ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, September 20, 2011 | 9:56 PM | 0 Comments

    Komisi I DPR : Kredit Ekspor untuk Pengadaan Alutsista Harus Dibarengi Alih Teknologi

    Jakarta - Anggota Komisi I, DPR RI Susaningtyas Kertopati, mengatakan, penggunaan kredit ekspor untuk memenuhi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sebaiknya dibarengi dengan transfer teknologi.

    "Kredit ekspor tersebut harusnya disertai dengan transfer teknologi. Maksudnya abal-abal yaitu kredit ekspor tanpa alih teknologi yang jelas dan mumpuni. Kita jangan sampai mengalami komitmen tak jelas dengan pihak pemberi kredit ekspor tersebut," kata Susaningtyas atau Nuning di Gedung DPR RI.

    Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mudah menggunakan pinjaman luar negeri tersebut.

    "Seyogyanya pemerintah mulai berhati-hati dengan pinjaman luar negeri itu. Kredit export abal-abal harusnya jangan ada lagi," kata politisi Hanura itu.

    Ia menyebutkan, semestinya dana besar yang didapat dari APBN untuk pembangunan pertahanan negara harusnya digunakan secara imbang antara property dan prosperity bagi prajurit.

    "Karena pemenuhan kesejahteraan prajurit adalah tanggung jawab moral pemerintah. Jangan sampai pembelian alutsista itu lebih besar daripada untuk kesejahteraan dan harus sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah," kata dia.

    Sumber : Republika

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.