JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian, Neta S Pane, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menolak usulan struktur organisasi Polri yang kini telah masuk ke Sekretariat Negara (Setneg). Alasannya, struktur jabatan di tubuh Polri membengkak sehingga bisa memboroskan anggaran negara.
"Presiden jangan menandatangani usulan itu karena membuat jumlah jabatan jenderal membengkak dari 139 menjadi 158. Banyak jenderal berarti banyak staf dan banyak anggaran," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) itu di Jakarta, Senin (14/6/2010).
Neta Pane mengatakan, struktur organisasi Polri telah lolos di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan kini menunggu tanda tangan Presiden sebelum diberlakukan yang direncanakan akan diresmikan pada HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2010.
Saat ini, menurut Pane, Polri memiliki lima jabatan jenderal bintang tiga (komjen) dan diusulkan akan ditambah menjadi delapan.
Lima jabatan berpangkat Komjen itu adalah Wakapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal Umum, Kepala Badan Pembinaan Keamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan tiga jabatan komjen yang diusulkan adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan, Sekretaris Utama, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Menurut Pane, struktur baru Polri itu mirip dengan struktur kementerian saat ini, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar. "Kalau di kementerian, jenderal bintang tiga itu hanya untuk wakil menteri dan sekretaris kementerian, sedangkan jabatan lainnya cukup bintang dua. Masa struktur baru Polri memiliki delapan komjen. Ini kan aneh," katanya.
Ia mengemukakan, dilihat dari sisi anggaran, struktur Polri yang baru bisa menyedot 70 persen dari Rp 23,7 triliun anggaran Polri. "Masa anggaran untuk tugas-tugas operasi dan pelayanan publik cuma 30 persen. Ini bisa memengarui profesionalisme Polri," katanya.
Menurut dia, struktur Polri yang ada saat ini sudah mendekati ideal, tetapi perlu dirampingkan lagi. Beberapa Polda seharusnya cukup dipimpin seorang kombes dan tidak perlu brigjen.
"Polda Bangka Belitung, misalnya, cukup dipimpin kombes karena jumlah kejahatan hanya 10 kasus tiap bulan. Jumlah ini jauh lebih banyak dari Polwil Malang atau Polres di Jakarta yang dipimpin seorang kombes," ujarnya.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
POLRI
- TNI Dan Polri Prioritaskan Alutsista Dalam Negeri
- BPPT Ciptakan Ciptakan Mobile Shooting Range Untuk Polri
- IPW Desak KPK Untuk Berani Ungkap Kasus Pengadaan Alutsista TNI Dan Polri
- Komisi I : Remunerasi Kemhan/TNI Bisa Tingkatkan Teknologi Alutsista
- Obama: AS Berkomitmen Mendukung Modernisasi Alutsista TNI dan Polri
- Presiden Mengajak TNI/POLRI Untuk Memikirkan Pengadaan Alutsista Diluar Yang Telah Disetujui
- Presiden SBY Perintahkan TNI & Polri Perbaiki Doktrin
- Bandara El Tari Kupang Diusulkan Pindah ke Sulamu Karena Terjadi Bentrok TNI AU Dan Polri
- Standar Prosedur Operasi Penanggulangan Teror TNI-Polisi Akan Disempurnakan
- Presiden : TNI Dan Polri Harus Bersatu Mencegah Aksi Teror dan Kekerasan
- Polri Diminta di Bawah Kemhan
- Presiden : Peremajaan Alutsista TNI-Polri Tuntas 2015
- Presiden Meminta TNI-POLRI Untuk Prioritaskan Alutsista Dalam Negeri
- Menristek Dan Polri Kerjasama Dalam Pengembangan Teknologi
- Panglima TNI : TNI-Polri Harus Kompak
- Anggaran Bakorkamla Naik Tiga Kali Lipat
- Menhan : Penanganan Teroris Tidak Harus Cuman Tembak - Tembakan
- Pasukan Polri Mengikuti Gelar Pengamanan KTT Asean
- SBY Gelar Rapat Keamanan Dadakan
- Kasal dan Kapolri Terima Wing Penerbang Kehormatan
- Rapelan Gaji PNS TNI/Polri Dibayar April
- Australia Sumbang 3 Kapal Patroli untuk Polri
- DPR: Kenaikan Gaji 2011 Kapan Cair?
- Lion Air Kerja Sama Angkut Polisi
- Detasemen Anti-Anarki Hingga Polsek
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
0 komentar:
Post a Comment