Industri Pertahanan Dalam Negeri. (Foto: ARDAVA)Jakarta, 28/2/2011 (Kominfo-Newsroom) Kementerian Pertahanan membahas grand strategy master plan program khusus mengenai pembelian alutsista dalam negeri dan rencana UU Revatalisasi Industri Pertahahan serta evaluasi BUMN Industri Pertahanan dan user, untuk program kerja tahun 2011.
“Pembahasan ini tidak hanya TNI dan Polri namun termasuk sektor-sektor lain yang memerlukan alutsista,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai rapat Pleno Komite Industri Pertahanan, di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (28/2).
Menurut Menhan, pembangunan industri pertahanan dalam negeri sudah ditetapkan oleh pemerintah pagu yang bisa dipakai untuk alokasi pendanaan. “Itu cukup besar dalam mendukung pemenuhan MEF. Sekarang masih dalam proses penyusunan bluebook di Bappenas. Setelah itu ditetapkan oleh Menkeu dan akan menjadi pegangan bagi kita untuk pembelajaan alutsista kita,” tutur Menhan.
Dijelaskan Menhan, Lima tahun lalu ada pagu alokasi pinjaman yang baru dipakai sebagian dan sebagian lagi bisa di carry over untuk dipakai dan dengan jumlah yang cukup besar.
“Lima tahun lalu baru terpakai 40 hingga 50 persen ditambahkan untuk pagu pinjaman saat ini,” ujar dia.
Menurut Purnomo, tidak semua pagu pinjaman saat ini berasal dari kredit ekspor. Karena kredit ekspor akan semakin menurun, dan akan membesarkan pinjaman dalam negeri dan APBN. Jadi sudah jelas komitmen pemerintah,” tandas Purnomo.
Dia menambahkan anggapan bahwa kebijakan anggaran untuk pembiayaan industri pertahanan belum mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk revitalisasi itu tidak benar apalagi kredit ekspor sekitar Rp5 triliun dibandingkan pembiayaan industri pertahanan sekitar Rp835 miliar.
“Itu tidak betul jika dikatakan komitmen pemerintah tidak ada pada pembangunan industri pertahanan dalam negeri,” ujarnya.
Menurut Purnomo, kebijakan anggaran untuk pembiayaan industri pertahanan dalam negeri jangan melihat tahun per tahun, tetapi harusnya secara multi years. Pagu sudah ditetapkan dan cukup besar dalam mendukung pemenuhan MEF.
Sementara itu, ditempat yang sama Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, mengatakan pembiayaan untuk industri pertahanan dilakukan kontrak-kontrak dalam model multi years guna memperkuat dan memberi kepastian kepada BUMN. Selain itu juga untuk memperkuar organisasi dan manajemen, termasuk mengganti order luar negeri dan kerjasama dengan perusahaan seperti Boeing dengan PT DI.
“Kita sadari banyak utang masa lalu yang masih harus kita selesaikan. Adapun strateginya kita akan rundingkan dengan DPR. Karena memang harus ada keberpihakan negara,” “ujar Mustafa.http://www.blogger.com/img/blank.gif
Menurut dia, BUMN juga sedang mengevaluasi struktur organisasi BUMN strategis termasuk nanti penguatan BUMN. Menteri mengakui ada tiga kesulitan mendasar pada industri pertahanan dalam negeri yaitu kesulitan dalam bidang keuangan atau fiscal, kedua kurang kuat dalam manajemen, ketiga perlu penguatan pemasaran.
Sementara Menteri Perindustrian MS Hidayat, optimis keinginan pemenuhan industri pertahanan dalam lima tahun mendatang dapat dipenuhi secara optimal oleh produksi dalam negeri. Namun apabila industri dalam negeri belum mampu mengupayakan optimal pemerintah mengusahakan sinergi produksi atau teknologi dari luar negeri.
“Dengan melakukan proses ToT diharapkan bisa memperkuat daya saing nasional khususnya dalam bidang ini,” ujar Hidayat.
Sumber: KOMINFO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment