TNI AU Jajaki Pembelian Helikopter MK II EC 725

Helikoter Eurocopter MK II EC 725.

Bandung - Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan, TNI Angkatan Udara tengah menjajaki pembelian Helikopter MK II EC 725 produksi Eurocopter, Prancis. ”Dalam tahun ini ada rencana pengadaan dari TNI Angkatan Udara untuk (pembelian) pesawat EC 725,” kata Budi Santoso selepas penyerahan perdana komponen tailboom atau bagian ekor dari helicopter kepada Eurocopter di Bandung, Rabu (9/3).

PT Dirgantara sendiri, lanjut Budi, diminta menjadi pemasok airframe, bagian rangka Helikopter MK II baik untuk tipe EC 225 versi sipil atau tipe EC 725 untuk jenis militernya. Hari ini, PT Dirgantara Indonesia menyerahkan tahap pertama pesanan Eurocopter itu, yakni 1 unit tailboom atau rangka ekor helikopter itu.

Budi mengatakan, soal jumlah dan berapa unit yang akan dipesan TNI AU itu belum ditentukan. Saat ini TNI AU menggunakan helikopter jenis Puma dan Super Puma, helikopter yang kemudian dikembangkan oleh Eurocopter dalam versi terbaru yakni MK II. ”TNI AU memang akan membeli helikopter yang sejenis dengan komptensi EC 725 ini,” katanya.

Eurocopter sendiri telah menjalin kerjasama dengan PT DI untuk perakitan helikopter sejak tahun 1978 untuk merakit helikopter jenis NSA-330 Puma, lalu tahun 1981 merakit airframe atau rangka helikopter NSA-332 Super Puma. Kerjasama itu berlanjut dengan ditekennya kerjasama tahun 2008 antara dua perusahaan itu.

PT DI mendapat pesanan Eurocopter untuk mengerjakan pembuatan komponen tailboom atau ekor pesawat, serta fuselag atau rangka badan helikopter MK II untuk tipe EC 225 dan EC 725. Dalam kontrak itu PT DI mendapat pesanan masing-masing 125 unit tailboom dan fuselage untuk dikerjakan selama 10 tahun sampai 15 tahun.

Helikopter MK II sendiri merupakan versi pengembangan dari Super Puma. Dibandingkan Super Puma, helikopter ini memiliki tubuh lebih bongsor, tenaga lebih besar dengan dukungan 2 mesin, serta bilah baling-baling lebih banyak – Super Puma hanya 4 bilah sementera MK II memiliki 5 bilah.

Budi mengatakan, saat kontrak diteken dulu pada 2008 lalu, belum ada rencana TNI AU untuk membeli helikopter jenis itu. ”Kita membuat kontrak ini adalah comercial biding dengan Eurocopter,” katanya.

Budi mengatakan, PT DI secara bertahap akan menjadi bagian dari ”rantai produksi” Eurocopter untuk memasok 93 persen komponen rangka helikopter itu, minus kaca kokpit saja. Untuk memasok itu, PT DI membangun satu fasilitas khusus untuk memproduksi rangka heli itu. ”Mereka mengharapkan semua (komponen airframe) itu dari kita, kalau kita mampu,” katanya.

Direktur Aerostructure PT DI Andi Ali-sjanbana mengatakan, dibutuhkan 1,5 tahun untuk menyiapkan fasilitas ’line production” khusus untuk membuat komponen rangka helikopter itu. Satu hanggar khusus dijadikan lokasi penyambungan sekitar 5.200 item potongan potongan kecil lembaran alumunium untuk membuat rangka ekor helikopter itu.

Andi mengatakan, pengiriman perdana ini untuk memastikan kontrak dengan Eurocopter itu berlangsung. ”Seperti kita lagi di tes, dan delivery berhasil berarti kita lulus tes untuk bisa memulai pembuatan 124 sisanya,” katanya.

Menurut Andi, tahun ini baru 6 unit tailboom yang dikirim. Secara bertahap kemampuan produksi akan dinaikkan, hingga setahun bisa menembus 15 unit tailboom atau 1 unit setiap 3 minggu. Tahun depan, dijadwalkan dimulainya pengiriman perdana komponen fuselage. ”Secara bertahap kita harus mempersiapkannya, supaya bisa melaksanakan produksi seefektif mungkin,” katanya.

Soal rencana pesanan helikopter itu, Presiden Direktur Eurocopter Indonesia Jean-Luc Alfonsi mengatakan, belum mengetahuuinya. ”There’s no order from Indonesian government,” katanya.

Kendati demikian, Alfonsi mengatakan, kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia akan terus dilakukan mengingat kerja bareng dua perusahaan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Katanya, tidak ada alasan untuk menghentikan kerjasama itu.

Sumber: TEMPO

Readmore --> TNI AU Jajaki Pembelian Helikopter MK II EC 725

Update : TNI AU Belum Tentu Beli Pesawat Angkut C-27j Spartan

Jakarta - Sebuah pesawat angkut milik Angkatan Udara Italia, parkir di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pesawat itu salah satu pesawat yang ditawarkan pada TNI AU. Namun TNI AU baru sebatas melihat-lihat dan membanding-bandingkan pesawat ini dengan pesawat sejenis. Belum memutuskan untuk membeli.

"Kita belum memutuskan untuk membeli," ujar KSAU Marsekal Imam Sufaat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/3/2011).

Menurut Imam, TNI AU memang sedang mencari pengganti pesawat angkut kelas menengah untuk menggantikan Foker 27. Kira-kira 6 pesawat dibutuhkan TNI AU untuk mengganti pesawat Fokker.

"Kalau Hercules itu kan pesawat angkut berat. Kalau bawaannya cuma sedikit atau menengah, sayang kalau pakai Hercules. Untuk efisiensi butuh pesawat angkut yang menengah," terangnya.

C-27j Spartan dikembangkan oleh Alenia Aeronautica. Pesawat ini memiliki panjang 22,7 m, tinggi 9,6 m dan lebar sayap 28,7 m. Bobotnya 17.000 kilogram dan mampu mengangkut beban hingga 11.500 kilogram.

Spartan memiliki mesin Rolls Royce AE2100-D2A turbotrop. Dilengkapi dengan 6 baling-baling.

Pesawat ini mampu lepas landas dari landasan pendek di bawah 500 meter. Dia bisa menjelajah selama 9 jam dengan kapasitas bahan bakar 12.320 kg.

Spartan cocok digunakan untuk pesawat angkut sedang, operasi penerjunan, SAR maupun patroli maritim.

Sepintas bentuknya mirip C-130 Hercules. Hanya lebih kecil. Sayangnya TNI AU enggan buka soal harga yang ditawarkan pabrikan Spartan.

Sumber: DETIK

Readmore --> Update : TNI AU Belum Tentu Beli Pesawat Angkut C-27j Spartan

TNI AU Ingin Sistem Lalu Lintas Udara Diperbaiki

Jakarta - Sebuah pesawat milik Pakistan berhasil dipaksa turun oleh TNI AU sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak memiliki izin. Walau dianggap berhasil, TNI AU menginginkan sistem lalu lintas diperbaiki.

"Kadang-kadang kita sistemnya masih belum bagus ya sehingga kadang Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) menerima approval itu agak terlambat," kata Kasau Marsekal Imam Sufaat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu
(9/3/2011).

Imam menjelaskan tugas Kohanudnas mengantisipasi ancaman di wilayah udara Indonesia. Jika ada pesawat tak dikenal, tugas penerbang tempur TNI AU untuk melakukan internsep.

"Kita internsep itu satu prosedur. Kalau tidak force down ya kita tembak itu sudah prosedur," tegas jenderal bintang empat ini.

Menurut Imam, kasus ini sudah selesai. Pihak TNI AU sudah melepaskan pesawat yang mengangkut pasukan perdamaian dari Pakistan ini.

"Kita tahan sampai tengah malam. Langsung diurus dan selesai, sehingga berhak meninggalkan Indonesia. Kita lepas meskipun ada denda ke pemerintah," ujarnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> TNI AU Ingin Sistem Lalu Lintas Udara Diperbaiki

Garuda Serahkan Dua Boeing kepada TNI AU

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat (kiri) dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada acara serah terima dua pesawat Boeing 737-400 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3). (FOTO:ANTARA)

Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Emirsyah Satar, menyerahkan dua pesawat Boeing 737-400 kepada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat, di Skuadron Udara VIP 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Imam Sufaat mengatakan, sesuai perkembangan lingkungan strategis saat ini, maka keberadaan pesawat bermesin turbo memiliki peran sangat strategis sebagai perekat bangsa.

Ia mengemukakan, pengadaan dua pesawat itu sesuai kesepakatan PT Garuda Indonesia dengan TNI Angkatan Udara yang nota kesepahamannya ditandatangani pada 8 November 2010.

"Ini juga sesuai dengan rencana strategis TNI Angkatan Udara hingga 2015," katanya.

Imam meminta, operasional dan pemeliharaan dua pesawat itu juga akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Ia menambahkan, meski pesawat telah beralih fungsi sebagai pesawat angkut VIP militer, tidak ada modifikasi khusus terhadap dua pesawat yang dibeli dengan harga Rp90 miliar itu.

Emirsyah Satar mengatakan, sebagai maskapai nasional, pihaknya selalu mendukung berbagai bidang baik sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

"Selama ini Garuda dan TNI Angkatan selalu bersama untuk pengembangan pilot, avionik dan lainnya," katanya.

Ia mengatakan, dua pesawat yang diserahkan masih dalam kondisi bagus dan laik operasional.

"Ini memang pesawat bekas pakai, namun jam terbang dan operasionalnnya masih panjang," kata Emirsyah.

Terkait pemeliharaan, ia mengatakan, dilakukan bersama antara fasilitas perawatan Garuda (GMF) dan TNI Angkatan Udara.

Dua pesawat Boeing 737-400 masing-masing bernomor regsitrasi A-7305 dan A-7306 itu akan memperkuat Skuadron Udara VIP 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Garuda Serahkan Dua Boeing kepada TNI AU

Update : Mendesak Perombakan Manajemen BUMN Pertahanan

JAKARTA : Perkembangan industri pertahanan nasional membutuhkan perencanaan anggaran berkesinambungan (multiyears budget) dalam satu paket, agar terdapat kesinambungan dalam perencanaan program. Karena itu restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertahanan harus dilakukan dengan melakukan perombakan manajemen.

"Industri pertahanan membutuhkan perencanaan anggaran berkesinambungan (multiyears budget) minimal 4-5 tahun dalam satu paket, agar terdapat kesinambungan dalam perencanaan program. Selain itu juga harus ada postur kebutuhan selama jangka waktu 4-10 tahun. Sekarang itu yang paling penting dilakukan adalah perombakan manajemen," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR membahas RUU Revitalisasi Industri Pertahanan di Jakarta, Senin (7/3).

Ia mencontohkan apa yang terjadi pada PT Dirgantara Indonesia saat ini. PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memiliki beban utang yang berasal dari manajemen terdahulu. "Upaya apapun yang dilakukan pemerintah, tidak akan mengembalikan viabilitas dan kredibilitas perusahaan jika tidak direstrukturisasi," tegas MS Hidayat. Selain PTDI, industri pertahanan juga mencakup PT Pindad, PT PAL, PT Dahana.

Anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukito mengatakan BUMN di sektor pertahanan sudah tidak sehat dari sisi keuangan. "Terutama PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia," katanya.

Perusahaan-perusahaan ini sebetulnya sudah tidak mampu beroperasi seandainya tidak ditopang pemerintah. Restrukturisasi mutlak diperlukan, bisa melalui revaluasi atau injeksi modal.

Hal yang sama juga terjadi terhadap PT Pindad yang sudah mengajukan proposal untuk permodalan tetapi selalu ditolak. Akibatnya PT Pindad tidak bisa segera melakukan restrukturisasi.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Update : Mendesak Perombakan Manajemen BUMN Pertahanan

Menhan: Kebijakan Fiskal Tetap Dimasukkan Dalam RUU Industri Pertahanan

JAKARTA : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak sependapat dengan DPR terkait kebijakan intensif fiskal untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis Pertahanan.

Menurut Menhan, kebijakan tersebut harus tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Revitalisasi Industri Pertahanan.

Sebelumnya, Komisi I DPR beranggapan kebijakan tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai kemudahan regulasi yang menghambat perkembangan industri pertahanan. DPR melihat masalah insentif fiskal merupakan kebijakan pemerintah. Namun, usulan tersebut ditolak Purnomo yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Ia beralasan, pemberian insentif fiskal perlu melihat aturan perundang-undangannya sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan lex specialis.

"RUU Revitaliasasi Industri Pertahanan saat ini tengah digodok. Kami katakan ini suatu proses," kata Purnomo seusai upacara penyambutan Presiden Filipina di Istana merdeka, Selasa (8/3).

Lebih jauh, Purnomo mengatakan, Komisi I DPR RI akan membentuk pokja (kelompok kerja) yang akan secara detail menentukan dan membahas jenis-jenis insentif fiskal untuk industri pertahanan dalam RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

"RUU revitalisasi industri merupakan inisiatif DPR Ini kan menjadi hal inisiatif DPR. Jadi DPR nanti akan ditindak lanjuti dengan pokja," cetusnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Menhan: Kebijakan Fiskal Tetap Dimasukkan Dalam RUU Industri Pertahanan

Indonesia – Filipina Perkuat Kerja Sama Antiterorisme

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme.Langkah ini diambil karena kedua negara menilai terorisme telah menjadi persoalan bersama yang harus ditanggulangi bersama.

Kerja sama untuk penanggulangan terorisme tersebut tertuang dalam pembaharuan nota kesepahaman antara Polri dan Kepolisian Filipina. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, salah satu fokus dalam pembaharuan nota kesepahaman tersebut adalah memerangi terorisme. “Kerja sama antara kepolisian kedua negara ditingkatkan, nota kesepahaman ditandatangani dengan fokus memerangi terorisme dan transnational crime.Terorisme penting karena kedua negara menghadapi ancaman terorisme riil dan konkret,” ungkap SBY dalam konferensi pers bersama seusai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Benigno Simeon Cojuangco Aquino III di Istana Merdeka,Jakarta,kemarin.

Presiden SBY mengingatkan, teroris sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik di tingkat regional maupun global sehingga perlu kerja sama antarnegara untuk menanggulanginya. “Dalam kaitan inilah dijalankan kerja sama tukar menukar intelijen,berbagi pengalaman, pendidikan,latihan, dan sebagainya. Saya tahu di Filipina juga ada WNI (yang menjadi teroris). Di kawasan ini banyak karena network mereka di negara- negara yang selama ini menghadapi ancaman teroris,” kata SBY. Sementara itu, Presiden Aquino mengungkapkan, saat ini butuh usaha lebih keras untuk menanggulangi terorisme karena dampaknya semakin besar.

Kerja sama antarnegara menjadi hal mutlak dalam penanggulangan terorisme karena kejahatan ini sudah melintasibatasnegara.“ Kitamungkin harus melakukan usaha lebih dalam menanggulangi terorisme yang memberi dampak besar baik bagi negara dan rakyat,” tegas Aquino.

Sumber: SINDO

Readmore --> Indonesia – Filipina Perkuat Kerja Sama Antiterorisme

PEMBUKAAN KEPELATIHAN CALON AWAK RANPUR TANK AMFIBI BMP-3F

PASMAR-1 (8/3),- Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington membuka kepelatihan Calon Awak Kendaraan Tempur Tank Amfibi BMP-3F Korps Marinir di lapangan apel Karangpilang Surabaya, Selasa (8/3).

Kegiatan kepelatihan Calon Awak Kendaraan Tempur Tank Amfibi BMP-3F Korps Marinir di ikuti oleh 60 personel terdiri dari 24 personel Resimen Kavaleri-1 Mar, 30 personel Resimen Kavaleri-2 Mar, 2 personel Denhar Lanmar Surabaya dan 4 personel dari Pusdikkav, rencana kepelatihan dilaksanakan selama tiga bulan.

Komandan Pasmar-1 dalam amanatnya mengatakan kebanggan tersendiri bahwa jajaran Korps Marinir saat ini telah diperkuat dengan datangnya 17 Ranpur BMP-3F, dimana Tank Amfibi BMP- 3F adalah kendaraan tempur lapis baja generasi terakhir prosuksi Rusia yang sangat baik ditinjau dari segi teknologi maupun kebutuhan pertempuran masa kini (pertempuran asimetris). Hal ini telah dibuktikan dari uji coba yang telah dilaksanakan dalam berbagai medan dan cuaca, telah memperlihatkan hasil yang memuaskan dengan menunjukkan akuransi tembakan yang sangat tepat dan mendekati sempurna.

Kendaraan tempur lapis baja Tank Amfibi BMP-3F ini merupaklan kendaraan tempur yang cukup modern dan terbaru masuk di jajaran Korps Mairnir karena mempunyai kemampuan yang lebih maju dari kendaraan tempur yang kita miliki saat ini. Dengan masuknya Tank Amfibi BMP-3F ini ke jajaran Korps Marinir/TNI AL maka secara tidak langsung akan menambah Bargaining Power Indonesia, sekaligus sebagai faktor different bagi Negara-negara lain.

Adapun tujuan kepelatihan ini untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, pendalaman serta penguasaan tentang teknis pengoperasian Tank Ambfibi BMP-3F pada tingkatan komandan kendaraan, serta kemampuan untuk mengetahui karakteristik seluruh komponen material Tank Amfibi BMP-3F. Melalui pelatihan ini awak Ranpur BMP-3F diharapkan dapat lebih menguasai tentang kemampuan dan keunggulan kendaraan tersebut yaitu kemampuan daya tembak, keunggulan sisitim kendali senjata/SKS, kemampuan daya amfibi, serta kemampuan daya kejut yang tinggi. Sehingga diharapkan keluaran/output dari pelatihan awak Ranpur ini akan menjadi kebanggan kesatuan / Korps Marinir serta menjadi kader bagi penerus selanjutnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel (Mar) F. Saud Tamba Tua, Danlanmar Surabaya Kolonel Marinir Yuliandar TD, Danpusdikkav Kolonel (Mar) Lasmono, para Asisten Kaspasmar-1, Dankolak/Satlak Pasmar-1, para Instruktur dari Rusia, serta pejabat di lingkungan Pasmar-1.

Sumber: TNI

Readmore --> PEMBUKAAN KEPELATIHAN CALON AWAK RANPUR TANK AMFIBI BMP-3F

Jet Siluman Jepang, Jawab Tantangan Kawasan

VIVAnews - Pemerintah Jepang memperkenalkan pesawat jet tempur siluman pertama buatan dalam negeri. Pesawat ini dibuat untuk menjawab tantangan persaingan angkatan udara dari negara-negara di kawasan.

Yoshikazu Takizawa dari institut Pengembangan dan Riset Kementerian Pertahanan Jepang, dilansir dari laman Associated Press, Selasa, 8 Maret 2011, mengatakan bahwa Jepang dikelilingi oleh negara-negara yang mempunyai pesawat tempur siluman. Karena itu, Jepang tidak mau tertinggal dalam teknologi angkatan udaranya.

“Jika negara-negara yang berada di sekeliling Jepang memiliki pesawat siluman, maka Jepang perlu juga untuk mengembangkan kemampuan tersebut demi memastikan keamanan dalam negeri,” ujar Takizawa.

Selama ini Jepang mengandalkan pertahanannya dengan bantuan dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu kuat Jepang. AS sendiri memiliki 50 ribu tentara dan beberapa pasukan tempur angkatan udara dengan pesawat jetnya yang berbasis di Jepang.

Namun, kedekatan hubungan Jepang dengan AS tidak berarti AS berkenan menjual pesawat tempur siluman F-22 kepada Jepang. Hal ini karena menurut hukum tahun 1998 AS, perangkat perang teknologi tinggi tidak boleh dijual kepada negara lain. Selain Jepang, Israel dan Australia juga ditolak penawarannya.

“Jepang menginginkan pesawat F-22, namun kongres (AS) tidak menyetujuinya. Kami yakin pesawat itu penting bagi kami untuk mengembangkan kemampuan dalam negeri kami,” ujar Yoshioka.

Prototipe pesawat tempur siluman Jepang yang dinamakan “Shinshin” atau “Jiwa” ini diperkirakan akan dapat segera diujicobakan dalam waktu dua tahun lagi, pada 2014.

Sebelum Jepang, China dan Rusia telah lebih dulu memperkenalkan pesawat tempur silumannya. Disebutkan, pesawat siluman China yang bernama “Chengdu J-20” yang diuji coba Januari lalu, dapat menyaingi teknologi F-22 AS. Walaupun pesawat Chengdu J-20 masih belum layak tempur dan perlu beberapa pengembangan, namun pesawat ini cukup ampuh dalam mematahkan monopoli teknologi siluman AS.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> Jet Siluman Jepang, Jawab Tantangan Kawasan

KSAU Mungkin Jajal Pesawat C27J Spartan Milik AU Italia

Jakarta - Jajaran TNI Angkatan Udara akan melihat-lihat pesawat milik Angkatan Udara Italia C27J Spartan. Kemungkinan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) bakal menjajal pesawat jenis angkut itu.

"Kemungkinan mereka akan menggelar dinamic show juga, tapi kita lihat saja nanti. Kita juga akan lihat apakah Pak KSAU akan mengetes sendiri atau tidak," kata Kapuspen TNI AU Marsma Bambang Samoedro kepada detikcom, Selasa (8/3/2011).

Bambang mengatakan, pesawat C27J merupakan pesawat angkut ringan sekelas Fokker. Namun pesawat yang kini dipercaya oleh Angkatan Udara sejumlah negara itu memiliki kemampuan lebih.

"Ini pesawat angkut tipe ringan tapi dengan kemampuan lebih. Besok kita akan lihat dan pastikan bagaimana performanya," kata Bambang.

Pesawat tersebut akan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada 9 Maret pukul 13.00 WIB. Rencananya, TNI AU akan melihat-lihat pesawat yang baru datang dari mengikuti airshow di Melbourne, Australia itu.

Pesawat akan melanjutkan perjalanan ke Italia pada 10 Maret. Rencananya dinamic show akan dilakukan sebelum pesawat tersebut pulang ke Italia.

"Mungkin paginya akan dilakukan dinamic show, kita lihat besok saja," kata Bambang.

Pesawat C27J ini merupakan salah satu pesawat yang ditawarkan kepada TNI AU untuk menggantikan pesawat angkut yang kini dipakai. Namun hingga kini belum ada kejelasan soal ini. Bambang mengatakan, TNI masih memilih pesawat mana yang akan diambil.

Sumber: DETIK

Readmore --> KSAU Mungkin Jajal Pesawat C27J Spartan Milik AU Italia

Yudhoyono-Aquino Akan Bahas Perbatasan Laut

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino dijadwalkan melakukan pertemuan untuk membahas masalah perbatasan laut di Istana Merdeka, Selasa pagi, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Aquino ke Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa dalam kunjungan tersebut Indonesia dan Filipina akan mendeklarasikan percepatan perundingan perbatasan laut sebagai bagian penyelesaian masalah perbatasan antarkedua negara.

Selain deklarasi percepatan perundingan perbatasan laut, Marty mengatakan, pada kunjungan kenegaraan kali pertamanya ke Indonesia, Aquino juga akan melakukan penandatanganan kerja sama pemuda, olah raga, dan pendidikan.

"Akan dibicarakan juga peningkatan hubungan bilateral, upaya kerja sama dalam kerangka ASEAN dan kerangka global," ujarnya.

Sedangkan untuk kerja sama bidang pariwisata, Marty mengatakan, akan dilakukan peningkatan keterhubungan utamanya pada bidang penerbangan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Benigno Aquino, akan dibahas upaya peningkatan perdagangan dan investasi dengan Filipina.

Mari mengatakan, dalam kerja sama perdagangan dibahas industri perikanan dan penanganan zona penangkapan.

Sebagai negara bertetangga dekat, lanjut Mari, Indonesia dan Filipina ingin bekerja sama erat untuk memajukan industri perikanan di kedua negara.

Sumber: Yahoo

Readmore --> Yudhoyono-Aquino Akan Bahas Perbatasan Laut

Update : DPR Minta Pemerintah Siapkan Pentahapan Sistematis Dalam Membangun Industri Dalam Negeri

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyimak pertanyaan yang diajukan anggota DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (7/3). Rapat yang dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tersebut membahas revitalisasi industri pertahanan. (Foto: Kompas)

Jakarta, Komisi I DPR RI meminta pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap revitalisasi industri pertahanan nasional dengan mendukung upaya penyehatan perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di sektor industri tersebut.

Saat membacakan simpulan rapat kerja antara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Komisi I DPR RI di gedung DPR/MPR/DPR RI Jakarta, Senin, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan berupa penyertaan modal negara yang sangat dibutuhkan untuk membenahi perusahaan-perusahaan negara yang menghasilkan produk-produk strategis.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga mesti memberikan jaminan pemasaran produk industri pertahanan dalam negeri melalui pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lingkungan TNI, Kepolisian RI, dan lembaga pemerintah yang lain.

"Dan memberikan kemudahan melalui berbagai regulasi, seperti insentif fiskal," katanya pada akhir rapat kerja yang dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Agus Suhartono, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Komisi I DPR RI juga meminta pemerintah mendukung percepatan proses alih teknologi produksi dalam industri pertahanan serta meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi alat pertahanan dalam negeri supaya secara bertahap kebutuhan alat utama sistem senjata bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Juga memperkuat payung hukum KKIP dan revitalisasi industri pertahanan. Komisi I siap mendukung dengan segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang revitalisasi industri pertahanan serta produk kebijakan terkait lainnya," kata Mahfudz.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP mengatakan pemerintah sudah menyiapkan rencana induk dan peta jalan revitalisasi industri pertahanan.

Rencana induk pengembangan industri strategis dan pertahanan nasional, menurut dia, antara lain meliputi penyelarasan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata dengan kemampuan produksi industri dalam negeri, percepatan proses alih teknologi dan peningkatan kandungan komponen lokal serta peningkatan kerja sama produksi.

Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah menyiapkan pentahapan sistematis untuk mewujudkan kemandirian dalam menghasilkan produk strategis unggulan dengan membangun kemampuan desain dan produksi kapal perang atas air dan kapal selam, pesawat tempur dan pesawat angkut, kendaraan tempur, sistem senjata rudal, serta perangkat komunikasi, radar dan satelit.

Terkait kebutuhan akan penyertaan modal negara dalam revitalisasi industri pertahanan, Menteri Negara BUMN mengatakan pemerintah telah mengupayakan penyertaan modal negara untuk membantu beberapa industri strategis mengatasi kesulitan keuangan dalam merombak struktur dan memperbaiki pengelolaan perusahaan.

"Mengenai kesulitan keuangan, dalam rapat gabungan pekan lalu kami mengusulkan tiga industri strategis yakni PT PAL Indonesia, Pindad dan PT Dirgantara Indonesia untuk mendapat penyertaan modal negara," kata dia.

Beberapa bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank BNI 1946 dan Bank BRI, menurut dia, juga sudah berkomitmen mendukung pengembangan industri strategis nasional.

"Bank-bank BUMN itu akan melakukan sindikasi untuk membantu pendanaan kegiatan BUMN strategis. Bank-bank itu sudah mulai memberikan dukungan untuk produksi alutsista," katanya.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga membantu BUMN industri strategis dan BUMN industri pertahanan memperluas akses pasar di dalam maupun luar negeri.

"Keringangan pajak juga sudah kita bahas. Apa saja fasilitas yang dimiliki ketika Pak Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi, saya bilang kepada teman-teman industri strategis, catat fasilitas dan peraturan yang dulu kalian dapat, tapi sekarang tidak kalian dapat lagi," demikian Mustafa Abubakar.

Sumber: DEPHAN

Readmore --> Update : DPR Minta Pemerintah Siapkan Pentahapan Sistematis Dalam Membangun Industri Dalam Negeri

Update : Dipertanyakan, Komitmen Kemkeu dan BUMN

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyimak pertanyaan yang diajukan anggota DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (7/3). Rapat yang dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tersebut membahas revitalisasi industri pertahanan.(Foto: KOMPAS)

Jakarta, Kompas - Komisi I DPR mempertanyakan komitmen Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam membangun industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini muncul dalam rentetan pertanyaan yang diajukan anggota Komisi I kepada Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Selasa (7/3) di Jakarta.

Anggota Komisi I, Tri Tamtomo, meminta solusi bagaimana mengatasi kelemahan BUMN yang bermasalah dari segi modal, pasar, dan manajemen. Teguh Juwarno malah meminta Menteri BUMN tegas, kalau memang tidak bisa menangani industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan, bagaimana kalau industri seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia itu dikelola Kementerian Pertahanan.

Nurhayati Ali Assegaf meminta agar keberpihakan pemerintah dalam hal ini jelas. Ia mempertanyakan kesulitan modal dan keuangan yang dinyatakan oleh industri pertahanan, seperti PT PAL. Azwar Abubakar menyatakan, walau rencana strategi besar yang diajukan KKIP dinilainya baik, kalau tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN, hal ini tidak bisa terlaksana. ”Gimana BUMN berani gak bikin target untuk sehat tahun 2015,” katanya.

Adjeng Ratna Suminar juga mempertanyakan mengapa Menteri Keuangan tidak termasuk dalam KKIP. Beberapa anggota DPR juga merujuk komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memajukan industri pertahanan. Akan tetapi, ternyata Menteri Keuangan menyatakan tidak ada dana akhir tahun lalu.

Mustafa Abubakar mengatakan, BUMN bisa mencapai titik impas (break even point) kalau rencana yang digariskan KKIP berhasil. Ia mengakui, selama ini industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan kurang diperhatikan. Pihaknya tengah melakukan evaluasi yang berkaitan dengan restrukturisasi manajemen dan utang di BUMN strategis tersebut. ”Tapi, Presiden sudah nyatakan bahwa BUMN harus ditangani secara korporat dan tidak birokratis sehingga tidak bisa dipindahkan ke bawah Kemhan,” katanya.

Namun, Enggartiasto Lukita menyinggung mengapa masih berbicara soal hubungan koordinasi terus kalau proses ini sudah berjalan 3,5 tahun. ”Kita minta sederhana, kok, misalnya pajak penjualan BUMN itu ditanggung pemerintah. Kan, tidak ada konsekuensi apa-apa,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menegaskan, Kementerian Keuangan harus dilibatkan dalam KKIP.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Update : Dipertanyakan, Komitmen Kemkeu dan BUMN

Update : Industri Alutsista Perlu Disehatkan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyimak pertanyaan yang diajukan anggota DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (7/3). Rapat yang dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo tersebut membahas revitalisasi industri pertahanan.(Foto: KOMPAS)

JAKARTA – Pemerintah didesak untuk segera melakukan penyehatan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan dalam rangka revitalisasi industri alutsista pertahanan nasional.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,penyehatan tersebut dapat dilakukan dengan restrukturisasi melalui program Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan agar perusahaan tersebut baik dan sehat. Pada 2014 diharapkan sudah sehat dan bisa menjadi industri pertahanan yang unggul dan bersaing dengan industri pertahanan negara lain,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Rapat dihadiri Ketua KKIP yang juga Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Ketua KKIP Mustafa Abubakar,serta anggota KKIP MS Hidayat, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Pemerintah,lanjut Mahfudz, juga harus menjamin tercapai alih teknologi dan peningkatan penggunaan komponen lokal dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri. Selain itu,dalam rapat tersebut muncul juga desakan untuk melibatkan menteri keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam proses pembahasan di dalam KKIP.“Menkeu harus dilibatkan karena percuma kalau tidak ada dananya,”kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito mengungkapkan, untuk dapat beroperasi dengan baik industri pertahanan terlebih dahulu harus sehat.

Namun, lanjut Enggartiasto, industri pertahanan dari segi korporasi berada dalam kondisi yang memprihatinkan. “PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia itu tidak sehat.PT PAL sekarang ini sudah call lima oleh perbankan, yang kalau kami di swasta sudah wafat,”ujarnya. Sementara itu PT Pindad Bandung,menurut Enggartiasto, ibarat perusahaan yang sedang sekarat sebab tidak memiliki modal untuk melakukan produksi. Dalam rapat itu juga,Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan kepada menteri BUMN kemungkinan industri pertahanan dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Pertahanan.“ Bagaimana jika di spin off saja, diberikan saja ke Kementerian Pertahanan atau KKIP,”ujarnya.

Pertimbangannya,menurut Teguh, selama ini pengguna produk industri pertahanan dalam negeri baik itu TNI maupun Polri cenderung sulit untuk berkomitmen untuk menggunakan produk tersebut.Jika berada di bawah Kemhan,koordinasi dengan pengguna akan jauh lebih mudah. “Ada komitmen yang tidak utuh dari pengguna.Pemikirannya jika di bawah Kemhan pengguna ini akan lebih mudah untuk dikoordinasi. Ditambah lagi pengakuan dari Menteri BUMN sendiri bahwa pengelolaan industri pertahanan belum maksimal. Jadi harus ada deadline yang jelas apakah Menteri BUMN mampu atau tidak,jikatidakkitaharusmemberi ruang bagi Kemhan untuk mengoordinasi,”ujarnya. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, insentif pajak untuk industri pertahanan dapat direalisasikan dalam undang-undang.

“Jika lex spesialis, maka saya kira kita bisa realisasikan dalam undang- undang,”ungkapnya. Terkait pengalihan industri pertahanan ke Kementerian Pertahanan, Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan, kemungkinan itu sangat kecil mengingat instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet BUMN tidak diperbolehkan untuk mendapat perlakuan birokrasi kementerian, tapi harus dipegang secara korporat di bawah Kementerian BUMN.

Sumber: SEPUTAR INDONESIA

Readmore --> Update : Industri Alutsista Perlu Disehatkan

Update : China Mengancam AS

Beijing, senin - Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi mengatakan, China dan Amerika Serikat saat ini sedang menikmati atmosfer hubungan yang positif. Namun, apabila AS tidak menghentikan penjualan senjata ke Taiwan, hubungan baik tersebut bisa rusak kembali.

”Kami mendesak AS untuk menghentikan penjualan senjata ke Taiwan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan perdamaian lintas selat (antara China dan Taiwan). Hal ini sangat penting untuk menjunjung tinggi seluruh kepentingan dalam hubungan China-AS,” ujar Yang dalam konferensi pers di Beijing, China, Senin (7/3).

Yang mengatakan, sebagai bukti semakin baiknya hubungan kedua negara, Wakil Presiden AS Joe Biden dijadwalkan mengunjungi China pada musim panas tahun ini. Setelah itu, Wakil Presiden China Xi Jinping akan mengadakan kunjungan balasan ke AS. Xi adalah tokoh yang disebut-sebut akan menggantikan Hu Jintao menjadi pemimpin Partai Komunis China pada tahun 2012.

Hubungan AS dan China membaik setelah Presiden Hu Jintao mengunjungi Washington DC, Januari lalu, dan membuat kesepakatan dagang bernilai 45 miliar dollar AS. Meski demikian, beberapa masalah kunci, seperti soal Taiwan dan Tibet, tetap menjadi batu sandungan hubungan kedua negara.

”Atmosfer hubungan China-AS saat ini positif. Tentu saja, pada kenyataannya secara obyektif, China dan Amerika Serikat memiliki berbagai perbedaan atau bahkan friksi dalam beberapa isu. Yang penting adalah bagaimana mengatasi berbagai perbedaan ini secara tepat dengan berlandaskan (sikap) saling menghormati,” papar Yang.

AS adalah sekutu utama Taiwan dan sejak 1979 terikat kewajiban untuk membantu pertahanan pulau tersebut melalui UU Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act). Adapun China tak pernah mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat dan mengancam akan menyerbu pulau itu apabila menyatakan kemerdekaan dari China.

Penjualan senjata AS ke Taiwan sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan data Arms Control Association, lembaga pemantau kebijakan pengendalian senjata yang berbasis di Washington DC, pada periode 1995-2003 saja AS telah menjual 440 tank, 171 pesawat tempur, termasuk 150 F-16, 28 artileri berat, 66 helikopter serbu, 15 kapal perang, dan 1.115 rudal ke Taiwan.

Awal tahun lalu, pemerintahan Obama mengumumkan rencana penjualan berbagai senjata, mulai dari helikopter angkut personel UH-60 Blackhawk, sistem rudal Patriot, rudal jelajah antikapal Harpoon, hingga kapal penyapu ranjau bernilai total 6,4 miliar dollar AS. Rencana inilah yang membuat hubungan China-AS memburuk sepanjang 2010.

Ancam dominasi AS

Dulu, saat belum sekuat sekarang, China tak bisa berbuat banyak terhadap Taiwan yang didukung AS. Associated Press menyebut, 15 tahun lalu, saat China menggelar latihan perang guna menggertak Taiwan yang hendak melangsungkan pemilu, AS langsung mengirimkan dua kapal induknya. China pun mundur teratur.

Namun, seiring dengan kebangkitan ekonomi China, menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, negara itu pun semakin agresif mengembangkan militernya. Jumat pekan lalu, China mengumumkan akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 12,7 persen menjadi 91,5 miliar dollar AS.

Pengamat memperkirakan anggaran sesungguhnya jauh di atas angka tersebut. Lembaga Stockholm International Peace Research Institute tahun lalu melaporkan, anggaran pertahanan China pada 2009 sudah mencapai 98,8 miliar dollar AS atau naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2003.

Meski anggaran pertahanan dan kekuatan militer China itu masih jauh di bawah AS, pertumbuhan militer China ini dikhawatirkan akan mengganggu dominasi militer AS selama ini di kawasan Asia-Pasifik.

Pengamat pertahanan Roger Cliff mengatakan, jika pertumbuhan ini terus terjadi, pada akhir dekade ini China bisa menaklukkan Taiwan yang dibantu oleh AS. Pada waktu itu China akan mempunyai cukup banyak rudal, bom pintar, dan pesawat tempur yang mampu menghadapi kekuatan gabungan Taiwan-AS.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Update : China Mengancam AS

Update : DPR Desak Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Industri Pertahanan

Komisi I DPR mendesak pemerintah memberikan kemudahan regulasi yang selama ini menghambat pengembangan industri pertahanan, antara lain insentif fiskal.

Hal tersebut mengemuka saat Raker Komisi I DPR dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang terdiri atas Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menristek Suhana Surapranata, Panglima TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Gedung Nusantara II, Senin, (7/3).

“Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan pemasaran produk-produk pertahanan dalam negeri, khususnya dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lungkungan TNI dan Polri serta lembaga pemerintah lainnya,”Kata politisi PKS ini

Selain itu, terang Mahfudz, Pemerintah harus segera melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) agar perusahaan tersebut baik dan sehat, termasuk diantaranya penyertaan Modal Negara (PMN).

Dia menambahkan, pemerintah harus menjamin tercapainya alih teknologi dan peningkatan penggunaan komponen local dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri. “Pemerintah harus mencukupi kebutuhan alutsista dalam negeri, sekaligus melakukan perluasan pasar melalui ekspor,”paparnya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pengembangan BUMNIP, lanjutnya, KKIP harus segera menyusun tahapan-tahapan penyelesaian serta jadwal secara terperinci, sehingga berbagai permasalahan tersebut jelas tindak lanjut penyelesaiannnya

Komisi I DPR, paparnya, secara resmi mendesak pemerintah untuk melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dalam setiap pembahasan di KKIP. “Untuk memperkuat payung hukum KKIP dan revitalisasi industri pertahanan nasional, komisi I akan segera menyelesaikan RUU revitalisasi Industri Pertahanan,”terangnya.

Sumber: DPR RI

Readmore --> Update : DPR Desak Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Industri Pertahanan

September, Super Tucano Gantikan Bronco

Super Tucano siap gantikan OV-10 Bronco TNI AU.


MALANG, KOMPAS.com - Lapangan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh bersiap menerima kedatangan 16 pesawat terbang tempur taktis Super Tucano yang sudah dipesan dari pabriknya di Brasil, Embraer, bulan September 2011. Pesawat ini akan mengganti seluruh sisa pesawat dengan karakter yang sama, OV-10 atau dijuluki Bronco yang kini sudah habis jam terbangnya dan hanya bisa dimuseumkan.

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Marsekal Pertama (Marsma) Agus Dwi Putranto di Malang, Senin (7/3/2011) menjelaskan, Mabes TNI AU dan pemerintah yang memutuskan memilih dan membeli jenis pesawat tersebut. "Sebagai prajurit kami menyiapkan diri untuk memanfaatkan dan memelihara sebaik mungkin. Sudah kami siapkan pilot dan teknisi yang akan mengoperatori dan melayani perawatannya, pada Skadron 21, yang sama dengan Skadron OV-10," katanya.

Menurutnya, secara berangsur para teknisi dan calon pilot sudah mendapat kesempatan pendidikan, yang tidak ia rinci. Pesawat tempur Super Tucano, jelasnya, merupakan pesawat tempur taktis yang bertugas sebagai semacam pemandu dan pengintai atau penjuru depan, bagi pesawat tempur serbu di belakangnya.

"Ini jenis pesawat tempur kecil, yang karena kecepatannya yang lebih rendah dibanding pesawat tempur jet Sukhoi, akan memudahkan pilot Super Tucano untuk mengamati sasaran darat, bertipe pesawat tempur sasaran udara ke darat," katanya.

"Karakternya dalam taktik pertempuran udara kurang lebih mirip dengan peran OV-10, hanya saja jauh lebih modern segala-galanya dibanding OV-10, termasuk sistem navigasinya, persenjataannya dan mesinnya," sambung Agus.

Persenjataan yang dibawa jenis roket dan bom udara ke darat seperti bom MK82, dan semua jenis senjata untuk tujuan penyerangan air to ground. Adapun pesawat dibawah skadron 21 OV-10/Bronco, katanya, kini tersisa tinggal tujuh pesawat saja. Sebuah OV-10 sudah dipastikan akan diterbangkan ke Yogyakarta untuk dimuseumkan. "Lanud Abdulrachman Saleh berencana memasang satu pesawat sebagai monumen di dalam kompleks Lanud. Lalu sisanya belum diputuskan," katanya.

Menurut Agus, bisa saja jika ada pihak yang hendak memerlukannya untuk dijadikan monumen. Permintaan mengenai itu hanya bisa diizinkan oleh Mabes TNI AU. "Selama ini sudah ada satu OV-10 yang dijadikan monumen di Kabupaten Jombang, Jawa Timur," tambah Marsma Agus Dwi Putranto.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> September, Super Tucano Gantikan Bronco

Sukhoi TNI Paksa Turun Pesawat Pakistan

Pesawat milik Pakistan International Airlines dipaksa mendarat di Makassar, Senin (7/3/2011) karena melintas udara Indonesia secara ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI kembali menahan sebuah pesawat asing jenis Boeing 737/300 dengan nomor Reg AP-BEH milik Pakistan International Airlines yang melintasi wilayah udara nasional secara ilegal. Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, Senin (7/3/2011). Ia mengatakan, pesawat yang melintas ilegal di wilayah udara nasional tertangkap layar radar Komando Sektor Pertahahan Udara Nasional II sekitar pukul 12.00 WIB.

"Pesawat lalu dipaksa untuk mendarat dengan pengawalan dua pesawat Sukhoi di Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar untuk diperiksa lebih lanjut," katanya.

Bambang mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal diketahui pesawat ilegal itu milik Pakistan International Airlines yang tengah memiliki rute Dili-Kuala Lumpur. "Tentang jumlah penumpang, masih dalam konfirmasi lebih lanjut termasuk tujuan utama pesawat itu melintasi wilayah Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, TNI juga pernah menahan pesawat Malaysia bernomor penerbangan Bae 146-200 karena telah memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin resmi. Pesawat yang membawa 81 penumpang termasuk kru pesawat itu, berangkat dari Dili Timor Leste, dan mendarat ilegal di Bandara Internasional Djuanda Surabaya pada 12.45 WIB.

Bambang menambahkan, pengeluaran izin terhadap pesawat asing dilakukan oleh BAIS TNI dan kini tengah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk segera dikeluarkan izin bagi pesawat asing tersebut.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Sukhoi TNI Paksa Turun Pesawat Pakistan

Cina Berang Penjualan Senjata AS ke Taiwan Marak

Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi, Senin (7/3) menegaskan bahwa pihaknya menentang tegas penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taiwan. "Kami mendesak Amerika Serikat untuk secara ketat mematuhi prinsip-prinsip dan semangat dari tiga komunike bersama China-AS dan Pernyataan Bersama China-AS," kata Yang kepada wartawan.

Dia menyerukan AS untuk menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. AS harus "mengambil tindakan nyata untuk mendukung pengembangan damai hubungan lintas-Selat", katanya.

Dia mencatat bahwa tindakan itu penting dalam menegakkan kepentingan keseluruhan hubungan China-AS. Yang mengatakan bahwa sekarang adalah "atmosfer yang baik" bagi hubungan China-AS, tapi ada "suatu realitas objektif bahwa China dan Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan atau bahkan friksi atas beberapa masalah."

"Tapi yang penting adalah untuk benar-benar menangani perbedaan-perbedaan atas dasar saling menghormati," katanya. Dalam pemberitaan sebelumnya, Taiwan tidak akan turut dalam perlombaan persenjataan dengan China, tetapi akan fokus pada mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan, kata Kementerian Pertahanan Nasional pada Jumat dalam menanggapi peningkatan anggaran belanja militer Beijing hingga dobel digit pada 2011.

Kongres Rakyat Nasional di China memutuskan untuk menempatkan pengeluaran pertahanan pada 2011 sekitar 601,1 miliar yuan, atau meningkat 12,7

persen dari anggaran 2010. China telah menaikkan anggaran militer hingga dua digit dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut mencerminkan pertumbuhan ekonomi China yang kuat, dan menyebabkan kewaspadaan di antara banyak negara, kata kementerian

pertahanan. Kebijakan Taiwan dipersiapkan terhadap mempertahankan keamanan dan stabilitas di Selat Taiwan dan mencegah peperangan, kata kementerian pertahanan.
Dia menambahkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan sepenuhnya anggaran militer untuk menjaga keamanan Taiwan.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Cina Berang Penjualan Senjata AS ke Taiwan Marak

Update : Peretas Cina Bobol Dokumen Rahasia Kementerian Pertahanan Korsel

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL-- Peretas komputer China Juni lalu berhasil masuk ke dokumen militer rahasia Korea Selatan berisi rencana pembelian pesawat mata-mata dari Amerika Serikat, kata anggota parlemen Korsel.

Peretas tersebut mengakses informasi dari komputer kementerian pertahanan mengenai rencana untuk membeli pesawat Global Hawk tanpa awak, kata anggota parlemen dari kubu oposisi Partai Demokratik, Shin Hak-Yong sekaligus anggota komite pertahanan parlemen.

"Seorang pejabat pemerintah melaporkan insiden tersebut kepada saya... pemerintah belum membicarakan masalah ini dengan China dan masih memperdebatkan bagaimana mengatasi hal tersebut," kata juru bicara Shin mengutuip pernyataan anggota parlemen itu untuk mengonfirmasi komentar Shin dalam koran Chosun Ilbo edisi Senin.

Seoul tahun lalu mengalokasikan 40,4 juta dolar AS untuk membeli pesawat mata-mata pasca dugaan bahwa Korea Utara menyerang kapal perang Korsel yang menewaskan 46 tentara Angkatan Laut pada Maret 2010. Ketegangan lintas batas meningkat setelah Pyongyang menyerang pulau perbatasan yang menewaskan empat warga Korsel termasuk dua warga sipil pada November.

Pesawat tersebut dapat memantau hingga jarak 200 kilometer sebelah utara dari perbatasan kedua Korea. Menurut koran Chosun, Jepang juga diperkirakan membeli pesawat mata-mata tanpa awak yang membuat khawatir China yang takut negara tetangganya itu dapat mengamati wilayahnya.

Anggota partai berkuasa Korsel, Partai Nasional Besar, Lee Sung-Hun mengutip laporan pemerintah mengatakan bahwa ada 8.183 dari 21.899 usaha untuk meretas sistem komputer pemerintah Korsel tahun lalu dilakukan dari China.

Sumber: REPUBLIKA

Readmore --> Update : Peretas Cina Bobol Dokumen Rahasia Kementerian Pertahanan Korsel