Kontras itu memang amat jauh: antara Pameran Kedirgantaraan Paris 1997 dan Pameran Kedirgantaraan Singapura 2010. Di Salon Le Boruget 1997, ada prototipe N-250, pesawat penumpang bermesin baling-baling hasil rekayasa putra-putri Indonesia yang dilengkapi kontrol fly-by-wire. N-250 datang ke Paris dua tahun setelah terbang perdana menjelang HUT ke-50 RI dan masih menandai era kejayaan industri kedirgantaraan RI.
Namun, persis dari Paris itulah pecah krisis yang lalu memorakporandakan semuanya. Bukan hanya N-250 lalu menjadi seonggok artefak yang gagal memunculkan pendapatan bagi negara, industri kedirgantaraan Indonesia pun runtuh. Dua tahun silam, di Pameran Kedirgantaraan Singapura, masih ada karya PT Dirgantara Indonesia (DI) yang hadir di pameran, yakni CN-235 versi maritim. Kini, industri Indonesia betul-betul absen.
Sementara itu, meski ada krisis global, negara-negara yang punya tradisi kedirgantaraan masih memunculkan karya baru. Di bidang militer, misalnya, Rusia—melalui Komsomolsk-na-Amure Aviation Production Association (KNAAPO) dan Sukhoi Aircraft—pada 29 Januari lalu berhasil menerbangkan prototipe pesawat T-50, jet tempur tak kasat radar (stealth).
Sebelum ini, dari pesawat militer ada penerbangan perdana pesawat angkut Airbus A-400M (11/12/09) dan juga pesawat angkut Jepang Kawasaki C-X. Sementara dari jajaran pesawat sipil ada penerbangan perdana Boeing 787 Dreamliner (15/12/09), pesawat penumpang generasi baru yang dipromosikan akan merevolusi perjalanan udara.
Diakui, masih ada pengaruh krisis ekonomi yang menyesakkan bagi siapa pun. Bahkan, raksasa seperti Boeing pun mengakui betapa beratnya krisis.
Namun, Boeing tetap hadir, bahkan dengan profil tinggi. Alasannya adalah kawasan Asia Pasifik merupakan sentra pertumbuhan kedirgantaraan pada masa depan. Boeing tentu tidak mau kehilangan peluang. Ini pula yang menjelaskan mengapa Boeing juga memikirkan untuk memunculkan varian baru produk sukses seri 737 setelah pesaingnya, Airbus, mempertimbangkan hal sama untuk seri 320.
Semestinya hadir
Dalam derap perkembangan kedirgantaraan yang sangat dinamis ini, PT DI semestinya memang hadir di Singapura. Dengan CN-235 yang terakhir dibuat pun tak apa-apa, sekadar untuk memelihara citra dan eksistensi. Dengan C-212-400 pun, bila setelah EADS/ CASA memfasilitasi produksinya, juga tidak apa-apa, yang penting Indonesia tak terhapus dari peta industri kedirgantaraan regional.
Ada dua pesan penting yang sebetulnya terlewatkan dengan ketidakhadiran Indonesia di Singapura. Pertama, kita memiliki kemampuan di bidang teknologi dirgantara yang dapat kita tawarkan kepada kawasan atau bahkan dunia. Kedua, kita adalah bangsa yang memiliki komitmen pada penguasaan teknologi yang besar manfaatnya bagi kemajuan, baik untuk perekonomian maupun untuk menjaga kedaulatan.
C-212 ataupun CN-235 adalah produk sudah jadi (meskipun tetap bisa dilakukan penyempurnaan). Dinamisnya otonomi daerah dan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah yang sebelum ini masih kurang berkembang sarana transportasinya, membuat kehadiran pesawat-pesawat perintis besar peranannya. Kini maskapai penerbangan nasional, seperti Merpati atau Trigana, mestinya sudah bisa merasakan denyut penerbangan sipil perintis yang semakin dinamis. Semboyan ”Jembatan Nusantara” kiranya tetap relevan.
Kalau C-212 dan CN-235 tak layak ditampilkan, adakah yang baru? Melangkah ke karya baru, seperti misalnya menghidupkan N-2130? Mimpi pun mungkin tak sanggup. Selain masalah dana, tenaga ahli untuk mendukung pewujudannya pun sudah jadi diaspora.
Menghidupkan kembali N-250 hingga menjadi pesawat turboprop yang kembali state-of-the-art? Sempat terpikir. Menurut Prof BJ Habibie yang dulu memimpin proyek ini, N-250 bisa didesain ulang, yaitu dengan mengganti mesinnya dengan jenis lebih mutakhir yang lebih irit bahan bakar dan lebih bertenaga, dengan kokpit dan roda pendarat utama yang dipindah ke bawah sayap. Namun, proyek yang bisa dikerjakan dalam tempo 3-5 tahun ini membutuhkan dana tak kurang dari 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 5 triliun.
Soal dana mungkin pelik, tetapi bila ada kemauan dan visi jelas, besar kemungkinan ini masih bisa diatasi. Tentu saja proyek semacam ini juga harus dikawal dengan manajemen yang lebih ketat dan kemudian pemasaran yang lebih piawai. Tanpa unsur terakhir ini, meski peluang pesawat regional berkapasitas 50-70 penumpang besar, sulit kita untuk merebutnya. Lebih-lebih ketika pesaing seperti ATR-72 sudah lalu-lalang menerbangi langit Nusantara.
Pemasok ekstra-regional
Untuk pesawat tempur yang menuntut teknologi canggih, negara-negara Asia Tenggara sepenuhnya masih bertumpu pada teknologi asing ekstraregional. F-16, F-15, dan F/A-18 dari Amerika, Su-30 dari Rusia, dan JAS-39 Gripen dari Swedia. Ketika membutuhkan pesawat latih, negara semaju Singapura pun masih harus menoleh ke Korea dan ke Italia. Demikian pula untuk pesawat sipil berbadan lebar, Boeing dan Airbus-lah pemasok utamanya.
Lalu, ketika kebutuhan makin beragam, pemasok asing yang sudah lebih siap dengan produknya berada dalam posisi berpeluang besar. Misalnya saja, ketika era penerbangan nirawak makin penting, Israel termasuk yang tampak siap merebut peluang. Di Singapura, Israel Aircraft Industries memamerkan Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA) Heron. Produsen lain juga melihat peluang ini. AS memamerkan juga PUNA Global Hawk, sementara produsen Eropa (EADS) juga punya PUNA Talarion dan Barracuda yang kini giat dipasarkan.
AS kini memasok Pakistan dengan armada PUNA Shadow 200 untuk membantu militernya memerangi Taliban di Afganistan.
Laporan di atas sekadar menggarisbawahi betapa jagat penerbangan terus berkembang meski ada krisis. Mengingat kawasan Asia Pasifik merupakan area pertumbuhan utama, semua industri kedirgantaraan dunia pun tak ragu berbondong hadir di sini. Indonesia yang pernah punya industri kedirgantaraan yang cukup disegani sekarang ini tampak puas sebagai penonton. Semoga hal ini tidak lama; kalau tidak ingin peluang itu lepas sama sekali dan wilayah Nusantara yang terbentang luas ini kelak sepenuhnya diterbangi oleh pesawat yang dibuat di benua nun jauh di sana.
Sumber:
KOMPAS
Jakarta (ANTARAews) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menggelar Sidang ke-38 General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) untuk membahas kembali masalah perbatasan darat kedua negara, di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.
