Jakarta - Industri pertahanan nasional bisa menjadi pemain penting dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di tingkat ASEAN jika hasil pertemuan para menteri pertahanan kawasan ini diimplementasikan.
Komisaris Utama PT PAL Tedjo Edhie Purdjiatno mengatakan, industri strategis nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. ”Mereka mampu menghasilkan produkproduk seperti alutsista yang kini tidak hanya digunakan di dalam negeri, tapi sebagian juga menembus pasar internasional,” katanya di Jakarta, Jumat (19/5).
Beberapa industri strategis yang ada adalah PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).Kemudian, Perum Dahana (industri bahan peledak), PT Krakatau Steel (industri baja pembuatan kapal), PT LEN (industri elektronik bidang pertahanan), dan PT Barata Indonesia (pembuat konstruksi baja). PT PAL yang bergerak di bidang maritim selama ini telah berhasil memproduksi beberapa jenis kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB) untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Adapun PT Pindad menghasilkan berbagai jenis senjata api dan amunisinya. Bahkan, mereka juga mengekspor panser bernama Anoa. Sementara itu, produk-produk dirgantara dari PT DI antara lain beberapa jenis helikopter dan pesawat militer. Dia menyambut positif langkah pemerintah yang membangun kolaborasi dengan negaranegara ASEAN dalam pengadaan alutsista.Menurut dia, Indonesia berpeluang menjadi pemain dominan di kawasan ini.
Sebagaimana diketahui, pertemuan menteri pertahanan tingkat ASEAN telah menyepakati untuk berkolaborasi memperkuat industri pertahanan.Ke depan, negara negara kawasan ini sudah saatnya mandiri dari ketergantungan alutsista di luar ASEAN.Karena itu, mereka sepakat akan mengembangkan alutsista bersama dan saling melengkapi. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menambahkan, industri pertahanan Indonesia dimulai pada 1958, tetapi sempat kolaps pada 1998 karena krisis ekonomi.
”Baru pada 2010 lalu dimulai lagi untuk memenuhi kebutuhan alutsista hingga 2024,”katanya kemarin. Dia mengakui, revitalisasi bidang industri pertahanan masih mengalami beberapa masalah. Dari segi pengguna, persoalannya antara lain terkait harga produk yang dinilai mahal dan kualitas produk yang diragukan.”Jaminan purna jual juga menjadi masalah,” ungkapnya. Di sisi lain, produsen juga mengalami kendala, terutama permodalan.
Hal ini membuat industri pertahanan tidak berkembang baik. Purnomo menyebut, butuh dana yang cukup besar untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan BUMN itu. Sementara pemerintah sendiri juga dihadapkan pada persoalan menyangkut pembiayaan. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Helmy Fauzi mengungkapkan dalam era globalisasi seperti sekarang ini,industri pertahanan akan semakin bagus jika punya jaringan yang kuat di kawasan.
Sebab, industri ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh suatu negara tertentu. Dia mencontohkan Belanda yang membuat kapal Sigma bekerja sama dengan Prancis (radar) dan Polandia (sistem amunisi). Dia menilai, Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Belanda. Sebab,industripertahanan sudah menyebar di kawasan ASEAN.
”Singapura mungkin unggul dalam hal sensor, radar, dan sebagainya,sedangkan kita punya konsep lain. Jadi selama ini menguntungkan dan memperkuat posisi politik ASEAN, saya pikir memang kita harus lebih menyinergikan industri pertahanan di lingkungan ASEAN,”ujarnya.
Sumber: SINDO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment