illustrasi
GUBERNUR Sulawesi Tengah, HB Paliudju, berkesempatan memaparkan Strategi Mengamankan Sumberdaya dan Wilayah Laut di Sulawesi Tengah. Paparan itu, disampaikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas II Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) akhir pekan lalu di Hotel Paninsula Manado Sulawesi Utara.
Rakor dibuka oleh Ketua Harian Bakorkamla RI, Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo. Dalam Rakor, juga dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah empat Provinsi di wilayah ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II).
Laksdya Purnomo, mengemukakan terdapat beberapa permasalahan di tiga ALKI (ALKI I Selat Sunda sampai Belitung, ALKI II Selat Makassar dan Laut Sulawesi dan ALKI III Laut Banda dan Arafura) yang harus disikapi bersama oleh pusat dan daerah. Pertama, bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 negara lain dan yang paling sering dipermasalahkan adalah batas wilayah. Yang kedua, lemahnya penegakkan hukum oleh karena terbatasnya alusista yang dimiliki
“Ketiga, lemahnya sistem kontrol sehingga sering terjadi kecelakaan laut. Yang terakhir bahwa Pemerintah RI tidak berhak melarang kapal dari negara lain melintasi ALKI itu selama memenuhi ketentuan. Semuanya itu tentunya berpeluang menimbulkan peluang terjadinya illegal fishing, illegal logging, penyeludupan kayu dan BBM, perdagangan manusia, narkotika, serta pencemaran laut,”kata Didik.
Sementara itu, Gubernur HB Paliudju dalam paparannya, mengemukakan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh provinsi Sulteng dalam rangka mengamankan sumberdaya dan wilayah laut. Pertama, meningkatkan koordinasi dan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam hal Pengawasan dan pengamanan termasuk di wilayah laut dan pesisir. Kmeudian yang kedua, mendorong dan memperjuangkan sepuluh kabupaten dan kota pesisir, untuk memperoleh sarana di laut, minimal speed boat dan prasarana pengawasan pos pengawasan. Upaya itu, disampaikan melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, serta memfasilitasi pembebasan lahan di Teluk Palu pada 2008 melalui Pemerintah Kota Palu, terhadap pembangunan darmaga untuk kapal patroli dan kapal selam serta asrama Pangkalan TNI AL (Lanal) Palu.“Perlu kami sampaikan, bahwa upaya kami kepada pihak kementerian kelautan dan perikanan, alhamdulillah mendapatkan respons positif. Sampai dengan 2010 ini, sudah enam kabupaten yang terfasilitasi,”ungkapnya.
Upaya lainnya, yakni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di 2008, menggagas.tentang rencana pembangunan Terusan Khatulistiwa. Terusan ketiga di dunia itu, akan menghubungkan ALKI II dengan ALKI III. Kemudian, memprogramkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Lingkar Luar (outer ring fishing port) di Kabupaten Tolitoli (ALKI II) yang berbatasan dengan Malaysia. Upaya ini, diharapkan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, sekaligus pada waktu tertentu dapat difungsikan sebagai pangkalan pertahanan keamanan. Untuk pembangunan outer ring fishing port, direncanakan akan dimulakan pada tahun depan.
Pemprov Sulteng kata Paliudju, juga mendorong restrukturisasi armada perikanan tangkap menjadi armada berkapasitas 30 Gross Ton yang beroperasi di ZEE. Hal itu, sekaligus dapat membantu pengamanan laut. Dalam paparan itu, Paliudju, mengungkapkan bahwa di 2010, Sulteng mendapatkan 2 unit dan pada tahun depan, Sulteng kembali mendapatkan 9 unit dari program 1.000 kapal Kementrian Kelautan dan Perikanan.
“Upaya yang juga kita lakukan, insya Allah pada 2011 mendatang, kita akan melaksanakan workshop Nasional 2011, tentang Sail Tomini 2012. Workshop itu, akan menghadirkan kementrian terkait, tiga provimsi dan 11 kabupatem sekawasan teluk Tomini,”sebutnya.
Gubernur Paliudju pada kesempatan itu secara khusus, mengemukakan tentang perspektif rencana pembangunan terusan khatulistiwa yang telah digagas sejak 2008 yang lalu di hadapan sejumlah kementrian terkait. Menurutnya, paling tidak ada tiga pertimbangan sehingga pembangunan terusan ini perlu didorong dan mendapat perhatian semua pihak. Pertama katanya, untuk meningkatkan daya saing ekonomi, kemudian kepentingan pertahanan keamanan dan yang ketiga, membuka isolasi antara kawasan Barat dan Timur.
Kata Paliudju, diperkirakan panjang terusan itu, hanya sekitar 28 km dengan kubikasi tanah yang harus dikeluarkan sekitar 40 juta kubik dibanding dengan Panama sekitar 163 km dan Suez sekitar 83 km. Untuk menghilangkan kesan memotong pulau Sulawesi menjadi dua bagian, maka desain pembangunannya dibagi menjadi empat atau enam segmen, yaitu terowongan, kawasan terbuka, terowongan dan seterusnya.
“Lokasi terusan itu posisinya 100 km ke arah utara Teluk Palu persisnya di Kecamatan Tambu Kabupaten Donggala yang masuk dalam selat Makassar, ALKI II. Ujung terusan di sisi timur, berada di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong yakni di wilayah teluk Tomini, terus hingga ke laut Banda dan Arafura yang merupakan wilayah ALKI III,”ungkapnya.
Olehnya kata Paliudju, jika nantinya pembangunan terusan akan terwujud, maka akan tercipta efisiensi yang luar biasa. Yaitu akan terjadi penghematan waktu dan bahan bakar apabila berlayar dari ALKI II menuju ALKI III.
Sebagai gambaran disampaikan, bahwa bila diukur dari kecamatan Tambu (ALKI II) berlayar menuju ALKI III, segaris dengan Tambu melalui terusan khatulistiwa maka akan terjadi penghematan jarak sekitar 700 mill laut dibandingkan harus berputar melalui Sulawesi Utara atau Sulawesi Tenggara.
Dari sisi ekonomi tentunya akan membangun daya saing, oleh karena masyarakat akan menerima harga penjualan komoditinya lebih tinggi dan membeli kebutuhan bahan pokok lebih murah dari sebelumnya dan sekaligus membuka isolasi di kawasan Timur.
“Dari sisi pertahanan keamanan, akan menjadi efektif dan efisien bila pangkalan pertahanan-keamanan itu ditempatkan di Teluk Tomini persisnya perbatasan Sulawesi Tengah (Parigi Moutong) dengan Gorontalo. Renacana penempatan ini didukung oleh beberapa landasan berpikir, antara lain bahwa armada dengan mudah dan cepat bergerak ke ALKI II atau ALKI III, ataupun sebaliknya. Kemudian pangkalan tidak berada di kawasan terbuka karena berlindung di Teluk. Berbeda halnya, jika ditempatkan di bagian utara atau pintu keluar ALKI II atau III,”urai Paliudju.
Di akhir paparannya, Gubernur Paliudju, mengemukakan bahwa kalau saat ini, di kawasan barat dalam rangka membangun daya saing ekonomi telah dibangun jembatan Suramadu dan menyusul jembatan selat Sunda. Olehnya, sudah saatnya pembangunan terusan Khatulistiwa harus menjadi perhatian semua pihak.
“Keberadaan terusan ini, tidak hanya membangun daya saing ekonomi tetapi juga untuk kepentingan pertahanan keamanan republik ini,”pungkas Paliudju yang pada kesempatan itu, didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan, DR Hasanuddin Atjo dan KaKesbangpol, Drs Syafri, MM.
Sumber :
RADAR SULTEG
Manado, (Antaranews) - Rencana pembebasan lahan milik warga untuk pembangunan bandara udara di pulau terluar Miangas, masih terganjal dengan penetapan harga yang belum disepakati.
