Pulau Terdepan Indonesia Rawan Terhadap Invasi Negara Luar

illustrasi

BANDUNG,(PRLM).-Dua belas pulau terdepan Indonesia rawan terhadap invasi negara luar. Hal ini diperparah dengan belum adanya teknologi radar yang mampu memantau seluruh pulau terdepan yang menjadi batas wilayah Indonesia dengan sejumlah negara.

"Ke-12 pulau yang masih rawan ini dikarenakan belum ada pernyataan resmi mengenai batas-batasnya. Selama belum ada batas yang jelas maka akan terus muncul konflik," kata Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut Ivan Yulivan dalam acara Pameran dan Lokakarya "Menjaga Tepian Tanah Air" di Kampus Center Institut Teknologi Bandung, Jln. Ganesa Bandung, Senin (25/10).

Menurut Ivan, salah satu pulau yang masih sangat rawan adalah pulau Nipah dan Seubatik yang berbatasan dengan Malaysia. Selain rawan terhadap ancaman militer, ancaman lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh asing yang sangat kental. "Misalnya handphone Malaysia di sana diterima, sementara yang berasal dari Indonesia tidak bisa. Ini juga harus menjadi perhatian semua pihak," ujarnya.

Staf Ahli Panglima TNI Bidang Politik dan Pertahanan Nasional Mayjen Liliek Kusdiarjo menuturkan, sampai saat ini teknologi radar untuk memantau masuknya kapal asing baru dipasang di kawasan Ambalat. Di wilayah lainnya belum ada, bahkan untuk wilayah selatan di kawasan Papua, masih longgar karena sama sekali tidak ada pemantauan radar.

"Makanya kemarin sempat ada dari Australia nyelonong masuk, karena kami juga tidak bisa memantau. Apalagi tidak semua pulau terdepan dijaga oleh marinir yang menetap," katanya.

Oleh karenanya, kata Liliek, yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara adalah teknologi radar yang bisa melindungi seluruh batas wilayah dari kapal atau pesawat asing. "Seperti Australia yang punya radar sampai 1000 kilometer di luar wilayah mereka. Bahkan kawasan Indonesia bisa mereka pantau," ujarnya.

Sumber: PIKIRAN RAKYAT

Readmore --> Pulau Terdepan Indonesia Rawan Terhadap Invasi Negara Luar

Nembak Oke, Ngajari Nembak Mau

JENDERAL WANITA: Brigjen Sri Parmini saat ditemui di kantornya pekan lalu. Foto: Agung Putu Iskandar. Foto: Agung Putu Iskandar/Jawa Pos

PERWIRA pria yang berpangkat jenderal mungkin biasa. Jumlahnya sudah berjibun di korps militer maupun kepolisian. Tapi, wanita berpangkat jenderal, itu baru prestasi langka. Menjadi jenderal sekaligus ibu rumah tangga bukan pekerjaan mudah. Bekerja di institusi militer menuntut mereka harus selalu siap bertugas jauh dari keluarga. Itu mungkin salah satu kendala kebanyakan perwira wanita sehingga "jarang" meraih promosi jenderal.

Namun, di antara segelintir wanita perkasa tersebut, ada Brigjen Sri Parmini, 54. Dia kini menjabat staf ahli tingkat II kawasan Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sri menjadi seorang di antara tiga jenderal wanita di korps TNI. Sebuah profesi langka bagi wanita Indonesia.

Ditemui di ruang kerjanya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu (15/10), Sri jauh dari kesan galak dan tegas khas tentara. Mengenakan pakaian dinas berwarna hijau dengan satu bintang di pundak, ibu dua anak tersebut justru lembut dan murah senyum. Maklum, wanita kelahiran Boyolali itu dibesarkan dengan kultur tata krama khas Jawa Tengah, yang kalem dan penuh sopan santun.

Kultur itu pula yang membuat orang tua Sri heran saat anaknya mendaftar sebagai calon tentara pada 1981. "Kowe opo wani dadi tentara (Apakah kamu berani jadi tentara, Red)?" kata Sri, menirukan ucapan sang ayah. Sri sejatinya juga maju mundur kala itu. Tapi, demi menenangkan hati sang ayah, dia mengangguk dengan tegas.

Apalagi, imbuh Sri, saat itu pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Sri muda, yang baru lulus dari jurusan pendidikan sosial di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo, penasaran. Dia ingin jalan-jalan ke Kota Kembang tersebut. "Adik sepupu saya yang ikut daftar bilang, eh nggak apa-apa, sekalian nanti lihat Bandung kayak apa," ujarnya. "Maklum, saat itu kan saya masih muda banget," imbuh wanita berkulit cerah tersebut lantas tersenyum.

Orang tua Sri layak cemas. Sebab, Sri awalnya digadang-gadang menjadi guru. Keluarga mereka juga tidak berlatar belakang militer. Sri bahkan sudah menghitung hari untuk mengajar IPS di sebuah sekolah di Solo. Apalagi, pada masa-masa itu tentara wanita masih jarang. "Soalnya, dulu penasaran, seperti apa sih jadi tentara. Pas ada pendaftaran wamil (wajib militer), ya sudah, ikut saja," ujarnya.

Saat menjalani pendidikan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Kowad di Bandung, Sri kaget. Dia heran dengan kebiasaan di militer yang selalu tegas dan berbicara dengan nada tinggi. Bahkan, kepada atasan, mereka tetap bersuara keras saat mengucapkan kata "siap".

"Saya kan besar di Solo. Awalnya kaget. Tentara kalau ngomong kok kayak marah-marah gitu, ya. Tapi, sekarang sudah biasa, memang harus begitu," tambah peraih penghargaan Yudha Dharma Nararya dan Kartika Eka Paksi tersebut.

Karena Sri lulusan jurusan keguruan, banyak teman semasa kuliah yang kaget saat mengetahui dirinya jadi jenderal. Sebab, umumnya, lulusan keguruan menjadi guru atau meniti jalur struktural pegawai negeri sipil (PNS). Saat menghadiri reuni kampus, dia diberondong banyak pertanyaan. "Lho, Sri, kamu berarti bisa nembak?" katanya, menirukan pertanyaan teman-temannya. "Nggak hanya bisa nembak, ngajari kamu nembak juga bisa kalau mau," jawab Sri sambil bercanda.

Saat kuliah di UNS, Sri memiliki "geng" beranggota tiga cewek. Geng itu terdiri atas tiga mahasiswa sekelas yang bernama depan Sri. Dua Sri lain menjadi guru dan kepala sekolah. Hanya Sri Parmini yang menyempal dari jalur sesama anggota geng. "Sekarang masih sering kontak-kontakan. Sri Warsiti jadi kepala sekolah, Sri Hartini jadi guru," ujar dia lantas tersenyum.

Selain itu, Sri Parmini harus memutar otak tiap kali dipindahtugaskan dan dipromosikan. Sebelum menjabat staf ahli tingkat II kawasan Eropa dan AS, dia bolak-balik dipindahtugaskan. Beberapa tahun setelah lulus dari Pusdik Kowad, dia menjadi guru militer. Kemudian, dia menjabat Kaur di Dinas Pengamanan Sandi Angkatan Darat (Dispamsanad). Pada 1996"1998, dia menjabat wakil kepala ajudan jenderal (Waka Ajen) Kodam Jaya.

Pada 2000-2004, dia kembali lagi ke Pusdik Kowad. Kali ini ibu Ratih Pujiati, 25, dan Arif Widiatmoko, 20, itu menjadi komandan Pusdik Kowad sebelum akhirnya ditarik ke Mabes TNI pada 2005. Karena prestasinya, Februari lalu dia diganjar pangkat bintang satu (brigadir jenderal) oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta.

Menurut Sri, mengelola rumah tangga sembari jadi jenderal susah-susah gampang. Yang penting, papar dia, selalu melibatkan keluarga sebelum mengambil keputusan. Terutama, kedua anaknya.

Ketika dipilih menjadi segelintir orang yang harus menjalani pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung pada 1995-1996, Sri membicarakannya dengan dua buah hatinya, Ratih dan Arif. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya hanya ada di rumah saat akhir pekan. Sri sangat khawatir saat itu. Sebab, Ratih masih berusia sepuluh tahun, sedangkan Arif baru berumur enam tahun waktu itu. "Itu saat-saat terberat menjadi ibu dan mengabdi kepada negara. Tapi syukur, anak-anak bisa mengerti," ucap dia.

Begitu pula ketika jadi komandan Pusdik Kowad di Bandung. Itu lebih berat lagi. Sebab, dia harus berada di Bandung mulai Senin hingga Jumat. Kalau tugas di Seskoad hanya setahun, di Kowad harus dijalani empat tahun.

Namun, karena anak-anaknya sudah lumayan dewasa, Sri tak terlalu mengkhawatirkan mereka. Malah, ketika hendak meminta persetujuan jagoan ciliknya, dia ditantang balik. "Nggak apa-apa kok, Bu. Yang penting, Sabtu dan Minggu ibu di rumah, kan" Adik sudah biasa, kok," ujarnya, menirukan ucapan anak ragilnya, Arif.

Sumber: JPNN

Readmore --> Nembak Oke, Ngajari Nembak Mau

Belanja Militer Indonesia

Pesawat Tempur Sukhoi TNI AU

Raksasa Asia Tenggara yang sedang tidur telah mulai terbangun membuat pernyataan yang mengejutkan. Setelah beberapa dekade kurangnya investasi dan isolasi internasional, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), akan melakuakan perbaikan kemampuan menyeimbangkan strategis di kawasan Asia-Pasifik - setidaknya pernyataan ambisius Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Setelah susah payah pengadaan skuadron pertama dari 10 pesawat tempur Sukhoi modern
selama dekade terakhir, di bawah-kekuatan angkatan udara TNI sekarang bertujuan untuk membuat sembilan skuadron Sukhoi lagi dalam sangat singkat, ujar Purnomo pada akhir September yaitu pengadaan sukhoi dengan total 180 pesawat sampai tahun 2024 termasuk pengadaan 50 Pesawat tempur kfx yang telah ditandatangani pada bulan Juli yaitu MoU antara Indonesia dengan Korea Selatan dan akan diproduksi awal tahun 2020an.

Rencana untuk membeli dua kapal selam baru, mungkin dari Rusia atau Korea Selatan. Lebih mencolok, desakan Purnomo bahwa program pengadaan dilakukan dengan ToT, yang memungkinkan PT Pal untuk membangun kapal selam didalam negeri. Dan Menteri Pertahanan Purnomo berjanji untuk sementara memprioritaskan AU dan AL untuk menyeimbangkan alutsista untuk semua mantra, karena pengaruh orde baru yang beroritasi dimantra darat.

Pertanyaannya adalah apakah grand design Purnomo untuk memodernisasi akan banyak halangan terutama dari segi politik dan keuangan?. Menteri sendiri tetap di bawah pengawasan ketat, seperti janji pemerintah yang sebelumnya, Purnomo merupakan menteri pertahanan yang berbeda dengan pendahulunya, Juwono Sudarsono, secara luas dianggap sebagai teknokrat yang mempunyai keahlian dibidang pertahanan, sedangkan Purnomo, yang baru dilantik pada tahun 2009, yang merupakan mantan menteri energi dan pertambangan yang berbeda dengan menteri pertahanan.

Namun, ide kreatif dari Purnomo berbeda dengan pendahulu dimana dia sendiri baru awan dibidang pertahanan. Pada pertengan Oktober, anggota parlemen Indonesia menyetujui keinginan untuk menambah anggaran pertahanan negara untuk US $ 6,3 miliar (lebih dari $ 1 miliar yang sebelumnya disetujui) pada tahun 2011, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang kuat sekitar 7% per tahun yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 1,5% dari PDB pada tahun 2014.

Meskipun demikian peningkatkan anggaran pertahanan merupakan sebuah "Ambisi dan kebutuhan yang sebenernya," kata Dewi Fortuna Anwar, mantan asisten menteri luar negeri dan sekarang dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. "Alutsista sangat kurang dan Indonesia perlu membangun kembali. Tapi aspirasi Purnomo benar-benar berbicara tentang kesenjangan yang besar antara kebutuhan yang diinginkan dan apa yang Indonesia dapat dicapai secara realistis. Pada tingkat pengadaan riil, pemerintah masih akan bertujuan untuk membangun MEF (Minimum Essensial Force)"

Berbicara tentang pengadaan 180 Sukhoi mungkin terlalu fantastis, namun Anwar setuju dengan program pengandaan 10 pesawat Sukhoi banyak mengeluarkan anggaran tetapi itu digunakan untuk menjaga kedaulatan NKRI. "Pengadaan Sukhoi bukan sekedar untuk sebuah proyek adu gengsi" tegas dia. "Tentu saja, satu skuadron tidak cukup - tetapi sudah ada uang untuk lebih dari itu. Sekarang ini memiliki fungsi pelatihan penting " Anwar setuju untuk fokus ke pengadaan alutisista TNI AL. Dia menghargai upaya yang sedang berlangsung kementerian pertahanan untuk memperoleh frigat baru untuk angkatan laut, tetapi mengakui bahwa 300 kapal baru yang diperlukan untuk menjaga NKRI.

Bahkan dengan anggaran naik, hampir pasti Indonesia akan meningkatkan kemampuan pertahanan yang lebih bertahap seperti yang dikatakan oleh Purnomo. Negara-negara seperti Australian dan Malaysia harus waspada terhadap militer Indonesia yang sudah menunjukkan peningkatan militernya, ini merupakan suatu pertimbangan penting. "Ada persepsi di Indonesia bahwa kelemahan militer negara itu telah dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga," kata Anwar, "tetapi tidak ada tuntutan bagi kita untuk memiliki pesawat lebih dari Malaysia, atau sesuatu seperti itu. Indonesia merupakan negara berkembang. Kami tidak ambisius untuk meningkatan militer secara besar-besaran, dan tidak akan mengorbankan proyek-proyek pembangunan alutsista pertahanan. "

Sama pentingnya memperbarui inventaris TNI yang telah penuaan, meningkatkan anggaran pertahanan bisa memberikan untuk proses reformasi militer Indonesia. Off-budget pendanaan selalu menjadi hambatan serius bagi profesionalisasi TNI, dan dana dari pemerintah yang cukup akhirnya harus memungkinkan pemerintah untuk memaksa militer untuk divestasi kepentingan bisnisnya - jika ada kemauan politik untuk melakukannya.

Dalam hal ini, presiden Yudhoyono memiliki beragam catatan: sementara TNI telah lepas dari politik, ia tetap beberapa hak istimewa yang penting, terutama struktur komando teritorial, yang meningkatkan kemampuan militer untuk beroperasi secara lokal tanpa pengawasan dari pemerintah pusat. Namun, tuduhan baru pelanggaran militer di Papua bisa memaksa pemerintah tersebut menjadi gelombang lebih lanjut dari reformasi militer, menurut Anwar. "Papua jelas menempatkan tekanan pada pemerintah," katanya. "Harus ada mengakhiri impunitas militer."

Untuk sebuah perubahan milter merupakan pil pahit reformasi tentu akan manis dengan komitmen pemerintah yang jelas untuk program pendanaan modernisasi alutsista. Dengan demikian, rencana ambisius Purnomo - bahkan jika mereka terlalu ambisius - harus disambut baik. Tapi Militer negara sekutu memulai pemangakasan anggaran, sedangkan militer Indonesia menemukan jati dirinya untuk pertama kalinya yang dipelopori oleh Purnomo'

Jika Purnomo sekarang memenuhi TNI dengan memberikan pada setidaknya setengah dari janji pengadaan, ia bisa membeli ruang yang sangat berharga bagi pemerintah untuk mengejar lebih lanjut reformasi militer - reformasi yang, seperti peristiwa di Papua .

Sumber: ATIMES

Readmore --> Belanja Militer Indonesia

RI-Korea Jajaki Pertukaran Kader Militer

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Republik Korea General, Eui Don Hwang beserta stafnya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/10).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan persahabatan dan kerjasama kedua angkatan bersenjata khususnya angkatan darat. Dikatakan bahwa hubungan yang sangat akrab antara Indonesia dan Republik Korea, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan sebenarnya telah terjalin sejak empat puluh tahun yang lalu. Oleh karenanya, Panglima TNI menyambut baik adanya kerjasama militer antara Indonesia dan Republik Korea, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan kerjasama industri pertahanan.

Demikian dikatakan Kapuspen TNI Mayjen Aslizar Tanjung dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu.

Aslizar melanjutkan, sebagaimana diketahui bahwa kerjasama kedua negara dalam bidang industri strategis pertahanan diwujudkan dalam bentuk kerjasama bidang alih teknologi alutsista modern seperti pengadaan kapal dan pemeliharaan kapal selam serta pesawat terbang. Sedangkan dalam bidang pendidikan, diwujudkan dalam bentuk kunjungan perwira. Diharapkan pula dapat dilakukan pertukaran kader kedua angkatan bersenjata di masa datang.

Dalam kesempatan tersebut, Kasad Republik Korea menyampaikan bahwa Republik Korea dalam membangun kerjasama dengan negara lain adalah tidak hanya menjual produk jadi, melainkan kerja sama tersebut dibangun atas dasar kepentingan bersama dalam meningkatkan kemampuan alih teknologi industri pertahanan kedua negara dan jaminan kepelatihan serta dukungan suku cadang dan logistik yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam kerjasama industri pertahanan kedua negara, seperti pengadaan kapal dan perbaikan kapal selam untuk Indonesia dan pengadaan CN-235 oleh Republik Korea Selatan.

Menyinggung tentang reformasi yang telah dilakukan oleh militer Republik Korea, General Eui Don Hwang menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan akan mengurangi jumlah kekuatan personel militer hingga tahun 2020, namun demikian ditegaskan bahwa pengurangan kekuatan personel tersebut tidak mengurangi kemampuan yang dimiliki militer Republik Korea, karena diimbangi dengan modernisasi alutsista militer Korea.

Diakhir kunjungannya, General Eui Don Hwang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI atas segala bantuan dan dukungannya dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Semenanjung Korea. Secara khusus Panglima TNI menyampaikan bahwa stabilitas keamanan di kawasan tersebut penting karena berdampak langsung pada meningkatnya pembangunan perekonomian di kawasan.

Sumber: RAKYAT MERDEKA

Readmore --> RI-Korea Jajaki Pertukaran Kader Militer

KKP Segera Cabut Izin 200 Kapal Asing

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad segera memproses dan mencabut izin sekitar 200 kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Terdapat sekitar 200 kapal berbendera asing yang sekarang sedang kami proses untuk kami coret izinnya," kata Fadel ketika ditemui setelah acara pencanangan bulan mutu produk perikanan di KKP, Jakarta, Senin (25/10).

Menurut Fadel, pencabutan izin tersebut karena para pengelola kapal penangkap ikan tidak mempunyai unit pengolahan ikan di Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan. Kapal asing yang akan dicabut izinnya tersebut antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan China.

Ia juga menuturkan, terdapat sejumlah kapal penangkap ikan berbendera asing yang menangkap di kawasan perairan Indonesia, tetapi hasil produk itu ternyata dijual di daerah perbatasan melalui kapal induk yang mereka miliki.

Untuk itu, Fadel juga mengutarakan harapannya agar pihak TNI, khususnya Angkatan Laut, dapat mengawasi praktik tersebut. Saat ini terdapat sekitar 700 unit kapal penangkap ikan berbendera asing yang saat ini sedang beroperasi di wilayah kawasan perairan Indonesia.

Proses pencabutan izin juga diperlukan agar berbagai hasil perikanan yang ditangkap di Indonesia bisa benar-benar diproses di dalam negeri agar industri pengolahan ikan domestik juga memiliki nilai tambah.

Sebelumnya, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengemukakan, agar KKP tidak hanya memperhatikan masalah perizinan kapal tetapi juga mengenai penegakan aturan ketentuan terkait nasionalisasi anak buah kapal (ABK) yang harus dipenuhi kapal perikanan asing.

"KKP harus melakukan mandat UU Perikanan, bagaimana menasionalisasi ABK dari kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia," kata Abdul Halim , Selasa (19/10).

Pasal 35 A ayat (1) UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI wajib menggunakan nakhoda dan ABK berkewarnegaraan Indonesia.

Masih pasal yang sama, ayat (2) menyebutkan, kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70 persen dari jumlah ABK.

Sedangkan ayat (3) menyatakan, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Menurut Abdul Halim, rata-rata sekitar 80 persen dari ABK kapal perikanan berbendera asing adalah berkewarganeraan asing.

Sumber: METRO TV

Readmore --> KKP Segera Cabut Izin 200 Kapal Asing

F5 Tiger dan Hawk 100/200 Mendarat di Balikpapan

BALIKPAPAN, TRIBUNNEWS.COM -- Lima pesawat F-5 E/F Tiger dari Lanud Iswahyudi Madiun mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan, Senin (25/10/2010) sekitar pukul 12.00 WITA.

Kelima pesawat tempur ini datang untuk ambil bagian dalam latihan puncak TNI AU "Angkasa Yudha" di Sangatta, Kaltim.

Turut dalam rombongan F5 E/F Tiger, Danlanud Iswahyudi, Marsma TNI Ismono. Perwira bintang satu ini terbang bersama pesawat F5 F yang dipiloti Mayor Pnb Arwani. Ismono hadir sekaligus sebagai komandan satuan pelaksana operasi latihan (Dansatlakops) Angkasa Yudha.

Turut mendarat hari ini, lima pesawat Herkules TNI AU. Kelimanya mengangkut personil dan peralatan dalam latihan Angkasa Yudha. Selain itu masih ada 10 pesawat Hawk 100/200 dari Lanud Pontianak dan Pekanbaru yang mengisi Avtur di Sepinggan.

"Selanjutnya, kesepuluh Hawk ini akan disiagakan di Lanud Tarakan. Semnentara Hercules dan F5 tetap di Balikpapan," ujar Danlanud Balikpapan, Letkol Pnb Riva Yanto di Base Operasi Lanud Balikpapan.

Dituturkan Riva, Selasa (26/10/2010) besok, .pesawat-pesawat tempur ini akan melakukan Combat Air Patrol (CAP) atau patroli udara. Sedangkan puncak latihan akan digelar Rabu (27/10/2010), pukul 08.00 di Sangatta.

Sumber: TRIBUN

Readmore --> F5 Tiger dan Hawk 100/200 Mendarat di Balikpapan

TNI Siapkan Infrastruktur Pesawat Intai Tanpa Awak

illustrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: TNI telah mempersiapkan infrastruktur bagi skuadron pesawat intai tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

"Kami percepat pembangunannya seperti hanggar dan segala perlengkapan yang menyertainya, seperti peralatan intai, intelijen dan lainnya" kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat usai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I di Jakarta, Senin (25/10).

TNI segera membangun skuadron pesawat intai untuk mengamankan seluruh wilayah RI, terutama di perbatasan baik darat, laut maupun udara. "Rencananya, empat pesawat intai tanpa awak akan tiba pada medio 2011, dari satu skuadron yang direncanakan," ungkap Imam.

Ia mengemukakan, skuadron pesawat intai tanpa awak meski akan bermarkas di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, namun pengoperasiannya di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Mabes TNI.

Soal jumlah personel dan teknisi yang dipersiapkan, KSAU mengatakan, "Hal itu, terkait organisasi, dan karena kita belum memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak sebelumnya maka kita tengah mempelajari susunan dan bentuk organisasinya".

Imam mengemukakan, pihaknya tengah menjajaki bentuk dan susunan organisasi skuadron pesawat intai tanpa awak dari Australia dan Singapura. "Kita pelajari bentuk dan susunan organisasinya sambil mempersiapkan yang lain, karena kita kan belum pernah memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak," paparnya.

Sebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Ery Biatmoko mengemukakan, personel yang mengoperasionalkan tidak banyak, sekitar dua orang untuk memantau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di perbatasan darat, laut dan udara.

Pesawat intai tanpa awak itu, dapat dioperasikan lima sampai enam jam per hari."Sehingga, semisal, kita ingin memantau wilayah tengah Indonesia, kita bisa terbangkan hingga Tarakan, kembali lagi ke Pontianak. Begitu untuk ke wilayah lainya di Indonesia," tuturnya menjelaskan.

Sumber: Metro TV

Readmore --> TNI Siapkan Infrastruktur Pesawat Intai Tanpa Awak

Biaya Datangnya Sukhoi Sama Beli Rumah

BALIKPAPAN- Sebentar lagi warga Balikpapan akan bisa berpose dengan pesawat tempur milik TNI AU. Mulai dari jenis Hawk, F-5 Tiger, F-16 Faghting Falcon dan juga Sukhoi akan dipajang di base ops Sepinggan Lanud Balikpapan, Rabu mendatang (27/10) mulai pukul 11.00 Wita. Hal ini dikatakan oleh Danlanud Balikpapan Letkol Pnb Rifa Yanto ST Msc saat ditemui harian ini di ruang VIP Bandara Sepinggan, Minggu (24/10) siang kemarin.

“Semua ini untuk menunjukkan kepada masayarakat Balikpapan terutama pelajar bahwa militer negara kita cukup kuat,” ucap Rifa. Lebih dari itu, diharapkan dengan adanya statis show yang dilakukan di base ops ini akan membangkitkan kebanggan masyarakat Balikpapan sebagai warga Indonesia. Karena mereka tahu kekuatan militer negera kita yang nota bene sudah bersatandart internasional.

Rifa mengatakan ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Karena untuk bisa mendatangkan satu Pesawat Sukhoi ke Balikpapan dari Skuadron Makassar dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan pada Rabu mendatang masyarakat bisa melihat dari dekat empat pesawat canggih buatan Rusia, Sukhoi. “Untuk diketahui saja, biaya untuk mendatangkan satu Sukhoi saja sama seperti beli rumah,” lanjut dengan nada sedikit bergurau.

Bagi masyarakat Balikpapan yang ingin menyaksikan keperkasaan alat utama sistem senjata (Alutsista) tersebut bisa memasuki base ops melalui jalur Trakindo lama atau depan United Tracktor (UT). Sebenarnya pesawat-pesawat ini datang ke Balikpapan bukan sekadar untuk ditunjukkan kepada masayarakat saja.

Rencananya jet-jet tempur ini akan melaksanakan misi latihan puncak TNI AU yang diberi sandi “Angkasa Yuda 2010” yang dilangsungkan mulai 27 Oktober 2010 mendatang . Rencanaya latihan ini sendiri akan dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Imam Sufaat. Konon latihan ini akan melibatkan sekira 600 personel anggota TNI AU.

SEMENTARA itu, mulai hari ini hingga 28 Oktober nanti, belasan pesawat tempur terbaik milik TNI AU akan menghiasi langit Tarakan. Kegiatan ini merupakan rangkaian latihan yang bertajuk “Angkasa Yudha 2010” yang telah dimulai sejak 21 Oktober lalu di Kaltim dengan pemusatan latihan tempur di Sangata, Kutai Timur.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Tarakan, Letkol Penerbang Erwan Andrian menyebutkan, latihan ini diikuti oleh tiga pangkalan udara, yaitu Lanud Hasanuddin, Lanud Balikpapan dan Lanud Tarakan. Di Tarakan sendiri, akan ditempatkan 10 pesawat tempur jenis Hawk 100/200 dari skuadron I Pontianak dan skuadron XII Pekanbaru yang masing-masing mengirimkan lima pesawat Hawk.

Untuk diketahui, pesawat Hawk 100 berisi dua orang penerbang (tandom). Sementara untuk Hawk 200 hanya diisi satu penerbang. Selain itu, juga akan didukung 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat Super Puma SA 330. “Sedikitnya ada 180 orang personel dari Lanud Tarakan yang akan terlibat,” sebut Erwan Andrian. Dalam skenario latihan gabungan (Latgab) tiga Lanud tersebut, Kota Tarakan diskenariokan sebagai basis pangkalan musuh.

Sementara pangkalan TNI berada di Lanud Balikpapan dan Lanud Hasanuddin Makassar. Area tempur dipusatkan Sangata sebagai makolatgab sasaran perebutan. “Skenarionya adalah perebutan wilayah yang mana Sangata dikuasai musuh,” jelasnya. Rencananya, Pada 28 Oktober usai latgab, seluruh pesawat tempur tersebut akan kembali ke homebase masing-masing.

Namun sehari sebelumnya, yaitu Rabu siang (27/10), TNI AU akan memberi kesempatan kepada pelajar melalui sekolah-sekolah untuk diadakan studi show. Masih kata danlanud, seperti biasanya, pesawat-pesawat tempur ini setiap keluar dan masuk di suatu daerah atau lanud akan melakukan flying show (atraksi terbang) di atas Pulau Tarakan, setelah itu baru mendarat. “Ramai-ramainya mulai tanggal 25 Oktober, semua pesawat sudah masuk.

Tanggal 26 konsolidasi, dan tanggal 27 sudah masuk pelaksanaan latihan tempur,” jelasnya. Kaltim memang memiliki areal latihan khusus untuk TNI. Selain di Kaltim, di Pekanbaru juga ada areal weapon ring (AWR). Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan ke depannya Tarakan akan sering dijadikan tempat untuk latihan tempur TNI.

Selain pesawat-pesawat di atas, pesawat tempur lainnya seperti 6 Sukhoi dan F16 juga akan terlibat dalam latihan tempur “Angkasa Yudha 2010”. Namun pesawat-pesawat ini akan terbang langsung dari Makassar.

Sumber: METRO BALIKPAPAN

Readmore --> Biaya Datangnya Sukhoi Sama Beli Rumah

Tentara Boleh Jadi Guru Bantu

SAMBAS, KOMPAS.com - Panglima Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal Moeldoko mengizinkan prajuritnya menjadi guru bantu jika dibutuhkan di wilayah tugasnya. Persoalan kekurangan guru terutama sering dialami di wilayah perbatasan.

Demikian diungkapkan oleh Moeldoko saat mengunjungi Pos Pengamanan Perbatasan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Senin (25/10/2010). Moeldoko diterima oleh Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid dan para pejabat Sambas.

"Kalau di wilayah tugas membutuhkan guru untuk keahlian khusus tertentu seperti elektronik dan perhubungan, silahkan tentara membantunya. Itu sekaligus untuk menanamkan kesadaran bela negara," kata Moeldoko.

Moeldoko menyampaikan hal itu untuk menjawab permintaan Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan, ada dua sekolah menengah kejuruan di wilayah perbatasan yakni di Sajingan dan Paloh yang membutuhkan guru bantu.

"Sekolah-sekolah itu masih baru, untuk menghidupkan wilayah perbatasan. Selain membutuhkan guru berkemampuan khusus, kehadiran tentara juga bisa sekaligus memupuk kesadaran bela negara," kata Burhanuddin.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Tentara Boleh Jadi Guru Bantu

Indonesia-Vietnam Jalin Kerja sama Pertahanan

illustrasi

JAKARTA--MICOM: Usai melakukan kunjungan kerja ke China, presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung bertolak ke Hanoi, Vietnam. Di Vietnam Presiden melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri pertemuan ASEAN Summit dan East Asia Summit.

Vietnam ada dua agenda besar kita, yaitu kerja sama di bidang pertahanan, karena penting agar kita yang bertetanggaan di wilayah laut China Selatan itu bisa betul-betul menjalin kerja sama yang baik, military to military cooperation. Di samping itu juga kerja sama di bidang kelautan dan perikanan, ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10).

Pernyataan itu disampaikan Presiden sesaat sebelum bertolak ke Shanghai dan Vietnam dalam rangka kunjungan kerja selama satu pekan, sejak Senin (25/10) hingga Minggu (31/10).
Dalam rombongan itu turut serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Seketaris Negara Sudi Silalahi, dan Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Presiden menyatakan sempat terjadi insiden tindakan penegakan hukum yang sempat menciderai nelayan dan perahu-perahu di Vietnam. Namun, segera dilakukan pertemuan untuk mencegah masalah itu berkembang.

Dengan dua kerja sama ini, kerja sama di bidang pertahanan dan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan insya allah masalah-masalah itu bisa kita cegah dan justru kita mendapat manfaat nyata dari kerja sama itu,ujar presiden.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Indonesia-Vietnam Jalin Kerja sama Pertahanan

Puluhan Pesawat Tempur Digeser ke Kaltim

tribun kaltim/fachmi rachman
Persiapan Penerjunan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU, Minggu (24/10/2010) malam.

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Penerjunan pasukan Detasemen Bravo Paskhas, Senin (25/10) dinihari mengawali rangkaian latihan puncak Angkasa Yudha TNI AU di Sangatta, Kaltim. Sesuai strategi, Den Bravo diterjunkan sebagai pasukan pionir menyusup dan mempelajari kekuatan lawan.

Demikian dikemukakan Komandan Pangkalan TNI AU (Lanud) Balikpapan, Letkol Pnb Riva Yanto di Base Operasi Sepinggan. Usai Den Bravo, kembali terjun 14 personil pengendali tempur (Dalpur) dari Batalyon 464 Paskhas Malang. Dalpur bertugas untuk membuka jalur komunikasi dan perlindungan pasukan. "Dalpur bertugas membuka komunikasi dengan kolat (komando latihan). Ini sebagai penentu kelanjutan misi latihan," ujar Riva.

Dua penerjunan sengaja dilakukan saat gelap guna menambah kemampuan personil. Setiap pasukan Dalpur dilengkapi dengan sub-machine gun Daewoo, radio, teropong, panel, serta pakaian sipil. "Usai mendarat, mereka langsung ganti pakaian sipil untuk memantau keadaan di sekitar sasaran," tuturnya.

Angkasa Yudha merupakan latihan puncak di jajaran TNI AU. Senin (25/10), beberapa pesawat tempur yang digunakan akan tiba di Bandara Sepinggan. Diantaranya, 10 unit Hawk 100 dari Skadron 1 Pontianak dan Skadron Udara 12 Pekanbaru. Lima unit Hercules, Lima unit F-5E/F Tiger Skadron Udara 14, Lanud Iswahyudi, Madiun. Serta satu Helikopter SAR Super Puma Nas 332. Alutsista ini melengkapi pesawat Casa C212M-200, Fokker 27 dan satu helikopter yang telah digunakan Minggu kemarin.

Selasa (26/10) besok, masing-masing pesawat dijadwalkan melakukan Combat Air Patrol (CAP) di wilayah udara Kaltim. Pesawat yang melakukan CAP termasuk Sukhoi Su-27 SK dan SU-30 serta pesawat F-16 Fighting Falcon dari masing-masing pangkalan. "Selasa (26/10) siang KASAU (Kepala Staf TNI AU) juga akan tiba di Balikpapan untuk menyaksikan langsung latihan ini," ujar Riva.

Puncak latihan akan digelar Rabu (27/10) tepat pukul 08.00 di Sangatta. Seluruh pesawat tempur dijadwalkan melakukan penembakan secara bergantian. "Seharusnya ini skenario serangan fajar. Tetapi sengaja kami gelar pukul 08.00 agar masyarakat dapat menyaksikan juga," kata dia.
Latihan ini, lanjutnya, melibatkan sedikitnya 650 personil. Termasuk petugas Kolat, ground crew pesawat, serta personil Paskhas.

Usai latihan, TNI AU dijadwalkan menggelar Air Static Show di Base Ops Lanud Sepinggan. TNI AU akan memperlihatkan pesawat dan heli yang digunakan dalam latihan Angkasa Yudha 2010 ini. Selain itu, Lanud Balikpapan juga menyiapkan pameran foto dan aksesori TNI AU.
"Melalui latihan ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Kaltim kemampuan TNI AU. Selain menumbuhkan rasa nasionalisme kami ingin masyarkat merasa bangga memiliki TNI AU," tutur Riva. Ia juga berharap generasi muda Kaltim mau terpanggil untuk bergabung bersama TNI di masa mendatang.

Sumber: TRIBUN

Readmore --> Puluhan Pesawat Tempur Digeser ke Kaltim

Kekerasan TNI di Papua, Aksi Individu atau Perintah Atasan?

Video yang diposting di YouTube ini menunjukkan dua pria Papua tengah dianiaya oleh beberapa orang yang diduga pasukan keamanan Indonesia. Salah satu personel keamanan melakukan penganiayaan dengan mengarahkan benda tumpul ke alat kelamin pria Papua tersebut.

Jakarta - DPR akan meminta penjelasan Panglima TNI soal kasus kekerasan di Papua yang rekamannya sempat beredar di Youtube. Perlu dipastikan apakah aksi tersebut inisiatif para anggota atau ada perintah dari atasannya.

"Harus ditelusuri dan dijelaskan perilaku itu atas nama apa. Personal atau konsisten dari atas?," kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani kepada detikcom, Minggu (24/10/2010).

Politisi Gerindra ini menilai, jika yang terjadi adalah tindakan individu, maka porsi sanksi yang dijatuhkan bisa lebih kecil. Namun, lain halnya dengan aksi yang dilakukan atas perintah institusi.

"Kalau kontinu, jadi serius (pelanggarannya). Harus jelas juga apa alasannya," tegas Muzani.

Rencananya, Muzani akan meminta penjelasan saat mengadakan rapat dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. DPR, akan menjalankan fungsi pengawasannya untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Kita akan minta penjelasan kok bisa terjadi. Lalu kenapa Papua ini kon panas terus," tambahnya.

Jika diperlukan, sebuah komite khusus akan dibentuk untuk menyelidiki kasus ini secara independen. "Harus ada komitmen untuk menyelidiki secara tuntas. Saya akan tanyakan pada panglima TNI ini," tutupnya.

Sebelumnya beredar video berdurasi 1 menit dan berjudul 'Indonesian army attacking West Papuan civilians in highland region'. Dalam video itu terlihat sejumlah orang yang memakai seragam TNI melakukan kekerasan pada warga Papua. Video itu beredar luas di Youtube.

Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto memastikan kalau pelaku penganiayaan itu berasal dari TNI. Tim investigasi saat ini sudah dibentuk dan jika terbukti oknum TNI tersebut akan ditindak.

Sumber: DETIK

Readmore --> Kekerasan TNI di Papua, Aksi Individu atau Perintah Atasan?

RI-MALAYSIA Sindrom AS-Meksiko di Wilayah Perbatasan

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon 641 Beruang dan serdadu Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) Malaysia menjaga Pos Aju di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat (15/10). Prajurit TNI duduk di sebelah kanan askar RAMD.

Warga negara Indonesia yang belum pernah melihat situasi daerah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia tidak sulit untuk memperoleh gambaran situasi lapangan dari layar bioskop di Jakarta.

Sebutlah film Hollywood, Once Upon a Time in Mexico, yang dibintangi Antonio Banderas, Salma Hayek, dan Johnny Depp, wilayah Meksiko nan kumuh, terutama di sebelah utara yang berbatasan dengan Amerika Serikat, bisa menjadi pembanding kondisi wilayah perbatasan RI dengan Malaysia yang lebih maju dari sisi infrastruktur dan perekonomian.

Liar, miskin, kumuh, dan tidak disentuh pembangunan. Itulah gambaran wilayah perbatasan Meksiko sebelah utara yang berseberangan dengan AS di Negara Bagian California, Arizona, New Mexico, dan Texas sepanjang 3.141 kilometer. Jarak itu lebih panjang dari 2.000 kilometer perbatasan darat Kalimantan Barat-Kalimantan Timur dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak, Malaysia.

Penjahat dan preman bebas beraksi ataupun buronan dari AS lari ke Meksiko. Itulah gambaran yang kerap muncul dalam film-film laga Hollywood. Dalam situs mapsofworld.com digambarkan, banyak pelintas batas ilegal, seperti imigran gelap dari Meksiko yang mencari kerja di AS dan sebaliknya buronan dari AS yang kabur ke Meksiko.

Lagi-lagi kondisi serupa terlihat di perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan. Kegiatan ilegal relatif berlangsung bebas di wilayah perbatasan RI. Saat mengunjungi Pos Perbatasan TNI di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, medio Oktober 2010, Komandan Batalyon 641 Beruang, yang menjaga perbatasan, Letnan Kolonel (Inf) Trisaktiyono baru saja menerima laporan warga mengenai adanya penambangan emas tanpa izin di lokasi terpencil di perbatasan.

”Laporan ini kami teruskan ke atas. Mengenai keberadaan warga negara asing asal Republik Rakyat China di pertambangan, itu menjadi kewenangan imigrasi dan polisi. Kami akan tetap memantau,” kata Trisaktiyono.

Sepasang warga yang datang ke Pos Kompi Batalyon 641 di Sei Daun, Kecamatan Sekayam, memberikan data berisi nama-nama WNA asal RRC yang mengolah tambang emas. Memang kecurigaan yang ada beralasan mengingat izin dari salinan dokumen yang disampaikan menyebutkan para WNA itu bekerja untuk mengolah tambang batu bara. Kawasan pertambangan yang mereka olah merupakan sentra pendulangan emas tradisional masyarakat Dayak Bidayu.

Selepas menerima laporan kegiatan penambangan tanpa izin, rombongan Pengamanan Perbatasan Batalyon 641 kembali ke arah Balai Karangan yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Pos Sei Daun. Untuk menempuh jarak sekitar 10 kilometer itu diperlukan waktu lebih dari satu jam karena jalan hancur dan berdebu. Pada musim kering, rakyat kesulitan air.

”Itu penginapan-penginapan yang menjadi pusat prostitusi. Sepintas terlihat seperti hotel biasa,” ujar seorang perwira intelijen TNI yang mendampingi rombongan.

Pada akhir pekan, kerani menengah dari perkebunan sawit di wilayah Sarawak, yang terletak sekitar 10 kilometer di sebelah utara jalan Balai Karangan-Sekayam, biasa pelesiran di tempat hiburan di wilayah Republik Indonesia.

Sungguh ironis mengingat di wilayah Sarawak dibangun sarana penunjang roda perekonomian, seperti pabrik pengolah minyak sawit. Sebaliknya, kebun sawit di wilayah RI yang menyambung dengan perkebunan Sarawak tidak memiliki sarana mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.

Walhasil, setelah 65 tahun Indonesia merdeka, di perbatasan Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur hasil bumi dijual mentah tanpa nilai tambah ekonomi dari ekspor produk setengah jadi. Karet, sawit, cokelat, lada, rotan, dan buah-buahan dijual sebagai produk mentah.

”Kalau musim tertentu, warga membiarkan hasil panen buah-buahan membusuk di kebun karena harga jatuh. Tidak ada pabrik pengolahan buah kaleng yang sebetulnya biayanya tidak mahal,” kata Carolus Tuah, aktivis antikorupsi yang putra asli Dayak Kalimantan Timur, dalam sebuah kesempatan.

Pemerintah pusat Republik Indonesia yang kerap mengangkat isu menjaga perbatasan dengan menggelar pasukan yang tidak dibiayai dengan layak tampaknya lupa bahwa negara yang besar adalah negeri penghasil produk akhir, bukan negara penghasil bahan mentah.

Kondisi perbatasan yang tidak dibangun ini akan selamanya menciptakan sindrom AS-Meksiko. Kemakmuran dan bukannya senjata adalah kunci menjaga perbatasan NKRI!

Sumber: KOMPAS

Readmore --> RI-MALAYSIA Sindrom AS-Meksiko di Wilayah Perbatasan

ANGGARAN PERTAHANAN Membalik Paradigma "Guns" Versus "Butter"

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua dari kanan) menyaksikan penyerahan tiga helikopter MI-35P buatan perusahaan Rusia, Rosoboronexport, di Lapangan Terbang Skuadron- 21/ Serba Guna, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (20/10). Helikopter tersebut akan dipakai TNI AD.

Negara dengan anggaran minim seperti Indonesia harus memilih dilema antara butter (mentega) atau guns (senjata). Butter atau dalam hal ini kesejahteraan, yang mencakup pendidikan dan subsidi untuk orang miskin, menjadi pilihan dengan prioritas dan urgensi yang lebih tinggi daripada senjata.

Hal inilah yang terjadi dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan pemerintah, Rabu (20/10). Komisi I DPR berkompromi dan menerima pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyatakan, negara hanya mampu mengucurkan Rp 2 triliun dari kebutuhan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum senjata TNI sebesar Rp 11 triliun pada tahun 2011.

Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI memang sudah parah. Seusai rentetan kecelakaan Juni 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan audit alutsista. Menurut Military Balance 2010, jurnal militer tentang kekuatan militer, Panglima TNI saat itu, Jenderal Djoko Santoso, menyampaikan, alutsista yang siap dari TNI Angkatan Darat hanya 62 persen, TNI Angkatan Udara 31 persen, dan TNI Angkatan Laut 17 persen.

Kenapa alutsista penting? Kita memang tidak ingin perang. Sudah menjadi tren dunia untuk menghindari perang konvensional, terutama karena menelan korban manusia dan juga menyerap anggaran yang seharusnya bisa untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kita juga tidak ingin senjata itu digunakan untuk menyiksa rakyat, seperti yang kerap dialami saudara-saudara kita di Papua.

Namun, membeli alutsista itu seperti membeli asuransi. Seperti asuransi, pembelian alutsista tidak dibeli hari ini untuk dipakai besok. Perlu waktu untuk latihan penggunaan dan penggunaan bersama alat lain. Alutsista juga menjadi semacam ”tukang pukul” yang berdiri di belakang diplomasi kita. Tidak heran kalau Indonesia seperti melempem saat menghadapi diplomasi Malaysia dalam insiden petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa bulan lalu.

Kenyataannya kekuatan militer tidak bergeser dari ratusan tahun yang lalu untuk mengakuisisi dan melindungi sumber daya alam. Peta geopolitik pertahanan jadi mudah dibaca dengan melihat alokasi anggaran militer. Menurut Military Balance, anggaran pertahanan Australia tahun 2010 mencapai 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), Malaysia 1,8 persen dari PDB (2009), Singapura 4,8 persen dari PDB (2009), dan Indonesia 0,8 persen dari PDB (2009). Ini belum termasuk China, India, dan AS yang mondar-mandir di Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Padahal, lagi-lagi disampaikan Military Balance 2010, konflik Ambalat menggambarkan tantangan maritim yang dihadapi Indonesia. Sementara anggaran pertahanan Indonesia disebutkan tidak mampu mengejar pengeluaran riil dari kebutuhan pertahanan, termasuk kebutuhan pensiunan dan pembelian senjata dari luar (sehingga selama ini dilakukan dengan barter). Oleh karena itu, militer Indonesia harus bertumpu pada upaya-upaya kreatif untuk membeli persenjataan.

Selama bertahun-tahun, sekitar 80 persen penyediaan alutsista dibeli dari luar negeri. Selain mahal, juga bukan rahasia lagi bahwa pembelian bersifat vendor driven alias tergantung dari pendekatan rekanan. Hal ini tidak saja membuat alutsista kita tambal sulam sehingga mahal dalam operasional dan pemeliharaan. Di sisi lain, dengan anggaran minim dan pembelian minim, postur militer kita menjadi jelas terbaca kekuatannya.

Revitalisasi industri pertahanan dalam negeri menjadi solusi yang kreatif dan melompat dari pola yang ada selama ini. Industri pertahanan milik negara, seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad, yang masih megap-megap kekurangan modal kerja, berusaha diangkat. Bergeraknya industri pertahanan membuat pergerakan roda ekonomi yang berkelanjutan, mulai dari tenaga kerja, pengolahan bahan baku, hingga devisa yang masuk kalau ekspor. Guns tidak lagi versus butter, tetapi menjadi guns and butter.

Di sisi lain, TNI membutuhkan pemenuhan kebutuhan alutsista yang diistilahkan sebagai minimum essential force (MEF) alias kebutuhan pokok minimum. Kementerian Pertahanan merencanakan pembangunan alutsista yang terdiri dari tiga tahap hingga 2024. Anggaran yang dihitung Kementerian Pertahanan untuk tahap I, yaitu 2010-2014, adalah Rp 150 triliun. Anggaran ini sebagian besar akan digunakan untuk revitalisasi industri pertahanan.

Ada tiga sumber dana untuk MEF, yaitu pinjaman luar negeri/kredit ekspor, pinjaman dalam negeri, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari dua unsur pertama telah terpenuhi Rp 100 triliun. Kekurangan Rp 50 triliun diharapkan bisa ditutup APBN. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (19/10), menyatakan, untuk tahun 2011 diharapkan APBN bisa menutup kekurangan Rp 11 triliun. ”Ini tidak bisa ditawar lagi. Lah ini untuk minimum essential force, namanya saja sudah minimum. Kalau lebih rendah lagi, yang kita kompromikan kedaulatan,” katanya.

Masalah kedaulatan di sini erat kaitannya dengan akses pada sumber daya alam. Ketika kapal-kapal ikan asing mencuri ikan di depan mata, apa daya. Jangankan senjata, mengejar saja kita tidak mampu. Belum lagi kalau kapal-kapal Malaysia mulai coba-coba masuk ke blok Ambalat yang banyak migasnya. Jangka panjangnya, bagaimana kalau pangkalan udara bisa digunakan untuk ekspor-impor. Lagi-lagi, di sini guns and butter bisa disatukan.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> ANGGARAN PERTAHANAN Membalik Paradigma "Guns" Versus "Butter"

Kekerasan Papua, Komisi I Akan Panggil Panglima TNI

JAKARTA - Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk membahas gerakan separatis, termasuk kasus kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap warga Papua.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan DPR akan rapat bersama Agus Suhartono pada awal masa sidang, pertengahan November mendatang.

“Kami berencana untuk rapat bersama dengan panglima TNI untuk membahas bagaimana penanganan organisasi separatis, termasuk kekerasan itu,” ujar politisi dari Fraksi PKS ini kepada okezone, Minggu (24/10/2010).

Mahfudz menambahkan, perlu ada konsesi nasional yang harus dijaga terkait isu gerakan-gerakan yang berupaya memecah negara kesatuan RI.

“Yang harus dipahami baik di dalam maupun di luar negeri, organisasi gerakan separatis yang ingin memisahkan dari NKRI, harus ada konsensus nasional yang harus dijaga. Kita juga akan tidak akan berdiam diri dengan kekerasan dan konfrontasi bersenjata yang dilakukan OPM,” papar Mahfudz seraya berucap kondisi ini perlu dicarikan jalan keluarnya.

Perlu ada upaya untuk menyikapi isu-isu yang digulirkan gerakan separatis, yang belakangan menggunakan isu HAM untuk mendapat simpati internasional. Hal ini juga dilakukan Republik Maluku Selatan (RMS) yang melayangkan gugatan di Den Haag, Belanda, meski kemudian gugatan tersebut ditolak pengadilan. “Isi HAM sudah mereka kelola untuk mendapat simpati internasional. Ini harus disikapi juga,” ujarnya.

Namun Mahfudz menegaskan kembali, TNI harus mengedapankan dan menjunjung tinggi HAM dalam mengatasi organisasi separatis.

“Siapapun, baik Kepolisian dan TNI, dalam menangani sparatis tidak boleh menggunakan tindakaan kekerasan,” pungkasnya.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Kekerasan Papua, Komisi I Akan Panggil Panglima TNI

RI Harus Balas Dukung Irlandia Utara Merdeka

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia semestinya membalas memainkan isu kemerdekaan Irlandia Utara dari Inggris, menanggapi sikap parlemen Inggris yang mendukung kemerdekaan Papua.

"Sayang pemerintah Indonesia nggak berani karena presidennya memble," kata Permadi kepada INILAH.COM, Minggu (24/10/2010).

Menurut politisi sekaligus paranormal ini, akan lain ceritanya jika seandainya Presiden RI dijabat Prabowo Subianto yang dianggapnya sebagai 'Soekarno kecil'.

"Kecuali nanti presidennya 'Soekarno kecil'. Kalau Prabowo jadi presiden mungkin bisa dukung Irlandia Utara merdeka dari Inggris," tandasnya.

Menurut mantan politisi PDIP yang kini hijrah ke Partai Gerindra ini, dalam sejarahnya Presiden RI yang punya keberanian dalam kancah internasional hanya mantan Presiden Soekarno. "Yang berani begitu hanya Bung Karno. Pemerintah sekarang memble," katanya.

Seperti diberitakan, kampanye Free West Papua yang merilis video penyiksaan oleh TNI, ternyata mendapatkan dukungan politisi Inggris. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Dalam kecamannya terkait video penyiksaan warga Papua, Benny menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Benny yang tinggal di Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris.

Sumber: INILAH

Readmore --> RI Harus Balas Dukung Irlandia Utara Merdeka

Rusia Inginkan Kesamaan Dalam Perisai Rudal NATO

Perisai Rudal Nato

Berlin (ANTARA News) - Rusia terbuka pada pembicaraan mengenai perisai rudal Eropa yang direncanakan, tapi ingin memainkan peran yang sama dalam pembangunannya, demikian Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Serdyukov kepada mingguan Jerman Der Spiegel.

"Hal paling penting bagi kami adalah pertama-tama untuk menetapkan apa ancaman sebenarnya terhadap Eropa, dan kedua adalah melihat Rusia membuat pijakan yang sama sebagai peserta," kata Serdyukov dalam wawancara yang direncanakan dipublikasikan secara penuh, Senin.

"Hanya dengan demikian sistem pertahanan anti-rudal itu dapat diterapkan dengan cara yang memuaskan setiap orang," ia menekankan kepada mingguan Jerman itu.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev akan menghadiri pertemuan puncak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bulan depan di Lisabon dan mengatakan, Selasa, bahwa Moskow telah bersiap untuk membicarakan perisai anti-rudal yang diusulkan aliansi itu.

Rencana Amerika Serikat (AS) sebelumnya untuk mengerahkan sitem anti-rudal di beberapa bekas negara satelit bekas Uni Soviet di Eropa Timur telah membuat marah Kremlin, tapi NATO sekarang mengharapkan untuk mengurangi keraguan dengan memasukkan Moskow ke dalam perencanaan sistem yang lebih luas.

Washington bersikeras perisai itu adalah untuk menjaga diri dari ancaman dari "negara-negara jahat" seperti Iran, dan tidak ditujukan untuk mengganggu pengelakan nuklir Rusia.

"Kami akan memeriksa gagasan mengenai usul ini secepat," kata Medvedev setelah pembicaraan di tempat peristirahatan Deauville di Prancis dengan Presiden Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel.

"Tapi saya pikir NATO sendiri harus memutuskan bagaimana mereka melihat Rusia ikut sistem ini, apa yang negara ini akan berikan, bagaimana perjanjian mungkin dicapai dan bagaimana bekerja lebih lanjut."

"Hanya setelah menguji proposal ini kami akan dapat memberikan jawaban seperti bagaimana kami akan bekerja selanjutnya dalam hubungan dengan pertahanan rudal Eropa."

"Untuk sementara, taruhan dan ancaman dianggap berbeda," ujar Serdyukov kepada mingguan Der Spiegel.

"Kami tidak menyetujui semua pendapat Barat mengenai kapasitas program nuklir Iran," tegasnya.

Medvedev telah lama mengajukan apa yang ia perkirakan akan menjadi strategi keamanan bersama Eropa yang menyatukan benua itu yang pernah terpisah antara blok Barat dan blok Soviet.

Prancis, Jerman dan negara besar lain Barat telah setuju untuk membicarakan hal itu, tapi juga tetap terikat pada visi NATO mengenai pakta Atlantik-Eropa yang mencakup AS dan Kanada, dengan dewan NATO-Rusia melekat padanya.

Namun Serdyukov mengatakan bahwa dalam waktu dekat kedua bekas saingan Perang Dingin itu akan melihat satu sama lain jauh lebih sebagai mitra.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Rusia Inginkan Kesamaan Dalam Perisai Rudal NATO

GFI Bahas Dampak Militerisme Jepang

Pendudukan Tentara Jepang Di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dampak militerisme Jepang di kawasan Asia Pasifik akan dibahas dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Global Future Institute pada 25 Oktober di Jakarta.

Menurut keterangan pers Global Future Institute (GFI) di Jakarta, Sabtu, aksi penjajahan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun, pada 1942-1945, memberikan dampak yang begitu besar, terutama dalam hal kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Kekerasan seperti perbudakan seks (jugun lanfu) dan kerja paksa (romusha) merupakan beberapa kasus yang sangat memilukan dan membekas bagi masyarakat Indonesia.

Seminar yang bertema "65 Tahun Kapitulasi Jepang Dalam Perang Asia Pasifik: `Comfort Women, Romusha, dan Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Asia Pasifik`", berupaya mengkritisi aksi Jepang pada masa lalu dan prospek dari dampak yang berkembang saat ini.

Pada seminar itu akan dibeberkan fakta pada masa lalu dan penyelesaian penggantian pampasan perang oleh Jepang.

Selain itu, seminar ini juga akan membahas perkembangan militerisme Jepang saat ini yang meningkat sehingga diduga memanaskan konstelasi politik di Asia Pasifik.

Menurut keterangan, peningkatan militerisme Jepang saat ini juga diduga dipicu oleh modernisasi kekuatan militer China yang membuat AS sebagai sekutu Jepang di Asia mendesak Angkatan Bersenjata Jepang untuk mengimbangi penguatan militer China.

Seminar itu akan menghadirkan beberapa ahli sebagai pembicara, antara lain, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, TM Hamzah Thayeb, wartawan Algemeen Dagblad, Hilde Janssen serta pejabat dari Ditjen Rehabilitasi Lanjut Usia Departemen Sosial.

Berkepentingan

GFI memandang Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang sangat berkepentingan untuk mengingatkan kembali sepak-terjang militer Jepang maupun serangkaian tindak kejahatan perang yang dilakukan dalam kurun waktu antara 1942-1945.

Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang menderita sebagai korban dari militerisme dan kejahatan perang Jepang. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapore, Filipina, Myanmar (Birma) dan Korea Selatan juga mengalami nasib yang sama.

GFI didirikan pada tanggal 11 oktober 2007. GFI berdiri atas prakarsa lima orang anggota pendiri: Hendrajit, Harri Samputra Agus, Adriyanto, Joko Wiyono, dan Hamzah Fansyuri.

Gagasan yang melatarbelakangi berdirinya GFI adalah karena saat ini dirasa perlu untuk memberdayakan politik luar negeri Indonesia di tengah-tengah semakin menajamnya persaingan berskala global di antara Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Uni Eropa, dan Rusia.

Sebagai Negara yang sejak awal kemerdekaan menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif, GFI beranggapan sudah selayaknya bagi Indonesia untuk mampu mengantisipasi perubahan-perubahan global di kemudian hari. Maka, GFI bertekad melalui program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, menciptakan suatu situasi yang kondusif agar politik luar negeri Indonesia bisa ikut mempengaruhi perkembangan pada skala global dengan memobilisasi seluruh sumber daya nasional yang kita miliki.


Sumber: YAHOO

Readmore --> GFI Bahas Dampak Militerisme Jepang

Kontingen TNI AD Juara Umum Lomba Tembak Piala Panglima TNI

JAKARTA (Pos Kota) – Kontingen dari TNI AD keluar sebagai juara umum lomba tembak Piala Panglima TNI tahun 2010 dengan memperoleh 19 medali emas, 7 perak dan 6 perunggu; juara 2 Kontingen dari TNI AL dengan memperoleh 4 medali emas, 6 perak; dan juara 3 kontingen TNI AU dengan memperoleh 4 medali perak dan 7 perunggu.

Disamping mendapat medali, tiap-tiap petembak yang menjuarai kelas perorangan masing-masing cabang, juga mendapat hadiah uang pembinaan. Untuk juara 1 mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000; juara 2 mendapat Rp. 2.500.000; juara 3 mendapat Rp. 1.500.000; dan juara umum mendapat uang pembinaan sebesar Rp. 7.000.000.

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, dalam amanatnya yang dibacakan Perwira Staf Ahli Panglima TNI TK II Indag Bidang Ekkudag Brigjen TNI (Mar) Arif Suherman pada upacara penutupan Lomba Tembak Piala Panglima TNI tahun 2010, di lapangan tembak Kartika, Cilodong, Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa peningkatan maupun penurunan prestasi harus kita pandang sebagai sebuah tantangan kedepan. Lomba Tembak Piala Panglima TNI tahun 2010 yang diikuti oleh kontingen dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU telah menghasilkan prestasi cukup gemilang, khususnya petembak–petembak dari kontingen TNI AD.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, bahwa tantangan yang tidak kalah sulitnya adalah bagaimana meningkatkan prestasi yang telah dicapai agar tetap mampu bersaing dan meraih prestasi yang lebih baik dalam kejuaraan internasional seperti kejuaraan dunia menembak militer .

Sebaliknya bagi Tim atau atlet yang belum berprestasi, kiranya hasil yang dicapai melalui lomba tembak ini, menjadi tantangan yang dapat membakar spirit, memacu motivasi, membangun dedikasi, guna meningkatkan dalam pembinaan dan latihan yang lebih intens lagi sehingga pada ajang lomba berikutnya mencapai berbagai kemajuan yang berarti.

Panglima TNI juga mengharapkan kepada seluruh matra dijajaran TNI kiranya dapat melakukan terobosan yang kreatif dan innovatif dalam rangka meningkatkan pembinaan dan prestasi dimasa-masa yang akan datang dan juga dapat dijadikan wahana guna meningkatkan prestasi nasional dalam rangka mengharumkan nama, harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia internasional.

Sebelum mengakhiri amanatnya Panglima TNI menyampaikan harapannya kepada seluruh peserta lomba tembak agar lomba tembak seperti ini dapat terus ditumbuhkembangkan lebih luas sehingga dapat memperkuat kepribadian prajurit, mempertinggi kepercayaan diri guna menyongsong tuntutan tugas di masa depan.

Turut hadir dalam upacara penutupan lomba tembak piala Panglima TNI antara lain : Waas Ops Kasad Brigjen TNI Indra Hidayat, Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Agus Sutomo, Wadan Paspampres Marsma TNI Amarullah dan para undangan lainnya.


Sumber: POS KOTA

Readmore --> Kontingen TNI AD Juara Umum Lomba Tembak Piala Panglima TNI

TNI Siap Bantu Evakuasi Korban Merapi

illustrasi

Liputan6.com, Sleman: Personel TNI siap mengevakuasi korban Gunung Merapi jika terjadi erupsi. Kesiapan itu disampaikan Danrem 072 Pamungkas Kolonel Kav Sumedy dalam apel siaga penanggulangan bahaya Gunung Merapi di Kaliurang, Yogyakarta, baru-baru ini.

Sumedy berharap masyarakat sekitar Merapi tetap waspada. Terlebih melihat perkembangan gunung berapi itu dalam beberapa saat terakhir. Untuk membantu warga sekitar Merapi, personel TNI bakal siaga selama 24 jam. Mereka akan dibagi dalam tim rescue, medis, logistik, dan transportasi. Selain TNI, apel siaga juga diikuti anggota Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Palang Merah Indonesia, dan Tim SAR Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX berharap, warga sekitar Merapi dapat mengikuti informasi dan arahan dari pihak yang berwenang. Dengan begitu, dampak erupsi Merapi bisa diminimalisir.

Sumbber: LIPUTAN 6

Readmore --> TNI Siap Bantu Evakuasi Korban Merapi