Presiden : Penggunaan Anggaran Pertahanan Harus Lebih Transparan

Jakarta - Penggunaan anggaran pertahanan terutama untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tahun 2011 harus lebih transparan dan akuntabel. Keputusan pembelian alutsista diprioritaskan dari industri pertahanan dalam negeri dan jangan lagi berdasarkan pertimbangan kedekatan dengan perusahaan rekanan penyedia. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan itu dalam pidato pengantarnya membuka Rapat Terbatas Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/9).

Anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2012 sebesar Rp 64,4 triliun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 45,2 triliun. Kurang lebih 25-27 persen di antaranya akan digunakan untuk modernisasi alutsista. Presiden menambahkan bahwa hal itu adalah anggaran alutsista terbesar yang pernah dianggarkan selama masa pemerintahannya. Oleh karena itu, ia tidak ingin proses pengadaan alutsista yang tidak transapran dan akuntabel seperti terjadi sebelumnya, terulang kembali. "Saya sudah berikan koreksi untuk dibenahi, antara lain mengenai proses dan mekaisme pengadaan alustsista yang kurang lengkap, juga ada masalah transparansi dan akuntabilitas. Tiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menekankan tidak ingin mendengar ada kasus korupsi atau penyimpangan dalam projek pengadaan alutsista ini. Oleh karena itu, ia juga telah memerintahkan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto untuk mengecek proses pengadaan alutsista yang selama ini ditengarai berlangsung tidak baik dan birokratis dari mulai proses perencanaan, pengadaan, hingga evaluasi. Selain melalui UKP4, presiden juga menyebut tim internal yang dibentuk Kemhan dan dipimpin Wamenhan Sjafrie Syamsudin bertugas menyelidiki proses pengadaan yang dinilainya lambat itu.

Sumber : Pikiran Rakyat

Berita Terkait: