Wakil ketua Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, sistem pengadaan alutsista lebih baik. Sebab, pengadaan tersebut tidak lagi ditentukan oleh Kemenhan, melainkan langsung diajukan oleh tiap-tiap angkatan. Sebab bila dipasok dari atas, belum tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing angkatan.
Selain itu, pertanggungjawabannya juga dilakukan oleh masing-masing angkatan. Untuk itu, dia mengaku tidak habis pikir mengapa penolakannya begitu kencang. “Dengan model government to government antara RI dengan Belanda, akan meminimalisir adanya rekanan atau calo. Dengan demikian, maka diharapkan tidak ada mark up terhadap pengadaan alutsista,” imbuhnya.
Dia menambahkan, penolakan terhadap tank tersebut bersifat politis. Apalagi, DPR tidak melakukan kajian terhadap tank tersebut. “Saya tidak tahu apa dasar penolakan itu. Yang jelas, Komisi I masih akan melakukan pendalaman,” tukasnya.
Sumber : Suara Merdeka
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment