Menhan: Kopassus Bisa Latihan Sendiri

Ist

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoto menyangkal Indonesia pernah melobi Amerika Serikat (AS) agar mencabut larangan pelatihan Kopassus seperti disebut dalam dokumen WikiLeaks. Indonesia sama sekali tidak tergantung kepada siapapun.

"Kita punya lahan yang luas di Indonesia. Kita bisa latihan sendiri," kata Purnomo saat ditemui usai Gerak Jalan Memperingati Hari Bela Negara di Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2010).

"Sebetulnya hubungan antara negara pada prinsipnya adalah kesetaraan. Sama derajatnya. Tidak ada ketergantungan," lanjut mantan Menteri ESDM ini.

Menurut Menhan, Indonesia bisa saja latihan perang dengan AS atau negara lain. Kopassus memiliki keunggulan perang hutan, sedangkan militer negara lain jago dalam perang kota.

"Jika dijalin kerjasama antar dua negara bisa saling menguntungkan," terang dia.

Wikileaks menyatakan Indonesia telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.

Dalam kabel diplomatik Kedubes AS pada April 2007 disebutkan, hubungan militer Australia dengan Kopassus merupakan alasan untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. "Mitra-mitra Australia kita mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan untuk Kopassus," demikian bunyi kabel tersebut.

Namun berbagai kabel lainnya juga merinci keprihatinan AS untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten.

Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu.

Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur.

Sumber: DETIK

Berita Terkait: