Komisi I DPR : BPK Diminta Audit Pembelian 7 Helikopter

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Tritamtomo mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proses pembelian tujuh helikopter TNI Angkatan Darat dari Rusia. Apalagi capung besi itu kosong, tanpa peralatan teknis dan senjata.

Heli, kata Tritamtomo, tak dilengkapi 6 alat pendukung utama seperti Global Positioning System (GPS), peredam kebisingan (dum per), alat komunikasi, transponder, dan senjata. Padahal harga tujuh heli jenis MI-17 V-5 itu cukup mahal: US$ 56 juta. "BPK harus mengaudit," ujar Tritamtomo di Gedung DPR Jakarta, Rabu(21/9).

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menambahkan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro harus menjelaskan pembelian tujuh heli tempur itu. Soalnya keputusan Purnomo acap mengundang "misteri". Pembelian rudal dari Polandia, misalnya, pemerintah berani beli padahal belum pernah diuji coba.

Tubagus mengaku, secara pribadi, menanyakan masalah itu ke sejumlah pejabat Kementerian. Jawabannya, kata dia, ada kenaikan harga sehingga anggaran yang sudah disiapkan tak cukup. Duit hanya cukup buat membeli heli, tanpa perlengkapan.

"Kita mau pertanyakan lebih jauh, apakah benar duitnya tak cukup? Kenapa dulu tak minta tambahan anggaran ke DPR? Kenapa memilih memaksa membeli dengan keadaan kosong," jelasnya.

Komisi I DPR, lanjut Tubagus, akan mengklarifikasi dengan Kemenhan. "Sekarang mereka belum pernah jelaskan ke kita. Akan ditanyakan kepada Menteri Pertahanan saat agenda hari ini," tambah Tubagus.

Purnomo menyilahkan BPK mengaudit Kementerian yang dipimpinnya. Soal pembelian tujuh heli tanpa senjata hanyalah kesalahan teknis. "Ini masalah teknis. Telusuri saja, buka saja dulu dalam ordernya apa, yang datang apa, boleh silakan BPK mengaudit," tegas Purnomo.

Namun ia menegaskan, persoalan helikopter bukan menjadi bagian tanggung jawabnya, karena pembeliannya menggunakan dana spesifikasi teknis tersendiri, sehingga yang paling penting tinggal dicocokkan saja apakah spesifikasi teknisnya sesuai atau tidak.

"Ini bukan di level saya, itu dana spek tek (spesifikasi teknis), ada barang dicocokkan saja saya enggak ada masalah, mestinya dilihat dulu apa yang ada cocok di spek tek ada di angkatan itu,"jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut Purnomo pihaknya belum menerima keluhan apapun terkait pembelian 7 helikopter tersebut. "Belum dengar, kalau memang ada seperti itu dilihat saja dulu ordernya seperti you mau beli mobil, dicek saja betul ada atau tidak," pungkasnya.

Sumber : Metro TV

Berita Terkait: