Bandung - Pihak PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk meminta Komisi VI dan Komisi XI DPR agar mendesak pemerintah supaya segera mengimplementasi seluruh rencana restrukturisai dan revitalisasi PT DI tahun 2011–2015.Demikian dikatakan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dalam acara rapat kerja dengan Komisi VI dan Komisi IX DPR RI di kantor PT Dirgantara Indonesia Tbk di Bandung, Jumat (24/6).
Sejumlah anggota Komisi VI dan Komisi XI DPR mengadakan rapat kerja di kantor PT DI Bandung, sekaligus melihat kondisi dan kesiapan perusahaan itu untuk kembali berkibar memproduksi pesawat terutama untuk pemakaian dalam negeri.
Budi Santoso juga meminta agar pemerintah melibatkan PT DI sebagai bagian terintegrasi dan terpadu dalam penyusunan renstra Kementerian Pertahanan / TNI. Dengan begitu, PT DI dapat menyesuaikan rencana kerja perusahaan baik jangka pendek maupun panjang dengan renstra Kementerian Pertahanan / TNI tersebut.
Budi juga meminta dana alokasi khusus (dalam anggaran) untuk pelaksanaan program pemberdayaan BUMN. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan anggaran dalam implementasi penugasan/pemberdayaan BUMN dalam pengadaan alutsista, yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah, baik akan dikelola oleh KKIP atau Kementerian Pertahanan.
Budi mengatakan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) tahun 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.
PT DI juga meminta DPR agar selalu memberikan dukungan penuh agar PT DI dappat diberikan penambahan modal / investasi untuk menjalankan penugasan atau pemberdayaan BUMN untuk mendukung peningkatan mutu, harga produk yang kompetitif dan jadual penyerahan akan lebih cepat dan tepat waktu dikarenakan perusahaan ini memiliki kesiapan persediaan produk.
Sumber: SUARA PEMBARUAN
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment