ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    ATTENTION


    PERHATIAN

    "Bagi Sobat Readers ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Sobat Readers, mohon cantumkan link aktif artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut Atau Silahkan Hubungi Admin Melalui Chat Box/Shout Box/E-mail yang tertera di bawah .

    ADMIN
    steven_andrianus_xxx@yahoo.co.id

    Kategori »

    INDONESIA (4794) TNI (1147) ALUTSISTA (984) TNI AL (721) TNI AU (694) Pesawat Tempur (684) USA (597) Industri Pertahanan (564) PERBATASAN (447) KOREA (400) Kerja Sama (400) RUSIA (382) Teknologi (315) TNI AD (306) Kapal Perang (281) Pesawat Angkut (276) Anggaran (249) PERTAHANAN (235) CHINA (232) MALAYSIA (225) Tank (218) DI (210) Kapal Selam (201) Rudal (165) Helikopter (159) Pindad (145) KORUT (140) ASEAN (127) POLRI (126) Kapal Angkut (119) DMC (114) AUSTRALIA (107) PAL (106) Kapal Patroli (99) EROPA (98) Senjata (94) Pesawat Latih (93) TIMTENG (93) UAV (87) Nuklir (84) Pasukan Perdamaian (84) Teroris (83) ISRAEL (81) Radar (75) Kopassus (74) SINGAPORE (74) INDIA (72) IRAN (71) Ranpur (70) Africa (69) Roket (67) JAPAN (60) INGGRIS (59) LAPAN (59) PBB (59) jerman (57) Pesawat Patroli (56) LEBANON (55) Satelit (54) kapal latih (47) PRANCIS (45) BELANDA (41) THAILAND (36) BRAZIL (35) Philippines (35) TAIWAN (35) TIMOR TIMUR (31) VIETNAM (29) Inteligen (27) NATO (25) BRUNEI (24) Korvet (22) LIBYA (22) PAKISTAN (22) PALESTINA (21) Amerika Latin (16) KAPAL INDUK (16) English News (15) PAPUA NUGINI (15) BIN (14) ITALIA (14) VENEZUELA (14) KAMBOJA (13) ASIA (12) AFGANISTAN (11) POLANDIA (11) PT. LEN (9) Pesawat Bomber (9) Frigates (8) UKRAINE (7) Amerika Utara (6) Kapal Perusak (6) Berita Foto (5) Georgia (5) UEA (5) YAMAN (5) EGIPT (4) New Zealand (4) Pesawat Tanker (4) SRI LANKA (4) BANGLADESH (3) BULGARIA (3) YUNANI (3) HAITI (2) KAZAKHTAN (2) Polisi Militer (2) ROMANIA (2) \ (1)

    Total Pageviews

    Berita Terpopuler

    Powered by Blogger.

    Tuesday, July 13, 2010 | 10:53 AM | 0 Comments

    Pasukan Katak dan Navy Seals Latihan Bersama

    Surabaya (ANTARA News) - Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut (AL) dan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (US- Navy Seals) menggelar latihan bersama bersandi "Flash Iron 10-2 JCET 2010" sejak Senin (12/1) sampai 5 Agustus 2010.

    "Kami berharap latihan ini dapat meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan, dan kerja sama antara Kopaska TNI-AL dan US-Navy Seals," kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto saat membuka latihan berrsama itu di Pusat Kolatarmatim, Ujung, Surabaya, Senin.

    Ia mengemukakan, latihan antara kedua Angkatan Laut telah terlaksana beberapa kali dan terbukti menguntungkan kedua belah pihak, baik dari segi teknis maupun taktis matra laut.

    "Kondisi ini diharapkan mampu berdampak positif di masa yang akan datang guna membina dan meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama TNI-AL dan Angkatan Laut Amerika Serikat," katanya.

    Menurut dia, latihan tersebut merupakan wujud dari kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat ke arah yang lebih positif, dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

    Bagi prajurit Kopaska, lanjut Pangarmatim, latihan tersebut akan meningkatkan kemampuan teknik, taktik perorangan, dan tim, khususnya dalam penanggulangan terorisme di darat, udara, dan laut.

    "Mengingat latihan ini memiliki risiko yang sangat tinggi, kami meminta seluruh peserta menjalankan materi latihan sesuai prosedur dan rencana yang telah ditetapkan sehingga kerugian personel maupun materiil dapat ditekan sekecil mungkin," katanya.

    Dalam latihan itu, TNI-AL mengerahkan 98 personel dari Satuan Pasukan Katak Koarmatim dan Koarmabar serta tim pendukung lainnya.

    Upacara pembukaan latihan itu dihadiri Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto, Komandan Guspurlatim Laksamana Pertama TNI Widodo, Komandan Lantamal V, Komandan Pasmar I, dan para kepala satuan kerja Koarmatim.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri Atase Pertahanan US- Navy Kolonel Robinson dan satu tim personel US-Navy Seals.

    US-Navy Seals adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang disiapkan untuk operasi tempur nonkonvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Pasukan Katak dan Navy Seals Latihan Bersama

    Monday, July 12, 2010 | 4:42 PM | 0 Comments

    Kisah Telik Sandi Pasukan Harimau Kuranji

    Mawardi (Foto; OKEZONE)

    PADANG - Sekitar 50 orang pasukan Indonesia dari Kompi Harimau Kuranji, Kecamatan Kuranji yang dipimpin oleh Letda Ahmad Husein berjalan menuju ke Rimbo Kaluang.

    Dari 50 tentara tersebut hanya 15 orang pasukan yang membawa senjata api di antaranya sten, peluncur roket, dan selebihnya granat. Senjata tersebut hasil rampasan dari gudang senjata Jepang dan tentara Sekutu di beberapa tempat.

    Dari pukul 16.00 WIB, saat itu hanya berjalan kaki ada yang mengenakan sepatu bahkan ada yang telanjang kaki, jalan setapak yang dipenuhi kerikil dan lumpur. Di setiap jalan yang dilalui banyak pemuda ikut bergabung dengan pasukan Kuranji sehingga jumlahnya mencapai ratusan.

    “Itu saat penyerangan markas pasukan Inggris dan pasukan Gurka India di Rimbo Kaluang yang saat ini menjadi kawasan GOR Agus Salim Padang,” kata Sertu Purn Mawardi pada
    okezone di rumahnya di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

    Peristiwa itu terjadi pada September 1945. Tiba di Rimbo Kaluang sekira pukul 18.00 WIB, seluruh pasukan mempersiapkan strategi perang. “Saat itu Rimbo Kaluang hanya kebun karet milik orang Belanda. Jadi dari situ kami menyerang. Sementara pasukan Inggris dan India yang dibantu Belanda ada di seberang Sungai Bandar Bakali,” ungkar Mawardi yang kelahiran 17 Agustus 1926.

    Jam sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB, bunyi ledakan dan senjata api saling menyahut dari seberang sungai, di situlah perang terjadi antara TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan tentara Sekutu. Pukul 00.00 WIB, Duarrrr, ledakan keras terjadi di Rimbo Kaluang ketika pasukan Sekutu meluncurkan mortil ke tentara Indonesia. Setelah ledakan terjadi api membumbung tinggi ke langit dan daerah sekitarnya menjadi terang.

    “Ternyata satu anggota pasukan Harimau Kuranji bernama Rivai atau Bahar tewas terkena ledakan mortil. Tubuhnya hancur berserakan. Pokoknya sudah bercerai berai dari tubuhnya. Saat itu posisi saya sekitar 100 meter dari Rivai. Kalau saat jarkanya dari Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sementara Rifai berada di tugu dekat SPBU,” ungkap Mawardi yang bergelar adat Rajo bujang.

    Komandan Ahmad Husein memerintahkan pasukan mundur dan mengumpulkan bagian-bagian tubuh Rivai yang kena mortil tersebut. “Setelah dilakukan konsolidasi dengan pasukan, Pak Husein saat itu memerintahkan untuk kembali ke markas di Kuranji sekitar 15 KM dari Rimbo Kaluang. Saat itu pukul 01.00 WIB, kami kembali ke ke markas dan pada pukul 06.00 WIB baru sampai,” katanya saat itu Mawardi masih berusia 19 tahun.

    Pagi itu juga Rivai dikuburkan di lokasi yang saat ini menjadi Taman Makan Pahlawan Harimau Kuranji. “Kami tidak mengetahui berapa tentara sekutu yang mati, yang jelas tembak-menembak terjadi malam itu,” tuturnya. Menurut Mawardi, lokasi tempat ledakan yang menewaskan Rivai itu sudah ada tugu, bentuknya orang sebanyak 3 orang yang memegang senjata sten dan melempar granat.

    Itulah sepenggal kisah sengit pengalamannya saat melawan sekutu setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Baginya, meski negara ini sudah memproklamasikan kemerdekaannya namun hingga tahun 1946 negara masih dijajah Jepang dan Belanda. Saat penyerangan itu terjadi beberapa teman Mawardi yang masih hidup hingga kini, yaitu Lettu Purn Arrahman, Kopral Purn Darwis dan Serma Purn M Rasyid, ketiganya sudah menjadi pensiunan veteran.

    Mawardi yang saat ini menjadi penjaga Makam Pahlawan Harimau Kuranji bergabung dengan BKR pada tahun 1945 di bulan September saat Ahmad Husein ke Kuranji. Dia merekrut bekas-bekas pasukan Jepang (orang Indonesia yang masuk menjadi pasukan Jepang) ada dari Heiho, Gyugun (angkatan darat), Kaygun (angkatan laut) dan Zhugun.

    “Rata-rata 90 persen pasukan BKR bekas tentara Jepang, karena Jepang kalah lawan Amerika, maka mereka menyerah dan tentara Indonesia yang masuk dalam tentara Jepang kembali membela tanah Air,” kata Mawardi.

    Jabatan pertama yang diterima Mawardi sebagai penyelidik atau teliksandi (mata-mata) untuk pasukan BKR yang kemudian tahun tahun 1946 berubah menjadi TKR dan kembali
    berubah menjadi TNI pada 1947. "Saat itu juga saya menjadi sekretaris nagari (sekretaris desa) dan merangkap menjadi teliksandi untuk pasukan Indonesia,” ungkapnya.

    Ia sering meminta informasi dari orang Indonesia yang bekerja di pemerintahan Belanda. Informasi yang ia minta itu berupa kapan jadwal patroli atau operasi pasukan Belanda. “Saat itu Wali Kota Padang itu Pak Bagindo Aziz Chan. Dari beliau kami mendapat informasi gerakan pasukan sekutu dan NICA (Netherland Indies Civil Administration), kemudian saya sampai ke komandan saya. Penugasan ini saya berpura-pura mengurus surat saja atau jalan-jalan ke tempat teman-teman,” ujarnya.

    Saat itu, lokasi pemerintahan Belanda terletak di rumah sakit tentara yang berada di Ganting Padang. “Kita juga harus melihat kondisi yang menyusup. Selain dari Pak Wali Kota, kita juga mendapatkan informasi dari orang Indonesia yang bekerja pada pemerintah Belanda tapi berpihak pada Indonesia,” ungkapnya.

    Mawardi pernah diperiksa oleh pemerintah Belanda, karena saat itu menjabat sebagai pegawai sipil di pemeritahan Belanda, yaitu sekretaris wali nagari. Tapi ia bersyukur
    Belanda tidak menahannya.

    “Saat pemeriksaan dilakukan beberapa pasukan Belanda menanyakan saya, apakah Anda pemberontak Belanda atau mata-mata?” katanya menirukan pasukan Belanda yang menginterogasinya. “Saat itu saya menjawab, saya hanya pegawai sipil. Saya tidak pasukan pemberontak, tak lama hanya sekitar setengah jam saja diperiksa kemudian saya dilepaskan,” katanya.

    Namun dia tidak berhenti menjadi teliksandi, meski sudah diperiksa oleh pasukan Belanda. Selain teliksandi, tiga jabatan yang terima sebagai mata-mata pasukan Indonesia, ia juga sekretaris wali nagari dan merangkap pasukan tempur. “Meski jadi tentara saat itu kami tidak mengharapkan gaji bahkan tidak digaji sama sekali, kami hanya satu tekad merdeka dari penjajah,” ujarnya.

    Pada saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 Mawardi bergabung, bahkan saat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
    (PRRI) 15 Februari 1958 yang langsung dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein yang juga komandan Mawardi bergabung menjadi pasukannya dan lawannya adalah TNI dari Jawa.

    “Kisah pahit yang saya alami saat itu adalah saya dituduh membunuh orang PKI, padahal saat itu saya tidak membunuhnya. Mereka yang memeriksa saya adalah Hattah Sujono. Dia penyidik, meski saya tidak melakukannya saya tetap dipaksa, akhirnya mereka menghukum saya selama 22 bulan,” tuturnya.

    Penjara yang dipakai itu adalah sel TNI saat ini di Ganting atau yang berada di asrama TNI Parak Gadang Padang. “Istri saya Marawa menjenguk sekali sebulan ke sel tersebut, ia harus menjual kayu bakar untuk biaya saya dan beli makan saya selama di sel. Setelah saya keluar orang yang menuduh saya tersebut ternyata masuk sel karena terlibat mendukung PKI,” katanya.

    Mawardi Rajo Mudo, ini sudah mengalami empat kali pernikahan selama masih muda, namun diakhiri perceraian. Istri terakhirnya adalah Marawa, ia menikah tahun 1949 dan
    memiliki 11 anak (6 laki-laki dan 5 perempuan), dan 35 orang cucu.

    Mawardi mendapat posisi itu karena saat kecil sudah mengecap pendidikan dasar, sudah bisa menulis dan membaca. Pada tahun 1934 Mawardi masuk Sekolah Desa dari kelas 1 sampai kelas 3 di Durian Taruang, Padang. Kemudian ia lanjutkan ke sekolah Governement Belanda selama dua tahun dari kelas 4-5 tamat. Setelah kemerdekaan, tahun 1950 melanjutkan pendidikan ke sekolah dagang tapi tidak tamat hanya satu setengah tahun, karena tidak sanggup menempuh perjalanan dan biaya sekolah.

    Mawardi baru mendapatkan gaji pensiun sejak tahun 1969 sampai 1983. Gaji pensiun ini diperuntukkan untuk pejuang yang tidak memiliki Nomor Registrasi Pusat (NRP) kemudian diurus baru keluar. Tapi pada tahun 1983 gaji pensiun hanya Rp300 ribu terhenti karena perubahaan aturan.

    Pada tahun 2008 sampai sekarang barulah pemerintah kembali memberikan uang pesiunannya melaluhi gaji pejuang veteran sebanyak Rp1,152 juta setiap bulan dan baru-baru ini ia mendapat gaji 13 sebanyak Rp930 ribu.

    Meski sudah mendapat gaji sebanyak itu, namun untuk saat ini tidaklah mencukupi untuk keluarganya. Buktinya Mawardi, tidak bisa membangun rumah yang layak. Rumahnya saat ini saja hanya berukuran 4x4 meter di dalamnya hanya berisi lemari, tv, tempat tidur sekaligus ruang makan. Sementara untuk memasak ia menumpang bersama anaknya.

    Bahkan rumah yang ditempat saat ini merupakan bantuan dari Departeman Sosial pada tahun 1979. Saat itu mendapat 1500 batu bata, dua kodi seng bersama kayunya, dua karung
    beras serta peralatan dapur. Kini rumah yang dibangun dari bantuan tersebut sudah mulai rusak, tonggakya sudah dihinggapi rayap, seng atapnya sudah mulai bocor sementara dindingnya juga sudah banyak yang retak. Begitu juga lantainya sudah banyak yang bolong-bolong.

    Untuk menopang hidup Mawardi bekerja sebagai penjaga dan pembersih Taman Makam Pahlawan Harimau Kuranji yang nota bene tempat kawan-kawan seperjuangannya ikuburkan. Satu bulan Pemerintah Kota Padang memberikan honornya sebanyak Rp350 ribu. Itu juga tidak rutin kadang sekali tiga bulan kadang dua kali sebulan. “Namanya honor nak,” katanya pada okezone.

    Pada tahun 2008, bisa menghela napas karena diberi uang pada pejuang veteran sebanyak Rp6 juta. “Harga mahal apalagi negeri ini sering kena bencana uang itu habis untuk perbaikan rumah saja,” katanya.

    Meski kulit sudah keriput namun dari raut wajahnya semangat perjuangannya masih tergurat. Satu per satu memorinya diingatnya dengan jelas. “Saat ini generasi muda kita sudah mulai pudar sikap nasionalisnya. Saatnya kita bersama-sama dalam membangun negara ini tanpa korupsi. Saya juga tidak mengharapkan gaji dari pemerintah. Yang jelas kami sudah berjuang," pungkasnya.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> Kisah Telik Sandi Pasukan Harimau Kuranji

    Di Indonesia Amdocs juga Ada Israel Diduga Memata-matai AS Lewat Amdocs


    INILAH.COM, Jakarta- Meski Amerika Serikat dan Israel bersahabat, Israel diduga memata-matai negara adidaya itu. Israel memata-matai warga AS lewat Amdocs Ltd. Perusahaan ini ternyata bekerjasama dengan Telkomsel.

    Hal itu terungkap dari penyelidikan Fox News terkait hubungan lembaga intelejen Israel dengan Amdocs, perusahaan teknologi kemunikasi yang digunakan oleh banyak operator seluler di AS. Amdocs dicurigai digunakan oleh Israel untuk memata-mati warga AS melalui percakapan telepon, komunikasi data, dan sistem pertukaran informasi lainnya yang menggunakan saluran telepon.

    Berdasarkan laporan Fox News, sejak insiden 11 September, lebih dari 60 warga Israel di AS telah ditangkap di bawah aturan antiterorisme. Amdocs dicurigai menggunakan data-data telepon untuk kepentingan lembaga mata-mata Israel. Antara lain, data direktori panggilan bantuan dan catatan panggilan telepon. Dugaan itu membuat banyak kalangan di AS khawatir karena hampir semua sistem penagihan telepon di AS menggunakan jasa Amdocs.

    Amdocs memiliki kontrak dengan 25 perusahaan ponsel terbesar di Amerika bahkan lebih banyak lagi di seluruh dunia. Gedung Putih dan lembaga pemerintahan lain memang aman dilindungi jika menyangkut panggilan telepon, namun hampir mustahil membuat panggilan tanpa diketahui oleh Amdocs.

    Dalam beberapa tahun terakhir, FBI dan badan-badan pemerintah AS lainnya telah menyelidiki Amdocs lebih dari sekali. Perusahaan ini telah berulang kali membantah adanya pelanggaran keamanan. Tapi, sumber Fox News mengatakan bahwa sejak 1999, badan keamanan nasional sangat rahasia, berkantor pusat di Maryland utara, mengeluarkan apa yang disebut laporan informasi ‘Top Secret’. Isinya, memperingatkan bahwa catatan panggilan telepon di AS dimiliki pihak Israel.

    Bukan hanya catatan panggilan telepon yang digunakan untuk kepentingan Israel. Tetapi juga, data-data lain seperti informasi ekonomi, pertambangan, properti, dan lain-lain.

    Amdocs juga ternyata beroperasi di Indonesia lewat kerjasama Telkomsel. Perusahan penyedia layanan telepon seluler terbesar di Indonesia itu menggunakan jasa Amdocs untuk Operating System Software dan Billing Software System. Nilai kontrak Telkomsel dengan Amdocs sejak akhir Februari 2010 itu mencapai Rp1,2 triliun.

    Seperti di Amerika, Amdocs di Indonesia juga melayani pelanggan, dalam hal ini pelanggan Telkomsel.

    Kehadiran Amdocs di Indonesia ini sempat dipertanyakan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring. Ini dilakukan terkait track record Amdocs yang sering digunakan oleh agen rahasia Israel untuk kepentingan mata-mata. Kekhawatiran Tifatul itu tentu beralasan karena bangsa Indonesai tidak akan mau dimata-mati oleh Israel.

    Sumber: INILAH
    Readmore --> Di Indonesia Amdocs juga Ada Israel Diduga Memata-matai AS Lewat Amdocs

    Masalah Perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste

    Perbatasan RI-TIMTIM(Foto: www.rnw.nl)


    Perlu diketahui, bahwa perbatasan antar negara Republik Indonedia (RI) dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di tiga Kabupaten yakni di Belu, Kupang dan Timor Timur Utara (TTU). Perbatasan di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor, sedangkanperbatasan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu di Oekusi yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia. Garis batas antar negara di NTT terletak di sembilan kecamatan. Satu kecamatan di Kabupaten Kupang, tiga kecamatan di TTU, dan lima kecamatan di Kabupaten Belu. Permasalahan batas dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, Unresolved dan Unsurveyed. Unresolved adalah masalah perbatasan yang belum terselesaikan, sementara Unsurveyed maksudnya wilayah yang belum bisa disurvey karena ada penolakan warga. Permasalah batas meliputi tiga, Unresolved di Noel Besi/Citrana, Bijael Sunan/Oben dan Dilumil/Memo, serta satu Unsurveyed area yaitu di Subina.

    Masalah Unresolved di Noel Besi/Citrana.

    Daerah sengketa terletak di dusun Naknuka, dengan luas lebih kurang 1,069 hektare. Warga yang tinggal di wilayah tersebut berasal dari Kec. Citrana Distrik Oecusse dan ber KTP Timor Leste, masih ada hubungan kekeluargaan dengan masyarakat RI yng berada di desa Natemnanu utara Kec. Amfoang Timur, Kab. TTU-NTT. Warga yang tinggal di wilayah tersebut berjumlah 200 jiwa, yang meliputi 44 KK. 36 KK beragamaKatholik, dan delapan KK beragama Protestan. Di daerah tersebut ada bangunan baru yaitu Balai Pertahanan dan Perkebunan (Balai Pertanian, Perkebunan, Rumah Dinas, Aula Pertemuan dan Gudang), serta LSM OACP(Oecussee Ambono Community Programme) yang berjarak lebih kurang 2 Km dari Pamtas Yonif 744/SYB yang ada di Oepoil Sungai.

    Pada November 2008, dilaksanakan pembangunan Pos Imigrasi RDTL, kemudian sempat dihentikan , setelah diadakan musayarah antara aparat pemerintah dan masyarakat. Tetapi kemudian ditemukan bagunan baruuntuk Kantor Pertanian dan Balai Pertemuan dan diresmikan oleh Menteri Pertanian RDTL pada bulan

    Mei 2009. Selanjutnya pada mingu ke empat bulan April 2010 ditemukan pemasangan nama Gedungbertuliskan “MENESTERIO DA AGRI KULTURA”, dan penggunaan mesin pertanian di daerah Naktuka, serta terdapat LSM OACP (Oecussee Ambono Community Programme).



    Masalah Unresolved di Bijael Sunan/Manusasi.

    Daerah yang di sengketakan seluas lebih kurang 142,7 hektare, karena adanya perbedaan persepsi traktat, dan terkait masalah adat. Sebagai informasi, bahwa sebelum tahun 1893 daerah tersebut berada dalam kekuasaan masyarakat Timor Barat (Belanda), namun antara tahun 1893 – 1966 sudah dikuasai masyarakat Timor Timur (Portugal). Oleh karena itu, pada tahun 1966 garis batas di sepanjang Sungai Noel Miomafo digeser ke utara mengikuti pncak gunung, mulai dari puncak Bijael Sunan sampai barat laut Oben yang ditandai dengan pilar Ampu Panalak. Pemindahan batas wilayah tersebut dilakukan secara adat dan disaksikan oleh Gubernur Potugis, dan NTT pada saat itu belum ditemukan data tertulis.

    Masalah Unresolved di Dilumil/Memo.

    Permasalahan di Dilumil/Memo Kabupaten Belu mencakup daerah seluas lebih kurang 41,9 hektare, berada di delta Sungai Malibaka, akibat proses alamiah (pengendapan). Pihak RI pada awalnya menghendaki batas wilayah RI-RDTL berada disebelah timur delta, sedangkan pihak RDTL menghendaki di sebelah barat delta.Perkembangan terakhir, sesuai pertemuan TSC-BDR RI-RDTL tahun 2004, pihak RI menghendaki penarikan batas sesuai median line yang membagi dua river delta, meski di wilayah tersebut belum ada konflik batas wilayah dari masyarakat kedua negara.

    Masalah Unsurveyed area di Subina-Oben.

    Unsurveyed segment terdapat diantara Subina sampai dengan Oben yang sebenarnya merupakanpermasalahan klaim hak ulayat masyarakat setempat. Masyarakat menolak daerah tersebut untuk di survey dan ditentukan batasnya,

    sehingga tim dari RI – RDTL batal melaksanakan survey. Hingga sekarang, penyelesaian masalah Unsurveyedbelum ada titik temu. Mengingat, bahwa kesepahaman yang ada serta sesuai kesepakatan bersama pemerintah RI – RDTL sebagaimana tertuang dalam PA (Provisional Agreement) tanggal 8 Maret 2005, bahwakedua belah pihak sepakat dan menghormati hukum adat di daerah yang belum terselesaikan.



    Terlepas dari itu semua, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan Nota Protes Nomor. D/00172/01/2010/59 tanggal 27 Januari 2010 tentang keberadaan bangunan dan aktiva masyarakat Timor Leste di Unresolved Segment Noel Besi-Citrana, dan hingga sekarang pemertintah Timor Leste belum memberi tanggapan atas protes tersebut.

    Secara fakta, warga Timor Leste yang memasuki wilayah (Unresolved Segment) tidak dilarang oleh Pos UPF, sedangkan warga Indonesia dilarang oleh petugasPos TNI. Sementara pendapat masyarakat Nakuta (Timor Leste) menganggap bahwa lahan tersebut sudah masuk wilayah Timor Leste. Sehingga pernah pasukan patroli pas-pam TNI yang melaksanakan patroli di wilayah Dusun Naktuka dianggap telah melanggar batas wilayah, dan pernah dihadang oleh masyarakat setempat dengan menggunakan parang, dan memutus jembatan serta memblokir jalan yang dilalui petugas TNI. Bahkan, pemangku adat Kerajaan Amfoang Robby G.J. Manoh pada tanggal 12 Juni 2009 pernah menyatakan, apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan perbatasan, pihaknya menyatakan perang.

    Dalam berbagai perundingan, kedua belah pihak sebenarnya sudah sepakat, bahwa permasalahan batas wilayah kedua negara, tidak akan bisa diselesaikan kalau hanya berpedoman pada treaty atau perjanjianBelanda-Portugis ketika itu. Oleh karena itu, kedua negara sepakat menggunakan PA (Provisional Agreement)yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2005 tentang persetujuan kedua negara agar mempertimbangkan hukum adat sebagai bagian dari penyelesaian batas wilayah.

    Sumber: DMC
    Readmore --> Masalah Perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste

    RI-S. Korea KFX cooperation: The second best option?


    Indonesia and South Korea are getting ready to sign an MoU on the joint-development of a KFX fighter jet program (dubbed Boramae) later this year, following a letter of intent in March 2009 on Indonesian participation in a KFX study. When enacted, the MOU will provide a breakthrough for both countries in terms of bilateral defense collaboration and aircraft technology indigenization.

    The defense community and members of parliament believe that the cooperation will help the revitalization of the Indonesian defense industry. MPs urged the government to conduct a feasibility test before embarking on a US$2 billion venture that spans across an eight-year period. It is expected from the collaboration that five prototypes will be built before 2020.

    Approximately 200+ aircraft will be manufactured for both the Indonesian and Korean Air Force. Surely there is a sense of pride creeping into every Indonesian’s minds knowing that the biggest Muslim country in the world is going to carry on an indigenize a fighter jet program, debunking the myth that only technologically advanced countries can achieve this.

    Indeed, the cooperation will not only allow Indonesia to access the so-called 4.5th generation fighter jet technology, but also help South Korea preserve the bloodline for an indigenous fighter jet program since they can only afford 60 percent of the necessitate fund.

    But before we indulge in a techno-nationalism fantasy, several imminent issues need to be pondered. Sarcastic remarks as to why Indonesia uses a jet fighter project as sustenance for the aerospace industry when the capacity of the Indonesian Aerospace is still limited to transport aircraft and helicopter, will inevitably raise.

    Therefore, it is important to answer basic questions such as what the “indigenize fighter jet program” means in reality and how this will help revitalize the defense industry. There is also an urgency to shed some light upon the KFX program and whether it fits into the Indonesian strategic and defense-industrial interests.

    The first issue is the technical and fiscal feasibility of the KFX project. The controversial project was initiated in 2001, with an estimated cost of $13 billion for the production of 120 aircraft, and has not progressed from a feasibility study since. It is acknowledged that South Korea is lacking both in technical and fiscal abilities to kick start the program, with the Korean Aerospace Industry (KAI) as a prime contractor possessing only 63 percent of technological capability needed.

    Established through a merger of three companies in 1999, KAI has a modest experience of developing the indigenous KT-1 Wong Bee trainer, license-producing F-16K and joint-developing T-50 advanced trainer as well as making parts for F-15 (forward fuselage and wings).

    It does not have an extensive track record as it exports only the KT-1 trainer to Indonesia and Turkey, and is still unable to sell a single T-50 advanced trainer jet despite having been shortlisted for procurement in the United Arab Emirates (UAE), Israel, Greece, Singapore and the US.

    The second issue is the “sovereignty” of technology contained in the KFX and sustainability of in-service operation, since the KFX will be using subsystems such as engine and avionics from third countries that might present political complication for Indonesia. The KFX will be developed from T-50 Golden Eagle, a supersonic advance jet trainer jointly developed by KAI and the US Lockheed Martin, with the latter provided the avionics system, flight control and wings. In addition to the US, it is possible that Israel also contributes through an Active Electronically Scanned Array (AESA) radar that will be built domestically in South Korea.

    With the Korean Defense Acquisition Program Administration (DAPA) statement about the necessity to bring in international partner from big players such as Boeing, Lockheed Martin, EADS and Saab to help develop the KFX, obviously there will be further third country subsystems fitted into the KFX platform, which bring more complexities of supply in the future. Nevertheless, there is benefit, as Indonesia might be able to absorb world class knowledge through cooperation with those big aerospace companies and establish a position in the global supply chain.

    The third issue is risk associated with developing new technology; among them are cost overruns, under performance and delay. Under the MOU, Indonesia will bear 20 percent of the initial budget worth $8 billion, but the real cost can easily stretch out along the process. The risks of cost overruns and delay have taken place in similar collaborations such as the Joint Strike Fighter (JSF) and the Eurofighter.

    The JSF cost overrun is almost double its initial estimated price within 10 years of project (2001-2010), whereas the Eurofighter experienced cost overrun and “eternal delay” so bad that the participating countries decided to cut down the amount of aircraft order. Indonesia needs to be clear on how flexible they can be in terms of accepting risks incurred from participation in the project and whether the risk will be worthy of being paid off.

    The fourth issue is whether the KFX project will really help revitalize the Indonesian defense industry, through job creation, transfer of technology and creation of local supply chains. Jakarta needs to be articulate in the clearest way possible about the expectation of the economic benefits possibly derived from the project.

    It is not clear yet as to which model of work share is to be employed, whether it is juste retour (just return) or earned work shares (participation based on demonstrated competencies), or will Jakarta only access the know-how without participating in the production line (which is nearly impossible).

    For the sake of comparison, the Eurofighter project helps create 30,000 jobs across Europe. However, with a cost at $45-50 million per copy, it sees limited prospect of export when facing competition from the JSF and Gripen, not to mention competing Russian and Chinese products in the non-European market.

    Aviation Week estimated the break-even-point of the KFX will be reached with production of at least 200-250 aircraft, and it is only if the unit price of each copy can be pushed down to $41 million that makes it possible for export. If Indonesia were to order around 50 aircraft, it is possible to negotiate 20-25 percent of total work-share based on juste retourprinciple, and this will materialize in a significant number of jobs. Without export, however, the long-term economic benefits will likely demise once the project completes.

    Experts share doubt whether the KFX can really offer the cutting-edge technology as offered by 5th Generation fighters such as the JSF and the Indo-Russian PAKFA in 2020s, which means in terms of strategic calculation, the KFX may not be the best option to fight with a more technologically advanced enemy.

    Facing the 5th G fighter jet race from China, Japan, and Indo-Russia, the South Korean government has a difficult time calculating a trade-off between strategic and industrial interest, between building an indigenous fighter or buy best off-the-shelf (OTS) available on the market. Indonesia may not face a similar dilemma as there is no imminent 5th G fighter race with neighboring countries, but it does not mean that Jakarta do not need to explore another value for the money option.

    Another possibility of using defense acquisition as industrial policy tool is using an offsets obligation to accompany the OTS procurement. Alternatively, $2 billion will enable Indonesia to get more than a squadron of cutting-edge OTS technology. Neither joint-development nor procuring OTS will give sovereignty of supply, but the OTS does not only give the advantage of value for money because it bypasses the development cost, but it also ensures getting the attested technology that probably would serve both defense-industrial and strategic interests better.

    From: THE JAKARTA POST
    Readmore --> RI-S. Korea KFX cooperation: The second best option?

    Sunday, July 11, 2010 | 9:13 PM | 0 Comments

    KRI Dewa Ruci Disambut Meriah di Belgia

    London (ANTARA) - KRI Dewa Ruci yang mengikuti parade di kota Antwerpen dan acara open ship bagi publik mendapat sambutan antusias dari masyarakat Belgia, setibanya di pelabuhan Schelde, Port Antwerpen-Belgia.

    Letkol (Laut) Suharto, komandan KRI Dewa Ruci beserta ABK (anak buah kapal) sebanyak 164 orang disambut Belgian Navy Commander Patrick Van den Bergh bersama Atase Pertahanan RI untuk Belanda dan Belgia Kol. Wisnu, ujar Minister Counsellor Pensosbud/Diplik KBRI Brussel, P.L.E. Priatna, kepada koresponden ANTARA London, Minggu.

    PLE Priatna ikut menyambut bersama ratusan masyarakat Antwerpen detik-detik merapatnya KRI Dewa Ruci dan prosesi atraksi merapatnya Dewa Ruci dibibir daratan Belgia bersama Sekretaris III Pensosbud KBRI Brussel, Royhan Wahab dan Punjul Nugraha, di galangan sandar kota Anterwepen.

    KBRI Brussel menyambut kedatangan Letkol (Laut) Suharto beserta ANK Dewa Ruci di kantor KBRI Brussel di Avenue de Tervuren 294, setibanya rombongan muhibah "the Tall Ship Race 2010", yang diikuti sekitar 40 kapal berbendera asing dari 40 negara bersandar di pelabuhan Antwerpen-Belgia.

    KRI Dewa Ruci akan berada di Belgia selama lima hari.

    Letkol (Laut) Suharto menyambut gembira tibanya Dewa Ruci di kota Belgia dan sambutan hangat diberikan warga Belgia, yang tiada putusnya menanti giliran mengunjungi kapal bersejarah KRI Dewa Ruci yang pertama kali berlayar ke Jerman tahun 1953 ini.

    Menurut P.L.E Priatna, open ship dan kunjungan menyaksikan kapal yang dibuka dari pagi hari hingga larut malam menjadi ikon unik dialog dan rasa keingintahuan masyarakat Belgia menyaksikan kapal layar terjauh dari Indonesia yang tiba di Belgia. Lebih dari 10 ribu mil laut jarak yang telah ditempuh hingga sandar di kota cantik Antwerpen ini.

    Atraksi yang dilakukan awak dan kadet KRI Dewa Ruci setiap harinya, mulai dari musik, tari, poco-poco, hingga acara coctail party di kapal yang merapat ini, menjadi daya tarik yang luar biasa, ujarnya.

    Bendera Merah Putih berkibar saat ribuan orang setiap harinya mengunjungi geladak kapal, berkeliling, melihat papan peta besar Indonesia dan menyaksikan hiburan yang terbuka ini. Luar biasa antusiasme publik mendatangi kapal layar besar ini.

    "Sambutan hangat, benar KRI Dewa Ruci menjadi idiom promosi bagus Indonesia sebagai negara kelautan di mancanegara" demikian PLE Priatna, di tengah kerumunan antrean publik memasuki kapal Dewa Ruci itu.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> KRI Dewa Ruci Disambut Meriah di Belgia

    Purnawirawan jadi Kapolri?

    Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan penunjukan Kapolri dari luar tak ada salahnya dan itu bisa saja dilakukan. Orang yang tepat adalah purnawirawan Polri sendiri.

    “Saya kira jika memang pemerintah terpaksa tidak bisa memilih kapolri dari luar jajaran polisi aktif saat ini karena berbagai alasan, maka lebih baik diambil dari para purnawirawan Polri yang memiliki syarat-syarat yang memadai untuk menduduki jabatan kapolri. Purnawirawan Polri memiliki resistensi yang lebih sedikit dibandingkan mendatangkan orang dari luar jajaran kepolisian,” kata Taufik, Minggu (11/7).

    Ia mencontohkan, ketika Presiden Soeharto mengangkat M. Jusuf sebagai Panglima TNI. Waktu itu, M Jusuf sudah tidak menjadi perwira aktif lagi. Untuk saat itu bisa dikatakan karier militer M. Yusuf sebenarnya sudah selesai, namun karena kebutuhan, Pak Harto pun menunjukkannya menjadi pangilma TNI untuk membenahi TNI. Terbukti M. Yusuf menjadi salah satu panglima TNI paling berhasil dan dirinya pun masih dikenang sebagai seorang panglima yang benar-benar memperhatikan kebutuhan anak buahnya serta jujur.

    “Pak Harto ketika itu memilih M.Yusuf menjadi panglima TNI ketika M.Yusuf sudah dikaryakan di luar TNI,” kata Taufik.

    Sementara itu pengamat Ilmu Kepolisian, Bambang Widodo Umar menyatakan sangat masuk akal wacana agar kapolri bisa diambil dari luar institusi polri.

    Presiden sebagai atasan kapolri menurut Bambang seharusnya dapat memiliki keleluasaan dalam memilih Kapolri. Saat ini dengan aturan yang ada maka menurutnya kewenangan presiden dan hak prerogratif presiden untuk memilih pembantunya seperti dibatasi.

    “Kalau kita melihat institusi lain seperti kementerian negara, menteri itu kan jabatan politis dan bukan jabatan karier. Jabatan karier di kementerian level tertinggi di eselon satu atau setingkat sekjen atau dirjen. Sementara di kepolisian itu jabatan eselon satu bukanlah kapolri tapi Kaberesikrim, Kababinkam dan jabatan bintang tiga lainnya. Kapolri itu selevel dengan menteri tapi dia pensiun. Jika kepolisian mau disamakan dengan institusi sipil lainnya, maka mungkin saja bahwa kapolri adalah orang bukan dari institusi kepolisian yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan institusi polri untuk menjadi pemimpin,” kata Widodo.

    Dirinyapun mencontohkan jabatan jaksa agung yang merupakan jabatan politis yang bisa disamakan dengan jabatan kapolri.

    “Untuk jabatan politis, seharusnya memang tidak ada pensiun, masa pengabdian mereka ditentukan oleh kebutuhan pemerintahan saat ini. Seharusnya kapolri bisa disamakan dengan jaksa agung, atau kalau mau kapolri adalah pejabat eselon satu maka kapolri harus berada dibawah kementerian. Kapolri seharusnya juga tidak ada pensiunnya,” jelasnya.

    Namun untuk itu maka harus dilakukan dengan mengubah UU Kepolisian tahun 2002 yang memang mensyaratkan bahwa kapolri haruslah dari institusi Polri yang masih aktif.

    “Tapi kalau memang pemerintah dan DPR sepakat untuk itu, maka tidak menjadi masalah, karena toh UU bisa diubah dan bukan satu hal yang baku,” imbuhnya.

    Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir mengusulkan agar Kepala Kepolisian RI (Kapolri) mendatang tidak harus berasal dari kalangan internal polisi sendiri. Usulan tersebut, kata Nudirman, sejalan dengan keinginan tulus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendambakan kepemimpinan yang lebih menonjolkan aspek sipil.

    Sumber: PRIMAIRONLINE
    Readmore --> Purnawirawan jadi Kapolri?

    F-5/Tiger Laksanakan Terbang Jelajah Medan

    F-5/Tiger (foto: TNI)

    Satu flight pesawat tempur F-5/Tiger dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi selama kurang lebih satu minggu melaksanakan Terbang Jelajah Medan ke wilayah Timur Indonesia. Pesawat-pesawat tempur tersebut juga melaksanakan Operasi Pagar Camar 2010.

    Pemberangkatan latihan dan operasi tersebut disaksikan oleh Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Ismono Wijayanto beserta para pejabat di Shelter Skadron Udara 14, Kamis (8/7) yang akan bergabung dengan pesawat tempur F-16/Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 yang sudah lebih dahulu melaksanakan operasi hanud di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    Terbang Jelajah Medan dimaksudkan untuk melatih para penerbang tempur dalam bernavigasi menuju Pangkalan-pangkalan Udara yang telah ditentukan. Sedang Operasi Pagar Camar melaksanakan patroli udara di wilayah Timur Indonesia dengan tujuan mengamankan yurisdiksi wilayah udara nasional dari pelanggaran penerbangan pesawat asing.

    Dalam latihan dan operasi ini melibatkan 59 ground crew yang akan mendukung pelaksanaan terbang jelajah medan, kata Kapentak Lanud Iswahjudi Mayor Sus Sutrisno, SPd, MSi.

    Selama pelaksanaan terbang jelajah tersebut Pangkalan-pangkalan Udara yang disinggahi meliputi Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar; Lanud Samratulangi, Manado; dan Lanud Balikpapan serta Lanud Eltari, Kupang.

    Sumber: HARIAN UMUM PELITA
    Readmore --> F-5/Tiger Laksanakan Terbang Jelajah Medan

    GRANAT MERIAM BUATAN ANAK BANGSA


    Granat Meriam adalah salah satu alutsista munisi kaliber besar (MKB) yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Kol. Wardoyo, SB, Slp, Dirbinlitbang Pussen Armed TNI AD yang didampingi Dr. Ir. Ade Bagja, Deputi Direktur Litbang, Direktorat Produk Sistem Senjata, PT. PINDAD (Persero), pada Iptek Talk, Minggu, 11 Juli 2010, Pkl. 18.30-19.00 WIB di TVRI.

    Menurut Wardoyo, di TNI AD granat meriam lebih dikenal dengan munisi meriam. Granat meriam ini terdiri dari dua paket, yaitu munisi dan selongsong. Granat meriam yang terdiri dari dua paket tersebut akan dimasukkan ke dalam laras meriam atau diloading, dalam pelaksanaan tergantung dari elevasi atau sudut yang diinginkan. Penggunaan granat meriam / munisi meriam di TNI AD sudah sejak perang dunia ke dua selesai. Sampai saat ini TNI AD masih menggunakan granat meriam produk dari luar negeri, akan tetapi bukan berarti TNI AD tidak mau menggunakan produk lokal, melainkan karena PT. PINDAD sendiri sebagai perusahaan senjata dalam negeri belum membuatnya.

    Wardoyo menjelaskan bahwa memang selama ini TNI AD berkiblat ke luar negeri, selama ini meriam yang digunakan memang berasal dari luar negeri. Berdasarkan pengalaman, walaupun meriam itu buatan luar negeri belum menjadi jaminan, tetap saja masih ada hambatan dalam penggunaannya di lapangan. Tetapi ternyata, granat meriam produk lokal, yaitu hasil anak bangsa di PT. PINDAD sudah memenuhi syarat-syarat tipe granat meriam yang digunakan dalam rangka pengadaan barang TNI AD, maka PT. PINDAD bisa mengikuti proses pelelangan.

    Ade menjelaskan bahwa memang sampai saat ini PT. PINDAD belum membuat granat meriam. Akan tetapi keinginan untuk membuat sudah lama, apalagi PT. PINDAD sudah mempunyai fasilitas yang bisa digunakan dalam produksi granat meriam. Fasilitas ini sudah ada sejak tahun 1991, dan bisa di optimalkan. Fasilitas ini disebut dengan filling plan yang berada di divisi munisi, di kota kecil Turen, sekitar 30 km dari kota Malang Jawa Timur. Filling plan yang dimiliki PT. PINDAD di Turen itu merupakan filling plan terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan beberapa negara tetangga tidak memiliki filling plan seperti yang dimiliki oleh PT. PINDAD. Fasilitas ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan TNI AD. Jadi bisa dikatakan bahwa PT. PINDAD sudah siap untuk memproduksi granat meriam, tetapi bukan memproduksi granat meriam secara keseluruhan. Fasilitas filling plan tersebut hanya untuk hulu ledaknya saja. Granat meriam terdiri dari beberapa bagian seperti, bagian selongsong, bagian propelan sebagai pendorong. PT. PINDAD tetap akan melakukan produksi secara bertahap sampai dapat memproduksi sendiri granat meriam secara keseluruhan untuk kemandirian dalam hal pengadaan alutsista dalam negeri.

    Menurut Ade, di dalam bagian granat meriam ada yang diisi dengan bahan eksplosif, supaya granat tersebut memiliki efek daya ledak. Untuk mengisi bahan eksplosif hulu ledak dari granat meriam ini maka digunakanlah fasilitas filling plan. Teknologi yang digunakan adalah teknologi dari swedia, yang mana tahun 1991 sudah mulai dipakai. Kapasitas dari filling atau pengisian TNT ataupun campuran TNT ke dalam hulu ledak granat meriam ini sendiri mencapai 1.200 kg/shift, dimana dalam hulu ledak granat meriam 105 isinya hanya 2 kg TNT, berarti dalam 1 hari bisa lakukan pengisian hulu ledak granat meriam sebanyak 600 hulu ledak.

    Untuk Informasi lengkap tentang Granat Meriam, silakan menyaksikan Iptek Talk di TVRI pada hari Minggu, 11 Juli 2010, Pkl. 18.30-19.00 WIB. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah membayangkan hidup tanpa iptek ;). Selamat menyaksikan..!

    Sumber: RISTEK
    Readmore --> GRANAT MERIAM BUATAN ANAK BANGSA

    Laksamana Agus Suhartono Calon Kuat Panglima TNI

    Laksamana Agus Suhartono(Foto: KOMPAS)

    JAKARTA - Pergantian tongkat komando jabatan tak hanya berlangsung di kepolisian. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso juga akan diganti tahun ini. Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu memasuki usia pensiun pada 8 September 2010. Bursa penggantinya sudah dibicarakan di internal TNI.

    ''Yang paling kuat adalah Laksamana Agus Suhartono,'' kata sumber Jawa Pos kemarin. Agus sekarang menjabat kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

    Jika benar Agus terpilih, siklus rotasi antar angkatan terwujud. Sebelum Djoko Santoso, panglima TNI dijabat Marsekal Djoko Suyanto (AU). Pendahulu Djoko Suyanto adalah Laksamana Widodo A.S. (AL).

    Jenderal Djoko Santoso lahir di Solo pada 8 September 1952. Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia maksimal panglima TNI adalah 58 tahun. Dia menjabat panglima TNI sejak 28 Desember 2007.

    Sebelumnya, Djoko Santoso menjabat KSAD mulai 18 Februari 2005. Kariernya di militer diawali dari menjabat Waassospol Kaster TNI (1998), Kasdam IV/Diponegoro (2000), Pangdivif 2 Kostrad (2001), Pangdam XVI/Pattimura dan panglima komando operasi pemulihan keamanan (Pangkoopslihkam) di Maluku (2002-2003), panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mei 2003-Oktober 2003, dan wakil kepala staf TNI-AD (2003-2005).

    Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, panglima TNI selama sebulan terakhir rajin mengunjungi beberapa daerah. ''Juni lalu ke Batam dan pekan lalu ke Jawa Timur. Beliau semacam pamitan ke satuan-satuan,'' kata sumber itu.

    Djoko Santoso dikenal sebagai figur yang disegani para prajurit di daerah-daerah perbatasan karena memberikan atensi khusus. ''Kalau kaporlap terlambat sampai di pos-pos terluar, komandannya bisa dapat teguran,'' katanya. Kaporlap adalah perlengkapan perorangan lapangan yang lazim diberikan kepada prajurit TNI.

    Calon kuat pengganti Djoko Santoso adalah Laksamana Agus Suhartono yang merupakan lulusan Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) 1978. Agus pernah menduduki sejumlah pos penting di lingkungan TNI-AL. Pria kelahiran Blitar, 25 Agustus 1955, itu, antara lain, pernah menjabat komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim, asisten operasi KSAL, Pangarmabar, dan terakhir Irjen Departemen Pertahanan. ''Pak Agus juga dikenal sangat care kepada anak buah,'' katanya. Sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, calon panglima TNI akan diajukan presiden ke DPR untuk memperoleh persetujuan.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Pertahanan Indonesia Rizal Darmaputera menilai figur angkatan bukan menjadi parameter utama menilai calon panglima TNI. ''Tapi, komitmennya untuk mengawal reformasi militer dan menjaga kualitas profesionalisme prajurit,'' kata Rizal.

    TNI, kata Rizal, selama ini selalu digoda bujuk rayu politik dan syahwat kekuasaan oleh kelompok-kelompok kepentingan. ''Komitmen TNI untuk mengawal demokrasi dalam batas-batas yang disepakati harus dilanjutkan calon panglima TNI berikutnya,'' ujarnya.

    Di bagian lain, Ketua Komisi I DPR Kemal Azis Stamboel mengatakan belum mendengar kabar tentang pergantian panglima TNI. DPR baru akan bersikap setelah ada pemberitahuan dari pemerintah. ''Kita ikuti saja prosedurnya sesuai undang-undang,'' katanya.

    Sumber: JAWAPOS
    Readmore --> Laksamana Agus Suhartono Calon Kuat Panglima TNI

    Saturday, July 10, 2010 | 8:18 PM | 0 Comments

    Korsel Serukan Korut Minta Maaf

    Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan pada Sabtu menyerukan Korea Utara untuk minta maaf atas tenggelamnya salah satu kapal perangnya, Cheonan, setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengecam serangan tersebut.

    Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan, tidak ada perubahan untuk rencana melakukan latihan perang laut gabungan dengan Amerika Serikat di Laut Kuning, meskipun terdapat keberatan dari China, sebagaimana dikutip dari AFP.

    Dewan Keamanan PBB Jumat dengan suara bulat menyetujui pernyataan yang menyesalkan tenggelamnya kapal perang Korea Selatan, Cheonan, di Laut Kuning pada Maret, yang menewaskan 46 pelautnya. Namun sesaat setelah itu PBB menghentikan kecaman terhadap negara komunis itu.

    Pernyataan itu menggarisbawahi "pentingnya mencegah terjadinya serangan-serangan semacam selanjutnya atau permusuhan terhadap (Korea Selatan)," dan memuji Seoul karena telah menunjukkan sikap "menahan diri" sejak serangan itu.

    Kementerian luar negeri Korea Selatan menyambut baik sikap PBB tersebut.

    "Pernyataan Dewan Keamanan (DK) sangat penting sebagai kecaman masyarakat internasional atas serangan Korea Utara terhadap Cheonan dengan satu suara, dan menegaskan pentingnya pencegahan provokasi-provokasi lebih lanjut terhadap Korea Selatan," ujarnya.

    "Pemerintah menyerukan Korea Utara agar menghormati semangat dari pernyataan itu, menerima dengan tegas tanggung jawabnya dan minta maaf."

    Seorang juru bicara kementerian pertahanan mengatakan, Korea Selatan akan terus maju dengan latihan angkatan laut dengan AS di Laut Kuning, meskipun terdapat protes-protes dari China.

    "Tidak ada perubahan sikap kami untuk melakukan latihan militer bersama," kata juru bicara itu kepada AFP, beberapa jam setelah pernyataan DK PBB dikeluarkan.

    "Namun demikian, tanggal dan metode latihan belum diputuskan," katanya menambahkan.

    Kantor berita Yonhap mengutip seorang pejabat tinggi militer yang tidak disebut namanya Sabtu mengatakan, bahwa sebuah kapal induk AS tampaknya akan ikut ambil bagian dalam latihan tersebut.

    China Kamis memperingatkan AS dan Korea Selatan terhadap rencana latihan militer di dekat wilayah perairannya, dan menyerukan kepada mereka agar tidak menambah ketegangan-ketegangan dengan sekutunya, Korea Utara.

    Korea Selatan, merujuk penemuan-penemuan investigasi multinasional, menuduh Korea Utara men-torpedo kapal perangnya.

    Pyongyang marah dan menolak bertanggungjawab serta mengancam akan melakukan perang atau mati dalam membalas kecaman di PBB mengenai insiden itu.

    Latihan militer semula akan dilakukan bulan lalu, namun ditunda sampai DK PBB menyelesaikan pembahasan tenggelamnya kapal tersebut.

    Korea Selatan mengumumkan pihaknya juga melakukan balasan non militer terhadap Korea Utara, termasuk larangan sebagian perdagangan dan menyerukan DK PBB mengeluarkan kecaman kepada Pyongyang.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Korsel Serukan Korut Minta Maaf

    Korsel Sambut Baik Pernyataan Soal Kapalnya

    Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan hari Jumat menyambut baik pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai penenggelaman kapal perang negara itu. PBB mendesak Korea Utara mengendalikan diri dari provokasi lebih lanjut dan mengakui kesalahan atas serangan itu.

    DK PBB mengecam penenggelaman kapal Cheonan pada 26 Maret namun tidak secara langsung menyalahkan Korea Utara, meski AS dan Korea Selatan meminta kecaman PBB terhadap negara komunis itu.

    "Pernyataan presiden DK itu mengandung makna penting bahwa masyarakat internasional mengecam serangan Korea Utara terhadap kapal Cheonan dengan satu suara dan menekankan pentingnya mencegah provokasi selanjutnya" terhadap Korea Selatan, kata juru bicara kementerian luar negeri di Seoul, Kim Young-sun, seperti dikutip kantor berita Yonhap.

    "Pemerintah mendesak Korea Utara tidak melakukan lagi provokasi atau bertindak yang melukai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, dengan menanggapi secara serius sikap kuat masyarakat internasional bahwa provokasi terhadap Korea Selatan tidak akan ditoleransi," katanya.

    Kim juga mendesak Korea Utara mengakui tanggung jawabnya dan meminta maaf, kata Yonhap.

    Teks pernyataan Dewan Keamanan PBB tidak secara langsung menyalahkan Korea Utara (DPRK) atas serangan tersebut, meski penyelidikan internasional menyalahkan Pyongyang atas insiden mematikan itu.

    Pernyataan yang dibacakan presiden DK saat ini, Duta Besar Nigeria untuk PBB Joy Ogwu, mengatakan bahwa terkait dengan hasil penyelidikan "yang menyimpulkan bahwa DPRK bertanggung jawab atas penenggalaman Cheonan, DK mengungkapkan keprihatinan terbesarnya".

    Korea Utara membantah terlibat dalam tenggelamnya kapal Cheonan di dekat perbatasan laut yang disengketakan kedua negara Korea itu.

    Hubungan antara kedua negara Korea itu memanas akhir-akhir ini terkait dengan tenggelamnya kapal Korea Selatan itu.

    Penyelidik internasional pada 20 Mei mengumumkan hasil temuan mereka yang menunjukkan bahwa sebuah kapal selam Korea Utara menembakkan torpedo berat untuk menenggelamkan kapal perang Korea Selatan itu, dalam apa yang disebut-sebut sebagai tindakan agresi paling serius yang dilakukan Pyongyang sejak perang Korea 60 tahun lalu.

    Sebanyak 46 orang awak Korea Selatan tewas ketika kapal perang itu tenggelam di dekat perbatasan Laut Kuning yang disengketakan dengan wilayah utara pada Maret lalu dalam kondisi misterius setelah ledakan yang dilaporkan.

    Korea Selatan mengumumkan serangkaian pembalasan yang mencakup pemangkasan perdagangan dengan negara komunis tetangganya itu.

    Korea Utara membantah terlibat dalam insiden tersebut dan membalas tindakan Korea Selatan itu dengan ancaman-ancaman perang.

    Seorang diplomat Korea Utara mengatakan, Kamis (3/6), ketegangan di semenanjung Korea setelah tenggelamnya kapal perang Korea Selatan begitu tinggi sehingga "perang bisa meletus setiap saat".

    Dalam pernyataan pada Konferensi Internasional mengenai Perlucutan Senjata, wakil utusan tetap Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Ri Jang-Gon, menyalahkan "situasi buruk" itu pada Korea Selatan dan AS.

    "Situasi semenanjung Korea saat ini begitu buruk sehingga perang bisa meletus setiap saat," katanya.

    Kedua negara Korea itu tidak pernah mencapai sebuah perjanjian pedamaian sejak perang 1950-1953 dan hanya bergantung pada gencatan senjata era Perang Dingin.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Korsel Sambut Baik Pernyataan Soal Kapalnya

    Kamboja Gelar Latihan Perang

    AP PHOTO/LING SHUO
    Tentara Kamboja berpatroli di dekat Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand, Provinsi Preah Vihear, Kamis (24/7). Kuil ini berada di atas lahan sengketa Thailand-Kamboja. Sejak tahun 1962, Mahkamah Internasional menyatakan kuil itu sebagai milik Kamboja, tetapi tidak pernah diterima pihak Thailand. Sengketa kembali mencuat setelah kuil itu, atas usulan Kamboja, mendapat status sebagai Warisan Dunia dari UNESCO.


    KOMPAS.com — Mulai minggu depan, untuk kali pertama, Kamboja menggelar latihan perang dalam skala akbar. Pelatihan ini merupakan bagian dari kerja sama dengan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Sebagaimana Xinhua mewartakan pada Sabtu (10/7/2010), tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kondisi damai dan keamanan di negeri tersebut.

    Menurut Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Chhum Socheat, pelatihan ini bertajuk Pengawal Angkor 2010. "Kami menggelar mulai 17 Juli hingga 30 Juli tahun ini," katanya.

    Kegiatan besar itu, imbuh Socheat, bakal melibatkan 26 negara, termasuk Indonesia, Perancis, Filipina, Australia, India, Italia, Jerman, Jepang, Mongolia, dan Inggris. Jumlah prajurit yang terlibat ada 1.000 orang, sebagian besar tentara Kamboja dan AS.

    Pelatihan tempur dalam kerangka Operasi Keamanan Global (GPOI) PBB itu bakal dilaksanakan di dua lokasi berbeda. Yang pertama ada di Provinsi Kompong Speu, sekitar 50 kilometer dari Phnom Penh. Lalu, sesi kedua digelar di Phnom Penh.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Kamboja Gelar Latihan Perang

    2010, PT PAL Bikin 14 Kapal

    ilustrasi Galangan kapal selam

    SURABAYA - Seiring program restrukturisasi untuk penyelamatan industri strategis, PT PAL tetap melayani pemesanan kapal. Bahkan, pada 2010 sedikitnya ada 14 pesanan kapal yang diharapkan bisa menjaga aktivitas produksi.

    Kepala Bidang Restrukturisasi PT PAL Bambang Hardianto mengatakan, 14 unit kapal tersebut di antaranyalima unit jenis bulk carrier. “Sekitar enam di antaranya merupakan pesanan luar negeri. Nanti kita cek lagi. Tapi, intinya dengan penggarapan tersebut kita ingin kinerja produksi perusahaan tetap aktif dan bisa dipertahankan,” katanya kemarin.

    Sekadar mengingatkan, tahun ini, PAL Indonesia tengah mengincar teknologi dua negara, Jerman dan Korea Selatan, untuk digandeng membuat kapal selam di Indonesia.

    Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Gunadi menjelaskan, produsen kapal PT PAL masih terkendala teknologi untuk memproduksi sendiri kapal selam di galangannya.

    Sumber: OKEZONE
    Readmore --> 2010, PT PAL Bikin 14 Kapal

    Mata-mata Rusia Gunakan Teknologi Biasa

    Anna Chapman

    INILAH.COM, Jakarta - Tersangka mata-mata asal Rusia yang ditangkap pada minggu lalu ternyata tidak begitu gemerlap seperti James Bond. Mereka hanya menggunakan alat elektronik yang banyak dipakai orang biasa.

    "Pada masa lalu, mereka memiliki peralatan khusus tipe-KGB. Saat ini mereka menggunakan komputer biasa, laptop normal,” kata Sujeet Shenoi, profesor ilmu komputer di University of Tulsa sekaligus konsultan rutin bagi FBI.

    "Teknologi begitu hebat saat ini sehingga Anda tidak lagi butuh peralatan khusus," ujarnya lagi.

    Berdasarkan keterangan FBI peralatan dari 11 orang Rusia itu di antaranya adalah laptop, kartu memori dan setidaknya satu ponsel prabayar. Para tersangka ini dituduh punya teknologi mata-mata ‘gaya lama’ seperti radio gelombang pendek, tinta tidak terlihat dan metode enkripsi manual yang klasik dikenal dengan nama one-time pad.

    Radio gelombang pendek rata-rata mudah ditemui di rumah-rumah, dan banyak kesempatan untuk lari jika FBI mencurigai seseorang sebagai mata-mata. Begitu pula dengan laptop, ponsel dan flash drives.

    Namun, ini bukan berarti mata-mata dapat aman. Cara penggunaan perangkat teknologi oleh mata-mata Rusia ini telah diketahui oleh agen FBI selama beberapa tahun.

    Glenn Fleishman, editor dari blog Wi-Fi Net News mengatakan, berdasarkan titik teknis, link Wi-Fi yang muncul oleh para amatir sangat mudah untuk diketahui.

    Dia menekankan bahwa setidaknya ada satu teknologi transmisi jangka pendek, dikenal seabgai ultra-wideband radio yang tampaknya sedikit kemungkinan untuk dijejak oleh FBI.

    Namun di lain pihak, Keith Melton yang merupakan salah satu penerbit buku Spycraft dengan mantan direktur CIA, mengatakan bahwa penggunaan Wi-Fi dapat menjadi ‘sangat cerdas’ karena tidak ada data yang terlewati di internet. Koneksi bisa menjadi sesuatu yang cukup sulit di lacak jika FBI tidak cukup cerdas dan memiliki peralatan analisis Wi-Fi pada saat yang sama.

    Melton mengatakan bahwa teknik ini mengingatkan kita pada tanda di BlackBerry saat ini, dikembangkan oleh CIA pada 1970 yang memberikan cara bagi mata-mata Rusia mengirimkan pesan tak terlihat pada penerima yang dekat. Kejatuhan ini dapat ditangkap dengan peralatan yang memungkinkan wacana kematian.

    Selama lebih dari satu abad, mata-mata telah memiliki metode untuk ‘mengkerdilkan’ dokumen di mana biasanya menggunakan fotografi lewat perangkat khusus. Chip flash memory, penggunaan kamera, ponsel, USB drives, segala teknologi yang memungkinakan ‘bocah’ menyederhanakan dokumen ke dalam bentuk kecil.

    Ini cukup mengejutkan jika jaringan mata-mata ini diduga telah menggunakan salah satu cara tertua dalam menyembunyikan sesuatu; tinta tidak terlihat. "Benda ini memiliki popularitas tinggi dalam lingkaran para intelijen saat Perang Dunia I," ujar Melton.

    Saat ini, bahkan benda tersebut dapat ditemukan di toko mainan, meskipun memang cara ini belum tentu usang. Meskipun FBI tidak menyebutkan adanya dokumen menggunakan tinta tidak terlihat, namun disebutkan bahwa tersangka Juan Lazaro, mengatakan pada isterinya Vicky Pelaez, bahwa Lazaro akan menulis sesuatu dengan cara tidak tampak. Ia berharapa pesan ini dapat tersampaikan pada seseorang yang menuju Amerika Selatan.

    Bentuk baru dari tinta tidak tampak ini bisa jadi adalah steganografi digital.

    Dengan alat ini, pesan dapat tersembunyi di balik lagu, gambar atau file lainnya, kemudian diunggah ke situs publik di internet. Tak ada yang tahu bagaimana mengetahui gambar ini ataupun melakukan proses kode.

    Di tiga rumah milik tersangka, FBI menemukan mereka menggunakan semacam disk untuk steganografi. Agen AS juga mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah password yang ditulis pada selembar kertas di Hoboken, New Jersey, yang merupakan rumah Richard dan Cynthia Murphy selama pencarian tahun 2005.

    "Ini memungkinkan untuk memecahkan kode yang berjumlah sekitar 100 pesan antara Murphys dan Moskow," ujar pihak FBI.

    Meskipun FBI menggunakan teknik berteknologi tinggi seperti kamera pengawas dan alat pengendus Wi-Fi, cara lama tetap digunakan, misalnya pencarian rumah ke rumah dan penyelidikan, meskipun itu membutuhkan biaya cukup mahal dan berisiko.

    Sumber: INILAH
    Readmore --> Mata-mata Rusia Gunakan Teknologi Biasa

    Pengamanan Pulau Terluar Diperketat

    KRI MAKASAR (Foto: primaironline)

    MAKASSAR(SI) – Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwanto meminta kepada seluruh satuannya untuk memperketat pengamanan pulaupulau terluar NKRI.

    Bambang mengungkapkan, wilayah terdepan tersebut dianggap paling rawan dijadikan sebagai objek ataupun jalur human trafficking lintas negara serta aksi teroris yang bisa membahayakan kedaulatan Indonesia. “Pulau-pulau itu bisa saja dijadikan jalur human trafficking atau teroris. Ini sangat rawan dan kami tidak boleh lengah,”ujar mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) ini kemarin.

    Penjelasan Bambang tersebut diungkapkan usai memimpin upacara sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VI dari Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory di Mako Lantamal VI Makassar, kemarin. Selain mewaspadai pulau terdepan Indonesia,TNI AL juga fokus pada pengamanan sejumlah objek vital di lepas laut yang dikhawatirkan bisa menjadi sasaran para pelaku teroris.

    Salah satu contohnya adalah kilang pengeboran minyak yang berada di lepas pantai. Pangarmatim mengatakan, gejala teroris bisa diantisipasi dengan rutin melakukan patroli laut dan memperketat pengamanan di lokasi-lokasi yang disinyalir rawan. “Yang paling rawan itu perbatasan pulau terluar, misalnya Sebatik dan Ambalat. Lalu lintas laut sekarang ini juga sangat ramai sehingga kami harus serius menjaga keamanan laut,”ujarnya.

    Meski demikian, lanjut Bambang, pengamanan laut bukan hanya dibebankan kepada TNI AL, melainkan tugas bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Khusus wilayah Lantamal VI Makassar, Bambang mengingatkan kepada seluruh personilnya untuk mewaspadai aksi illegal logging dan illegal fishingyang sekarang dianggap banyak melintasi Selat Malaka dan Selat Makassar.

    Jenderal bintang dua ini menambahkan, Lantamal VI merupakan salah satu kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki tugas pokok dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur proporsional TNI AL. Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin dimutasi menduduki jabatan barunya sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL).

    Sementara sebelum menjabat Danlantamal VI, Brigadir Jenderal TNI Marinir Chaidier Patonnory sebelumnya menjabat Kepala Pos Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Sulbar. Chaidier merupakan lulusan taruna AAL tahun 1981.Penugasan pertama dilaluinya sebagai Danton Yonif I Pasmar I,kemudian Danlanal Ambon tahun 2002, serta Kaposwil BIN Sulawesi Barat. Pria berkumis ini menegaskan, dia akan memperjuangkan kesejahteraan prajurit dan membina mental serta SDN yang dimiliki seluruh prajuritnya di Lantamal VI.

    Sumber: SI
    Readmore --> Pengamanan Pulau Terluar Diperketat

    Friday, July 9, 2010 | 10:55 PM | 0 Comments

    TNI AU Perlu Pangkalan di Batam

    Tanjungpinang (ANTARA News) - Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, mengatakan TNI AU sangat memerlukan ada Pangkalan Udara TNI AU di Batam, Kepulauan Riau.

    "Sebetulnya saat ini sudah sangat dibutuhkan Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) di Batam untuk menunjang operasional," kata Eddy Suyanto setelah serah terima jabatan Komandan Lanud Tanjungpinang dari Letnan Kolonel (Pnb) Nandang Sukarna kepada Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran di Tanjungpinang, Jumat.

    Menurut Panglima Komando Operasi TNI AU I, kebutuhan tersebut sudah dituangkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara dalam keputusannya pada tahun 2004 silam dan belum terealisai sampai saat ini.

    "Lahan sudah ada. Namun, jauh dari Bandara Hang Nadim Batam. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar bisa disediakan lahan di dekat bandara agar bisa menunjang operasi," harap Eddy.

    Lahan yang ada dan cukup jauh dari bandara tersebut menurut dia bisa digunakan untuk asrama prajurit.

    Mengenai status lanud tersebut nantinya menurut dia tidak perlu ditingkatkan tipenya menjadi tipe A, cukup disdamakan dengan Lanud Tanjungpinang yang masih tipe C.

    "Statusnya tidak perlu ditingkatkan, namun sistem persenjataan atau alat utama sistem senjatanya yang harus ditingkatkan," ujarnya.

    Sementara itu, Pelakasana Tugas Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani sangat mendukung keinginan dari TNI AU.

    "Kami mendukung dan saya akan bicarakan dengan pihak Otorita Batam dan unsur terkait lainnya agar bisa dicarikan lahan di dekat bandara," kata Sani.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> TNI AU Perlu Pangkalan di Batam

    Udara Kepulauan Riau Masih Dikontrol Singapura

    Tanjungpinang (ANTARA News) - Lalu lintas udara Indonesia di Kepulauan Riau masih dalam kontrol Singapura karena perjanjian internasional pada masa lalu, kata Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto, di Tanjungpinang, Jumat.

    "Memang benar masih ada wilayah udara Indonesia yang dikontrol Singapura. Itu akibat suatu perjanjian yang masih mengikat," katanya setelah pelantikan Komandan Pangkalan Utama TNI AU Tanjungpinang, Letnan Kolonel Pnb Andi M Amran.
    .
    Menurutnya, sebenarnya untuk kepentingan pertahanan udara dalam negeri, Indonesia mampu mengontrol seluruhnya tanpa harus oleh Singapura. "Kami akan terus membicarakan agar bisa diatur sendiri," ujar Eddy.

    Lalu lintas penerbangan dalam negeri di Kepri sampai saat ini masih bergantung pada petugas menara pengendali lalu lintas Singapura.

    Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

    Pasal 6 UU No 1/2009 menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

    "Kami berharap kita bisa mengatur wilayah udara kita sendiri untuk kepentingan pertahanan keamanan negara," harap Pangkoops TNI AU I.

    Sumber: ANTARA
    Readmore --> Udara Kepulauan Riau Masih Dikontrol Singapura

    Kamboja Hancurkan 80.000 Ranjau Darat

    PHNOM PENH, KOMPAS.com — Kamboja telah menghancurkan lebih dari 80.000 ranjau darat dan alat perang lain yang belum meledak (unexploded ordinances/UXO) selama enam bulan pertama tahun ini, kata seorang pejabat urusan ranjau darat, Jumat.

    Deputi Direktur Jenderal Pusat Tindakan Ranjau Kamboja (Cambodian Mine Action Center/CMAC), Oum Phumro, mengatakan, dalam masa enam bulan tahun ini, para penjinak ranjau telah membersihkan sekitar 30 kilometer persegi lahan dari ranjau dan menghancurkan lebih dari 80.000 ranjau darat dan alat perang lain yang belum meledak.

    CMAC merupakan badan pemerintah urusan ranjau dan merencanakan dalam 2010 dapat membersihkan sekitar 425 ladang ranjau.

    Ranjau darat dan alat perang yang belum meledak masih tertanam di sejumlah kawasan di Kamboja, yang merupakan warisan dari tiga dekade perang dan konflik sipil yang berlangsung hingga akhir 1998.

    Kamboja telah membersihkan sekitar 450 kilometer persegi dari lahannya, menemukan dan menghancurkan 2,7 juta ranjau dan alat perang lain yang belum meledak.

    Saat ini terdapat 670 kilometer persegi lahan lagi di Kamboja yang masih tertanam ranjau yang perlu dibersihkan.

    Awal Mei lalu, lima pekerja perkebunan tewas setelah kendaraan mereka menabrak sebuah ranjau anti-tank kuno di bekas kubu pertahanan Khmer Merah.

    Sopir mobil dan dua perempuan tewas seketika dalam ledakan di provinsi Pailin, kata Leng Sochea, Wakil Sekjen Pelaksana Tindakan Ranjau (MAA).

    Dua orang lainnya meninggal kemudian di rumah sakit dan delapan lainnya cedera, katanya.

    Rezim Khmer Merah telah ditumbangkan pada 1979, tetapi pemberontakan sipil masih terus berlangsung hingga 1998, dan membuat Kamboja yang miskin itu menjadi salah satu negara di dunia yang daratannya tertanam ranjau warisan perang.

    Wilayah dengan luas sekitar 670 kilometer persegi masih perlu dibersihkan dari alat-alat peledak itu, kata Perdana Menteri Hun Sen.

    Menurut Palang Merah Kamboja, jumlah korban tewas berkaitan dengan ledakan ranjau turun menjadi 200 orang pada kurun 2008-2009, dari 800 kasus setiap tahun pada periode 2005-2006.

    Sumber: KOMPAS
    Readmore --> Kamboja Hancurkan 80.000 Ranjau Darat

    DPR Usulkan Perubahan Pola Pembelian Alutsista



    JAKARTA--MI: Anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukita mengatakan, pengadaan alat utama sistem senjata TNI sebaiknya melalui proses pembelian sekaligus secara utuh sehingga bisa langsung dimanfaatkan dan harganya lebih efisien.

    "Pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) melalui proses pembelian sekaligus mekanisme pembayarannya bisa dilakuakn dengan pola multi years selama lima tahun," kata Enggartiasto, di Jakarta, Jumat (9/7).

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, pengadaan peralatan utama sistem senjata TNI sekaligus secara utuh alatnya bisa langsung dimanfaatkan, komponennya kompatibel, serta harganya bisa lebih efisien.

    Sedangkan pola pembayarannya, menurut dia, dilakukan dengan secara bertahap selama lima tahun dengan pola yang bersumber dari APBN.

    Menurut dia, guna membahas gagasan pembelian alutsista sekaligus secara utuh ini kata dia, Komisi I DPR akan membahasnya bersama-sama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan. "Karena untuk pembayaran dengan pola multiyears harus ada konfirmasi dengan Menteri Keuangan," katanya.

    Enggar menjaskan, selama ini pembelian alutsista dilakukan dengan cara sebagian-sebagian yang disesuaikan dengan kondisi anggaran negara. Namun risikonya, kata dia, pembelian dengan cara sebagian-sebagian itu harganya lebih mahal, komponennya belum tentu kompartibel antara satu bagian dan bagian lain, serta alatnya belum bisa langsung dimanfaatkan. "Karena itu, Komisi I DPR menggagas perubahan pola pembelian alutsista," katanya.

    Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Mako Kolinlamil dan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, serta sebelumnya ke Mako Brigif II Marinir, di Cilandak Jakarta, Kamis (8/7). Menurut Enggar, kunjungan kerja itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi prajurit TNI dan alutsista yang ada saat ini.

    Sumber: MEDIA INDONESIA
    Readmore --> DPR Usulkan Perubahan Pola Pembelian Alutsista

     

    Pengikut

    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.