"Tidak ada satu negara yang tidak didukung industrial military complex. Untuk membangun itu, tidak perlu tunggu kaya dulu, miskin pun bisa dimulai," ujar pengamat ekonomi Faisal Basri dalam simposium nasional di UI, Depok, Selasa (30/3).
Pembangunan industri pertahanan tidak bisa tergantung pada negara lain. Sayangnya, industri penunjang yang paling utama untuk industri pertahanan malah kondisinya paling buruk di Indonesia, yakni KrakataU Steel (KS).
Menurut Faisal, PT KS bahkan tak mampu untuk memproduksi steel alloy dan aluminium alloy yang menjadi bahan dasar industri lain, termasuk industri militer. "Saya enggak mengerti dengan perencanaan industri pertahanan. Industri pertahanan kita malah membuat panser, sementara perang darat sudah tidak ada lagi. Akibatnya, panser disuruh menjaga Istana Wapres. Padahal, kita lebih butuh kapal karena kita negara kepulauan," ujarnya.
Ia menilai hal itu membuktikan bahwa orientasi pembangunan di Indonesia sudah melenceng. Padahal, industri yang paripurna bisa mendukung munculnya masyarakat kelas menengah. Kelas inilah yang akan memacu pertumbuhan di Indonesia.
"Kelas menengah akan memunculkan buruh militan, bukan pegawai bank, pegawai asuransi, artis. Industri yang didukung buruh militanlah yang akan maju. Itu tidak akan tercipta di Indonesia karena 85 persen pekerja tidak dilindungi kontrak sehingga tidak ada job security. Akhirnya, tercipta radikalisasi," cetusnya.
Untuk memulainya, industri militer mulai dari subsidi negara. Itu yang juga terjadi pada pembangunan industri Airbus dan Boeing sehingga maju saat ini. "Dulu ketika Menperin Rini Sugandi berdebat keras dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Purnomo ingin membeli kapal tanker. Dia mengusulkan itu semua impor karena lebih murah. Bu Rini ingin semua diproduksi dalam negeri tapi akhirnya nego, masing-masing lima. Itu juga yang bisa membangun industri kita ke depan," tandasnya.
Sumber: MEDIA INDONESIA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment