Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa pagi (4/1) membuka sekaligus memimpin langsung kegiatan Pra Rapat Pimpinan (Pra Rapim) Kemhan, Tahun 2011 di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Kegiatan Pra Rapim saat ini dihadiri oleh sekitar 83 peserta yang berasal dari pejabat esselon I dan II sebagai penentu kebijakan Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, serta Universitas Pertahanan (UNHAN).
Dalam pengarahannya, Wamenhan mengatakan esensi dari kegiatan Pra Rapim Kemhan 2011 ini adalah suatu konsolidasi dalam menghadapi Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan di tahun 2011 pada tanggal 6 Januari 2011 mendatang. Adapun agendanya antaralain, penyampaian refleksi dan evaluasi kebijakan Tahun 2010 dari setiap pejabat esselon I sebagai penentu kebijakan. Menurut Wamnehan, hal tersebut dimaksudkan sebagai referensi bagi Menteri Pertahanan didalam merumuskan kebijakan pertahanan negara tahun 2011 yang akan disampaikan pada rapim Kemhan 2011 mendatang.
Selain itu agenda lainnya adalah pembahasan pemutakhiran data-data dalam rangka program pendekatan dan pencapaian Kekuatan Pokok Minimal atau MEF (Minimum Essential Force) untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI pada tahun 2011. Selain itu juga untuk memformulasikan perencanaan Blue Book kebutuhan alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri yang berperiode 2010-2014.
Diharapkan Wamenhan, pembahasan agenda saat ini akan memberikan manfaat yang besar didalam merumuskan bobot dari Rapim Kemhan nanti. Diharapkan juga adanya masukan-masukan yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan pemutakhiran data mengenai kebutuhan alutsista untuk tahun 2011.
Penyelenggaraan kegiatan Pra Rapim 2011 dilaksanakan dalam rangka merumuskan kebijakan Pertahanan Tahun 2011 dan pembahasan Updating MEF (Minimal Esensial Force) untuk Tahun 2011-2014. Disamping itu pada kegiatan tersebut juga di bahas tentang refleksi dan evaluasi kebijakan tahun 2010 dari masing-masing Satuan Kerja penentu kebijakan dengan dihadapkan pada kebijakan umum Pertahanan Negara yang telah ditetapkan oleh Presiden. Sehingga nantinya diharapkan akan diketemukan Formulasi kebijakan pertahanan Tahun. 2011 setelah melalui suatu diskusi dari masing-masing peserta.
Terkait proses untuk memformulasi rumusan kebijakan pertahanan Tahun 2011 tersebut juga melibatkan urusan-urusan perencanaan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan yang sejak awal penetuan kebijakan pertahanan tahun 2010 telah terlibat.
Melalui proses diskusi yang melibatkan semua Satker di Kemhan dan UNHAN perencana di Mabes TNI dan Angkatan diharapkan tersusun Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2011 yang lebih komprehensif, tepat sasaran dan sesuai tantangan dan ancaman yang dihadapai dimasa yang akan datang.
Mengenai evaluasi kebijakan tahun 2010 Universitas Pertahanan (UNHAN), Rektor Unhan, Mayjen TNI Syarifudin Tippe selain menyampaikan evaluasi terhadap pembangunan empat Program Studi (Prodi Strategi Perang Semesta, Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Ekonomi Pertahanan dan Prodi Manajemen Bencana ) yang menyertai berdirinya UNHAN. Rektor Unhan juga menyampaikan kegiatan penting yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, seperti pelaksanaan Seminar Internasional, pelaksanaan Simposium Nasional tentang kedaulatan NKRI, UNhan telah berhasil menjadi Co-Chaiman pada 14th ARF HDUCIM di NDU Washington DC.
Terkait rencana kegiatan tahun 2011, Rektor menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dirintis, seperti penyususnan Naskah Akademik posisi ilmu pertahanan dalam rumpun keilmuan, rencana penyelenggaraan Jakarta Internasional Defence Dialoue (JIDD) dan rencana penyelenggaraan 15th ASEAN Regional Forum Heads Of Defense University /College/Institute Meeting.
Bidang Strategi
Ditjen Strategi Pertahanan (Strahan) menyampaikan beberapa hal yang menonjol seperti analisis Strategi masih diperlukannya penajaman kembali regulasi mekanisme transformasi informasi komunitas intelijen, kebijakan pembangunan Kekuatan Pertahanan Minimal Essential Force (MEF) masih terbatasnya dukungan anggaran dan singkronisasi Shopping list Alutsista, Kerjasama Internasional disampaikan terkait dengan proses penyiapan ketentuan dari pelaksanaan ADMM 2011 mendatang dan bidang Wilhan dijelaskan tentang telah ditandatanganinya pertukaran Ratifikasi hasil perundingan batas laut teretorial RI-Singapura serta penanganan 10 Outstanding Boudary Problems batas darat RI – Malaysia.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Itjen Kemhan menyoroti bahwa selama pelaksanaan tahun anggaran 2010, satker-satker di lingkungan Kemhan RI, dalam melaksanakan program-programnya, masih belum secara optimal menerapkan manajemen mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Inspektorat baik dari internal (dhi Kemhan RI) ataupun eksternal (BPK RI) masih menemui adanya dugaan penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satker-satker di lingkungan Kemhan, hal ini tentunya .dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja Kemhan secara keseluruhan.
Sehingga pada tahun 2011 ini, segenap pimpinan dan personel di lingkungan Kemhan dituntut dapat meningkatkan daya pikir dan inovasi guna memformulasikan kebijakan Kemhan sehingga mampu memperoleh hasil yang diharapkan. Selain itu diharapkan para satker dapat melakuakan pembenahan manajemen dan administrasinya secara menyeluruh ke depan, khususnya pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya mendukung Laporan keuangan Kemhan dan TNI, pada akhirnya opini disclaimer “wajar tanpa pengecualian” dapat tercapai.
Bidang Perencanaan
Ditjen Renhan dalam refleksi kebijakannya terus memprioritaskan kelanjutan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) melalui modernisasi alutsista TNI AD, AL dan AU dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 279, 86 trilyun, di mana tahun 2010 merupakan awal perdana program tersebut dengan anggaran sebesar 42. 310,14 Milyar rupiah. Untuk memepercepat pencapaian MEF telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp. 57 Triliun, dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp. 7 Trilun, Tahun 2011 sebesar Rp. 11 Trilun, Tahun 2012 sebesar Rp.12 Triliun, Tahun 2013 sebesar Rp. 13 Triliun dan tahun 2013 sebesar 14 Triliun.
Dan pada tahun anggaran 2011 total anggaran yang direncakan sebesar Rp. 47.498.500.000 dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 22.583.830.000, belanja barang sebesar Rp.10.193.790.000 dan belanja modal sebesar Rp. 14.720.880.000
Sedangkan hal mendapat sorotan Ditjen Renhan adalah terealisasinya pembayaran tunjangan kinerja bagi personel TNI dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kemhan dan TNI serta tunjanagn khusus prbatasan bagi prajurit dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan NKRI. Saat ini terdapat 12 pulau terluar yang dijaga oleh TNI dari 92 pulau terluar yang ada dan tiga wilayah perbatasan darat, di mana prajurit yang menjaga dirasa perlu mendapatkan tunjangan tersebut. Namun demikian, Renhan mengharapkan adanya up dating data secara kuantitatif, sehingga penyaluran tunjangan dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bidang Kekuatan Pertahanan
Ditjen Kuathan melihat perlu peningkatan pengembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dengan melengkapi piranti lunak atau kerasnya. Dan dalam perencanaan kebutuhan materiel terutama pengadaan alat kesehatan masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang dialokasikan.
Hal ini terkait dengan upaya penertiban BMN dan upaya untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Ditjen Kuathan mengharapkan adanya kesinambungan anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan SIMAK BMN ke depan.
Bidang Potensi Pertahanan
Ditjen Pothan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi pertahanan telah menyusun RUU tentang Komponen Pendukung dan Bela Negara serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Komponen Cadangan dan Bela Negara, serta kegiatan sosialisasi terhadap produk tersebut.
Namun mengingat RUU Kompenen Cadangan yang diajukan Kemhan belum mendapatkan pengesahan dari DPR, Ditjen Pothan mengharapkan perlunya intensitas pendekatan terhadap Dewan dalam rangka mempercepat pengesahan RUU Komponen Cadangan.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi dalam penyelanggaran bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, Badiklat Kemhan selama tahun 2010, secara umum telah menjawab peningkatan kompetensi personel Kemhan/TNI yang dibutuhkan organisasi atau untuk menjawab sistem di lingkungan Kemhan yaitu pemenuhan jabatan struktural dan fungsional tertentu atau umum. Kegiatan workshop bagi pejabat baru eselon II, II dan IV tentang Sistem Pertahanan Negara dan atau ketrampilan melalui Geladi Olah Krida Nusantara Jaya juga telah mampu diselenggarakan oleh Badiklat Kemhan RI, selain penyelenggaraan pendidikan yang rutin dilaksanakan.
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Balitbang menyoroti keterbatasan anggaran dan keterbatasan tekhnologi dalam pembuatan prototipe Rudal jelajah Surface to Surface berjarak 100-150 km kurang efektif, mengingat pembuatan litbang harus terpadu antara sistem peluncuran dan pengendalian. Litbang juga mengharapkan program pembuatan Warhead Impact Fuze untuk rudal, pembuatan material komposit alumminium paduan, Glade Smart Bomb, Alkom Manfapack dan Alkompur Ruset UHF yang saat ini masih pada taraf model, dilanjutkan sampai dengan taraf prototype pada tahun 2011.
Bidang Sarana Pertahanan
Badan sarana Pertahanan dalam evaluasi prgram kerjanya tahun 2010 telah berhasil melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan badan Usaha Milik negara Industri Pertahanan dalam peningkatan kemampuan dan inovasi membuat rancang bangun serta mendorong dan mensinegiskan industri pertahanan lelaui revilatisasi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu beberapa alutsista dengan tekhnologi canggih juga telah berhasil didatangkan untuk memperkuat TNI, beberapa diantaranya pesawat Shukoi untuk TNI AU, Helikopter MI35P untuk TNI AD dan Tank BMP3F untuk TNI AL. Baranahan melalui direktorat konstruksi juga telah memulai pembangunan PMPP yang diharapkan siap beroperasi pada tahun 2013.
Selanjutnya dari pihak Mabes TNI dan Angkatan yang diwakili oleh para Staf Perencanaan telah menyampaikan kebutuhan alutsista TNI pada Tahun 2010-2014 secara rinci dengan pengadaan Multiyear system. Dalam pengadaan alutsista tersebut juga ditentukan alutsista mana saja yang akan diadakan di dalam negeri dan pengadaan luar negeri. Pada dasarnya pengadaan alutsista TNI tersebut telah melalui pembahasan bersama dengan Menhan beserta angkatan.
Sementara itu pada sesi tanggapan Pra Rapim 2011 yang dipimpin oleh Wamenhan, telah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan alutsista TNI untuk tahun 2011 hingga 2014. berbagai masukan telah dibahas dengan mendapatkan hal yang proporsional. Penuturan Wamenhan terkait dengan pengintegrasian sistem dan peralatan yang ada di masing-masing matra dan penekanan pada fungsi matra pada pelaksanaan tugas secara umum.
Pada bagian akhir sebelum Pra Rapim 2011 ditutup, Wamenhan menekankan agar ada keseragaman sistematika pengadaan Alutsista dan sarana prasarana, sehingga ada data yang factual terkait dengan alokasi anggaran pada masing-masing bagian yang direncanakan.
Sumber: DMC
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment