TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepolisian Republik Indonesia mengajukan pagu indikatif di tahun 2011 sebesar Rp30,67 triliun. Padahal, dalam RAPBN 2011, Polri sudah mendapat anggaran sebesar Rp27,58 triliun.
Hal itu disampaikan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (16/6).
“Dari pagu tersebut, Rp19,1 triliun akan digunakan untuk gaji, dan sisanya untuk belanja barang dan modal,” kata Kapolri.
Ia menambahkan, anggaran sebesar Rp30 triliun tersebut ideal untuk mendukung sasaran prioritas Polri. Menurutnya, jika anggaran tetap di kisaran Rp27,58 trilun, maka komposisi anggaran hanya akan diprioritaskan pada pemenuhan gaji. “Program dan kegiatan Polri sendiri juga mengalami perubahan dari delapan program dan kegiatan menjadi tiga belas,” ujar Kapolri lagi.
Menanggapi paparan Kapolri tersebut, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, berpendapat bahwa semestinya anggaran untuk Kepolisian berbasis kinerja agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia. Ia beralasan, selama ini banyak program Polri yang tidak terlaksana dengan baik.
“Hitungan angka tanpa realita tidak ada gunanya. Polri mempunyai program membangun kepercayaan, tapi apa yang terjadi?” kata politisi dari daerah pemilihan Aceh tersebut.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar institusi kepolisian tersebut diaudit oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau bahkan auditor independen. “Bukan hanya audit keuangannya saja, tapi juga kinerja,” ujarnya.
Sependapat dengan Nasir Djamil, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Syarifuddin Suding, juga melihat anggaran untuk kepolisian harus dilihat dari kinerja yang sudah dilakukan kepolisian agar efisiensi bisa tercapai.
Sumber: TEMPO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment