PT DI Ubah Utang Jadi Modal Rp1 Triliun

JAKARTA - Guna membayar utang PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke pemerintah, maka PT DI akan melakukan subsidiary loan agreement (SLA) di mana utang PT DI ke pemerintah akan diubah menjadi modal. Dengan demikian, penyertaan modal pemerintah di PT DI jadi bertambah.

"SLA-nya itu sekira Rp1 triliun atau 30 persen dari aset perusahaan," ujar Direktur Keuangan PT DI Hermawan Adimulya saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, kemarin malam.

Menurutnya SLA ini nantinya akan berdampak baik bagi PT DI karena debt equity ratio (rasio ekuitas) akan membaik. Saat ini, lanjutnya, neraca keuangan PT DI masih negatif, sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman dari dunia perbankan.

"Bagi PT DI, kredibilitas meminjam ke perbankan susah karena neraca keuangan kami masih negatif. Makanya tahun ini ditargetkan menjadi positif agar kredibel di mata perbankan," tuturnya.

Dia mengatakan usulan pengajuan SLA ke pemerintah ini sudah dilakukan sejak Juli 2009, namun hingga saat ini masih belum ada kejelasannya. Menurutnya hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala. Namun dirinya enggan menyebutkan lebih lanjut kendala tersebut. "Kami berharap tahun ini SLA segera terealisasi," harapnya.

Sekadar informasi, pada 2009 neraca keuangan PT DI negatif atau mengalami kerugian lebih dari Rp100 miliar. Untuk itu, mereka menargetkan pada 2010 menjadi positif dan pada 2011 berharap mencapai hampir Rp200 miliar.

Untuk perolehan kontrak 2009 (unaudited) hampir Rp2 triliun, tepatnya Rp1,880 triliun, namun untuk penjualan Rp511 miliar. Target 2010 perolehan kontrak sekira Rp1,5 triliun dengan penjualan sebesar lebih dari Rp1 triliun. Pada 2013 mendatang perolehan kontrak dan penjualan ditargetkan lebih dari Rp3 triliun.

Sementara total aset pada 2009 lebih dari Rp2 triliun, tapi ekuitas negatif lebih dari Rp100 miliar, tepatnya Rp295 miliar. Sedangkan 2010 ini ditargetkan ekuitas naik menjadi sekira Rp1,5 triliun dengan total aset mencapai lebih dari Rp3 triliun. Pada 2013 mendatang ekuitas ditargetkan naik menjadi Rp2 triliun dengan total aset mencapai lebih dari Rp4 triliun.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> PT DI Ubah Utang Jadi Modal Rp1 Triliun

TNI AD Uji Coba Rudal Grom di Kutai Timur

BALIKPAPAN--MI: Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) untuk Pertahanan Udara TNI AD terus ditingkatkan, kali ini TNI AD kembali membeli sejumlah Rudal Grom Komposit Meriam 23 mm Zur 23-2 kg-1 buatan Polandia.

Sedikitnya dua buah rudal ditembakkan ke udara dengan target pesawat Aeromodeling yang sudah disiapkan oleh Satuan Detasemen Artileri Pertahanan Peluru Kendali (Denarhanud Rudal) 002/Bontang, Daerah Militer VI/Tanjungpura, dalam uji coba peluru kendali (rudal) di Pantai Sekrat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selasa (4/5).

Dalam uji coba tersebut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta hadir menyaksikan. Rudal Grom Komposit Meriam 23 mm Zur 23-2 kg-1 merupakan salah satu jenis rudal pengganti Rudal Rapier yang saat ini sudah di-grounded karena misilnya telah melebihi batas dari masa usia pakainya.

Sementara itu, jenis rudal tersebut adalah jenis fire and forget, yakni saat rudal keluar dari peluncurnya secara otomatis akan mengejar bagian sasaran udara yang paling panas sampai menegnai dan menghancurkan sasaran. "Rudal ini memiliki jangkauan yang cukup bagus. Ini sebagai bentuk perbaikan alutsista kita yang memang harus diremajakan," ujar George.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> TNI AD Uji Coba Rudal Grom di Kutai Timur

2010, Investasi PTDI Rp248 Miliar

JAKARTA - Total investasi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pada tahun ini sebesar Rp248 miliar, melonjak jauh dari 2009 sebesar Rp11 miliar.

"Investasi PTDI tahun ini Rp248 miliar itu berasal dari pinjaman," ujar Direktur Keuangan PTDI Hermawan Adimulya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (4/5/2010).

Hermawan menuturkan pinjaman tersebut berasal dari non-cash loan (pinjaman non-tunai) dalam bentuk LC (Letter of Credit) dari dua bank BUMN, yaitu BNI, dan BRI. "Kami pinjam dalam bentuk non-cash loan. Kalau cash tidak bisa karena neraca keuangan kami masih negatif, jadi tidak ada yang mau mengasih pinjaman," tuturnya.

Dia menyebutkan, pinjaman dari BNI sebesar USD130 juta dan BRI sebesar USD 38 juta. Menurutnya, pinjaman kepada kedua bank tersebut sudah dilakukan sejak 2007, namun dengan pinjaman awal yang masih rendah. "Kami pinjam dari 2007, awalnya USD 50 juta, lalu naik USD100 juta, dan sekarang mencapai USD 130 juta," jelasnya.

Menurutnya, investasi tersebut akan digunakan untuk penggantian dan revitalisasi fasilitas produk, pengembangan bisnis perawatan pesawat, pengembangan teknologi, dan pengembangan pesawat CN235 NG, N219, dan Amphibi Sea Star. "Investasi juga untuk menggantikan alat-alat yang sudah kuno," tukasnya.

Dari total investasi tersebut, dia mengatakan, Rp161 miliar merupakan untuk pengembangan produk baru dan Rp87 miliar untuk bisnis yang telah ada. "Untuk ke depannya, pada 2011 kami berencana investasi Rp377 miliar dengan rincian Rp239 miliar untuk pengembangan produk baru dan Rp138 miliar untuk existing business," paparnya.

Selanjutnya, pada 2012 PTDI akan berencana investasi Rp425 miliar dan 2013 sebesar Rp475 miliar.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> 2010, Investasi PTDI Rp248 Miliar

Russia to upgrade Admiral Gorshkov for India on time

Russia will keep to the time period specified in the contract for the retrofit of the Admiral Gorshkov aircraft carrier for the Indian Navy, the head of Russia's united shipbuilding corporation said on Tuesday.

"We are catching up with the retrofit of the Admiral Gorshkov," Roman Trotsenko said. "We will fulfill the obligations Russia has undertaken."

The two countries have signed a deal on upgrading the Admiral Gorshkov aircraft carrier, following an earlier statement from the Indian government's security committee that it would allocate $2.3 billion to retrofit the ship.

The initial refit agreement of $750 million went up by an additional $1.5 billion. In line with the contract, the aircraft carrier will be handed over to India by 2012.

The Admiral Gorshkov is a modified Kiev-class aircraft carrier, originally named Baku. The ship was laid down in 1978 at the Nikolayev South shipyard in Ukraine, launched in 1982, and commissioned with the Soviet Navy in 1987.

It was renamed after the collapse of the Soviet Union in 1991. In 1994, following a boiler room explosion, the Admiral Gorshkov sat in dock for a year for repairs. In 1995, it briefly returned to service and in 1996 was finally withdrawn and put up for sale.

The ship has a displacement capacity of 45,000 tons. It has a maximum speed of 32 knots and an endurance of 13,500 nautical miles (25,000 km) at a cruising speed of 18 knots.

From: RIA

Readmore --> Russia to upgrade Admiral Gorshkov for India on time

Dokumen untuk Modernisasi Pertahanan Negara Disiapkan

JAKARTA--MI: Pemerintah akan mempersiapkan dokumen strategis dalam pengelolaan negara. Dokumen itu akan menjadi rujukan dari kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi postur pertahanan negara.

"Dokumen itu menuntut dan menjadi rujukan dari kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi postur pertahanan negara kita. Termasuk di dalamnya postur TNI," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan rapat terbatas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (4/5).

Rapat tersebut guna mendengarkan laporan dan presentasi dari menhan menyangkut draf atau konsep kebijakan pertahanan negara. Produk itu nantinya sebagaimana yang berlaku lima tahun yang lalu akan ditandatangani oleh presiden sebagai dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara.

Dalam dokumen itu juga akan membahas tentang anggaran yang diperlukan untuk memenuhi sasaran dokumen tersebut. "Dokumen ini sangat penting. Karena sangat penting, sebelum saya tanda tangani, kami ingin memastikan semuanya telah dipikirkan, disusun, dan dirumuskan dengan tepat dan benar," tukasnya.

Diakui presiden, anggaran pertahanan periode 2004-2009, jumlahnya relatif kecil. Kecil dalam arti kalau dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN dan negara lain dan GDP Indonesia. Pasalnya, anggaran yang dimiliki negara saat itu digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional pascakrisis dan penanggran untuk sektor-sektor prioritas yang lebih tinggi.

"Dengan makin besarnya GDP kita, makin besarnya APBN kita, dan insya Allah perekonomian kita akan terus meningkat bahkan bisa mencapai 7%. Maka sudah saatnya anggaran untuk pertahanan kita tingkatkan secara signifikan," tukasnya.

Anggaran yang diberikan diharapkan bisa efektif. Tapi tidak bisa diberikan secara keseluruhan dalam satu atau dua tahun tapi beberapa tahun. "Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, harapan kita pada tahun 2014, postur pertahanan kita, postur TNI kita, sudah makin mendekati apa yang menjadi sasaran pembangunan kita, yakni dicapainya kekuatan minimal yang diperlukan minimun essential forces," tukasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Dokumen untuk Modernisasi Pertahanan Negara Disiapkan

Pemerintah Akan Tingkatkan Rasio Anggaran Pertahanan

JAKARTA--MI: Pemerintah akan meningkatkan rasio anggaran pertahanan hingga lima tahun ke depan. Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan rasio hingga 1,5 dari pendapatan domestik bruto dalam waktu lima tahun.

Hal ini disampaikan oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/5).

"Tadi ada pernyataan Presiden ekonomi ke depan akan membaik sehubungan dengan peningkatan GDP. Untuk itu, karena patokan defense budget menggunakan GDP diharapkan juga budget ratio akan meningkat. Tadi sekitar 1,2-1,5 dari GDP. Sekarang adalah 0,9. Ini akan mendorong MEF. Diakhir tahun kelima kita pada akhir kabinet," ujarnya.

Hal itu terangkum dalam kebijakan pertahanan negara yang sempat disampaikan kepada SBY dalam rapat terbatas di Kementerian Pertahanan. Presiden meminta Kemenhan untuk mempersiapkan pembangunan kekuatan minimal pokok (MEF) yang diarahkan agar bisa dicapai pada tiga renstra.

"Kami juga tadi sampaikan kekuatan kemampuan dan gelar dari masing-masing matra TNI saat ini. Kemudian, untuk mencapai kekuatan pokok minimal 2015 itu apa yang harus diperlukan. Apa yang bisa dibeli alutsista kita. Apa yang bisa dibangun dalam negeri apa yang tidak bisa dibangun dalam negeri tetapi berupa joint production bersama-sama produsen dalam negeri dan luar," imbuhnya.

Masalah pembiayaan juga sempat disinggung untuk menopang target tersebut hingga Indonesia bisa menangkal ancaman yang aktual dan mendesak. Beberapa poin ancaman yang disampaikan adalah terkait dengan masalah konflik horisontal, konflik vertikal, pengamanan alur laut kepulauan Indonesia juga masalah pencurian sumber kekayaan alam dan pengamanan energi yang lebih banyak berada di daerah perbatasan.

Irjen Kemenhan Marsdya Eris Herryanto menegaskan jika kebijakan untuk meningkatkan rasio anggaran pertahanan hanya bersifat pertahanan diri. Tidak ada niat untuk menyerang negara lain atau bersifat agresif.

"Ini terkait pertahanan diri. Kita bukan agresif tetapi mempertahankan diri. Tugas kita kan menjaga kedaulatan keutuhan wilayah," tukasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Pemerintah Akan Tingkatkan Rasio Anggaran Pertahanan

Kemenhan Terapkan Kebijakan Zero Growth

JAKARTA--MI: Kementerian Pertahanan akan menerapkan kebijakan pertumbuhan nol (zero growth) untuk mengatasi borosnya anggaran belanja pegawai dan belanja pemeliharaan non perawatan. Meski demikian, Kemenhan menilai masih membutuhkan personel lebih dari jumlah yang sudah ada.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/5).

"Jadi, jika sekarang komposisi anggaran untuk belanja pegawai dan non pemelihaan sekitar 50 persen dan sisanya untuk pembelian alutsista baru serta perawatan itu ke depan akan turun karena kita menerapkan kebijakan zero growth untuk pengembangan SDM," katanya.

Kebijakan pertumbuhan nol adalah jumlah personel yang masuk dan yang keluar diatur sama. Kebijakan tersebut juga didukung dengan kebijakan pengetatan ukuran dan restrukturisasi organisasi. Dengan demikian, bujet untuk belanja pegawai diatur tetap.

"Kita juga melakukan right sizing. Misalnya, untuk pembentukan Kodam baru di Kalbar tidak harus merekrut personel baru tapi bisa mengalokasikan personel yang ada itu. Kita juga merestrukturisasi, misalnya dengan menyesuaikan pengerahan armada laut kita yang ada. Kita kan ada armabar dan armatim kita harus melakukan penyesuaian. Prinsipnya pada pengembangan SDM kita menggunakan zero growth policy, restrukturisasi dan right sizing," tandasnya.

Irjen Kemenhan Marsdya Eris Herryanto menyatakan meski aturan diberlakukan, hal itu tidak berarti personel TNI sudah mencukupi kebutuhan yang ada. Hanya saja, itu akan berimbas pada anggaran untuk peningkatan profesionalitas TNI yang lebih besar.

"Kita tetap memberdayakan kewilayahan yang ada tetapi tetap mendeploy jika dibutuhkan," imbuhnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Kemenhan Terapkan Kebijakan Zero Growth

Menhan: Anggaran TNI Naik Secara Berkala

JAKARTA- Pemerintah Indonesia secara berkala akan meningkatkan anggaran pertahanan tiap tahun hingga tahun 2014 mendatang.

Peningkatan anggaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan kekuatan militer minimum atau minimum essential forces yang dibutuhkan untuk menjaga seluruh wilayah dan menangkal ancaman.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (4/5/2010), usai rapat kabinet terbatas di Kementerian Pertahanan mengatakan, kebijakan tersebut telah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penambahan anggaran ini dilakukan karena pemerintah optimistis, dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Indonesia akan terus meningkat. Menurut Purnomo, besaran anggaran pertahanan akan meningkat dari 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 1,2 hingga 1,5 persen PDB.

Jika dikalkulasikan dengan asumsi PDB sebesar Rp5 ribu triliun, maka aggaran pertahanan dapat mencapai Rp75 triliun. Purnomo menambahkan, dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya akan digunakan untuk membeli peralatan tempur baru bagi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Peralatan baru tersebut tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri.

Tak hanya itu, penggunaan anggaran yang selama ini 50 persen lebih habis untuk belanja pegawai dan biaya rutin akan diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab, kata dia, pemerintah menerapkan kebijakan,”zero growth pengembangan sumber daya manusia serta melakukan rightsizing dan restrukturisasi personel yang ada.”

Restrukturisasi itu di antaranya ditempuh dengan membangun Kodam baru di Kalimantan Barat tanpa merekrut personel baru. Di saat bersamaan, Kementerian Pertahanan juga tetap menjalankan program reformasi birokrasi dan meningkatkan tingkat kesejahteraan prajurit salah satunya dengan menaikkan tunjangan lauk-pauk

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Menhan: Anggaran TNI Naik Secara Berkala

Presiden: Saatnya Anggaran TNI Naik Signifikan

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan isyarat bakal menaikkan anggaran bidang pertahanan secara signifikan, karena pertumbuhan ekonomi negara semakin cemerlang.

Dalam rapat terbatas bidang pertahanan yang berlangsung di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Presiden menyatakan alokasi anggaran untuk pertahanan pada periode 2004-2009 jumlahnya relatif kecil.

Kecil dalam artian bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN dan negara tetangga lain. Relatif kecil juga bila dibandingkan dengan gross domestic product (GDP) Indonesia.

“Tapi itu bisa dijelaskan karena memang prioritas anggaran pertahanan 5 tahun yang lalu periode pasca-krisis ditujukan untuk pemulihan perekonomian nasional,” terang SBY di Jakarta, Selasa (4/5/2010).

Dengan semakin dengan besarnya GDP dan bertambahnya APBN, Presiden yakin, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Bahkan bisa mencapai tujuh persen pertumbuhannya. “Sudah saatnya anggaran untuk pertahanan kita tingkatkan secara signifikan,” ujarnya.

Agar anggaran ini betul-betul efektif, sambung SBY, maka akan disusun multi-years budgeting. Dengan strategi kebijakan pertahanan yang tepat diharapkan pada tahun 2014 postur pertahanan Indonesia sudah mendekati minimum essential forces.

Hasir dalam rapat ini Menko Polhukam Widodo AS, Kepala BIN Sutanto, Seskab Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Meneg PAN E.E. Mangindaan, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, serta Menko Kesra Agung Laksono.

Presiden menambahkan, bulan lalu di Kantor Kepresidenan telah digelar sidang kabinet terbatas khusus untuk mendengarkan laporan dan presentasi Menteri Pertahanan menyangkut konsep kebijakan pertahanan negara.

Produk itu nantinya akan ditandatangani oleh presiden dan berperan sebagai dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara. Dokumen ini juga akan menjadi rujukan kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi postur pertahanan Indonesia.

“Oleh karena itu dokumen ini sangat penting, sebelum saya tandatangani, kita ingin memastikan semuanya telah dipikirkan, disusun, dan dirumuskan dengan tepat,” terangnya.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Presiden: Saatnya Anggaran TNI Naik Signifikan

AS Miliki 5.113 Hulu Ledak Nuklir

WASHINGTON--MI: Amerika Serikat Senin (3/5) mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa negara itu memiliki 5.113 hulu ledak nuklir dalam persediaannya, dan mengatakan tindakan itu akan mendorong upaya pengawasan senjata.

"Merupakan kepentingan keamanan nasional kami untuk menjadi setransparan kami bisa mengenai program nuklir AS," kata Menlu Hillary Clinton ketika Pentagon mengungkapkan jumlah yang lama diselubungi kerahasiaan itu.

"Kami pikir itu membangun kepercayaan, membuat lebih banyak orang mengerti apa yang Presiden (Barack Obama dan pemerintahnya berusaha lakukan," ujarnya.

Menurut dia, dikeluarkannya perincian mengenai arsenal itu akan menyokong upaya pengawasan senjata dan juga upaya untuk mencegah meluasnya senjata nuklir.

Hillary mengakui telah ada sejumlah perdebatan dalam pemerintah mengenai apakah akan mengungkatkan jumlah itu, atau tidak.

"Sampai 30 September 2009, persediaan senjata nuklir AS mencapai 5.113 hulu ledak," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Jumlah itu mencakup hulu-hulu ledak yang siap untuk digelar dengan pemberitahuan pendek dan hulu-hulu ledak tidak aktif yang dipertahankan dalam gudang dengan status tidak operasional.

Jumlah itu mencerminkan pengurangan 84% dari cadangan pada waktu puncaknya sebanyak 31.255 hulu ledak pada 1967 pada saat Perang Dingin, dan pengurangan 75% dari akhir 1989 ketika Tembok Berlin runtuh.

Pemerintah AS terakhir mengungkapkan rincian mengenai cadangan itu pada 1993, yang mengeluarkan jumlah yang beredar hingga 1961.

Hillay menyatakan dikeluarkannya jumlah itu bagaimanapun tidak bertentangan dengan keamanan nuklir negara tersebut dan bahwa para pakar telah memperkirakan cadangan AS itu.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, pemerintah mengharapkan trnsparansi lagi dari Washington akan menentukan standar yang akan mendorong negara-negara untuk menjadi lebih terbuka.

"Kami mengharapkan yang lain akan mengikuti," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama, pada wartawan. "Utamanya kami ingin melihat transparansi lagi dari Cina. Kami benar-benar memiliki sedikit penglihatan pada program dan rencana mereka."

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> AS Miliki 5.113 Hulu Ledak Nuklir

RI Berharap Konferensi Perlucutan Senjata akan Berhasil

NEW YORK--MI: Indonesia berharap konferensi pengkajian-ulang Kesepakatan Anti-Penyebaran Nuklir (NPT), yang dimulai di New York, Senin (3/5) hingga 28 Mei, tidak mengulang kegagalan seperti konferensi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan Indonesia menginginkan konferensi lima tahunan itu kali ini dapat benar-benar menghasilkan kesepakatan di antara negara-negara penandatangan NPT dalam melaksanakan berbagai ketentuan traktat tersebut.

"Kita tidak ingin melihat itu terulang. Kita ingin minimum tahun 2010 ini kita ingin menegaskan kembali komitmen yang dicapai tahun 2000 mengenai masalah 13 langkah praktis ke arah perlucutan senjata. Itu yang minimum," kata Menlu ketika ditemui setelah mengikuti pembukaan konferensi kedelapan Peninjauan Ulang NPT di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin.

13 langkah praktis yang dimaksud Marty adalah langkah-langkah yang disetujui pada Review Conference tahun 2000, antara lain mencakup menandatangi dan meratifikasi CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty); menghentikan uji-coba peledakan senjata nuklir; melakukan negosiasi menyangkut perlucutan senjata; dan memusnahkan senjata nuklir.

Marty hadir dalam NPT Review Conference tahun 2010 dengan dua kapasitas, yaitu sebagai Ketua Kelompok Kerja Gerakan Non Blok (GNB) untuk Perlucutan Senjata dan sebagai wakil pemerintah Indonesia.

Saat menyampaikan pidato dalam acara pembukaan yang dihadiri oleh Sekretaris PBB Ban Ki-moon dan pejabat tinggi dari setidaknya 100 negara, termasuk Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Menlu Marty sebagai Ketua Pokja GNB menyampaikan kekecewaan kelompok yang beranggotakan 118 negara berkembang itu tentang kegagalan Konferensi Tinjau Ulang NPT tahun 2005 mengeluarkan hasil yang diharapkan.

Kegagalan dianggap merugikan proses pembicaraan serius menuju implementasi dan komitmen yang dicapai secara konsensus pada konferensi sebelumnya pada tahun 1995 dan 2000.

Kekecewaan yang sama soal konferensi tahun 2005 juga diutarakan Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pidato pembukaannya sebelum Marty mendapat giliran berpidato.

Saat menjawab pertanyaan wartawan setelah mengikuti acara pembukaan, Menlu Marty menolak menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Konferensi tahun 2005.

"Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Mungkin kita tidak perlu terlalu mencari atau menuduh siapa yang lebih bertanggung jawab. Tapi faktanya memang 2005 kemarin terjadi kegagalan," ujarnya.

Momentum
Yang penting, tegas Menlu Marty, semua pihak perlu memanfaatkan momentum saat ini yang dinilai cukup menjanjikan dalam bidang perlucutan senjata untuk membuat kemajuan dalam implementasi NPT.

Ia merujuk kepada KTT Pengamanan Nuklir di Washington, konferensi tingkat menteri di Tehran serta tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Rusia untuk mengurangi senjata nuklir kedua negara melalui sebuah traktat (START), sebagai beberapa kemajuan yang perlu dimanfaatkan sebagai momentum.

Dalam memanfaatkan momentum tersebut, Indonesia sendiri antara lain pada pekan lalu telah mengumumkan rencananya mensahkan Kesepakatan Pelarangan Menyeluruh Uji-coba Nuklir (CTBT atau Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).

"Itu kontribusi nyata kita --di samping peran kita sebagai koordinator (kelompok kerja tentang perlucutan senjata) Gerakan Non-Blok," kata Marty.

Traktat pelarangan uji-coba nuklir yang disahkan pada 10 September 1996 itu sudah ditandatangani oleh 182 negara namun hingga kini belum bisa diberlakukan.

Kesepakatan tersebut akan mulai diberlakukan jika 44 negara yang ada di dalam daftar sebagai negara pemilik teknologi nuklir di dunia sudah meratifikasinya.

Saat ini, dari 44 negara tersebut, tersisa sembilan negara yang belum meratifikasi kesepakatan itu, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, China, Korea Utara, Iran, Israel, Pakistan, India dan Mesir.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> RI Berharap Konferensi Perlucutan Senjata akan Berhasil

121 Prajurit TNI-AL Latihan Perang Elektronik

Surabaya - Sebanyak 121 prajurit TNI Angkatan Laut (AL) dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) berpangkat tamtama hingga bintara berlatih perang dengan menggunakan peralatan elektronik.

Kegiatan latihan perang tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronik Koarmatim Kolonel Laut (E) Tatang Sukaeji di Gedung Nala, Makoarmatim, Surabaya, Senin.

"Latihan yang berlangsung hingga 11 Mei 2010 itu berisikan sejumlah materi latihan peperangan," katanya.

Materi latihan yang harus dijalani para awak kapal perang Republik Indonesia itu, meliputi pembekalan, diskusi, dan taktik peperangan di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kobangdikal), sedangkan praktik lapangan di Makoarmatim.

Tatang mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan kemampuan personel pengawak, dan menguji peralatan elektronik TNI AL dalam melaksanakan tugas dan operasi yang dilaksanakan.

Ia berharap, latihan ini nantinya dapat terukur tingkat kesiapan peralatan, tingkat pengetahuan, dan keterampilan pengawak peralatan dalam melaksanakan peperangan.

"Seperti kita ketahui bersama, peralatan TNI-AL saat ini masih terbatas sehingga akan banyak kesulitan yang akan mempengaruhi jalannya latihan, tapi berdasar pada pengalaman dari latihan-latihan terdahulu, saya percaya dan optimistis setiap personel, baik secara individu maupun tim, dapat melaksanakan latihan ini secara maksimal dan lebih baik dari tahun lalu," katanya.

Ia juga berpesan kepada peserta latihan agar melaksanakan latihan ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. "Kepada para penilai dan pengawas latihan, laksanakan penilaian latihan ini seobjektif mungkin. Berikan evaluasi dan arahan-arahan yang berguna bagi peningkatan kualitas peserta latihan," katanya.

Sumber: ANTARA

Readmore --> 121 Prajurit TNI-AL Latihan Perang Elektronik

TNI Tuan Rumah Konferensi Kesehatan Militer Asia Pasifik

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Military Medicine Conference (APMMC) XX atau Konferensi Kesehatan Militer Asia Pasifik, yang berlangsung tanggal 3-7 Mei 2010 di Hotel Shangrilla, Jakarta. Konferensi ini dibuka oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan Asia Pacific Military Medicine Conference merupakan konferensi kesehatan militer multilateral yang dicancang dalam berbagai forum kegiatan pada tataran kebijakan sampai pada forum teknis untuk membahas permasalahan kesehatan militer yang berkembang di kawasan Asia pasifik.

Menurutnya, APMMC ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama konferensi kesehatan dan interelasi antara militer negara-negara Asia Pasifik dan saling tukar-menukar informasi dan pengetahuan tentang tugas pokok kesehatan militer antara negara-negara Asia Pasifik.

Sumber: JURNAL

Readmore --> TNI Tuan Rumah Konferensi Kesehatan Militer Asia Pasifik

7 KRI Amankan Karang Unarang

MAKASSAR(SI) – Perairan Karang Unarang,Kalimantan Timur (Kaltim), yang merupakan perbatasan langsung antara Indonesia-Malaysia hingga kini masih mendapatkan pengamanan penuh dari TNI Angkatan Laut (AL).

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono menyatakan, wilayah perairan tersebut hingga sekarang ini masih rawan terjadinya pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh kapal-kapal asal Malaysia. “Karena itu, hingga sekarang kami fokus di Karang Unarang dengan menempatkan tujuh sekaligus KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) dan tidak meninggalkannya sedetik pun,” ungkap Among saat berkunjung di Markas Lantamal VI Makassar, kemarin.

Jenderal TNI AL ini mengungkapkan, operasi yang digalakkan di perairan Karang Unarang tersebut masing-masing Operasi Galak Sakti dan Operasi Trisula di mana khusus untuk mengamankan Karang Unarang dan wilayah perairan terluar NKRI. “Kalau memang ada pelanggaran laut, kami harus tegas dan melakukan penindakan.Kami juga kerap melakukan operasi bersama negara tetangga,” katanya kepada wartawan.

Begitu pun dengan perairan Ambalat yang hingga saat ini masih terus menjadi pro-kontra antara Indonesia dan Malaysia. Among Margono menjelaskan, meski sekarang ini intensitas pelanggaran sudah mulai menurun, hal tersebut tidak menyurutkan TNI AL untuk keluar dari perairan tersebut. “Ambalat sejak enam bulan terakhir menurun sekali jumlah pelanggarannya. Beberapa hari lalu memang ada pesawat asal Malaysia yang melintas di atas perairan itu.Namun,untuk di laut sudah menurun,”pungkas jebolan AAL tahun 1978 ini.

Kehadiran Pangarmatim Among Margono di Makassar dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di Lantamal VI. Dia didampingi oleh Dewi Ediwati Among Margono selaku Ketua Daerah Jalasenastri Armatim dan Asisten Perencanaan (Asrena) Pangarmatim Kolonel Laut (P) Putu Wijaya.

Kegiatan kunjungan kerja Pangarmatim meliputi tatap muka dengan seluruh anggota Lantamal VI di Gedung Hasanudin Mako Lantamal VI, meninjau fasilitas Rumah sakit Jala Ammari, Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi Makassar), dan Fasharkan Makassar. Sementara itu, kegiatan Dewi Ediwati Among Margono selaku Pembina Daerah Timur Yayasan Hang Tuah (YHT),melaksanakan kunjungan ke Yayasan Hang Tuah dengan memberikan bingkisan kepada guru dan siswa TK Hang Tuah.

Dalam kesempatan itu, Pangarmatim berjanji akan menambah armada KRI di Lantamal VI jika kondisi dan situasi di lapangan tidak memungkinkan lagi dengan dua KRI yang dimilikinya. Menurut dia,KRI tersebut bisa ditarik dari Surabaya dan ditempatkan di Makassar.

Sumber: SEPUTAR INDONESIA

Readmore --> 7 KRI Amankan Karang Unarang

Tunjangan Khusus Rp 152,9 Miliar

Selasa, 4 Mei 2010 | 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Tunjangan khusus untuk anggota TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil mencapai Rp 152,9 miliar. Tunjangan khusus yang disetujui Komisi I DPR dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu diungkapkan Koordinator Badan Anggaran Komisi I DPR Yorris Rameyai di Jakarta, Senin (3/5). ”Memang ada tunjangan khusus untuk prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil,” kata Yorris. Nilai tunjangan khusus itu mencapai Rp 152,9 miliar.

Miangas

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Kementerian Pertahanan memprioritaskan pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan.

Prajurit yang mendapat tunjangan khusus itu, menurut Purnomo, terdiri dari prajurit yang bertugas di pulau terluar tanpa penduduk, prajurit yang bertugas di perbatasan yang memiliki penduduk, dan prajurit yang bertugas di pulau perbatasan secara temporer, seperti prajurit yang bertugas di kapal perang RI (KRI).

Menurut Purnomo, pemberian insentif atau tunjangan khusus sudah dapat terealisasi jika alokasi anggaran dalam APBN-P sudah disetujui DPR bersama pemerintah.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran Komisi III, Bambang Soesatyo, menilai, penambahan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan lebih kecil dibandingkan dengan institusi lain, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara RI.

Sebagai gambaran, tambahan alokasi anggaran dalam APBN-P 2010 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp 710 miliar, untuk Kejaksaan Agung sebesar Rp 405 miliar, dan Polri sebesar Rp 500 miliar. Namun, tambahan alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 360 miliar.

Kesejahteraan prajurit

Bambang mengakui, alokasi anggaran untuk kesejahteraan prajurit selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. ”Dilihat dari alokasi anggaran, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan prajurit masih rendah,” ungkapnya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Tunjangan Khusus Rp 152,9 Miliar

Iran Produksi Pesawat Ukuran Sedang

TEHERAN--MI: Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi, Minggu (2/5), mengatakan di Teheran bahwa perancangan dan produksi pesawat penumpang yang berukuran sedang dengan kapasitas 100-150 kursi telah dimulai lebih awal di negeri itu.

Menurut laporan oleh Departemen Penerangan di Kementerian tersebut, ia mengatakan, "Dalam memproduksi pesawat berbadan lebar, kami akan bekerja sama dengan sektor nonmiliter." Kementerian itu telah membuat kemajuan besar dalam pembuatan pesawat tanpa awak.

Ia mengatakan pesawat tersebut dilengkapi dengan bermacam jenis sensor yang meningkatkan kemampuan pengidentifikasian mereka. Universitas, industri, dan perusahaan yang berlandaskan pengetahuan adalah tiga sektor yang mendorong kerja sama mereka bagi pengembangan teknologi, kata Vahidi.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Iran Produksi Pesawat Ukuran Sedang

Tunjangan TNI di Perbatasan Segera Terealisasi

MARORE--MI: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa tunjangan bagi anggota TNI yang menjaga perbatasan negara segera teralisasi.

Ia mengatakan hal itu di sela-sela mengunjungi salah satu daratan terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (2/5).

Menurut dia, anggaran untuk prajurit itu telah tercantum dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN P) 2010.

"Saat ini, tunjangan ini sedang diproses di DPR. Kami mengajak DPR untuk mendukung penuh tunjangan TNI di perbatasan," tuturnya.

Mantan Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional ini menyakini, Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan akan menyetujui.

"Saya yakin, tunjangan bisa cair setelah RAPBN P disahkan oleh DPR," ujarnya optimistis.

Ia mengemukakan, sekitar sembilan ribu prajurit TNI dari tiga angkatan saat ini terlibat dalam pengamanan tapal batas negara.

Menurut dia, tunjangan 150 persen dari gaji akan diberikan kepada prajurit yang menjaga pulau terluar yang tidak dihuni penduduk.

"Misalnya, prajurit yang menjaga Pulau Nipah dan Pulau Batek di Kepulauan Riau. Mereka akan menerima tunjangan 150 persen karena kedua pulau itu tidak berpenghuni," paparnya.

Sedangkan prajurit yang menjaga pulau berpenghuni akan mendapatkan tunjangan 100 persen dari gaji.

Bagi prajurit yang menjaga perbatasan secara berkala maka akan mendapatkan tunjangan 75 persen dari gaji, misalnya, prajurit yang melakukan patroli di perbatasan.

Marore adalah saat ini berpenduduk 668 orang yang terbagi dalam tiga kampung.

Untuk memperkuat pemerintahan dan mendekatkan dengan masyarakat, Pemerintah Daerah Sangihe menjadikan Marore sebagai Kecamatan Khusus.

Pemerintah Sangihe memberikan tunjangan satu juta rupiah per bulan bagi setiap PNS di jajarannya yang bertugas di pulau itu.

Sejumlah instansi yang telah eksis dan memberikan pelayanan antara lain Kantor Kecamatan, polisi, TNI AL, TNI AD, Imigrasi dan Bea Cukai.

Warga setempat mengharapkan supaya Kementerian Perdagangan membuka kantor di wilayah itu agar lalu lintas barang dari pulau itu ke Filipina lebih lancar.

Warga lebih mudah beraktivitas ke Filipina dibandingkan dengan ke Manado karena jaraknya lebih dekat, selain masih ada hubungan darah.

Filipina telah membangun kantor perwakilan dengan tiga personel tentara untuk memberikan pelayanan bagi para pelintas batas.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Tunjangan TNI di Perbatasan Segera Terealisasi

Infiltrasi Asing Kembali Ancam Blok Ambalat

MATARAM--MI: Politikus yang juga tokoh militer Indonesia Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan infiltrasi (penyusupan) asing kembali mengancam Blok Ambalat di Kalimantan Timur.

"Ambalat kembali terancam infiltrasi asing dan hal itu tidak boleh dibiarkan karena berkaitan dengan perlindungan bangsa," kata Wiranto seusai membuka Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Sabtu (1/5).

Ia diminta penegasannya soal Ambalat karena sempat menyinggung masalah itu saat menyampaikan pidato politik di hadapan ratusan kader Partai Hanura NTB.

Dalam pidato politiknya Wiranto mengemukakan bahwa rakyat Indonesia harus selalu terlindungi. Demikian pula harta kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk Blok Ambalat yang menurutnya kini kembali terancam infiltrasi asing.

"Sekarang Ambalat diincar lagi, sehingga kita (Indonesia) harus menyikapinya secera tegas," ujarnya.

Ketika ditemui usai Pembukaan Musda DPD Partai Hanura NTB itu, Wiranto kembali menegaskan bahwa masalah Ambalat merupakan persoalan bangsa sehingga cara menyikapinya pun harus secara kebangsaan.

"Bukan hanya kader-kader Hanura yang ikut memikirkan persoalan bangsa ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Apa pun itu, semua yang dimiliki bangsa harus tetap terlindungi," ujarnya.

Konflik di Blok Ambalat terjadi setelah Malaysia mengklaim wilayah itu. Malaysia melalui perusahaan migasnya, Petronas, bahkan pada 16 Februari lalu telah memberikan konsesi blok kaya migas itu kepada The Royal Dutch/Shell Group (perusahaan patungan Inggris-Belanda).

Berdasarkan data Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kawasan Ambalat mempunyai kandungan minyak yang sangat besar, diperkirakan mencapai 700 juta hingga satu miliar barel. Sedangkan kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Infiltrasi Asing Kembali Ancam Blok Ambalat

Pangkalan AL Bengkulu Butuh Kapal Besar

BENGKULU--MI: Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu membutuhkan kapal patroli berkapasitas besar untuk meningkatkan pengamanan laut di perairan Pantai Barat Sumatra di wilayah itu.

"Armada berkapasitas besar itu karena laut Bengkulu berhadapan langsung dengan lautan Hindia dan rawan terhadap gangguan kriminal dari luar," kata Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Bengkulu Kol. (P) Sukrisno, Sabtu (1/5).

Armada kapal yang dimilki Lanal Bengkulu saat ini berkapasitas 15 personel untuk melakukan patroli rutin di beberapa pos Lanal mulai perairan Kabupaten Kaur hingga Muko Muko, serta menggunakan kapal cepat dengan kapasitas empat orang.

"Kita sudah mengusulkan ke pusat untuk pengadaan kapal patroli berukuran besar tersebut terutama untuk mengimbangi kecepatan kapal asing yang cukup modren sering mencuri ikan di perairan Enggano," katanya.

Jika Lanal Bengkulu sudah memiliki kapal patroli besar dan cepat akan mampu mengawasi dan mengatasi gangguan keamanan di perairan ini.

"Kami juga selalu berkoordinasi dengan Lanal di Padang (Sumatra Barat), Sibolga (Sumatra Utara), dan Lampung," ujarnya.

Pengawasan ketat yang dilakukan petugas patroli sebelumnya cukup efektif menangkap kelompok perompak terhadap kapal berbendara Taiwan di perairan laut Selatan Enggano. Pada saat bersamaan ada juga laporan korban perampokan di perairan Barat Padang, dan petugas langsung mengejar dengan mengontak pangkalan terdekat.

Sebab seiring dengan laporan tersebut, katanya, KRI A Yani dari pengkalan Surabaya juga sedang patroli dan memasuki perairan Bengkulu. "Akhirnya dengan menggunakan radar, gerombolan perompak tersebut dapat terdeteksi dan berhasil ditangkap. Para perompak setelah diringkus lalu diproses di Armabar Lampung," katanya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Pangkalan AL Bengkulu Butuh Kapal Besar

TNI akan Pasang Radar Awasi Laut Ambalat-Tahuna

MARORE---MI: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, TNI berencana memasang sistem radar yang akan mengawasi perairan mulai perairan Ambalat (Kalimantan Timur) hingga perairan Tahuna, Sulawesi Utara.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela melakukan kunjungan ke perbatasan negara di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

"Setelah kita membangunan sistem radar laut dari Tahuna hingga Ambalat maka seluruh perairan di wilayah itu akan terjangkau radar," katanya.

Radar itu, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk mengawasi pergerakan kapal yang melintas.

Menurut dia, pengadaan radar itu akan menjadi salah satu prioritas Departemen Pertahanan yang harus direalisasi segera.

Ia menyebutkan, sistem radar di perairan Selatan Malaka saat ini telah mampu menjangkau seluruh Selat Maka, sehingga setiap kapal yang melintas akan terdeteksi.

"Ada 12 radar yang mengawasi Selat Malaka. Kita telah bisa mendeteksi kapal-kapal yang melintas," paparnya menegaskan.

Sistem radar yang akan dibangun untuk mengawasi perairan utara Sulawesi Utara itu, juga menjadi bagian dari pengamanan perbatasan negara.

Kawasan perairan ini rawan berbagai tindak pidana antara lain penyelundupan senjata, terorisme, pencurian ikan dan pembuangan limbah.

Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina juga rawan diklaim dan direbut oleh negara lain.

Dua pulau terluar, yakni Miangas di Kabupaten Kepulauan Taluad dan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dikunjungi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Mingas dan Marore lebih dekat ke Mindanau, Filipina, dibandingkan dengan Manado.

Di kedua pulau itu, Purnomo meninggalkan prasasti untuk mengabadikan kunjungannya dan sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia mengusai penuh kedua pulau itu.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> TNI akan Pasang Radar Awasi Laut Ambalat-Tahuna