik hingga peluru kendali, untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Sonny Saleh Ibrahim dari Humas PT Dirgantara Indonesia (DI), di sela-sela seminar Hubungan TNI AL dan Industri Pertahanan di Jakarta, Rabu (19/12/2012), mengatakan bahwa pihaknya mengembangkan peluru balistik, peluru jarak jauh, dan peluru kendali penuh yang mampu menjangkau jarak 200 kilometer.

"Untuk peluru balistik dan diluncurkan dari multilaras, memiliki jarak jangkau 14 kilometer, 23 kilometer, dan terjauh 36 kilometer," kata Sonny.

Persenjataan tersebut dikembangkan bersama dengan lembaga terkait, seperti PT Pindad, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan sejumlah industri strategis. Dalam beberapa tahun mendatang produk itu diharapkan sudah digunakan oleh TNI.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> PT DI Rancang Peluru Balistik

Tahun Depan PT DI Akan Memberikan Kejutan

Bandung - Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Bidang Sistem Jaminan Mutu Sonny Ibrahim Saleh, berjanji akan memberi kejutan kepada masyarakat di bulan Februari 2013, dengan mengembangkan kembali pesawat yang telah lama tidak terdengar namanya, namun Sonny masih merahasiakan nama pesawat tersebut, hal itu terungkap dalam acara Coffee Morning bersama wartawan, Selasa, (18/12/2012), bertempat di Gedung Pusat Manajemen PT DI jalan Pajajaran Bandung.

Selain akan memberi kejutan, Sonny pun menjelaskan secara panjang lebar berbagai perkembangan PTDI hingga akhir tahun 2012. “PTDI nyaris menjadi perakit pesawat, bila menjadi perakit, PTDI sudah tidak spesial lagi”, ungkap Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Bidang Sistem Jaminan Mutu Sonny Ibrahim Saleh.

“PTDI punya kemampuan memperbaiki radar”, ungkap Sonny terkait matinya radar Bandara Soekarno-Hatta, “Kejadian matinya radar sangat membahayakan pesawat”, ungkapnya, “Bandara Husein Sastranegara saja memiliki genset untuk mengantisipasi matinya radar”, tambahnya.

Terkait kerjasama PTDI dengan Sukhoi, Sonny menjelaskan bahwa PTDI melamar ke Sukhoi sebagai sub kontraktor, “Baru kali ini kita bekerja sama dengan Sukhoi”, kata Sonny, “Paling penting dalam kerjasama dengan Sukhoi adalah perhitungan harga per jam buruh”, tambahnya.

“PTDI fokus dalam Delivery Center C-295, C-212, dan Heli Cougar”, ungkap Sonny, “ Delivery Center difokuskan karena bisnis C-295, C-212, dan Heli Cougar berjalan, dan saat ini PTDI sedang tender di Filipina dan merintis di Thailand dan Malaysia, Delivery Center penting agar tidak terjadi saling bertabrakan kepentingan”, ungkapnya.

“Saat ini kontrak PTDI dengan Kemenhan sebesar 8,2 triliun, dari target kontrak senilai 9,5 triliun, dan kontrak telah berjalan 98 persen”, kata Sonny, “Untuk tahun 2013 PTDI menargetkan penerimaan 3 triliun di luar pemesanan pesawat C-235, C-295 dan C-212”, ungkapnya.

Di akhir tahun 2012, PTDI mendapatkan penerimaan untuk perusahaannya sebesar 2,65 triliun dari pesawat, 200 miliar dari komponen, 170 miliar dari perawatan pesawat, dan 80 miliar dari alutista, “Penerimaaan PTDI sebesar 3,1 triliun”, ungkap Sonny, seperti diketahui keuntungan PTDI di tahun 2009 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2010 dan 2011 mengalami down.

Di akhir paparannya, Sonny menginginkan Gubernur Jawa Barat yang baru harus mendukung PT Dirgantara Indonesia dan membenahi Bandung.

Sumber : ARCOM

Readmore --> Tahun Depan PT DI Akan Memberikan Kejutan

Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon

Jakarta - Untuk mengecek kesiapan operasional satuan yang tergabung dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), pihak PBB mengadakan inspeksi terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat perlengkapan yang digunakan pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) di Lebanon Selatan. Pemeriksaan yang dikenal dengan COE (Contingent Owned Equipment) ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan bagi Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-G/UNIFIL (Indobatt), kali ini merupakan pemeriksaan pertama.

Kedatangan 13 orang tim dari COE yang diketuai oleh Sergiy Mazurov untuk memeriksa peralatan Satgas Indobatt diterima langsung oleh Dansatgas Konga XXIII-G/UNIFIL Mayor Inf Lucky Avianto beserta para perwira staf terkait, di ruang rapat Markas Indobatt, Adshit al Qusayr, Lebanon Selatan, Senin (17/12/2012). Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Selasa (18/12/2012).

Satgas Konga XXIII-G/UNIFIL yang berada di Kompi D, Kompi Ban, Kompi C, Kompi A dan Kompi B, menggelar seluruh perlengkapan yang digunakan untuk dicek satu persatu, antara lain meliputi kendaraan tempur, kendaraan ringan, persenjataan, peralatan komunikasi, administrasi, perlengkapan pribadi, kebersihan dan perlengkapan kemarkasan yang lain.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas Indobatt Mayor Inf Lucky Avianto menyampaikan bahwa kedatangan tim COE bukanlah untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan, namun apa yang dilakukannya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan koreksi kedepan dalam pelaksanaan misi perdamaian selama penugasan 1 tahun kedepan. Dansatgas juga berpesan kepada para perwira dan staf, agar dapat memberikan data selengkap-lengkapnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Bagi negara penyumbang pasukan di PBB atau TCC (Troops Contributing Countries) yang menggunakan sistem wet lease seperti Indonesia, COE merupakan kegiatan yang harus dipersiapkan, karena apabila ada salah satu peralatan yang dinyatakan tidak siap pakai maka akan berpengaruh terhadap reimbursement (pembayaran kembali).

Disamping itu tim PBB akan memberikan penilaian apakah Satgas dinyatakan siap atau tidak untuk melaksanakan operasi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan di bawah UNIFIL. Standar kelayakan yang ditetapkan oleh PBB adalah 75 persen alutsista dan material Satgas harus memenuhi syarat dan siap operasi. Jika dalam pemeriksaan tersebut kondisi alutsista dan material Satgas dibawah 75 persen, maka dapat dinyatakan tidak siap operasi dan dapat direpatriasi atau dipulangkan ke negara asal.

Usai melakukan pemeriksaan terhadap alutsista Indobatt, Tim COE yang diwakili Sergiy Mazurov mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, serta merasa puas terhadap penyiapan dan kesiapan Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) dalam rangka misi perdamaian PBB di Lebanon.

Sumber : Tribunnews

Readmore --> Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon

2012, Penerimaan PT DI Mencapai Rp. 3.1 Triliun

Bandung - Pada tahun 2012 ini, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mendapatkan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara kontrak yang dicapai mencapai Rp 9,5 triliun. Penerimaan tersebut diperoleh dari kontrak-kontrak dari dalam dan luar negeri. Di mana dari dalam negeri termasuk kontrak dari Kementrian Pertahanan sebesar Rp 8,2 triliun.

"Tahun 2012 ini istimewa. Kami mendapatkan kontrak mencapai Rp 9,5 triliun. Dan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Ini pencapaian yang cukup besar apalagi setelah masa sulit yang pernah dialami PT DI beberapa tahun lalu. Biasanya paling maksimal kami dapat Rp 2 triliun, ini loncatan buat kami," ujar Kepala Komunikasi PT DI Sonny Ibrahim Saleh dalam Coffe Morning Break di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

Penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun tersebut berasal dari pembayaran pesawat terbang terbang sebesar 2,65 triliun, pembuatan komponen pesawat Rp 200 miliar, perawatan pesawat sebesar Rp 170 miliar dan alutsista sebesar Rp 80 miiliar.

"Pesawat terbang yang kami kerjakan pada 2012 ini diantaranya CN 235, CN 295, CN 212 dan helikopter. Sementara alutsista yaitu torpedo dan roket," tuturnya.

Untuk tahun 2013 dan 2014 mendatang PT DI telah mencatat penerimaan minimal sebesar Rp 3 triliun yang diperoleh dari kontrak pada 2012.

"Jadi tahun depan kita minimal sudah punya Rp 3 triliun di Tahun depan kontrak 2012. Kami berharap kerjasama dengan Sukhoi juga bisa terlaksana pada 2013 nanti," tutur Sonny.

Sumber : DETIK

Readmore --> 2012, Penerimaan PT DI Mencapai Rp. 3.1 Triliun

Indonesia Siapkan Rp.81.8 Triliun Untuk Anggaran Pertahanan Tahun 2013

Jakarta - Pemerintah menyediakan anggaran bidang pertahanan sebesar Rp 81,8 triliun tahun depan. Apa alat persenjataan yang bakal dibeli pemerintah tahun depan lewat anggaran tersebut?

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Keuangan, Selasa (18/12/2012), anggaran bidang pertahanan Indonesia di 2013 naik 3 kali lipat dari Rp 30,7 triliun di 2007 menjadi Rp 81,8 triliun tahun depan.

Berikut daftar alat pertahanan yang bakal dibeli pemerintah:

Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4x4 dan kendaraan angkut munisi 5 ton; Pengadaan 6 pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295 (pengganti F27), helikopter full combat SAR mission, dan dukungannya;

Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud;

Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal 122 m.

Sumber : DETIK

Readmore --> Indonesia Siapkan Rp.81.8 Triliun Untuk Anggaran Pertahanan Tahun 2013

PT DI Anggarkan USD 16 Juta Untuk Pengembangan N219

Bandung - PT Dirgantara Indonesia akan menginvestasikan USD 16 juta selama 4 tahun mengembangkan pesawat N219. Pesawat berpenumpang 19 orang ini nantinya akan menambah produk unggulan dari PT DI.

"Andalan PT DI saat ini di antaranya CN 235, CN 295. Kami ingin menambah produk unggulan untuk memperluas pasar," ujar Kepala Tim Komunikasi PT DI, Sonny Saleh Ibrahim dalam acara Press Coffe Morning di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

N-219 ini pertama kali digagas pada 2004 lalu namun kemudian terhenti. Berdasarkan analisa, pesawat N 219 yang tergolong pesawat kecil ini dinilai berpotensi digunakan untuk menjangkau berbagai daerah terpencil dengan kondisi geografis yang cukup sulit.

"Tahun 2013 kami akan investasi untuk pengembangan N 219 ini sendiri. Lama kalau ngandelin dari pemerintah," katanya.

Besarnya investasi yang ditanamkan yaitu USD 16 juta untuk 4 tahun. "Mulai kita jalankan pada 2013 lah. Masuk dari preliminary design (desain awal) sampai dengan pembuatan prototype," tutur Sonny. Namun untuk membuat sebuah prototype, PT DI menyatakan butuh dukungan dari pemerintah karena dibutuhkan dana sekitar USD 30-40 juta.

Dana investasi sebesar USD 16 juta yang disiapkan PT DI, disebut Sonny berasal dari keuntungan yang disisihkan serta tidak menutup kemungkinan akan menambah dari pinjaman ke bank.

Sonny mengatakan pasar untuk N 219 yaitu maskapai penerbangan yang akan membuka jalur-jalur baru ke daerah terpencil. "Pasarnya sudah ada. Bahkan kami sudah ada MoU dengan maskapai penerbangan," katanya.

Selesai pengembangan dan pembuatan prototype, produksi N 219 akan dilakukan paling cepat 2017. Produk unggulan ini akan dijual dengan kisaran USD 4 juta.

Sumber : DETIK

Readmore --> PT DI Anggarkan USD 16 Juta Untuk Pengembangan N219

Eks.KSAU : Kedaulatan Udara RI Masih Lemah

Jakarta - Kedaulatan udara Republik Indonesia masih lemah. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012) mengatakan, insiden penerbangan gelap lima jet tempur F-18 Hornet US Navy tanggal 2 Juli 2003 di sekitar Pulau Bawean menjadi pelajaran berharga.

"Ketika itu pilot sipil salah satunya dari maskapai Bouraq mengaku ada pesawat jet terbang jungkir balik dan berguling-guling mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dituduh tentu saja penerbang jet tempur TNI AU dari Pangkalan Madiun. Setelah dicek dengan mengirim sepasan F-16 Falcon ternyata ada 5 F-18 Hornet dengan senjata lengkap sedang mengawal kapal induk dari Armada VII AS yang berpangkalan di Pasifik," kata Chappy.

Indonesia harus memberi peringatan dan sebaliknya pihak AS merasa berhak melintas. Padahal, setiap hari ada 1.000 penerbangan sipil domestik dan puluhan penerbangan internasional di ruang udara Indonesia.

Meski mengalami pelajaran berharga tersebut, Chappy menyayangkan sampai kini kemampuan radar Indonesia belum maksimal. Bahkan, kemarin puluhan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan karena listrik padam yang mengakibatkan radar tidak berfungsi. Selain itu, penerbangan gelap (intruder) juga masih terjadi berulangkali di ruang udara Indonesia.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Eks.KSAU : Kedaulatan Udara RI Masih Lemah

Eks. KSAU : Pulau-Pulau Indonesia Merupakan Kapal Induk

Jakarta - Pulau-pulau di Indonesia adalah "kapal induk" yang dapat menjadi pangkalan pesawat tempur TNI-AU.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012), menjelaskan, pulau-pulau yang tersebar di Nusantara berfungsi ibarat kapal induk.

"Indonesia tidak memiliki doktrin agresi menyerang keluar. Untuk itu tidak diperlukan kapal induk. Pulau-pulau kecil di bagian terdepan Nusantara dapat menjadi pangkalan pesawat tempur Indonesia," kata Chappy.

Pertahanan untuk menangkal itu, dikombinasikan dengan kapal-kapal perang TNI-AL yang berada di pangkalan aju di pulau-pulau terluar.

Namun Chappy menyayangkan, hingga kini belum ada koordinasi yang padu dalam membangun sinergi antarinstansi untuk menjaga kedaulatan dari ancaman asing, serta praktik kegiatan ilegal seperti penyelundupan kekayaan sumber daya alam serta perikanan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Mahfudz Sidik, dalam kesempatan sama menjelaskan, setiap tahun Rp 20 triliun kerugian negara disebabkann pencurian, penyelundupan, dan rangkaian kegiatan ilegal yang lolos dari pemantauan terpadu dari udara dan laut di lautan Indonesia.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> Eks. KSAU : Pulau-Pulau Indonesia Merupakan Kapal Induk

BAE System Mendapat Kontrak Modernisasi F-16 Indonesia Dan Irak

London – BAE System telah menerima dua kontrak senilai hampir USD 63 juta untuk pengadaan alat pendukung, sistem pengujian, dan suku cadang F-16 dari Indonesia dan Irak.

Kontrak ini meningkatkan posisi tawar BAE System dalam kacah industri global dan kemampuan untuk memberikan sistem pesawat tempur yang tepat dan keahlian untuk mendukung pesawat tempur F-16 yang telah menjadi operator dari pesawat tempur buatan AS tersebut.

“Kami sangat senang bahwa Indonesia masih mempercayakan BAE System untuk kembali memberikan sistem dan layanan yang mereka butuhkan untuk kesiapan operasional misi mereka,” kata Carl Huncharek, direktur program BAE System. Untuk Irak, kontrak ini merupakan kesempatan yang untuk karena sebagai operator baru dalam mengoperasikan F-16 dan ikut melatih personel dalam mendukung pesawat selama beberapa tahun kedepan.

BAE System telah mengekspor lebih dari 25 ribu peralatan pendukung dan sistem pembelajaran lebih dari 24 negara di seluruh dunia. BAE System sendiri telah mengirim 98 % pesanan dan 99 % para pelanggan kembali melakukan perbaikan, pelatihan dan melakukan peningkatan sistem. BAE System juga akan melakukan ekspansi dan akan membangun basis produksi di Fort Worth, Texas, AS pada awal 2014.

BAE System merupakan perusahaan sistem integrasi terkemuka untuk mengupgrade avionik F-16. Pada bulan agustus. Korea Selatan memilih BAE System sebagai kontraktor untuk mengupgrade pesawat tempur F-16 mereka. Selain itu, BAE System juga mengupgrade F-16 milik US Air National Guard dan AU Turki, termasuk mengupgrade Commercial Fire Control Computer, yang saat ini merupakan generasi paling canggih dalam dalam melakukan misi di setiap pesawat tempur F-16.

Sumber : BAE System/MIK

Readmore --> BAE System Mendapat Kontrak Modernisasi F-16 Indonesia Dan Irak

Pengamat : Menjawab Tantangan Kesetaraan Kekuatan Maritim

Jakarta - Perkembangan situasi di tingkat kawasan yaitu Asia Tenggara kini makin dinamis, yang diwarnai pula situasi yang memanas terkait sengketa wilayah kaya sumber daya alam di Laut China Selatan antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

Memang Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dengan China, namun kita justru harus memanfaatkan situasi ini sebagai rujukan kesiapan segenap sumber daya maritim untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. Kita lihat saat ini China sangat menggenjot kekuatan maritimnya, yang terakhir dengan peluncuran kapal induk Liaoning yang bakal dilengkapi pesawat tempur J-15, yang merupakan kopian dari pesawat tempur Rusia versi kapal induk, Sukhoi Su-33. Meski sejumlah pengamat seperti misalnya Rodger Baker dan Zhang Zhixing dalam ulasan berjudul The Paradox of China’s Naval Strategy di situs kajian strategis stratfor.com (http://www.stratfor.com/weekly/paradox-chinas-naval-strategy) menilai China masih dalam proses transisi untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya keluar demi kepentingannya, segenap perkembangan ini harus diikuti dengan cermat demi kepentingan nasional kita.

Kondisi di tingkat kawasan itu layak menjadi rujukan dalam pengembangan TNI AL ke depan, khususnya terkait dengan visi mewujudkan TNI AL yang andal dan disegani. Visi ini sangat penting dan tepat karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 6.159.032 km persegi. Kondisi geografis Indonesia ini semakin spesial dengan posisi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera besar sehingga membuat wilayah ini dari abad ke abad senantiasa menjadi jalur perlintasan perniagaan yang sangat penting dan vital.

Oleh karenanya, kebutuhan adanya angkatan laut yang kuat dengan perlengkapan yang sesuai zaman dan kebutuhan dengan ditunjang sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi sudah menjadi keniscayaan. Akan tetapi kekuatan TNI AL yang andal dan disegani itu pun takkan bisa terwujud jika visi maritim yang kuat dan integral belum terbangun di negeri ini.

Masih banyak tafsir mengenai visi maritim ini, seperti misalnya yang dikemukakan peneliti pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam tulisan di situs indomaritimeinstitute.org berjudul Negara Visi Maritim. Connie menyebut bahwa visi maritim akan dipengaruhi kemajuan yang sudah dicapai di daratan dan tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh. Menurut dia, pembangunan kekuatan maritim adalah tahap lebih lanjut setelah dipenuhinya kualitas yang unggul atas pertahanan matra darat. Ditambahkannya, dalam perkuatan armada laut, sebuah negara harus sudah memiliki pertahanan darat, sistem intelijen, pemerintahan dan perekonomian yang kuat dengan dasar strategi ekonomi politik yang tangguh untuk menjaga kedaulatan negaranya.

Tak jauh beda dengan yang dikemukakan mendiang Laksamana Purn Soedomo seperti dikutip dalam majalah Jalasena terbitan Mei 2011. Dirinya menyatakan visi maritim bisa dibangun dengan merujuk pada visi Kerajaan Majapahit yang memproyeksikan kekuatan melalui samudera untuk mempersatukan berbagai wilayah, serta merujuk pada misi Laksamana Zheng He atau Cheng Ho yang memanfaatkan kekuatan maritim untuk perdagangan dan promosi kebudayaan.

Meninjau kondisi aktual di tingkat kawasan, misi TNI AL yang saat ini masih sejalan dengan TNI secara umum yaitu membangun kekuatan dengan ukuran minimum essential force atau kekuatan pokok minimal perlu secara dinamis terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan tingkat kawasan. Konsep pertahanan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) penunjangnya semestinya sudah makin diarahkan menuju prinsip kesetaraan, meski mungkin kesetaraan minimal. Artinya, Alutsista dan segala kemampuan sumber daya penunjangnya harus memiliki kualitas setara dengan kekuatan termaju di kawasan, walaupun dari segi kuantitas mungkin belum menyamai. Yang tak kalah penting, ketersediaan Alutsista dan kelengkapannya juga sesuai dengan tren potensi ancaman.

Misalkan saja dalam rangka pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur pelayaran internasional. Jangan dilupakan “Insiden Bawean” yang terjadi 3 Juli 2003 silam, saat pesawat-pesawat tempur F/A-18 Hornet dari kapal induk USS Carl Vinson bermanuver di wilayah perairan Laut Jawa sehingga terpaksa dicegat oleh pesawat F-16 dari Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu nyaris terjadi dog fight. Meski insiden ini sudah lama terjadi, namun hal ini membuktikan bahwa kekuatan TNI khususnya TNI AL perlu lebih banyak memproyeksikan diri sebagai pengaman jalur perlintasan internasional itu, sekaligus menunjukkan kemampuannya sebagai deterrent atau kekuatan penangkal yang membuat negara lain tak berani sembarangan berulah di dalam teritorial Indonesia.

Menyikapi kondisi terakhir di kawasan Laut China Selatan, Indonesia dengan TNI AL-nya tetap perlu berperan sebagai kekuatan penengah di antara potensi-potensi konflik yang ada. Hal ini bisa dicapai, selain melalui jalur diplomasi aktif, juga melalui perkuatan-perkuatan unsur-unsur TNI AL. Penambahan Alutsista seperti kepemilikan rudal-rudal antikapal permukaan dan antiserangan udara dari jenis terbaru mutlak diperlukan untuk menjaga kemampuan pertahanan dan deterrent TNI AL. Selain itu penambahan kekuatan lain seperti pesawat-pesawat antikapal selam, baik sayap tetap maupun helikopter, patroli maritim serta kapal selam harus dijaga kesinambungan pengadaaannya agar sesuai dengan realitas kebutuhan dan mewujudkan prinsip kesetaraan dengan kekuatan lain di kawasan ini.

Jangan dilupakan pula aspek pembinaan personel untuk menjaga kualitas dan profesionalisme. TNI AL sudah punya pengalaman operasi laut di luar negeri seperti saat menangani pembajakan kapal dagang MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia beberapa waktu lalu serta operasi maritim PBB di perairan Lebanon, yang membuktikan kualitas para pelautnya. Keterlibatan dalam operasi-operasi internasional ini perlu terus dipelihara untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman segenap personel. Program pengamanan pulau terluar yang selama ini sudah dilaksanakan terutama oleh unsur Korps Marinir perlu diperkuat baik dari segi jumlah personel maupun kelengkapan persenjataan dan sarana pendukung seperti komunikasi dan fasilitas lainnya.

Dengan terpeliharanya seluruh kemampuan dan terus terlaksananya proses perkuatan-perkuatan itu, niscaya TNI AL akan mampu mewujudkan visinya sebagai kekuatan yang andal dan disegani. “Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya!”

Sumber : Solopost

Readmore --> Pengamat : Menjawab Tantangan Kesetaraan Kekuatan Maritim

Presiden Lantik KSAU dan KSAL Baru

Jakarta - Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Senin.

Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keppres 78 TNI Tahun 2012 ditandatangani pada 14 Desember 2012.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua BPK, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Kasau yang diganti Marsekal TNI Imam Syufaat dan Kasal Laksamana TNI Soeparno, Jaksa Agung Basrief Arief dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Selanjutnya Kasal Laksamana TNI Soeparno dan Kasau Marsekal TNI Imam Syufaat memasuki masa pensiun.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, sementara Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebelumnya menjabat sebagai Wakasal.

KSAU & KSAL Salah Ucap, SBY Merengut

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia salah mengucap sumpah janji hingga tiga kali.

Kedua pemangku jabatan jenderal bintang empat ini salah mengucapkan kalimat sumpah janji pada bagian suap hingga tiga kali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pengambil sumpah jabatan mengulangi kalimat sumpah janji tersebut hingga tiga kali, dan mengulangi dengan nada lebih tegas saat mengulangi kalimat sumpah janji untuk yang ketiga kali.

"...Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberupa apa saja," ucap SBY, dalam pelantikan dua kepala staf TNI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/12/2012).

Kalimat sumpah janji yang seharusnya diucapkan kembali oleh dua kepala stas TNI yang tengah dilantik Presiden, salah diucapkan oleh kedua kepala staf TNI. Akibatnya SBY mengulangi kalimat tersebut.

"Saya ulangi, atau suatu pemberian apa saja," ucap SBY. Namun dua kepala staf TNI itu masih juga salah mengucapkan kalimat sumpah janji bagian suap tersebut, hingga akhirnya SBY mengulanginya untuk yang ke tiga kali dengan nada meninggi.

"Atau suatu pemberian apa saja, dari siapa pun juga," ucap SBY dengan wajah merengut.

Akhirnya Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia dan Laksamana Madya Marsetyo resmi dilantik Presiden, untuk menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia menggantikan Marsekal Imam Sufaat yang akan memasuki masa pendiun, dan Laksamana Madya Marsetyo menggantikan Laksamana Suparno yang juga akan memasuki masa pensiun.

Sumber : INILAH / Berita Satu

Readmore --> Presiden Lantik KSAU dan KSAL Baru

Menhan : Tidak Ada Yang Mencurigakan Dalam Pengadaan Alutsista

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan tidak ada yang ditutupi terkait anggaran pengadaaan alutsista Kemenhan senilai Rp 678 miliar. Purnomo membantah tudingan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terkait adanya kongkalikong anggaran tersebut.

"Jadi dari kami tidak ada yang ditutupi, dari kami semua sudah dijelaskan," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (16/12/2012).

Purnomo mengatakan, pada saat rapat dengan DPR 10 Desember 2012 lalu, dirinya menjelaskan bahwa ususlan anggaran tersebut berasal dari Mabes TNI. Ada 3 proses dalam pengajuannya.

Pertama, proses teknis di Kemenhan sendiri, kedua proses politik di DPR. Proses kedua ini menurut Purnomo merupakan penganggaran sendiri di Kementerian Keuangan. Ketiga, verifikasi dari Wakil Menhan selaku Ketua High Level Comittee.

"Setelah itu ada surat dari kami ke DPR, menyatakan ini sudah clear and clean dengan Kemenkeu juga. Jadi proses ini kami telah sampaikan ke DPR semua waktu itu," terang Purnomo.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan memberikan tanda bintang (memblokir) anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar, atas rekomendasi surat Seskab Dipo Alam. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengatakan pemblokiran itu karena masih diperlukannya penelahaan dan koordinasi di antara internal pemerintah.

"Koordinasi itu antara lain dilakukan dengan Seskab. Kalau kami menyinggung ada dugaan mark up dan praktek yang tidak benar, memang bukan tugas dan fungsi kami untuk memahami karena ini tugas dan fungsi Kemenhan mengenai detail dan spesifikasi anggaran yang dibelanjakan," ungkapnya.

"Satu dan lain hal yang membuat kami mencabut bintang adalah masalah clearence di internal pemerintah. Kalau masih ada surat yang menanyakan tentu harus bisa clear-kan. Bintang harus dicabut, kalau dicabut nanti kami akan berkonsultasi di pimpinan," tegas Agus.

Menurutnya, meskipun anggaran dicabut dan bisa dicairkan, tetap harus melihat waktu apakah memungkinkan untuk digunakan, ini perlu ada koordinasi antara pemerintah.

"Kalau blokir dicabut, yang ditandai dengan pencabutan surat yang dikeluarkan Seskab, apakah waktu pengadaan memadai. Kami memahami dan Rp 678 miliar akan masuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, red)," ungkap Agus.

Sumber : DETIK

Readmore --> Menhan : Tidak Ada Yang Mencurigakan Dalam Pengadaan Alutsista

KSAD : TNI AD Akan Modernisasi Alutsista Berkesinambungan

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan TNI Angkatan Darat akan terus melanjutkan modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) guna mewujudkan TNI AD yang profesional. Karena itu, Satuan TNI Angkatan Darat akan dilengkapi dengan Alutsista yang modern dan tercanggih di kelasnya, seperti MBT Leopard, Marder, Meriam 155 Caesar, MLRS Astros II, Rudal Mistral, Helikopter Black Hawk serta persenjataan lainnya.

Demikian amanat tertulis KSAD yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Budiman saat menjadi Inspektur Upacara Hari Juang Kartika Ke-67, Sabtu (15/12) di Lapangan Upacara Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta. Hari Juang Kartika diperingati sejak 15 Desember 1945 hingga saat ini, 15 Desember 2012.

Menurut Pramono Edhie, sejalan dengan dinamika perubahan situasi pada lingkup nasional, regional, maupun global serta tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, tugas Angkatan Darat ke depan akan semakin berat dan kompleks. Tantangan tugas ini menuntut kesiapan operasional satuan, profesionalitas dan soliditas satuan yang tinggi serta dukungan seluruh komponen bangsa.

Seluruh prajurit TNI Angkatan Darat harus menjadi prajurit yang terlatih, tangguh dan handal. Karenanya, KSAD meminta para komandan satuan untuk menyelenggarakan latihan di satuannya dengan profesional dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip latihan yang kita pedomani.

Dia mengingatkan untuk mewujudkan profesionalisme keprajuritan tidak cukup hanya dilakukan dengan modernisasi Alutsista, tetapi yang lebih penting adalah menyiapkan sumber daya prajuritnya. Karena secanggih dan semodern apapun Alutsista yang kita miliki, tanpa didukung profesionalitas dan semangat juang, maka tidak akan memberikan hasil yang optimal.

“Selain itu, profesionalisme keprajuritan yang kita bangun, bukan untuk menciptakan prajurit seperti robot, melainkan profesionalisme yang berbasis kepada jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional,” katanya melalui siaran pers Kasubdis Penum Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), Kolonel Inf Zaenal M.

Usai upacara, Wakasad menyerahkan piala dan plakat kepada para pemenang lomba kebersihan antar satuan di lingkungan Mabesad. Juara I diraih oleh Staf Pengamanan, Juara II oleh Staf Personel dan Juara III diraih oleh Staf Perencanaan dan Anggaran.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAD : TNI AD Akan Modernisasi Alutsista Berkesinambungan

Konflik LCS, Penyebab ASEAN Memperbarui Kekuatan Alutsista

Jakarta (MIK/WDN) - Indonesia telah membeli kapal selam dari Korea Selatan dan sistem radar pertahanan pantai dari China dan AS. Selain itu Vietnam juga ikut membeli kapal selam dan pesawat tempur dari Rusia, sedangkan Singapura merupakan pengimpor kelima terbesar di dunia untuk mempercanggih armada barunya.

Kewaspadaan terhadap China dengan keberhasilan ekonomi, membuat negara-negara di Asia Tenggara berlomba untuk memperbarui alutsista untuk melindungi jalur pelayaran, pelabuhan dan batas teritorial yang merupakan jalur penting untuk arus ekspor dan enegi.

Sengketa batas teritorial di Laut Cina Selatan, disebabkan karena daerah tersebut kaya minyak dan gas yang telah mendorong Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunai untuk memperbarui alutsistanya untuk membendung angkatan laut China.

Bahkan negara yang tidak ikut sengketa, keamanan maritim telah menjadi fokus utama bagi Indonesia, Thailand, dan Singapura.

“Kemajuan ekonomi telah mendorong negara-negara tersebut mengeluarkan banyak anggaran pertahanan untuk melindungi kedaulatan mereka dari batas laut sampai ZEE,” kata James hardi, Editor HIS Jane Defense Weekly Asia Tenggara.

“Kecenderungan terbesar adalah dalam pengawasan kawasan pesisir, maritim dan patrol di perbatasan.”

Dari tahun 2002-2011 anggaran pertahanan Asia Tenggara jauh meningkat sampai 42%, data tersebut diambil dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Pengadaan kapal perang, kapal patrol, sistem radar, pesawat tempur, kapal selam dan rudal anti kapal merupakan prioritas utama dalam menjaga akses jalur pelayaran.

“Kapal selam merupakan alutsista yang sangat penting,” kata Tim Huxley, direktur International Institute for Strategic Studies untuk Asia. “Karena kapal selam merupakan ancaman terbesar tanpa bisa terlihat, diantisipasi dan kapal selam tersebut dapat melakukan pengintaian di wilayah tersebut.”

Selama beberapa dekade, hanya sebagian kecil anggaran pertahanan ASEAN untuk mengadaan alutsista selain senjata dan tank kecil. Karena sebagian besar ancaman internal dan payung pelindungan AS dianggap cukup untuk menangkal setiap agresi potensial dari luar negeri.

Dengan kekuatan ekonomi yang kuat, China dengan mudah menyediakan banyak anggaran untuk memperkuat alutsista canggihnya. Dengan itu China dengan mudah menekan negara yang berbatasan langsung dengan mengerahkan armada laut dan udara.

“Malaysia saat ini memiliki dua kapal selam Scorpene, Vietnam membeli enam kapal selam kilo dari Rusia. Thailand juga berencana untuk membeli kapal selam dan pesawat tempur Gripen dari SAAB Swedia yang dilengkapi dengan RBS-15 F anti kapal selam” kata IISS.

Singapura juga melakukan pengadaan pesawat tempur F-15 SG dari Boeing, AS dan dua kapal selam Archer dari Swedia untuk melengkapi empat kapal selam Challenger serta kapal perang yang kuat dan memiliki AU yang mumpuni.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memilik 54.700 (34.000) dari garis pantai, saat ini hanya memiliki dua kapal selam dan sedang membangun kapal selam baru dari Korsel. Selain itu, Indonesia juga bekerjasama dengan perusahaan asal China untuk memproduksi rudal anti kapal C-705 dan C-802 serta Indonesia juga telah berhasil mengujicoba rudal Yakhont buatan Rusia pada tahun 2011.

Strategi Tanpa Kepastian

Meskipun pengadaan ini bukan merupakan perlombaan senjata, para pengamat mengatakan pengadaan alutsista tersebut didorong karena konflik di Laut Cina Selatan (LCS). Sebenarnya konflik LCS sudah lama terjadi antara negara-negara di kawasan tersebut yang membuat mereka ingin memodernisasi karena keadaan keuangan yang mendukung.

Perompakan, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, terorisme dan penanganan bencana yang membuat mereka untuk memodernisasi alutsistanya, selain itu negara-negara di kawasan tersebut juga melakukan kerjasama militer seperti yang dilakukan Thailand dan Indonesia.

Sangat jelas kita bisa lihat tidak ada kepastian strategi di kawasan ASEAN, karena munculnya China sebagai kekuatan baru dan adanya keraguan ASEAN tentang kemampuan AS untuk mempertahankan kehadiran militer di Asia, kata Ian Storey yang merupakan senior Institute of Southeast Asian Studies.

“Negara-negara di ASEAN tidak akan pernah bisa menyamai modernisasi alutsista China,”katanya. Apa yang dilakukan Vietnam hanya bisa mencegah. “Jika China tidak menyerang Vietnam setidaknya Vietnam dapat menimbulkan beberapa kerusakan serius.”

SIPRI juga mengatakan Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Tailand memimpin dalam peningkatan anggaran pertahanan di kawasan ASEAN hingga mencapai 66-83% dari 2002 sampai 2011.

Tetapi pengimpor alutsista terbaik masih dipegang Singapura, sebuah negara kecil yang merupakan pusat dari pelayaran tersibuk di dunia, pusat keuangan global, pusat pengolahan minyak, gas dan petrokimia.

Malaysia dan Indonesia juga memiliki peran penting di Selat Malaka yang menghubungkan samudra Pasifik dan Hindia yang merupakan jalur terpadat yang menjadikan selat itu sebagai “choke point” yang memiliki strategi yang cukup besar dalam arus energi, bahan baku, dan barang yang mengalir dari timur ke barat.

“Dengan anggaran sebesar USD 9,66 miliar pada 2011, Singapura menduduki peringkat puncak dari Thailand USD 5.52 miliar, Indonesia USD 5.42 miliar, Malaysia USD 4.54 miliar dan Vietnam USD 2.66 miliar,” kata IISS.

Situasi ini jauh lebih pelik daripada Asia Utara di mana China, Jepang, AS, Rusia, dan Duo Korea. Tapi ASEAN tampaknya mengikuti tren untuk mengejar ketertinggalan alutsista mereka.

“Hal ini merupakan proses yang masih terbatas,” kata Huxley di IISS. “Negara-negara di ASEAN saat ini untuk menjaga sumber daya alam dengan meningkatkan modernisasi alutsista serta militer”.

Dalam data resmi mengenai jumlah dan tujuan dalam pengadaan masih terlihat samar-samar, yaitu seberapa banyak mereka pengadaan seragam, peluru, gaji dan berapa banyak mereka membeli alutsista canggih yang dapat memproyeksikan kekuatannya?

Angka-angka dalam anggaran pertahanan juga tidak mungkin di buka semuanya, karena rahasia negara. Negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia telah menggunakan pengaturan pinjaman kredit atau penjualan SDA di masa lalu untuk mendanai pengadaan senjata yang tidak muncul dalam anggaran pertahanan, kata seorang pengamat.

“Vietnam sendiri telah menutup akses informasi anggaran pertahanan dalam melaporkan anggaran pertahanan. Hal ini menginggalkan celah yang patut dicurigai antara pengadaan yang dianggarkan.” Kata Samuel Perlo-Freeman, direktur SIPRI Military Expenditure and Arms Production Programme.

Pembelian dan Memproduksi Sendiri

Saat ini negara-negara Barat sedang memangkas anggaran pertahanannya, yang membuat Asia sebagai pasar yang menarik bagi produsen senjata, alat komunikasi dan sistem pengawasan. Divisi pertahanan Lockheed Martin dan Boeing mengharapkan kawasan Asia Pasifik bisa mengkontribusi sekitar 40% dari pendapatkan secara global.

“Batas maritim di Pasifik menjadi perhatian semua orang,” kata Jeff Kohler, wapres bidang pertahanan Boeing, pada saat Singapore Airshow pada bulan februari lalu. “ Vietnam saat ini hampir 97% anggaran alutsista untuk membeli alutsista utama, termasuk kapal perang, pesawat tempur dan sistem pertahanan pantai rudal Bastion dari Rusia pada 2007-2011 tetapi Vietnam telah memverifikasi dengan Belanda dan AS” kata SIPRI.

Sedangkan Filipina sangat tergantung dengan AS yang hampir 90% dalam pengadaan alutsista, Filipina juga telah menganggarkan USD 1,8 miliar untuk mengupgrade alutsistanya selama lima tahun karena melihat ancaman yang terus meningkat dari China selama konflik LCS.

Seperti yang dilihat kekuatan AL dan AU Filipina sangat kurang, kata pengamat Sam Bateman.

Filipina harus fokus dalam pengawasan udara, katan Bateman yang merupakan peneliti utama dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security. Kapal perang anti kapal selam merupakan alutsista prioritas, kata staff departemen pertahanan Filipina kepada Reuters.

Thailand merupakan negara yang telah mengalami 18 kudeta militer sejak tahun 1932, saat ini mereka telah membangun kapal patroli yang telah dirancang oleh BAE System Inggris. Thailand juga berencana membuat satu kapal perang frigate dalam waktu lima tahun, dari dua kapal perang baru.

“Pengadaan kapal perang ini, bukan karena untuk mengganti kapal selam, tetapi menjaga kedaulatan wilayah Thailand,” kata Jubir kemhan Thanathip Sawangsaeng kepada Reuters. Singapura sebagian membeli alutisistanya dari AS, Prancis, dan Jerman, tetapi mereka juga memiliki industri pertahanan sendiri yaitu ST Engineering. ST Engineering merupakan badan usaha milik Singapura yang memasok angkatan bersenjata Singapura dan memiliki banyak pelanggan dari luar negeri.

Saat ini negara-negara di ASEAN sedang gencar-gencarnya membangun industri pertahanan dalam negeri, kata Storey.

“Hal ini disebabkan harga senjata buatan dalam negeri lebih murah daripada buatan luar negeri, dan dalam jangka panjang produk tersebut bisa di ekspor, hal ini berlaku di Indonesia karena memiliki pengalaman di embargo seperti negara Amerika Serikat.”

Sumber : Reuters/MIK

Readmore --> Konflik LCS, Penyebab ASEAN Memperbarui Kekuatan Alutsista

TNI AU Kembali Aktifkan ACMI Pekanbaru

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat, secara resmi mengaktifkan kembali pengoperasian Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (13/12). Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti dan pembukaan kain selubung papan nama ACMI.

KSAU menyampaikan pentingnya pengaktifan kembali ACMI Lanud Roesmin Nurjadin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan penerbang TNI Angkatan Udara, terutama dalam melaksanakan pertempuran di udara. Selain mampu memantau secara langsung pergerakan pesawat, ACMI secara real time juga mampu menyajikan data tentang posisi, kecepatan dan akurasi penembakan yang dilakukan oleh pesawat tempur saat melaksanakan pertempuran udara, baik pada saat melaksanakan roketing, bombing maupun penembakan dari udara ke udara dan dari udara ke darat.

“Pengoperasian ACMI merupakan langkah strategis bagi TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas kedepan,” katanya melalui siaran pers Kepala Penerangan Lanud Roesmin Nurjadin, Mayor Sus Filfadri yang diterima Jurnal Nasional.

Danlanud Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto mengatakan fasilitas ACMI merupakan fasilitas latihan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan tempur penerbang Skadron Udara 12. Pada awalnya, ACMI yang diresmikan KSAU merupakan fasilitas latihan yang dulunya bekerja sama dengan RSAF. Seiring dengan kebijakan Mabes TNI, kerja sama tersebut direvisi dan tidak dilanjutkan lagi pada tahun 2003.

“Mengingat pentingnya fasilitas ACMI bagi penerbang tempur dalam melaksankan pertempuran udara maka Mabesau mengaktifkan kembali sarana dan prasarana latihan ini. Ini merupakan langkah maju dan menunjukkan kepada negara lain bahwa kita mampu mengoperasikan sendiri fasilitas ACMI secara mandiri,” kata Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Lebih lanjut, Danlanud menyampaikan bahwa seluruh peralatan ACMI sudah direnovasi sesuai kebutuhan latihan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Setelah melalui proses renovasi, ACMI Lanud Roesmin Nurjadin juga telah melaksanakan uji coba dengan menggunakan pesawat Hawk 100/200 dengan hasil baik.

Setelah meresmikan pengaktifan kembali ACMI Lanud Roesmin Nurjadin, KSAU yang didampingi oleh Asisten Logistik KSAU, Pangkoopsau I, Pangkoopsau II beserta para pejabat Mabesau meninjau langsung ruangan BCDS ACMI yang berfungsi memantau seluruh pergerakan pesawat saat melaksanakan pertempuran di udara termasuk saat melaksanakan roketing, bombing maupun melihat akurasi dari hasil penembakan tersebut.

Sumber : JURNAS

Readmore --> TNI AU Kembali Aktifkan ACMI Pekanbaru

KSAU Minta Alutsista TNI AU Prioritaskan Sasaran Latihan dan Operasi

Jakarta - Hadirnya beberapa alutsista baru yang dipesan pemerintah untuk TNI Angkatan Udara, maka TNI Angkatan Udara harus mampu memprioritaskan sasaran latihan dan operasi dengan pemanfaatan alokasi jam terbang yang telah ditentukan.

Demikian diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat pada pembukaan Rapat Kerja Teknis Operasi (Rakernisops) TNI Angkatan Udara Tahun 2012 di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta, Rabu (12/12).

Menurut Marsekal Imam Sufaat, dari aspek pembinaan profesi operasi, staf operasi harus selalu berupaya untuk mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan serta meningkatkan kualitasnya. Karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan, pada akhirnya unsur manusia yang menentukan segala keberhasilan setiap pelaksanaan tugas.

Melalui Rakernisops selama dua hari ini seluruh peserta rapat melakukan evaluasi dan saling tukar informasi tentang pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut disusun program kerja TNI Angkatan Udara kedepan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, merencanakan kebutuhan jam terbang latihan dan operasi Tahun Anggaran 2013 sesuai alokasi yang sudah ditentukan.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Azman Yunus melalui siaran persnya, mengatakan Rapat Kerja Teknis Operasi TNI Angkatan Udara diadakan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan program kerja tahun 2012. Rapat ini diikuti para pejabat Mabesau, Kotama Operasi TNI AU, Lanud tipe “A” dan Lanud Operasional, Komandan Skadron Udara serta jajaran Kohanudnas.

Sumber : JURNAS

Readmore --> KSAU Minta Alutsista TNI AU Prioritaskan Sasaran Latihan dan Operasi

AS Berharap Tidak Ada Perlombaan Senjata Di ASEAN

Jakarta - Amerika Serikat tidak menginginkan terjadi perlombaan senjata antarnegara di kawasan Asia Tenggara terkait perkembangan geopolitik terbaru di kawasan ini, termasuk persoalan sengketa di Laut China Selatan.

Negara adidaya tersebut mengharapkan seluruh pembelian senjata oleh negara-negara di kawasan ini adalah bagian dari rencana jangka panjang negara bersangkutan, bukan sebatas reaksi atas apa yang dilakukan negara tetangga.

Demikian diungkapkan Mark W Lippert, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Keamanan Asia Pasifik (APSA), kepada Kompas, di Jakarta, Senin (10/12/2012). Saat wawancara, Lippert didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel.

Lippert mengatakan, AS hingga saat ini belum melihat perlombaan senjata di negara-negara Asia Tenggara. Menurut dia, kenaikan belanja persenjataan di kawasan itu masih dalam batas wajar terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Negara-negara, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam, telah berhasil secara ekonomi dan mempunyai kebutuhan sah untuk memodernisasi dan memprofesionalkan militer mereka," ungkap Lippert.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pertumbuhan belanja militer itu tetap dijaga dalam kerangka rencana jangka panjang yang jelas.

"Kami tidak ingin melihat suatu negara melakukan pembelian (senjata) hanya karena tetangganya membeli (senjata) itu. Kami ingin pembelian itu dilakukan dalam sebuah kerangka perencanaan. Perencanaan yang didasarkan pada situasi ekonomi suatu negara dan kebutuhan keamanan yang terkait," ujarnya.

Peningkatan belanja

Seperti diwartakan selama ini, negara-negara di Asia Tenggara seolah sedang berlomba melengkapi angkatan bersenjata mereka dengan persenjataan terbaru. Menurut buku The Military Balance 2012 yang disusun International Institute for Strategic Studies (IISS), belanja sektor pertahanan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan naik 4,85 persen dalam periode 2010-2011.

Vietnam, misalnya, membeli enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia pada 2009 dan 12 unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 pada 2010. Singapura membeli dua kapal selam kelas Archer dari Swedia pada 2011 dan 12 unit pesawat tempur F-15SG dari AS pada 2007.

Thailand tercatat membeli 49 unit tank tempur utama T-84 Oplot dari Ukraina pada 2011 dan 6 pesawat tempur Gripen dari Swedia pada 2010. Bahkan, Myanmar pun tercatat membeli 20 pesawat tempur MiG-29 Fulcrum dari Rusia pada 2009.

Indonesia sendiri diketahui sedang dalam proses pembelian tank tempur utama Leopard dari Jerman, kapal selam dari Korea Selatan, dan mendapat hibah pesawat tempur F-16 dari AS.

IISS menyatakan, peningkatan kemampuan militer sebagian negara di Asia Tenggara tidak didasarkan pada rencana modernisasi yang telah mereka umumkan. Alih-alih, mereka diduga meningkatkan belanja militer itu untuk melawan ”petualangan” China dan negara-negara tetangganya dalam sengketa di Laut China Selatan.

Sumber : KOMPAS

Readmore --> AS Berharap Tidak Ada Perlombaan Senjata Di ASEAN

TNI AU Akan Memiliki Tim Akrobatik T-50 Golden Eagle

Seoul (MIK/WDN)- Dari liputan khusus Asia Ekonomi, terlihat sebuah pesawat latih canggih T-50 milik Tim akrobatik TNI AU, saat repoter Asia Ekonomi di bidang pertahanan pesawat tersebut saat melakukan kunjungan wawancara Pihak Korea Aerospace Industries (KAI).

KAI pada tahun lalu telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 16 unit pesawat latih T-50 akan selesai akhir tahun depan, Indonesia akan menggunakan pesawat tersebut untuk pesawat latih khusus. Saat ini KAI telah melakukan pengecatan khusus pesanan Indonesia untuk tim akrobatik.

TNI AU menginginkan empat dari enam pesawat tersebut menggunakan corak sesuai dengan tim akrobatik “Black Eagles” Korea Air Force, selain itu TNI AU juga akan membangun pusat pelatihan agar bisa terintegrasi dengan pusat pelatihan pilot pesawat tempur lainnya. TNI juga menginginkan corak pesawat khas Indonesia dimana satu pesawat mempunyai corak tiga warna yang berbeda tapi mirip dengan “Black Eagles” ROKAF.

Corak Black Eagles sendiri menggunakan warna hitam dan kuning sedangkan T-50 TNI AU menggunakan corak warna biru dan kuning. Black Eagles sendiri telah masuk dalam jajaran tim akrobatik ROKAF sejak Oktober 2007 untuk menggantikan pesawat A-37 Dragonfly yang sudah uzur. Black Eagles menggunakan T-50 karena memiliki kemampuan pesawat supersonik.

Sumber : ASIAE/MIK

Readmore --> TNI AU Akan Memiliki Tim Akrobatik T-50 Golden Eagle

Indonesia Dan China Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim

Beijing - Indonesia dan China menyepakati empat bidang dalam kerja sama maritim, sebagai bagian dari nota kesepahaman kerja sama maritim kedua negara pada Maret 2012.

Empat bidang dalam kerja sama maritim kedua negara itu disepakati pada sidang pertama Komisi Kerja Sama Maritim (Maritime Cooperation Commission/MCC) Indonesia-China di Beijing, Kamis.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Wardana kepada ANTARA mengatakan keempat bidang kerja sama itu, adalah penggantian alat bantu navigasi di sepanjang Selat Malaka yang rusak karena tsunami Aceh pada 2006, dan pendirian pusat kelautan dan iklim Indonesia-China.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia dan China juga menyepakati peningkatan daya mampu dan pelatihan operator vessel traffic service (VTS) di Selat Lombok dan Selat Sunda serta pembangunan KAMLASAT (satelit keamanan laut).

Ia mengatakan,"seluruh proyek itu didanai oleh China, karena mereka sangat komit untuk membantu sistem keamanan laut dan sangat berkepentingan untuk keamanan jalur laut itu. Indonesia dapat memanfaatkan peluang itu untuk meningkatkan daya mampu dan peralatan navigasi,".

Wardana menambahkan empat bidang kerja sama yang disepakati itu merupakan bagian dari sembilan bidang kerja sama yang dirumuskan kedua negara dalam kerja sama maritim.

"Lima bidang lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan kedua pihak mulai dari tingkat teknis hingga pengambil kebijakan yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinasi Polhukam kedua negara," katanya.

Tentang akan kapan kerja sama empat bidang yang telah disepakati mulai dilaksanakan, ia mengatakan,"segera setelah sidang ini dilakukan, masing-masing pihak segera melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah disepakati,".

Dalam sidang pertama Komisi Kerja sama Maritim Indonesia-China Indonesia dipimpin Wakil Menlu Wardana dan China dipimpin Wakil Menlu Fu Ying.

Kerja sama maritim itu merupakan salah satu kerja sama penting dari kemitraan strategis yang disepakati kedua negara pada April 2005.

Kedua pimpinan delegasi sepakat pencapaian yang dihasilkan dalam sidang pertama itu, dapat menjadi acuan kerja sama maritim kedua negara di masa datang.

Sumber : ANTARA

Readmore --> Indonesia Dan China Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim