Jakarta, Kompas - Walau ditetapkan berstatus sama dengan tahun sebelumnya, ”Wajar dengan Pengecualian”, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2009 dinilai relatif lebih baik.
Hal itu disampaikan Kepala BPK Hadi Poernomo di Jakarta, Senin (7/6), saat menyerahterimakan hasil audit BPK tahun 2009 kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang juga didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.
Menurut Hadi, perbaikan signifikan telah dilakukan Kementerian Pertahanan dan lingkungan TNI mengingat hasil audit laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 kementerian ini mendapat opini ”Tidak Menyatakan Pendapat” dari BPK.
”Hal itu disebabkan kelemahan signifikan pada pengendalian internal, belanja modal, persediaan, dan aset tetap. Pada tahun 2008 Menteri Pertahanan menetapkan rencana aksi penertiban yang membuahkan hasil mengubah status menjadi ’Wajar dengan Pengecualian’,” ujar Hadi.
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat memberikan sejumlah opini atas hasil pemeriksaannya.
Beberapa opini tersebut, menurut Hadi, seperti ”Wajar Tanpa Pengecualian”, ”Wajar dengan Pengecualian”, ”Tidak Memberikan Pendapat”, dan ”Tidak Wajar”. Pemberian opini itu didasari kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.
”Dari semua status itu, opini ’Wajar Tanpa Pengecualian’ adalah status terbaik, sementara opini ’Tidak Wajar’ dan ’Tidak Menyatakan Pendapat’ adalah status terburuk. Kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang dicapai Kementerian Pertahanan dan TNI, terutama dalam aspek pengecualian yang semakin berkurang,” ujar Hadi.
Meski begitu, BPK mengingatkan, sistem pencatatan dan pelaporan aset tetap di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI masih belum memadai. Hal itu bisa ditandai oleh sejumlah parameter, seperti belum optimalnya implementasi aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dalam keterangan pers seusai serah terima hasil pemeriksaan itu, mengingatkan, hasil temuan BPK belum tentu bisa diartikan sebagai penyimpangan yang berujung pada adanya dugaan praktik penyimpangan anggaran atau bahkan korupsi. ”Kami berupaya keras mendapat peringkat lebih tinggi,” kata Purnomo.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
ALUTSISTA
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri
- TNI AU Akan Melakukan Pengadaan Peluru Kendali Jarak Menegah
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014
- Alutsista Buatan PT Pindad Dipamerkan Di Lebanon
- Untuk Perisai Udara, Indonesia Akan Dilengkapi Oerlikon Skyshield
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I : Kerja Sama Alutsista dengan Inggris Harus Dibatalkan
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Kasad Terima Presdir Avibras, Bahas Astros II
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- Komisi I Berencana Kunker ke Ukraina Untuk Jajaki Kerja Sama Persenjataan
- Bank BRI Siapkan Rp 1 Triliun untuk Biayai Alutsista Indonesia
- PBB Desak Konsensus Perjanjian Perdagangan Senjata
- Presiden : Indonesia Tak Pernah Gunakan Alutsista untuk Bunuh Rakyatnya
- Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah
- Menhan : Presiden Jajaki Kerja Sama Alutsista Dengan Jerman Dan Hungaria
- Pengamat : Industri Pertahanan Butuh Kepastian Dari Pemerintah
- Ketua DPR : Beban Hutang Luar Negeri Picu 'Seretnya' Pengadaan Alutsista
0 komentar:
Post a Comment