Sementara itu, untuk tahun 2011, sesuai dengan Daftar Penggunaan Pagu Dipa dan Realisasi Belanja Modal 10 Kementerian Negara/ Lembaga Non BUN yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menyatakan Kementerian Pertahanan adalah Kementerian / Lembaga yang berhasil merealisasikan belanja modal sebesar 19,59% dari Pagu Dipa Tahun Anggaran 2011 menjelang akhir semester pertama.
Dari Jumlah Pagu Definitif menjelang akhir semester Pertama TA. 2011 sebesar 15, 164,74 Milyar Rupiah, Kemhan telah berhasil merealisasikan sekitar 2,971,29 Milyar Rupiah. Sebagaimana diketahui bahwa alokasi anggaran pertahanan dalam APBN Tahun 2011 sebesar Rp 47 triliun atau 3,86 % dari APBN TA. 2011 yang besarnya Rp 1.229.600.000.000.000,00 maka alokasi anggaran Kemhan/TNI TA. 2011 (Pagu Definitif) menurut Unit Organisasi dan Jenis Belanja mengalami peningkatan. Hampir separuh dari anggaran itu atau Rp. 22,5 triliun dari total Rp. 47 triliun digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai. Adapun sisanya sebesar Rp. 24,5 triliun baru digunakan untuk belanja barang dan belanja modal.
Terkait hal tersebut diatas, Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Kemhan Marsda TNI Bonggas S Silaen SIP, menjelaskan, memang pada triwulan pertama yaitu di bulan Januari sampai dengan Maret di semua Kementerian dan Lembaga khususnya untuk belanja modalnya itu masih relatif kecil karena kebanyakan masih dalam proses, sedangkan untuk pelaksanaannya baru di mulai pada triwulan kedua dan ketiga.
Kemhan juga berharap penyerapan belanja modal dapat mencapai target, tetapi sejumlah proses misalnya ada pengumuman, lelang, tender dan pemeriksaan serta kelengkapan administrasi juga membutuhkan waktu. Biasanya yang paling tinggi penyerapannya itu pada triwulan ketiga dan keempat.
Namun demikian, Dirjen Renhan menjelaskan sebagai upaya dalam mempercepat penyerapan belanja modal anggaran pertahanan, Kemhan terus berupaya melakukan perbaikan sistem dan cara kerja. Kemhan juga berupaya melakukan efektifitas dalam proses pengadaan dengan memperhatikan kelengkapan surat - menyurat dan kelengkapan data dari masing - masing satuan kerja, karena semakin lengkap administrasinya maka semakin cepat realisasi penyerapan anggaran.
Sumber: DMC
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment