IstJakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Kamis (30/12), mengatakan, Republik Indonesia menjadi ujung tombak dalam kerja sama penanganan terorisme di Asia Tenggara.
”Kita memiliki sejumlah pokok kerja sama di ASEAN plus 8 yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Pokok kerja sama pertahanan tersebut adalah penjaga perdamaian, antiteror, patroli maritim, pengobatan militer, serta tanggap bencana. Penanganan terorisme yang dimaksud adalah dalam arti luas,” kata Purnomo.
Indonesia dinilai sukses dalam menangani terorisme, mulai dari pencegahan hingga deradikalisasi, sehingga menjadi acuan bagi negara ASEAN dan delapan mitranya. Indonesia bersama AS akan memimpin latihan dan kerja sama yang akan digelar di Bali pada tahun 2011.
”Penanganan terorisme bukan melulu persoalan aksi kekerasan yang terjadi. Kita menggandeng instansi terkait di Indonesia dalam kerja sama ini. Yang maju bukanlah atas nama institusi tertentu, melainkan Indonesia,” ujar Purnomo menjawab pertanyaan wartawan soal kewenangan polisi dan sektor pertahanan dalam penanganan terorisme.
Dia mencontohkan, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dalam menjalankan program deradikalisasi dan merangkul anggota masyarakat. Kerja sama sejenis dilakukan dengan sejumlah universitas, seperti Universitas Islam Negeri Malang di Jawa Timur.
Banyak langkah penanganan terorisme di Indonesia, seperti kerja sama dengan Australia Federal Police (AFP) yang membuat sekolah antiteror di Semarang, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil.
Menyinggung pelatihan tanggap bencana, Purnomo menjelaskan, pada Maret 2011 akan digelar latihan penanganan situasi krisis di Manado, Sulawesi Utara. Latihan lapangan tingkat ASEAN itu akan dimotori oleh Jepang.
Dalam jumpa pers ini, Purnomo juga mengatakan, untuk menyediakan sarana perumahan prajurit, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat membangun 33 menara rumah susun pada tahun 2011. Hunian tersebut digunakan para pegawai di lingkungan Kemhan dan setiap angkatan di TNI.
”Saat ini jumlah rumah negara ada 192.000 unit. Rumah negara yang digunakan pegawai aktif Kemhan dan prajurit TNI ada 158.000 unit. Sebanyak 27.500 dihuni purnawirana dan sekitar 6.600 unit dihuni orang lain,” kata Purnomo.
Kebutuhan ideal rumah negara untuk lingkungan Kemhan dan TNI adalah 433.000 unit. Masih ada kekurangan 275.000 unit rumah yang harus disediakan negara.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment