Menhan Minta Sebagian Alutsista Dibuat di Indonesia

Surabaya (ANTARA News) - Staf Ahli Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Industri Teknologi Prof Dr Ir Edi Siradj M. Eng menyatakan bahwa Menhan meminta sebagian alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dipesan dari industri pertahanan di Indonesia.

"Misalnya, pembelian dua kapal selam dari Prancis itu, maka satu kapal dibuat di Prancis dan satu lagi dibuat di Indonesia," katanya setelah berbicara dalam seminar nasional kemaritiman di rektorat ITS Surabaya, Kamis.

Menurut guru besar thermo mechanical process itu, pesanan yang dibuat di Indonesia itu harus dilakukan orang Indonesia dengan supervisi ahli dari Prancis, sehingga akan terjadi alih teknologi.

"Saat ini ada tiga negara yang setuju dengan keinginan Indonesia untuk pembuatan alutsista dengan cara seperti itu, yakni Jerman, Korsel, dan Prancis, sehingga nantinya akan ada kemandirian," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah sekarang merumuskan regulasi yang diberlakukan mulai tahun depan. "Ada tujuh regulasi yang lima di antaranya untuk mendorong kemandirian, seperti regulasi industri petahanan dan regulasi pengadaan alutsista," katanya.

Ia mengatakan alutsista Indonesia saat ini masih 80 persen tergantung kepada luar negeri, sehingga Indonesia hanya sekadar membeli dan menggunakan saja.

"Tapi dengan cara baru yang kita tawarkan itu akan terjadi alih teknologi, sehingga kalau alutsista yang kita pesan itu mengalami kerusakan, maka kita akan bisa memperbaiki dan tak perlu mendatangkan tenaga asing atau harus dikirim ke negara asalnya," katanya.

Sementara itu Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono yang juga pembicara dalam acara itu mengaku ada sejumlah alutsista di Koarmatim yang sudah waktunya tidak dipakai lagi.

"Kami usulkan ada beberapa kapal LST (landing ship tank) yang sudah tak efisien diganti baru, bahkan tahun ini juga akan kami usulkan tambahan empat kapal korvet Sigma dan empat kapal LPD (landing platform dock)," katanya.

Orang nomor satu di Koarmatim terhitung sejak 1 Maret 2010 itu menambahkan, usulan penambahan, penghapusan, dan pergantian itu akan dimasukkan dalam perencanaan baru pada kurun 2010-2014.

Seminar nasional kemaritiman yang dibuka Rektor ITS Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD itu juga menampilkan pembicara lain yakni Ir Tjahjono Roesdianto dari PT DKB dan Dr Ir Ade Bagdja MME dari PT Pindad.

Sumber: ANTARA

Berita Terkait: