IstJakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia berupaya menjadi hub bagi jaringan pusat penjaga perdamaian di kawasan pada 2011 sebagai salah satu wujud komitmen pada pemeliharaan perdamaian dunia serta salah satu dari 20 negara pengirim pasukan perdamaian terbesar PBB.
"Dalam isu operasi pemeliharaan perdamaian, Indonesia aktif berkontribusi pada pengembangan konsep strategis penggelaran misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pada tahun 2011, Indonesia akan berupaya menjadi hub bagi jaringan peacekeeping centers di kawasan," kata Menlu Marty Natalegawa dalam Pernyataan Pers Tahunan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan bahwa sepanjang 2010, Indonesia telah mengirim sekitar 1.785 personil di tujuh misi PBB sebagai cerminan komitmen dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara pengirim pasukan perdamaian PBB terbesar.
"Ke depan, diplomasi Indonesia akan terus menampilkan kesiapan Indonesia meningkatkan kontribusinya dalam misi perdamaian PBB untuk menjadi sepuluh negara penyumbang terbesar pasukan PBB," katanya.
Menurut Menlu, peningkatan kontribusi pasukan Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah personil, melainkan juga dalam penambahan unit. Indonesia telah mengirimkan KRI Kaisiepo pada Agustus 2010 untuk bergabung dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL. Hal itu adalah partisipasi kedua setelah KRI Diponegoro yang bergabung dengan MTF pada bulan April-September 2009.
Indonesia, kata Menlu, juga terus mendorong peningkatan peran sipil atau White Helmet untuk mendukung berbagai program pembangunan dan rehabilitasi wilayah pasca konflik bersenjata. Namun hal ini dilakukan dengan senantiasa mengedepankan kepemilikan nasional negara terkait.
Selain berupaya meningkatkan kontribusi pada pasukan penjaga perdamaian, dalam upayanya menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, Indonesia, kata Menlu, Indonesia juga memainkan peran sentral dalam isu perlucutan senjata nuklir guna mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
"Keputusan Indonesia untuk memulai proses ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji coba Senjata Nuklir/CTBT telah mendapatkan sambutan sangat positif oleh masyarakat internasional. Pada 2011 ini, Indonesia Insya Allah dapat merampungkan proses ratifikasi tersebut dan akan mendorong berbagai pihak agar traktat CTBT tersebut dapat segera diimplementasikan," katanya.
Pernyataan pers tahunan Menlu itu dihadiri oleh antara lain Dr. Alwi Shibab (Menlu periode 1999-2001), Dr. N. Hassan Wirajuda (Menlu periode 2001-2009), Joop Ave (Menparpostel periode 1993-1998), Agus Gumiwang (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) dan Sidharto Danusubroto (Wakil Ketua BKSAP DPR RI) serta sedikitnya 340 undangan dari kalangan media, diplomatik, akademisi, instansi pemerintah serta pejabat Kemlu.
Sumber: ANTARA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment