REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--TNI menegaskan seluruh pulau yang menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berada dalam pantauan patroli. Dugaan penjualan pulau-pulau kecil kepada pihak asing merupakan domain dari pemerintah daerah, polisi, dan pihak lainnya. TNI baru akan bertindak jika jual beli lahan atau pulau menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Tri Prasojo, Senin (28/2). Tri menyampaikan hal itu menanggapi Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang (Himad Purelang) yang melaporkan penjualan bagian pulau terluar kepada Mabes Polri pada Senin (28/2). Lima pulau yang dijual itu adalah Pulau Penempan, Pulau Pengalap, Pulau Tanjungrame, Pulau Segayang dan sebagian Pulang Galang.
"Semua pulau-pulau di Indonesia, termasuk pulau terluar menjadi bagian dari patroli TNI," kata Tri. Dia mengatakan, patroli itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TNI AL, bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Patroli juga dilakukan di pulau-pulau yang termasuk dalam bagian Kepulauan Riau.
"Kalau memang ada penjualan lahan, pulau, dan hal lainnya yang bersifat administratif, itu merupakan wewenang pemerintah daerah dan pihak terkait," kata Tri. TNI, lanjut dia, tetap menjalankan tugas rutinnya dalam melakukan patroli dan operasi. Tri mengaku, belum mendapat informasi terkait dugaan penjualan pulau tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan rencana penambahan pulau terluar yang akan dijaga oleh TNI. Saat ini, Indonesia memiliki 92 pulau terkecil di bagian terluar, sedangkan yang dilakukan penjagaan sebanyak 12 pulau. Dalam waktu dekat, 12 pulau tersebut akan bertambah jika anggarannya memungkinkan.
Hal itu disampaikan Purnomo ketika membuka seminar bertajuk 'Peran Riset dalam Mencari Solusi Permasalahan Perbatasan' di Kementerian Pertahanan, Rabu (23/2). Purnomo mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan survei untuk menentukan pulau-pulau yang akan ditambah penjagaannya.
Penambahan pulau yang akan dijaga itu berada di kawasan Laut Cina Selatan. "Karena di Laut Cina Selatan itu hanya ada satu (pulau yang dijaga), Pulau Sekatung. Kita sedang lihat lagi beberapa pulau yang akan kita tempatkan pasukan pos penjagaan," ujar Purnomo menegaskan.
Purnomo belum menentukan pulau-pulau yang dimaksud. "Belum, kan ada banyak sekali pulau kecil-kecil itu," katanya. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan fasilitas yang ada di pulau itu. Penjagaan akan dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut, sehingga perlu disediakan terlebih dahulu fasilitasnya.
Berapa banyak pulau yang akan dilakukan penjagaan? "Kita belum tahu, apakah satu, dua, atau tiga, atau empat. Kan ini bergantung pada budget juga. menempatkan pasukan, fasilitas, dan lain-lain," ujar Purnomo. Fasilitas utama yang harus tersedia adalah listrik dan air bersih.
Ketika ditanya anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan untuk rencana itu, Purnomo mengatakan, rencana tersebut bukan tergantung dari anggaran yang dimiliki, tapi anggaran yang diajukan. "Tapi, budget yang ada sekarang itu ya untuk 12 pulau," ujar Purnomo menegaskan.
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment